Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang Indonesia belum memiliki lembaga penjamin polis dan pentingnya lembaga tersebut dengan melihat bagaimana lembaga penjamin polis di Malaysia dan Amerika Serikat yang kemudian menjadi rekomendasi bagi pembentuk undang-undang di Indonesia mengenai pengaturan, efektifitas, dan mekanisme lembaga penjamin polis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dengan meneliti asas-asas hukum dari hukum positif melalui perbandingan hukum di Malaysia dan Amerika Serikat. Data yang diperoleh dipaparkan dan digambarkan secara jelas, serta dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Pembentukan lembaga penjamin polis di Indonesia adalah penting karena pembentukan lembaga tersebut sudah diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2014 di mana lembaga tersebut akan melindungi dan memastikan bahwa para pemegang polis tetap memperoleh haknya ketika perusahaan asuransi mengalami gagal bayar. Lembaga ini juga akan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. 2) Malaysia memiliki lembaga penjamin polis yang disebut dengan Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM). Cakupan asuransi yang dilindungi yaitu family takaful, general takaful, life insurance, general insurance. Perlindungan tersebut dapat diperoleh secara otomatis. Lembaga penjamin polis di Amerika Serikat adalah National Organization of Life and Health Insurance Guaranty Associations (NOLHGA). NOLHGA menjamin asuransi jiwa dan kesehatan. Berbeda dengan PIDM, NOLHGA memberikan perlindungan apabila mendapat perintah dari pengadilan.

---

This study aims to analyze the background of Indonesia not having a policy guarantee institution and the importance of this institution by looking at the policy guarantee institutions in Malaysia and the United States, which will then become recommendations for legislators in Indonesia regarding regulation, effectiveness, and mechanisms for a policy guarantee institution.This study uses a normative juridical research method with a comparative approach by examining the legal principles of positive law through comparative law in Malaysia and the United States. The data obtained is clearly presented and described, and analyzed using qualitative methods. The research results and conclusions obtained from this research are as follows: 1) The establishment of a policy guarantee institution in Indonesia is important because the establishment of this institution has been mandated in Law no. 40 of 2014 which the institution will protect and ensure that policyholders still get their rights when the insurance company fails to pay. This institution will also increase the public's sense of trust in insurance. 2) Malaysia has a policy guarantee institution called the Malaysian Deposit Insurance Corporation (PIDM). The insurances that are protected are family takaful, general takaful, life insurance, general insurance. Such protection can be obtained automatically. The policy guarantee institution in the United States is the National Organization of Life and Health Insurance Guarantee Associations (NOLHGA). NOLHGA guarantees life and health insurance. Unlike PIDM, NOLHGA provides protection if a court order is received."

"Saat ini belum terdapat lembaga tersendiri yang menjamin perlindungan bagi para pemegang polis di Indonesia. Dalam skripsi ini, menganalisis skema serta mekanisme yang sesuai dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia. Dalam skripsi ini terdapat 3 (tiga) permasalahan yaitu: 1. Perlindungan pemegang polis di Indonesia pada saat perusahaan asuransi mengalami gagal bayar yang diatur oleh peraturan perundang-undangan; 2. Pengaturan Lembaga Penjamin Polis di Jepang; 3. Regulasi dan mekanisme yang tepat dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia. Metode penilitian dalam penilitian ini adalah yuridis normatif dan menggunakan data sekunder. Berdasarakan penilitian yang dilakukan maka perlindungan pemegang polis pada saat terjadi peristiwa gagal bayar diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Usaha Perasuransian dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian. Negara Jepang memiliki lembaga tersendiri yang difungsikan sebagai Lembaga Penjamin Polis, diatur dalam ketentuan Insurance Business Act 1995. Dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia harus memiliki regulasi tersendiri yang mengatur mengenai ketentuan Lembaga Penjamin Polis, selanjutnya skema yang tepat dalam pembentukan Lembaga Penjamin Polis di Indonesia adalah memberikan penjaminan kepada para anggota Lembaga Penjamin Polis yang mengalami gagal bayar dengan memberikan bantuan keuangan kepada Perusahaan Asuransi Penyelamat, mengalihkan kontrak asuransi ke Perusahaan Asuransi Jembatan, dan mengambil alih kontrak asuransi.

---

Currently, there is no separate institution that guarantees protection for policyholders in Indonesia. In this thesis, we analyze the appropriate scheme and mechanism in the formation of a Policyholder Protection Institution in Indonesia. In this thesis there are 3 (three) problems, namely: 1. Protection of policyholders in Indonesia when an insurance company experiences a default which is regulated by laws and regulations; 2. Regulation of the Policyholder Protection Institution in Japan; 3. Appropriate regulations and mechanisms in the establishment of a Policyholder Protection Institution in Indonesia. The research method in this research is normative juridical and uses secondary data. Based on the research conducted, the protection of the policyholder in the event of a default is regulated in Article 20 paragraph (2) of the Insurance Business Law and Article 52 paragraph (1) of the Insurance Act. The State of Japan has its own institution that functions as a Policyholder Protection Institution, regulated in the provisions of the Insurance Business Act 1995. In the establishment of a Policyholder Protection Institution in Indonesia, it must have its own regulation that regulates the provisions of the Policyholder Protection Institution n, then the appropriate scheme in establishing a Policyholder Protection Institution in Indonesia is to provide guarantees to Policyholder Protection Institution members who have defaulted by providing financial assistance to the Rescue Insurance Company, transferring the insurance contract to the Bridge Insurance Company, and taking over the insurance contract."

"Tesis ini membahas program penjaminan polis asuransi berdasarkan peraturan perundang-undangan perasuransian dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) yang telah memberikan fungsi baru untuk melakukan penjaminan polis nasabah asuransi, yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan. Permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah bagaimana pengaturan program penjaminan polis asuransi dalam peraturan perundang-undangan perasuransian dan UU P2SK serta bagaimana kesiapan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan fungsi program penjaminan polis asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa sebelum diterbitkannya UU P2SK, pengaturan terkait program penjaminan polis hanya diatur secara singkat berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Pasal 53 ayat (1) sampai ayat (4), namun semenjak diundangkannya UU P2SK, pengaturan program penjaminan polis menjadi semakin lengkap. Kesimpulan lain adalah Lembaga Penjamin Simpanan telah melaksanakan persiapan program penjaminan polis yaitu menyusun roadmap yang memuat hal-hal yang harus dilaksanakan dengan target pelaksanaan dibagi per-tahun; melakukan beanchmark atau studi banding ke negara- negara lain yang telah memiliki lembaga penjamin polisnya sendiri; merancang RPP Program Penjaminan Polis, RPLPS tentang Pelaporan Perusahaan Asuransi, RPLPS tentang Penjaminan Polis Asuransi, dan RPLPS tentang Likuidasi Perusahaan Asuransi untuk selanjutnya akan diterbitkan di awal tahun 2024; melakukan pembentukan grup untuk menangani pelaksanaan program penjaminan polis; melakukan penyesuaian susunan dewan komisioner; dan melakukan program rekrutmen pegawai yang terdiri atas penerimaan lulusan baru dan penerimaan pegawai yang telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah agar partisipasi dari ahli-ahli di bidang perasuransian dapat ditingkatkan dalam internal Lembaga Penjamin Simpanan melalui pelaksanaan rekrutmen terbuka agar pelaksanaan program penjaminan polis ditangani oleh individu-individu yang berpengetahuan baik di bidang perasuransian. Saran lainnya yakni agar persiapan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan diawasi dengan baik oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan terhadap lembaga- lembaga keuangan termasuk perasuransian.

---

This thesis discusses the insurance policy guarantee program based on insurance laws and regulations and Law no. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector ("P2SK Law") which has provided a new function for underwriting insurance customer policies, which must be implemented by the Deposit Insurance Corporation within a period of 5 (five) years from its promulgation. The problems discussed in this thesis are how the insurance policy guarantee program is regulated in insurance laws and regulations and the P2SK Law and how prepared the Deposit Insurance Agency is to carry out the function of the insurance policy guarantee program as regulated in the P2SK Law. The research method used is juridical-normative using primary and secondary legal materials, with data collection techniques through literature study and interviews with qualitative data analysis. Based on the research results, it was concluded that before the issuance of the P2SK Law, regulations related to policy guarantee programs were only briefly regulated based on Law no. 40 of 2014 concerning Insurance in Article 53 paragraph (1) to paragraph (4), but since the promulgation of the P2SK Law, the regulation of policy guarantee programs has become more complete. Another conclusion is that the Deposit Insurance Corporation has carried out preparations for a policy guarantee program, namely preparing a roadmap containing things that must be implemented with implementation targets divided per year; carry out benchmarking or comparative studies to other countries that have their own policy insurance institutions; draft RPP Policy Guarantee Program, RPLPS concerning Insurance Company Reporting, RPLPS concerning Insurance Policy Guarantee, and RPLPS concerning Liquidation of Insurance Companies to be subsequently issued in early 2024; establishing a group to handle the implementation of the policy guarantee program; make adjustments to the composition of the board of commissioners; and carrying out an employee recruitment program consisting of accepting new graduates and recruiting employees who have a minimum of 5 (five) years of work experience. Suggestions that can be given in this research are that the participation of experts in the insurance sector can be increased internally at the Deposit Insurance Agency through open recruitment so that the implementation of the policy guarantee program is handled by individuals who have good knowledge in the insurance sector. Another suggestion is that the preparations carried out by the Deposit Insurance Agency be properly supervised by the Financial Services Authority as an institution that has functions, duties and supervisory authority over financial institutions including insurance."

"Skripsi ini membahas mengenai lembaga penjamin pemegang polis asuransi sebagai perlindungan bagi nasabah perusahaan asuransi. dalam rangka perlindungan terhadap pemegang polis, lembaga penjamin pemegang polis berfungsi melindungi kepentingan pemegang polis apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan bayar, meskipun demikian, di Indonesia sampai sekarang belum dibentuk lembaga yang dimaksud meski sudah diamanatkan Undang-Undang Perasuransian. Berdasarkan hal tersebut, pertama-tama penulis akan meneliti bagaimanakah perbandingan ketentuan perlindungan terhadap tertanggung dan pemegang polis yang diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. kemudian juga bagaimanakah lembaga penjamin pemegang polis di Singapura yang telah menjalankan program penjaminan polis seperti yang diamanatkan oleh Pasal 53 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-nomatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah mekanisme perlindungan pemegang polis antara UU No. 2 Tahun 1992 dengan UU No.40 Tahun 2014 tidak memiliki perbedaan jauh. Hanya terdapat perbedaan dalam hal nomenklatur dan persyaratan formil saja. Kemudian di Singapura lembaga penjamin pemegang polis terlembaga menyatu dengan lembaga penjamin simpanan dengan nama Singapore Deposit Insurance Corporation dengan membentuk PPF Life Fund dan PPF General Fund untuk melindungi pemegang polis.

---

This thesis discusses policyholder deposit insurance corporation for protection of insurance company customers. in regards to protect the policyholder, policyholder deposit insurance corporation serves to protect the interests of the policyholder if the insurance company fails to pay. however, Indonesia has not been establish institution that previously mentioned despite Insurance Law have already mandated. Based on this, first the author will examine how the comparison of provisions of protection against the insured and policyholders between which set in Law No.2 of 1992 with Law No. 40 of 2014. Second, how institution of policyholder protection in Singapore who has run the policy guarantee program just as mandated by Article 53 of Law no. 40 Year 2014.

This thesis research using juridical normative research method with approach of legislation, concept, and analysis. The result of this research is protection mechanism of policy holder between Law no. 2 of 1992 with Law No.40 of 2014 does not have much difference. The differences only in nomenclature and formal requirements. Then in Singapore the institutional policy guarantor institution integrates with the deposit insurance agency under the name Singapore Deposit Insurance Corporation by establishing PPF Life Fund and PPF General Fund to protect policyholders."

"Tesis ini membahas mengenai Lembaga Penjaminan Polis Asuransi sebagai perlindungan hukum atas pemegang polis dalam kondisi gagal bayar perusahaan asuransi (mengacu pada Best Practice di Jepang Dan Inggris). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dimana data penelitian sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah 1) Lembaga Penjaminan polis Asuransi Jiwa di Jepang dan di Inggris dapat memberikan perlindungan hukum atas hak pemegang polis dalam kondisi gagal bayar perusahaan asuransi melalui lembaga masing-masing LIPPCJ dan FSCS. 2) Urgensi pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi untuk memberikan kepastian hukum bilamana terjadi kondisi gagal bayar Perusahaan Asuransi. 3) Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia sangat bermanfaat untuk melindungi Pemegang Polis dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian. Penulis memberikan saran Lembaga Penjaminan Polis di Indonesia sebagai Lembaga Independen yang mempunyai mekanisme kelembagaan tersendiri dan mengikutsertakan produk asuransi yang memiliki risiko gagal bayar paling utama yaitu Asuransi Umum dan Asuransi Jiwa.

---

This thesis discusses the Insurance Policy Guarantee Corporation as legal protection for policyholders in state of Insurance Company Default (referring to Best Practice in Japan and UK). This research uses the juridical-normative method, where the research data mostly comes from literature studies. The results of this study are 1) Life Insurance Policy Guarantee Corporations in Japan and the UK can provide legal protection for the rights of policyholders in the state of insurance company default through their respective institutions, LIPPCJ and FSCS. 2) The urgency of establishing an Insurance Policy Guarantee Corporation to provide legal certainty in state of Insurance Company Failure to pay. 3) The establishment of a Insurance Policy Guarantee Corporation in Indonesia is very beneficial to protect policyholders. It will increase public confidence in the insurance industry. The author suggests that the Policy Guarantee Corporation in Indonesia is possible as an independent institution which has independent institutional mechanism and includes all insurance products that have main risk of default namely General Insurance and Life Insurance.

"

"ABSTRAKSalah satu fungsi Lembaga Penjamin Simpanan LPS adalah menjamin dana masyarakat yang tersimpan di perbankan. Bank-bank peserta penjaminan harus membayar premi, yang selama ini besarnya sama flat untuk semua. Premi jenis ini memiliki beberapa kelemahan, seperti terjadinya pengalihan risiko risk shifting , subsidi silang cross subsidy , investasi berisiko tinggi excessive risk-taking , dan itikad bisnis yang buruk moral hazard . Berbagai model telah dikembangkan untuk mendukung penggunaan premi yang berbasiskan risiko risk based . Namun semua pendekatan tersebut menggunakan data informasi pasar, sehingga hanya efektif digunakan untuk bank-bank yang sahamnya diperdagangkan secara aktif di bursa efek.Penelitian ini mengusulkan metode perhitungan premi penjaminan simpanan berbasiskan risiko, yang dapat diterapkan untuk semua bank di Indonesia, baik yang sahamnya sudah terdaftar listed di bursa efek, maupun yang belum. Besarnya premi berbasiskan risiko yang seharusnya dibebankan kepada masing-masing bank dihitung dengan model discrete lower barrier option Wibowo, 2007 . Pada pendekatan ini evaluasi nilai aset -dan penutupan bank yang bermasalah- tidak perlu menunggu saat kewajiban liability jatuh tempo. Nilai pasar dari aset bank yang menjadi masukan utama dari model ini diestimasikan dengan menggunakan model arus kas Cooperstein, Pennacchi, dan Redburn 1995 , sementara volatilitasnya diestimasi dengan menggunakan prosedur iterasi Loeffler dan Posch 2007 . Perbedaan tarif premi antar bank kemudian diperiksa kesesuaiannya dengan perbedaan karakteristik serta rasio-rasio keuangan yang menjadi proxy dari risiko bank

---

ABSTRACTOne function of the Indonesian Deposit Insurance Corporation Lembaga Penjamin Simpanan ndash LPS is to provide insurance to public funds deposited in banks. Banks in Indonesia must participate in the insurance program, which premium has sofar been set equal for all flat rate . This type of premium is known to have several drawbacks, such as causing risk shifting and cross subsidy, as well as encourage bankers to involve in excessive risk taking and moral hazard. Various models have been developed to support use of risk based premiums, in which banks are charged based on their individual risks. Those approaches, however, are based primarily on stock market information. They are thus applicable only for the banks whose shares are actively traded in the stock exchange.This research proposes an alternative method to calculate risk based insurance premium which can be applied to all banks in Indonesia, including those whose shares have not been listed on the market. The varying premiums which should be charged to each bank are calculated with a discrete lower barrier option model Wibowo, 2007 . This model allows that evaluation of bank asset value ndash and decision to close a default bank may be effected at times not coincide with maturity of its liabilities. The model uses market value of bank assets as its primary input, which shall be estimated using a cash flow model set forth by Cooperstein, Pennacchi, and Redburn 1995 . Asset rsquo s volatility as secondary input is estimated using iterative procedure proposed by Loeffler and Posch 2007 . Variation in premium rates between banks have then been reviewed for their correlations with their different characteristics and financial ratios as proxy of the banks rsquo risk."

"Great Depression telah menimbulkan banyak dampak bagi dunia, terutama dalam lingkup industri perbankan. Alhasil, untuk mendapatkan kepercayaan nasabah, pemerintah Amerika Serikat mendirikan korporasi untuk menjamin simpanan nasabah dengan metode Insurance Deposit Schemes bernama Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Selanjutnya, dengan keberhasilan di Amerika Serikat, banyak negara khususnya Indonesia yang mengikuti jalur tersebut dengan mendirikan perusahaan penjamin simpanan bernama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun dengan membandingkan kedua sistem tersebut terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai peran keduanya di kedua negara. Tesis ini dimaksudkan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama bagaimana persyaratan dan ketentuan skema penjaminan simpanan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan di Indonesia dan Amerika Serikat dan yang kedua adalah bagaimana persamaan dan perbedaan skema penjaminan simpanan di Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, tesis ini menunjukkan regulasi Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia dan Amerika Serikat serta perbedaan dan persamaan aturan dan ketentuan. Dengan membandingkan kedua sistem tersebut, meskipun kedua korporasi bertujuan untuk menjamin simpanan nasabah dan tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, tidak semua peran kedua korporasi tersebut sama.

---

The Great Depression has caused many impacts to the world, especially in the scope of banking industry. As a result, in order to gain customers’ trust, the government of the United States of America established a corporation to guarantee customers’ deposits with the method of Insurance Deposit Schemes named Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Hereafter, by the success in the United States of America, many countries, especially Indonesia followed the path by establishing a deposit insurance corporation named Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). However, by comparing both systems there are several similarities and differences regarding their roles in both countries. This thesis intended to answer two questions. The first question is how are the requirements and provisions of the deposit insurance schemes in order to maintain financial stability in Indonesia and the United States of America and the second one is how are the similarities and differences of deposit insurance schemes in Indonesia and the United States of America. Using normative legal research methods, this thesis shows the regulations of Deposit Insurance Corporation in Indonesia and the United States of America as well as the differences and similarities of the rules and conditions. By comparing both systems, although both corporations aim to guarantee customers’ deposits and the main objective is to foster public trust in the banking industry, not all the roles of both corporations are the same.

"

"Penelitian ini membahas mengenai Polis Asuransi Jiwa sebagai objek Jaminan Fidusia serta proses pembebanan Jaminan Fidusia terhadap Polis Asuransi Jiwa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Polis Asuransi Jiwa merupakan objek Jaminan Fidusia berupa piutang atas nama yang akan diperoleh kemudian. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Polis Asuransi Jiwa harus disertai dengan penyerahan surat pernyataan dari Pemegang Polis selaku Pemberi Fidusia serta ahli waris atau termaslahat yang tertera dalam Polis yang bersangkutan berkaitan dengan persetujuan bahwa hak atas penerimaan manfaat asuransi telah berpindah kepada bank sebagai Penerima Fidusia dan juga kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan. Pembebanan Jaminan Fidusia atas Polis Asuransi Jiwa dapat dilakukan dengan diawali oleh cessie, meskipun hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban. Dilakukan atau tidaknya cessie ini berpengaruh pada proses pendaftaran Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan penelitian yang saya lakukan, sebaiknya dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia mengenai pembebanan Jaminan Fidusia atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian, selain itu Perusahaan Asuransi juga sebaiknya membuat keterangan dalam Polis jika Polis tersebut sedang dijaminkan dengan Fidusia, serta bagi pengguna Asuransi Jiwa untuk dapat mengoptimalkan kegunaan dari Polis yang mereka miliki.

---

ABSTRACTThis research focuses on Life Insurance Policy as an object of Fiduciary Transfer of Ownership and how to secure loans with Fiduciary Transfer of Ownership of a Life Insurance Policy. This is a juridical-normative research with qualitative data analysis method. From this research I can conclude that Life Insurance Policy is a type of credit which will be received in the future by the person whose name is written on the letter, therefore it is qualified to be an object of Fiduciary Transfer of Ownership. The Debtor has to give the Creditor and the Life Insurance Company a letter of statement that he/she, as well as his/her beneficiaries, agree that their rights to receive the insurance benefits have been transferred to the bank as the Creditor. Fiduciary Transfer of Ownership of a Life Insurance Policy can be done by doing cession first, however this step is not necessary according to the Indonesian Fiduciary Transfer of Ownership Act. The use of cession implies to the registration of the object of Fiduciary Transfer of Ownership. I strongly think that there should be a change on the Act regarding Fiduciary Transfer of Ownership of intangible goods that will be received in the future, the Life Insurance Company should also put a notice on Life Insurance Policies that are being secured, and for the people who own a Life Insurance Policy to optimize the use of their Life Insurance Policy."