Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Invensi merupakan salah satu bentuk dari perwujudan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Dalam setiap invensi yang dihasilkan tak lepas dari hak kepribadian dan hak ekonomi bagi para inventornya. Semua inventor, tanpa kecuali, memiliki hak atas perlindungan kekayaan intelektualnya dalam hal pengakuan dan manfaat ekonomi yang ada dalam invensi tersebut. Hal itu juga berlaku untuk inventor yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN yang menghasilkan suatu invensi karena hubungan kedinasan dengan instansi pemerintah juga memiliki hak ekonomi berupa imbalan atas paten yang melekat pada invensi tersebut. Meskipun pengakuan hak atas invensi sudah ada, pembagian imbalan paten atas invensi yang dihasilkan oleh ASN mengalami polemik karena terbentur dengan acuan regulasi keuangan negara. Selain itu, mekanisme pembagian imbalan paten kepada inventor berstatus ASN tidak dapat terakomodir dalam wadah ataupun mata anggaran penggajian. Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai invensi adalah BMKG. Invensi yang dihasilkan oleh ASN BMKG disebut Rekayasa Aloptama MKG. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data sekunder serta diperkuat dengan hasil wawancara, penulis mengeksplor bagaimana BMKG memberikan pengakuan hak kepribadian dan hak ekonomi dari inventor Rekayasa Aloptama MKG dengan upaya mengalokasikannya dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BMKG. Hasil penelitian mengemukakan bahwa BMKG telah melakukan langkah-langkah untuk menghitung imbalan paten bagi inventor Rekayasa Aloptama MKG sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum mencapai proses pengalokasiannya dalam RKA BMKG Tahun 2023.

---

Invention is a form of embodiment of intellectual property owned by someone. Each invention that produced cannot be separated from the rights of personality and economic rights for the inventors. All inventors, without exception, have the right to protection of their intellectual property in terms of the recognition and economic benefits contained in the invention. This also applies to inventors with Civil Servant. Civil Servant that produce an invention due to their official relationship with a government institution also have economic rights in the form of royalty for the patent attached to the invention. Even though the recognition of rights to inventions already exists, the distribution of patent rewards for inventions have polemics because it collides with references to state financial regulations. In addition, the mechanism for distributing patent rewards to inventors with Civil Servant status cannot be accommodated in the payroll framework or line item. One government institution that has an invention is BMKG. The invention produced by Civil Servant in BMKG is called Engineering Aloptama MKG. Through normative juridical research with a qualitative approach that uses secondary data and interview, the authors explore how BMKG recognizes the personality rights and economic rights of the Aloptama MKG Engineering inventor by way of allocating them in the BMKG Work Plan and Budget (RKA) document. The results of the study suggest that BMKG has taken steps to calculate patent fees for Aloptama MKG Engineering inventors in accordance with the provisions of laws and regulations, although it has not yet reached the allocation process in the BMKG RKA 2023.

"

"Di Indonesia, banyak sekali terjadi penyuluhan hukum oleh Notaris melalui media internet. Hal tersebut menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN mengenai kewenangan Notaris yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta. Salah satu Notaris yang menggunakan media internet untuk memberikan penyuluhan hukum kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris adalah Notaris (SHW). Notaris (SHW) menggunakan media internet seperti website, telekonferensi, video konferensi, dan media internet lain yang memungkinkan bagi Notaris (SHW) dan Pengguna Jasa atau Klien Notaris dapat berkomunikasi. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh Notaris kepada Pengguna Jasa atau Klien Notaris dengan menggunakan media internet, khususnya website seharusnya hanya memberikan informasi yang bersifat pengumuman atau yang tidak mengandung promosi. Oleh sebab itu, Bagaimanakah kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Undang-Undang Telekomunikasi, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimanakah batasan-batasan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian desriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu Notaris (SHW) telah melanggar ketentuan UUJN dan Kode Etik Notaris mengenai rahasia jabatan dan larangan-larangan bagi Notaris. Oleh karena itu, Notaris (SHW) dapat dikenai sanksi-sanksi yang terdapat dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki batasan dalam memberikan penyuluhan hukum melalui media internet, seperti penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang diberikan kewenangan secara langsung oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas.

---

In Indonesia, there is a lot of legal counseling by Notary Public through internet media. It causes the violation of the provisions of Article 15 paragraph 2 letter e The Notary Law regarding the authority of Notary Public giving legal counseling in connection with the making of Deed. One of Notary who uses the internet media to provide legal counseling to the Service Users or Notary Clients is Notary SHW . Notary SHW uses internet media such as websites, teleconferencing, videoconferences, and other internet media that make it possible for Notary SHW and Service Users or Notary Clients to communicate. Legal counseling given by Notary to Service Users or Notary Clientsby using internet media, especially website should only give information that is announcement or not containing promotion. Therefore, how is the authority of Notary in providing legal counseling through internet media viewed from The Notary Law, Ethics Code of Notary, Telecommunication Law, and Electronic Information and Transaction Law. How is the limitations of Notary 39 s authority in providing legal counseling through internet media. This research use a normative juridical research method, descriptive research type, with secondary data type, in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. Also, data collection tool using document study, with qualitative data analysis method and descriptive analytical research result. The result of the research, that Notary SHW has violated the provisions of The Notary Law, and Ethics Code of Notary concerning the secret of function and the prohibitions for the Notary. Therefore, Notary SHW may be imposed to sanctions contained in The Notary Law and Ethics Code of Notary. The Notary has limitations in providing legal counseling through internet media, such as the implementation of General Meeting of Shareholders which is given authority directly by Limited Liability Companies Act."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut Notaris harus patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Namun, tidak jarang Notaris melakukan pelanggaran. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dimana sesuai dengan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tanggal 23 Februari 2018 Nomor: 02/Pts/Mj. Pwn Prov Banten/II/2018, Notaris R membuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tidak sesuai dengan fakta yang ada, yaitu dengan menuliskan identitas salah satu pemegang saham perseroan seolah-olah ia menghadap Notaris. Namun kenyataanya pemegang saham tersebut tidak pernah dipanggil dan hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis, sedangkan metode analisis data dengan cara berpikir deduktif dan alur pembahasan yang diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa Notaris R terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu telah bertindak tidak jujur dan tidak teliti dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Selembaran Jatimulia. Berdasarkan pelanggaran yang dilakukannya Notaris R diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris berupa teguran tertulis. Adapun terhadap akta tersebut tidak dapat dibatalkan begitu saja, untuk membatalkan maka harus diadakan RUPS kembali atau dibatalkan melalui putusan Pengadilan. Selain itu Notaris R terhadap akta yang dibuatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata, pidana dan kode etik Notaris. Dalam membuat akta, Notaris seharusnya menulis sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

---

Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and in carrying out his duties a notary must comply with existing regulations. However, sometimes Notary makes violation. This writing discusses violation carried out by a Notary in making the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders, which is in accordance to the decision of the Notary Regional Supervisory Board dated February 23, 2018 Number: 02/Pt/Mj. PWN Prov Banten/II/2018, in which a Notary writes the identity of one of the company's shareholders as if he was attending the meeting, but in fact the shareholders were never called and attended the General Meeting of Shareholders held. This thesis uses normative juridical research method and descriptive analysis typology research. Meanwhile, the method of analyzing data uses deductive reasoning with qualitative method as a method of data analysis. From the results of the research conducted, it was concluded that Notary R had violated the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a Notary Position Act, specifically having acted dishonestly and carelessly in making the Deeds of Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. Selembaran Jatimulia. Based on the violations in making the deed, Notary R was given administrative sanctions by the Notary Area Supervisory Board in the form of a written warning. As for the deed, it cannot be canceled. To cancel it, a General Meeting of Shareholders must be held again or canceled through a Court decision. In addition, Notary R could take criminal, civil, and notary code of ethics responsibility for the deed she made. In making a Notary deed, it should write in accordance with the actual facts."

"Being a transitory destination, Indonesian has been drawn into the problem of refugees. Since 1979, when Vietnam was tormented by war, up to the recent times, when turmoil and instability erupted in the Middle East and South East, thousands of refugees have fled their countries and Indonesia has received the causative predicaments of their being illegally stranded in Indonesian territory.Indonesia as not a party to the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees and its Protocol of 1967. Thai being the case, Indonesia is no! the legal obligations of the convention. However, Indonesia has established a strong legal basis concerning human rights (including the aspect of asylum and refugees) Decision of the People's Consultative Assembly TAP MPR XVtl/MPR/1997 on Human Rights, Law no.37/1999 on Foreign Relations and Law no.39/1999 on Human Rights. Indonesia's handling of refugees problems is a testimary of Indonesia's determination in upholding human rights. Therefore, an administrative circular nose issued set by the Director General of Immigration on 20 September, 2002 on the Directions to Procedure of Handling the Self-claimed Asylum Seekers and Refugees.Indonesian immigration authority allows UNtiCR and IOM to give temporary protection and facilitation by U\HCR protection officer. The two international organizations managed to resolve the refugee problems, namely by managing voluntary return or resettlement to third countries. Meanwhile, operational regulations to execute refugees and asylum seekers handling in Indonesia as preseribed in the above mentioned laws are still pending. In the future, alternatively, immigration law shall include hitman rights values without abandoning the immigration selective policy."

"Tesis ini membahas tentang Perindungan Hukum Bagi Pihak Pemilik Tanah Dalam Kerjasama Pembangunan Rumah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg). Permasalahan meliputi keabsahan Akta Kerjasama dan PPJB yang dibuat dihadapan Notaris Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg, Keabsahan AJB yang dibuat PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg dan  perlindungan bagi pihak pemilik tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Kota Palembang Nomor 152/Pdt.G/2018/PN Plg. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta kerjasama tersebut sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Meskipun di sini disebutkan bahwa perjanjian tersebut dapat dikatakan batal atau pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan saja. Akta jual beli yang dilakukan dengan pura-pura tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan salah satu unsur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu suatu sebab yang halal. Ititkad baik yang tidak dimliki tersebut, seharusnya menjadi alasan seorang hakim untuk membatalkan perjanjian jual beli tersebut, dan seharusnya baik tergugat maupun penggugat dikembalikan seakan-akan tidak pernah terjadi jual beli maupun kerjasama.

---

This thesis discuss about Legal Protection for Landowners in Collaborative Housing Development (Case studies of Palembang City District Court Verdict Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg). The problem includes the validity of the Cooperation Deed and PPJB made before a Notary in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg, the validity of AJB made by PPAT in the Verdict of the Palembang City District Court Number 152/Pdt.G/2018/PN Plg and the protection for landowners in the Verdict of the Palembang City District Court Number152/Pdt.G/2018/PN Plg The research method is normative juridical research. This type of research is based on analytical descriptive. The data method is a qualitative method. The results of the study can be concluded that the cooperation deed is valid because it has fulfilled the legal requirements of the agreement as stipulated in Article 1320 KUHPerdata. Although it is stated that the agreement was carried out cancellation because one of the parties could not implement the agreement. This happens as a result of the sale and purchase deed carried out with the pretense that contrary to one of the elements in Article 1320 KUHPerdata, which is a lawful cause. The good intention that is not owned, should be the reason for a judge to cancel the sale and purchase agreement, and also both the defendant and the plaintiff should be returned as if there had never been a sale or cooperation."

"Daerah otonom baru dibentuk sebagai perwujudan aspirasi masyarakat dalam rangka mendekatkan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Daerah otonom baru yang dibentuk harus memenuhi sejumlah prakondisi yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Prakondisi tersebut merupakan sumber bagi daerah otonom untuk dapat mencapai tujuannya yang salah satunya adalah daya saing daerah. Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu daerah otonom baru, dalam perjalanannya menunjukkan peningkatan investasi yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Bertolak dari hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran prakondisi pembentukan daerah otonom baru tersebut dan daya saing investasi kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif. Adapun teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-analitik pada variabel prakondisi dan variabel daya saing investasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa elemen prakondisi Kabupaten Bandung Barat sudah memadai dilihat dari jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan dari segi produk regional domestik bruto (PDRB) dan pendapatan daerah sendiri (PDS) masih kurang. Hasil daya saing investasi kabupaten Bandung Barat termasuk tinggi dilihat dari peningkatan investasi setiap tahunnya.

---

Newly established autonomous regions as a manifestation of the aspirations of the community in order to bring public services, improved public welfare, and increase regional competitiveness. Newly established autonomous regions must meet a number of preconditions set out in government regulations. Precondition is a source for the autonomous region to be able to achieve its objectives, one of which is the region's competitiveness. West Bandung regency as one of the new autonomous region, along the way showed a significant increase in investment in the last three years.

Departing from this, the purpose of this study was to describe the preconditions formation of new autonomous regions and investment competitiveness of West Bandung regency. This study uses a quantitative approach to data collection techniques in quantitative and qualitative. The techniques of data analysis using descriptive-analytic analysis of the preconditions of variables and variable investment competitiveness.

The results of this study indicate that the element precondition West Bandung regency had seen enough of the population, economic growth and human development index. In terms of regional gross domestic product (GDP) and its own revenues (PDS) is still lacking. The results of the competitiveness of the West Bandung regency investments include high seen from an increase in investment each year."

"Skripsi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai aspek-aspek yang terkait dengan leveraged buyout, baik mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan target leveraged buyout, penerbitan obligasi dalam rangka leveraged buyout, maupun junk bond yang sangat terkait dengan pelaksanaan leveraged buyout. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai macam-macam perlindungan hukum yang diperoleh pemegang saham minoritas dan bahwa penerbitan obligasi oleh perusahaan objek leveraged buyout tidak tergolong sebagai penawaran umum.

---

The purpose of this mini-thesis is to enrich knowledge related to some aspects of leveraged buyout, such as the protection for minority shareholders of leveraged buyout target company, bond issuing in leveraged buyout framework, and also about junk bond that really related to leveraged buyout. Research method has been used for the mini-thesis is normative juridical by using secondary data, such as legislations and books. Based on the research, could be concluded some legal protections for minority shareholders and that the bond issuing by leveraged buyout object is not classified as public offering."

"The writer proposes the fact that children who have a conflict with the law frequently suffer bad treatment from the justice officers. Despite no bad treatment received, the ordinary criminal justice system seems too tough and rough to children.

In order to reduce the unnecessary effect toward children who have a conflict with the law, the writer advises the justice officers to provide more room for diversion, an extra legal effort to reach just settlement. However, the writer also reminds us that there are several problems unresolved concerning the maximum implementation of diversionary idea."

"Dalam rangka penanganan dampak ekonomi dari penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bogor membuat kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan penerimaan daerah. Penghapusan sanksi tersebut dilakukan terhadap bunga pembayaran sampai dengan Tahun Pajak 2019 bagi wajib pajak yang telah membayar pokok pajak pada tahun yang bersangkutan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan tersebut ditinjau sebagai stimulus penerimaan dari sektor pajak. Serta bagaimana Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2020 ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal terkait. Berdasarkan penelitian ini, pemberlakuan kebijakan penghapusan sanksi administratif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan kurang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 ini telah cukup memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak, meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus lebih diperhatikan lagi.

---

In order to handle the economic impacts due to the spread of COVID-19 pandemic, the Bogor Regency Government made a policy of removing the administrative sanctions for Rural and Urban Land and Building Taxes to ease the burden on taxpayers and increase local government revenues. The removal of administrative sanctions is carried out on interest until the Tax Year of 2019 for taxpayers who have paid the tax principal for the year concerned. This undergraduate thesis discusses the removal of administrative sanctions on land and building taxes in terms of the tax revenue stimulus. And how the Regent of Bogor Regulation Number 39 of 2020 is reviewed in terms of the principle of legal certainty. This study uses a normative juridical method, using secondary data including regulations, books, and related journals. Based on this research, the implementation of this administrative sanctions removal policy of Land and Building Tax also considered not appropriate to achieve the objectives of the policy. However, the Regent of Bogor Regulation Number 39 of 2020 has been sufficient to provide legal certainty for taxpayers, although there are still several things that have to be considered.

"

"Permasalahan kedudukan hukum anak luar kawin terhadap bapak dan/atau ibunya merupakan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena anak luar kawin didiskriminasi baik dalam kedudukan hukumnya maupun di dalam lingkungan masyarakat. Di dalam Undang-undang Perkawinan dan K.U.H.Perdata seorang bapak biologis dari anak luar kawin yang tidak diakuinya, tidak memiliki kewajiban apapun terhadap anak tersebut. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah mengapa anak biologis yang tidak diakui oleh bapaknya mendapatkan ganti rugi berupa nafkah dari bapaknya, khususnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 935 K/Pdt/1998 dan apakah yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam menyatakan anak biologis yang tidak diakui bapaknya mendapat ganti rugi berupa nafkah khususnya dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 935 K/Pdt/1998. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Bapak biologis yang tidak mau mengakui anak luar kawin biologisnya secara yuridis, menimbulkan kerugian baik secara materil maupun imateril bagi ibu dan anak tersebut. Perbuatan tidak mau mengakui anak luar kawin oleh bapaknya yang sudah ternyata dengan jelas adalah anak biologisnya menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia termasuk perbuatan melawan hukum sehingga dapat ditetapkan untuk memberikan ganti rugi berupa pemberian nafkah bagi pihak yang dirugikan. Perlu dibuat suatu penegasan di dalam Peraturan Pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut mengenai anak luar kawin khususnya bagi anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapaknya secara yuridis, bahwa seorang bapak dari anak luar kawin tersebut tetap harus bertanggung jawab terhadap kesejahteraan, perawatan, pengasuhan dan memberikan bimbingan berdasarkan kasih sayang hingga anak tersebut dewasa. Karena seorang anak(tanpa melihat apakah ia anak sah atau anak luar kawin) berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan."