Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Separasi vertikal merupakan salah satu langkah yang dapat diambil untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam sektor perkeretaapian. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis terkait implementasi separasi vertikal layanan perkeretaapian di Indonesia dan Inggris, serta mengevaluasi apa yang dapat diambil dari kasus perkeretaapian di Inggris untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa di Inggris, separasi vertikal sudah diterapkan secara institusional untuk menciptakan kompetisi dalam sektor perkeretaapian. Sementara itu, di Indonesia, meskipun telah meninggalkan kompetisi monopoli tunggal melalui UU 23 Tahun 2007, persaingan masih belum optimal. Masih banyak hal yang perlu diperkenalkan terutama pemisahan vertikal sebagai prekursor dari kompetisi, derajat kompetisi, dan peran swasta. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan belajar dari kasus perkeretaapian di Inggris, penelitian ini menyarankan agar Indonesia dapat memperhatikan apa yang dapat diambil dari kasus tersebut untuk dijadikan implementasi di Indonesia. penelitian ini juga membahas Indonesia meningkatkan kompetisi dan mengakomodirnya melalui mekanisme tender, penunjukan langsung, dan penugasan, sementara Inggris memiliki badan regulator kereta api yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatur kompetisi yang sehat diantara perusahaan operator kereta api. Kedua negara juga memiliki perbedaan dalam pengaturan terkait dengan peran swasta dalam sektor perkeretaapian, dengan Indonesia masih belum optimal dalam mengakomodir peran swasta, sedangkan Inggris telah memberikan peran aktif kepada swasta.

---

Vertical separation is one step that can be taken to create healthy competition in the railway sector. This research aims to review the legal aspects of the implementation of vertical separation of railway services in Indonesia and United Kingdom, and to evaluate what can be taken from the railway case in United Kingdom to be applied in Indonesia. This research found that in United Kingdom, vertical separation has been institutionally applied to create competition in the railway sector. Meanwhile, in Indonesia, although it has left a single monopoly competition through Law No. 23 of 2007, competition is still not optimal. There are still many things that need to be introduced, especially vertical separation as a precursor to competition, the degree of competition, and the role of the private sector. Therefore, to learn from the railway case in United Kingdom, this research suggests that Indonesia can pay attention to what can be taken from the case for implementation in Indonesia. This research also discusses how Indonesia can increase competition and accommodate it through tendering mechanisms, direct appointments, and assignments, while United Kingdom has a railway regulatory body that is an extension of the government to regulate healthy competition among railway operators. Both countries also have differences in regulations regarding the role of the private sector in the railway sector, with Indonesia still not optimal in accommodating private sector participation, while United Kingdom has given an active role to the private sector."

"ABSTRAK Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. Artinya adalah perusahaan swasta juga memiliki kesempatan yang sama seperti PT KAI dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian di Indonesia? Bagaimana penyelenggaraan perkeretaapian umum di Negara Amerika Serikat dan Negara Inggris serta perbandingannya dengan Negara Indonesia? Bagaimana upaya mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian umum oleh pihak swasta di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.

Hasil penelitian menyatakan pemerintah menugaskan pihak swasta hanya untuk membangun prasarana perkeretaapian saja, sedangkan untuk penyelenggaraan sarana dan prasarana telah ditunjuk PT. Kereta Api Indonesia sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan ketidakadilan bagi badan hukum seperti Perseroan Terbatas yang dikelola swasta untuk dapat pula melakukan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan keadilan dalam penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum oleh pihak swasta di Indonesia adalah dalam setiap pengadaan dan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum, maka penunjukan harus melalui prosedur lelang.

---

ABSTRACT The operation of public railway facilities and infrastructure is carried out by the Business Entity as an organizer, both individually and through cooperation. This means that private companies also have the same opportunities as PT KAI in the operation of railroad facilities and infrastructure. The problem in this study is how to implement railroad infrastructure and facilities in Indonesia? How is the implementation of public railways in the United States and the United Kingdom and its comparison with Indonesia? What are the efforts to realize healthy business competition in the implementation of public railway infrastructure and facilities by the private sector in Indonesia?

This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.

The results of the study stated that the government assigned the private sector only to build railway infrastructure only, while for the implementation of facilities and infrastructure PT. Indonesian Railways as in Presidential Regulation Number 83 of 2011 and Presidential Regulation Number 55 of 2016. This shows injustice for legal entities such as limited liability companies managed by the private sector to also be able to carry out public rail infrastructure and facilities. Therefore, in the effort to realize justice in the implementation of public railway infrastructure by the private sector in Indonesia, in every procurement and operation of public railroad facilities and infrastructure, the appointment must be through an auction procedure.

 

"

"Pengenaan denda merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tujuan dari denda adalah untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Indonesia sedang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang salah satu poin yang menjadi fokus amandemen adalah mengenai ketentuan denda. Perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli menimbulkan banyak pro dan kontra. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan analisa kualitatif mengenai pengaturan pengenaan denda di Kanada, Inggris, dan Korea Selatan. Pengaturan pengenaan denda pada ketiga negara tersebut dijadikan sebagai bahan rujukan terhadap pengaturan ketentuan denda di Indonesia dan sekiranya dapat menjadi masukan untuk perubahan ketentuan denda di Indonesia. Analisis dari skripsi ini mencapai kesimpulan bahwa perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli masih belum cukup memadai apabila dibandingkan dengan pengaturan ketentuan denda dalam ketiga negara pembanding. Dengan demikian, Pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mengkaji kembali perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli agar dapat memberi efek jera, serta disaat yang sama tetap menjamin terlangsungnya iklim persaingan usaha yang sehat oleh para pelaku usaha.

---

The imposition of fines is one of the method in enforcing Competition Law. The purpose of the fine is to deter business actors to not take similar conducts or to be followed by another potential violator. Indonesia is currently amending Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which one of the point that serves as the focus of the amendment is regarding provision of fines. The changes within the provisions of fines under the Bill concerning The Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition raise several pros and cons. This research is a normative legal research by using qualitative analysis concerning the regulation of imposition of fines in Canada, United Kingdom, and South Korea. The regulations on the imposition of fines in these three countries serve as materials for references towards the regulation on the imposition of fines in Indonesia and hopefully may also serve as recommendations to the amendment of the provision of fines in Indonesia. The analysis of this thesis resulted in the conclusion that the Bill of the fine provisions on the Prohibition of Monopolistic Practices is still inadequate in comparison to the fines regulations in the three compared countries. Thus, the Government and the Business Competition Supervisory Commission KPPU need to review the Bill of the fine provisions on Prohibition of Monopolistic Practices in order to give a deterrent effect and at the same time ensuring a healthy business competition by business entrepreneurs."

"Transaksi perdagangan saat ini didominasi oleh transaksi lintas batas yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di antara pelaku usaha lokal dan pelaku usaha mancanegara. Hingga kini, hukum persaingan usaha Indonesia belum dapat menjerat pelaku usaha yang melakukan transaksi lintas batas yang berdampak pada persaingan usaha di Indonesia. Sedangkan hukum persaingan usaha Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menerapkan doktrin efek untuk mengatasi isu tersebut. Berdasarkan teori kesejahteraan negara, negara mempunyai tugas mensejahterakan dan melindungi rakyatnya melalui peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat normatif dan dilakukan untuk mengetahui penerapan doktrin efek dalam hukum persaingan usaha Amerika Serikat dan Uni Eropa serta mengetahui kemungkinan penerapan doktrin efek dalam hukum persaingan usaha Indonesia. Penerapan doktrin efek melalui amandemen UU No 5 Tahun 1999, disertai pembuatan perjanjian multilateral dengan negara lain, merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan guna menjangkau transaksi lintas-batas yang berdampak pada persaingan usaha di pasar Indonesia.

---

Current business transaction is dominated by cross-border transaction which may create unfair competition between the local and overseas companies. As yet, Indonesia competition laws have not been able to cover businesses that carry on cross-border transactions that affect business competition in Indonesia. However United States and Europe Union competition laws have enforced effect doctrine to cover that issue. On the basis of the theory of state prosperity, it is the duty of the state to bring prosperity to the people and protect them through the various legislations.

By way of a legal normative research, it aims to present the business competition laws that are adopted by United States and Europe Union and explore the possibility of applying the effect doctrine in Indonesia competition laws. The application of the effect doctrine through of amendment of Law Number 5 of 1999 should be accompanied by entry into multilateral treaties with other countries as measure that can be undertaken to regulate cross-border transactions that have a bearing on local business competition in Indonesia."

"Kebijakan baru yang dikeluarkan oleh perusahaan Google Indonesia dinilai KPPU dapat menjadi sebuah tindakan pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Pokok permasalahan disini, adalah membahas dua permasalahan berkenaan kebijakan tersebut. Pertama, mengenai tinjauan aturan-aturan umum dari pengadaan jasa layanan distribusi aplikasi di Indonesia, serta tinjauan mengenai peraturan lebih khusus yang melarang adanya pelanggaran dalam menjalankan usaha mengacu pada aturan Hukum Persaingan Usaha. Kedua, mengenai analisis yuridis terhadap dugaan adanya pelanggaran Hukum Persaingan Usaha yang dilakukan Google Indonesia sebagai penyedia jasa layanan distribusi aplikasi terhadap pengembang aplikasi. Dalam penulisannya, naskah ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta melalui pendekatan Undang-Undang khususnya yang mencakup aturan-aturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan juga dibuat dengan menggunakan bahan hukum primer maupun sekunder dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kebijakan baru Google Indonesia yang diduga melanggar tiga pasal di dalam UU Antimonopoli telah sesuai dengan maksud dan unsur dari pasal-pasal tersebut, serta dampak dari kebijakan tersebut dapat menganggu iklim persaingan usaha di Indonesia. 

---

According to the KPPU, the new policy issued by the company Google Indonesia can be an act of violating the Business Competition Law which creates unfair business competition. The main problem here is to discuss two problems regarding the policy. First, regarding a review of general rules for the procurement of application distribution services in Indonesia, as well as a review of more specific regulations that prohibit violations in running a business referring to the rules of Business Competition Law. Second, regarding the juridical analysis of allegations of violations of the Business Competition Law by Google Indonesia as a provider of application distribution services to application developers. In writing, this manuscript was written using normative juridical research methods and through the approach of laws specifically covering business competition regulations in Indonesia. Writing is also made using primary and secondary legal materials with a qualitative approach. The results of the study revealed that Google Indonesia's new policy, which allegedly violated three articles in the Antimonopoly Law, was in accordance with the intent and elements of these articles, and the impact of the policy could disrupt the business competition climate in Indonesia"

"Dugaan ini timbul dikarenakan adanya kerjasama yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk dengan PT Kimia Farma Trading and Distribution serta PT Kimia Farma Apotek, dimana kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan distribusi dan perusahaan ritel farmasi. PT Kimia Farma Tbk sebagai perusahaan produksi memilih untuk melakukan kerjasama dengan kedua perusahaan tersebut untuk mendukung usaha yang dilakukan. Namun kerjasama yang dilakukan diantara para perusahaan tersebut bukan berarti merupakan hal yang pasti dilarang dalam persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk, PT Kimia Farma Trading and Distribution, serta PT Kimia Farma Apotek tidak terbukti melanggar Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999, berdasarkan hasil analisis serta bukti-bukti lainnya yang mendukung. Saran yang dapat disampaikan kepada pelaku usaha yaitu memperhatikan pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 apabila ingin mengadakan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya serta menjunjung prinsip good corporate governance untuk menghargai masing-masing subjek hukum.

---

This allegation arose because the cooperation carried out by PT Kimia Farma Tbk along with PT Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD) and also with PT Kimia Farma Apotek (KFA), where both companies are distribution company and pharmaceutical retail company. PT Kimia Farma Tbk as production company chose to conduct the cooperation with both companies to support the business. However, the cooperation happened between these companies does not mean that it is definitely prohibited in business competition. The research method used is library research with juridical-normative research types. The results of the study indicate that the cooperation carried out by PT Kimia Farma Tbk, PT Kimia Farma Trading and Distribution, and PT Kimia Farma Apotek was not proven to have violated Article 14 of Law No. 5 of 1999, based on the analysis results and other supporting evidence. Suggestion that can be conveyed to the business actors are paying attention to article 14 of Law No. 5 of 1999 if you want to collaborate with other business actors and uphold the principles of good corporate governance to respect each legal subject.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan dalam penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia serta mengetahui dampak dari pengaturan perkeretaapian terhadap monopoli Negara dan kondisi perkeretaapian saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, skripsi, desertasi, dan wawancara dengan ahli. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa kondisi perkeretaapian saat ini telah sesuai dengan pengaturan penyelenggaraan perkeretaapian (baru) di Indonesia, namun identik dengan pengaturan penyelenggaraan perkeretaapian (lama). Hal ini dikarenakan undang-undang perkeretaapian baru yang mencabut monopoli Negara pada sektor perkeretaapian belum kunjung membuka masuknya pelaku usaha lain dalam menyelenggarakan perkeretaapian, serta Negara yang belum kunjung melepas kepemilikan sepenuhnya didalam PT. KAI (Persero) yang menyebabkan penyelenggaraan perkeretaapian hingga kini masih dikuasai oleh Negara. Dalam kaitannya dengan persaingan usaha, pencabutan monopoli Negara yang membuka peluang bagi pelaku usaha lain untuk turut menyelenggarakan perkeretaapian juga turut menjadikan sektor perkeretaapian saat ini mengarah kepada terselenggaranya persaingan usaha.

---

This research aims to determine the concept, purposes, regulations, and implementation of the railway operations in Indonesia and determine the impact of railways policy in state monopoly and the railway current conditions. This research is anormative legal research using data, such as legislation, books, thesis, desertation, and interviews with the expert. From this research, it is concluded that The condition of the railway is currently in line with new railway policy, but it seems identical to the old railway policy in Indonesia. This is because the new railway policy which repealed the state monopoly in the railway sector has not yet opened the entry of other business operators in running the railways, and the state that has not yet fully take ownership in PT. KAI (Persero) which led to railway operations are still controlled by the state. In relation to the fair competition, the repealed of state monopoly which opened up opportunities for other businesses to join the railways, make railway sector is currently leading the implementation of fair competition."

"ABSTRACTProgram diskon pelanggan merupakan salah satu strategi pemasaran dengan cara memberikan pengurangan harga yang diberikan oleh suatu pelaku usaha kepada konsumen untuk menarik minat beli dari konsumen tersebut. Tujuan dari pemberlakuan program diskon pelanggan adalah menjaga loyalitas dari konsumen agar tetap melakukan pembelian kepada pelaku usaha tersebut. Contoh dari program ini adalah  frequent-flyer program yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan. Tulisan ini memiliki rumusan masalah bagaimana pengaturan program diskon pelanggan ditinjau dari hukum persaingan usaha Amerika Serikat, Inggris dan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan analisis terhadap pemberlakukan program diskon pelanggan dikaitkan dengan potensi pelanggaran hukum persaingan usaha Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumen. Bahan hukum yang digunakan Penulis antara lain bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Terdapat beberapa definisi operasional yang digunakan, beberapa diantaranya adalah posisi dominan, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Amerika Serikat dan Inggris telah sadar terhadap potensi anti persaingan dari pemberlakukan program diskon pelanggan dengan melihat beberapa contoh kasus yang pernah terjadi. Terdapat beberapa pasal hukum persaingan usaha Indonesia yang relevan dengan potensi pelanggaran terhadap pemberlakuan program tersebut.

---

ABSTRACTLoyalty discount is one of the marketing strategies that involves price reduction given by undertaking to consumers in order to attract their interest in buying. The aim of loyalty discount is to maintain consumer loyalty in order that they continue to buy from the undertaking. One example of this program is the frequent-flyer program offered by airlines. The research question of this thesis is how the loyalty discount is regulated based on the American, United Kingdom, and Indonesian competition laws. The purpose of this research is to provide analysis of the implementation of loyalty discount in relation with potential violations of Indonesian business competition law. The researcher used literature research method. The type of data used in this writing is secondary data, namely data obtained from document studies. The legal materials used by the researcher include primary, secondary, and tertiary legal materials. There are several operational definitions used, some of which are dominant position, monopolistic practices, and unfair competition. Based on the analysis carried out, it was concluded that the United States and the United Kingdom were aware of the potential for anti-competition from the implementation of loyalty discount by looking at a number of examples of cases that had occurred.  There are several articles on Indonesian business competition law that are relevant to potential violations of the application of the program."

"Rokok adalah salah satu industri yang berkembang sangat pesat di Indonesia dan bahkan telah menjadi salah satu andalan bagi pembangunan nasional melalui penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar serta penerimaan negara dalam bentuk pungutan cukai. Tidak dapat dipungkiri suatu iklim industri yang baik sangat membutuhkan suatu persaingan usaha yang sehat diantara pelaku usaha yang akan memberikan keuntungan bagi dunia usaha baik di tingkat nasional maupun internasional. Bahwa untuk membina dan mengawasi industri rokok di Indonesia, Pemerintah telah menciptakan suatu instrumen pengaturan berupa penetapan Golongan Pabrik Rokok, Penetapan Golongan Tarif cukai, dan Penetapan Harga Jual Eceran, dimana diatur dalam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK No.43/PMK.04/2005 jo. PMK No. 118/PMK.04/2006. Pokok permasalahan dalam tulisan ilmiah ini mengapa industri rokok di Indonesia cenderung tercipta struktur pasar yang oligopoli. Apakah struktur pasar oligopoli pabrik rokok jenis SKM bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bagaimana peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat pada industri rokok. Diharapkan dari penelitian ini peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat lebih memaksimalkan perannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai satu-satunya lembaga yang diberi wewenang mengawasi peredaran cukai sehingga penerimaan negara melalui mekanisme cukai dapat juga menjadi lebih maksimal. Selain itu pula dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat bahwa tujuan pengenaan cukai terhadap rokok pada dasarnya adalah untuk menekan peredaran dan penggunaan barang kena cukai agar masyarakat dapat lebih hidup sehat.

---

Tobacco is one of the most rapidly developing industry in Indonesia in fact has giving major contribution on national developing to the country for many years through human resources demand in huge number and national revenue through excise tax obligation. It’s undeniable that well industry practice needs fair business competition among their subject of industry which would gave big advantage to the national and international level. That to construct and control Indonesian tobacco industry, government has stipulated the regulation by the Ministry of finance Decree Number: PMK No.43/PMK.04/2005 jo. PMK No. 118/PMK.04/2006 to divide different treatments tobacco manufacturer with classify group of the capability, group of Retail Sale Price, and Group of Excise Tariff. The main of subject problem on this script are why Indonesian tobacco industry has tend inclination into oligopoly market structure, Is oligopoly market structure of Machine Cigarette be in contradiction with fair business competition principle according Act Number 5 year 1999, and how Directorate General of Customs and Excise pay their role to encourage fair business competition in tobacco industry. Through this research hopefully that Directorate General of Customs and Excise as the only governing institution that given authorize to controlling examination excise tax, could maximize their role to collect excise tax in order to fulfill revenue of the state. Beside of that, the research could give information and knowledge that the main purpose subject of excise on tobacco product is to press down and to restrict distribution and consumption of excise goods that cause health problem to the society."

"Perjanjian vertikal merupakan perjanjian antara dua atau lebih pelaku usaha yang beroperasi pada tingkat rantai produksi dan/atau distribusi yang berbeda. Dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, pasal yang mengatur tentang salah satu jenis perjanjian vertikal adalah Pasal 14 UU No. 5 Tahun 1999 (UULPM) yang mengatur tentang Integrasi Vertikal. Dalam penerapan Pasal 14 UULPM terdapat kekosongan hukum dalam menetapkan sejauh manakah suatu pelaku usaha dapat melanggar Pasal 14 UULPM dari perhitungan pangsa pasarnya. Dalam PT Grab dan PT TPI melawan KPPU (PN Jakarta Selatan, 2020), Majelis Hakim mempertimbangkan batasan pangsa pasar dalam kasus integrasi vertikal yang tidak memiliki dasar hukum yang tepat. Pertimbangan tersebut juga tidak sesuai dengan teori ekonomi dan doktrin rule of reason yang dianut dalam penegakan Pasal 14 UULPM. Pertimbangan demikian dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum di masa yang akan datang sehingga diperlukan regulasi mengenai batasan pangsa pasar yang dapat menjamin kepastian hukum dalam kerangka doktrin rule of reason. Pasal 3 dan Pasal 8 Vertical Block Exemption Regulation (VBER) Uni Eropa dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan hukum mengenai integrasi vertikal. Pertama, terdapat safe harbour yang mana para pelaku usaha yang memiliki pangsa pasar di bawah ketentuan dapat dikecualikan dari penegakan hukum sehingga terjamin kepastian hukum. Kedua, untuk pelaku usaha yang melebihi ketentuan batasan pangsa pasar, asesmen terhadap mereka tetap berpaku pada doktrin rule of reason ketimbang berpaku pada praduga ilegalitas karena batasan pangsa pasar dalam VBER hanya digunakan sebagai proksi untuk mengestimasi kekuatan pasar. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif untuk menganalisis bagaimana ketentuan batasan pangsa pasar dalam VBER dapat menjadi pertimbangan dalam penegakan Integrasi Vertikal dan bagaimana implikasi ketentuan batasan pangsa pasar yang bersifat safe harbour tersebut dalam penegakan integrasi vertikal.

---

Vertical agreement is an agreement between two or more undertakings operating at a different level of production and/or distribution chain. In Indonesian Competition Law, Article 14 of Law No. 5 Year 1999 (UULPM) regulates Vertical Integration as one of many types of vertical agreement. A legal vacuum exists in the enforcement of Article 14 UULPM concerning the extent to which an undertaking can violate Article 14 UULPM, judging from the calculation of its market share. In PT Grab and PT TPI v. KPPU (South Jakarta District Court, 2020), the market share threshold for vertical integration which was opined by the Panel of Judges did not have appropriate legal basis. Furthermore, said threshold is also inconsistent with economic theories and the rule of reason doctrine that was adopted to enforce Article 14 UULPM. Such considerations may have legal uncertainty implications in the future so that there is an urgency to regulate market share threshold provision which can guarantee legal certainty within the framework of the rule of reason doctrine. Article 3 and Article 8 of the EU’s Vertical Block Exemption Regulation (VBER) can be taken into consideration in the enforcement of Vertical Integration. Firstly, the safe harbor nature of the provision ensures legal certainty so that undertakings with market shares below the threshold can be exempted from the law. Secondly, rule of reason is still applicable to assess the undertakings’ agreement whose market share exceeded the threshold, rather than assessing it under the presumption of illegality. This is because the threshold in VBER is only used as a proxy to estimate market power. The author uses juridical-normative method to analyze how can the market share threshold provision in VBER be considered to enforce Vertical Integration and how are the implications of said safe harbor provision in the enforcement of Vertical Integration."