Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Child grooming dipandang sebagai salah satu teknik baru yang digunakan oleh pelaku grooming dalam memikat anak-anak agar bersedia untuk melakukan kegiatan seksual dengannya. Perbuatan ini dilakukan dengan unsur buaian, tipu muslihat dan/atau bujuk rayu yang lazimnya bermula dari pertanyaan-pertanyaan tentang identitas umum korban hingga kemudian berlanjut ke arah yang lebih vulgar. Dalam hal ini, platform digital hampir selalu menjadi sarana yang digunakan oleh pelaku grooming dalam menargetkan dan membujuk korbannya. Platform digital merupakan salah satu bentuk sistem elektronik yang diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektroniknya tersendiri. Oleh karena itu, ini akan menelisik lebih lanjut terkait apakah platform digital dapat bertanggungjawab secara hukum bilamana perbuatan grooming terjadi dalam sistem elektroniknya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis akan menggunakan beberapa tolak ukur mulai dari peraturan-perundang-undangan seputar penyelenggara sistem elektronik, teori pertanggungjawaban, dan konsep dari prinsip andal, aman, dan bertanggung jawab sebagaimana terkandung di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

---

Child grooming is seen as one of the new techniques used by groomers to lure children into enganging in sexual activities with them This act was carried out with elements of lulling, manipulation and/or persuasion which usually start with questions regarding the general identity of their victim which will then proceed to a much more vulgar direction. In this case, digital platforms are almost always the means used by groomers in targeting and persuading their victims. A digital platform is a form of electronic system organized by its own electronic system administrator. Therefore, this paper is to question whether digital platforms can be held liable whenever grooming acts occur in their electronic systems. To answer this question, the analysis will use several benchmarks such as laws and regulations regarding electronic system administrators, , theories on liability, and the concept of reliable, safe and responsible as contained in Article 15 of the Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”)."

"E-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik marak digunakan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Dalam perkembangannya, permasalahan dalam e-commerce atau perdagangan melalui sistem elektronik adalah bagaimana pelaksanaan keamanan sistem elektronik tersebut dari kerentanan yang ada, baik kerentanan di sistem elektronik itu sendiri ataupun produk-produk yang ada dalam platform e-commerce itu. Skripsi ini membahas bagaimana tanggung jawab penyelenggara e-commerce dalam memastikan keandalan dan keamanan sistem elektroniknya jika melihat peraturan perundang-undangan Indonesia. Skripsi ini juga membahas dalam kondisi apa suatu kejadian pada platform e-commerce dapat dinyatakan sebagai kejadian tak tentu atau keadaan kahar atau force majeure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat regulasi pemerintah yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggara yaitu Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 yang membahas mengenai pembatasan tanggung jawab penyelenggara platform yang ternyata substansinya ada yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sehingga dalam mengatur regulasi terkait tanggung jawab sudah seharusnya dilakukan pembenahan. Selain itu, terdapat pengaturan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang bertentangan dengan prinsip pertanggungjawaban yang dianut menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu peraturan menteri tersebut haruslah dibenahi kembali. Selain itu, berdasarkan penelitian penulis, pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkait mengamankan e-commerce dengan penerapan standar manajemen keamanan sistem informasi harus dilakukan peningkatan agar terjadi pemerataan keamanan pada tiap e-commerce yang beroperasi di Indonesia. Serangan siber khususnya hacking yang merupakan salah satu kerentanan dalam platform e-commerce dapat dikatakan sebagai force majeure jika penyelenggara e-commerce telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tanggung jawab keamanan, serta kejadian tersebut terjadi di luar batas pengetahuan penyelenggara.

---

E-commerce has become increasingly popular in the community in recent years. During its development, the problem in e-commerce or trading via electronic systems is how to implement the security of the electronic system from existing vulnerabilities, both vulnerabilities in the electronic system itself and the products on the e-commerce platform. This thesis discusses how the responsibilities of e-commerce providers or administrators in security monitoring of their electronic systems when looking at Indonesian regulations. This thesis also discusses under what conditions an event on an e-commerce platform can be stated as an indefinite event or force majeure. The results show that there is a provision related to the obligations of the organizers, namely the Circular Letter of the Minister of Communication and Information Technology Number 5 of 2016 which discusses the responsibilities of platform administrators, which in fact conflict with Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trade Through Electronic Systems, thus the improvements should be made. In addition, there is a provision in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology Number 5 of 2020 which contradict with the principle of liability regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions that have been amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Therefore, this ministerial regulation must be improved. In addition, based on the author's research, the government in carrying out duties and authorities related to e-commerce with the application of information system management standards must be increased so that there is equal distribution of security in each e-commerce operating in Indonesia. Cyber attacks, especially hacking, which is one of the vulnerabilities in the e-commerce platform, can be said to be a force majeure if the e-commerce provider has made every effort to carry out security responsibilities, and the incident occurs beyond the knowledge of the organizer."

"Pedulilindungi sebagai aplikasi untuk membantu menghentikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dikabarkan mengalami kebocoran data pada sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2021. Hal ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi, turunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terganggunnya ketertiban umum, dsb, sehingga berpotensi menjadi isu keamanan nasional. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berupa tinjauan atas keamanan penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia, kewajiban hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Pedulilindungi dalam menangani insiden siber, dan pertanggungjawaban para pihak PSE Pedulilindungi dalam merespon kebocoran data. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum utamanya fokus pada ketentuan yang terkait penyelenggaraan sistem elektronik seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dsb. Adapun selain peraturan perundang-undangan, juga dipakai prinsip keamanan dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE, dan teori pertanggungjawaban administrasi negara untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa vendor (pembuat aplikasi) dan operator selaku PSE aplikasi Pedulilindungi tidak menjalankan salah satu kewajiban dalam ketentuan terkait. Apabila dilihat dari pertanggungjawaban administrasi negara, maka organ/badan yang bertanggung jawab atas insiden dalam kedua organisasi tersebut dapat dikenakan sanksi administratif. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan sistem elektronik agar setiap PSE dapat memaksimalkan pengamanan sistem informasi dan mematuhi hukum terkait untuk terhindar dari insiden.

---

Pedulilindungi as an application to help stop the spread of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is reported to have a data leak incident around mid to late 2021. This matter can cause economic losses, a decrease in public trust to the government, disruption of public order, etc., so that it has the potential to become a national security issue. The problems raised in this study are in the form of review of the implementation of electronic systems in view of security principle in Indonesia, the legal obligations of Electronic System Administrator (PSE) of the Pedulilindungi in handling cyber incidents, and the liability of PSE of the Pedulilindungi parties in responding to data leaks. This study uses a normative juridical method with the main legal material focusing on provisions related to the implementation of electronic systems such as Law No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions as amended by Law No. 19 of 2016 (ITE Law), Government Regulation No. 71 of 2019 regarding Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), etc. In addition to laws and regulations, the security principle in Article 15 paragraph (1) of the ITE Law, and the theory of state administrative liability are also used to answer the problems that have been raised. The result of this study concludes that the vendor (application maker) and operator that are part of Electronic System Administrator (PSE) of the Pedulilindungi application did not carry out one of the obligations in the relevant provisions. When viewed from state administrative liability, the organ/body responsible for the incident in both organizations can be subject to administrative sanctions. Therefore, in the implementation of electronic systems, each PSE should maximize their security on information system and comply with related laws to avoid incidents."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dari penyelengggara sistem perdagangan elektronik terhadap transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis-normatif. Penelitian ini meneliti bagaimana perbandingan antara perjanjian secara konvensional dan elektronik, serta melihat bagaimana KUH Perdata memandang transaksi tersebut apabila dilakukan oleh anak. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai bentuk tanggung jawab dari penyelenggara sistem perdagangan elektronik di Indonesia dilihat dari beberapa peraturan yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi dan Telematika, PP 82 Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Perdagangan Elektronik terhadap transaksi yang dilakukan oleh anak belumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu selaku penyelenggara sistem harus membenahi sistemnya agar aman digunakan oleh anak.

---

This thesis describes how the legal responsibility of electronic commercial performed by minors on electronic transaction. This study is using a juridical normative and will analyze the comparison between conventional and electronic agreement, also how the Indonesian Civil Code describes the transaction performed by minors.

Furthermore, this research will discuss about the form of responsibility from electronic commercial sistem in Indonesia, such as that will be seen from several regulations such as Consumer Protection Law, Information and Technology Law, PP 82 Tahun 2012 and Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2016.

This research found that implementation of a legal responsibility of electronic commercial performed by minors on electronic transaction has not suitable with Indonesian regulation. Furthermore, electronic commercialsystem should improved their electronic system and obey the regulation that have been settled."

"Fleksibilitas kontenUser-Generated Content (UGC) pada media sosial memungkinkan pesatnya penyebaran informasi di masyarakat. Terlebih, konten UGC mengizinkan pengguna memiliki kebebasan berekspresi melalui berbagai cara untuk saling berbagi, berdiskusi maupun mengungkapkan opini di ruang digital. Namun, pelaksanaan kebebasan berekspresi ini seringkali melanggar hak privasi dan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pembatasan hak kebebasan berekspresi jika dikaitkan dengan hak privasi, pengaturan penyebaran data pribadi di media sosial menurut hukum Indonesia, dan kebijakan Twitter sebagai Lingkup Privat UGC dalam melindungi hak individu terkait penyebaran data pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak kebebasan berekspresi dapat dibatasi sesuai Prinsip Siracusa, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”), dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (“Permenkominfo 5/2020”). Adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan pelindungan hukum yang lebih komprehensif terhadap penyebaran data pribadi dibandingkan UU ITE dan UU Adminduk. UU ITE hanya menekankan persetujuan dari individu terkait informasi yang memuat data pribadi, sedangkan UU Adminduk melarang penyebaran data kependudukan dan data pribadi tanpa hak dengan sanksi pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda maksimal sejumlah Rp25.000.000,00 di mana sanksi tersebut diatur lebih berat dalam UU PDP, yaitu penyebaran data pribadi diancam hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4.000.000.000,00. Dalam melindungi data pribadi, Twitter sebagai PSE Lingkup Privat UGC memiliki kebijakan yang wajib dipatuhi oleh pengguna dalam penggunaan layanannya. Meskipun demikian, terdapat ketidakjelasan prosedur dan kurangnya transparansi penilaian internal Twitter terkait penghapusan konten tweet yang melanggar data pribadi. Oleh karena itu, selain pelaku penyebaran data pribadi, Twitter juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 11 Permenkominfo 5/2020.

---

The flexibility of User-Generated Content (UGC) on social media enables the rapid dissemination of information in society. Moreover, UGC allows users to express themselves freely through various means of sharing, discussing, and expressing opinions in the digital realm. However, the exercise of this freedom of expression often violates privacy rights and personal data. This study aims to explore the limitations of freedom of expression in relation to privacy rights, the regulation of personal data dissemination on social media according to Indonesian law, and Twitter's policies as a Private User-Generated Content Platform in protecting individuals' rights regarding the dissemination of personal data in Indonesia. The research methodology employed is a normative juridical approach with a focus on legal regulations. The findings indicate that freedom of expression can be restricted in accordance with the Siracusa Principles, Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE Law), its derivative regulations such as Government Regulation Number 71 of 2019 on the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE), and the Minister of Communication and Informatics Regulation Number 5 of 2020 on Private Electronic System Operators (Permenkominfo 5/2020). In comparison, the Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) offers more comprehensive legal protection concerning the dissemination of personal data compared to the ITE Law and the Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to the Law Number 23 of 2006 on Population Administration (Adminduk Law). The ITE Law emphasizes obtaining consent from individuals regarding information containing personal data, while the Adminduk Law prohibits the dissemination of population and personal data without authorization, punishable by a maximum imprisonment of 2 (two) years and/or a fine of up to Rp25,000,000. In contrast, the PDP Law imposes stricter penalties for the dissemination of personal data, with a maximum imprisonment of 4 (four) years and/or a fine of up to Rp4,000,000,000. Twitter, as a Private User-Generated Content Platform, has policies that users must comply with in using its services to protect personal data. However, there are uncertainties in the procedures and a lack of transparency in Twitter's internal assessment regarding the removal of tweets that violate personal data. Therefore, in addition to holding data disseminators accountable, Twitter can also be held legally responsible under Article 11 of Permenkominfo 5/2020."

"Pertumbuhan Internet yang sedemikian pesat menumbuhkan fenomena baru bagi dunia. Berkat kemampuan internet dalam mengakses secara luas menciptakan bentuk baru dari interaksi sosial, aktivitas, dan pengorganisasian dalam masyarakat. Seiring dengan berkembangnya internet juga berkembang berbagai permasalahan sebagai ekses dari teknologi dan interaksi pergaulan di dalamnya. Salah satu permasalahan penting tersebut adalah perlindungan hukum terhadap hak cipta. Kehadiran teknologi internet dan salah satu kemampuanya sebagai media penyimpanan alternatif telah membuat suatu ciptaan menjadi mudah untuk diperbanyak dan diumumkan. Kehadiran internet telah mendorong keadaan ini semakin jauh dan berkembang pesat. Situs-situs file hosting di internet yang pada awalnya berfungsi sebagai media penyimpanan individu maupun perusahaan, sekarang berkembang menjadi sarana untuk melakukan pengumuman dan perbanyakan konten berhak cipta secara ilegal yang mana merupakan tindakan yang dilarang menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Berdasarkan kenyataan tersebut penulis mencoba mengkaji lebih lanjut praktek-praktek pelanggaran hukum yang terjadi dengan menggunakan sarana situs File Hosting dalam media internet dengan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia pada umumnya dan ketentuan hukum hak cipta pada khususnya.

---

Such rapid growth of the internet grows a new phenomenon to the world. The Internet has enabled entirely new forms of social interaction, activities, and organizing, thanks to its basic features such as widespread usability and access. Along with the development of the internet there are also some growing problem because of the excesses of technology and social interaction in them. One important issue is the legal protection of copyright. The presence of internet technology and its ability as one of the alternative media storage has made a copyright invention can be easy to illegally reproduced and published. The presence of the internet has encouraged this situation further and grows rapidly. File hosting sites on the internet that initially serves as a storage medium of individuals and companies, now evolved into a means to perform an illegal multiplication and publication of the copyrighted content which are prohibited according to the provisions of Law Number 19, 2002 concerning the copyright protection. Based on the fact, the author tried to examine further the copyright infringement practices occurs by the file hosting sites that exist in internet with the provisions of the law of Indonesian in general and the provisions of copyright law in particular."

"E-money atau uang elektronik merupakan alat pembayaran yang saat ini semakin berkembang dan semakin banyak digunakan dalam transaksi sehari-hari. Pengaturan mengenai e-money secara khusus terdapat dalam PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Namun, penyelenggaraan e-money tidak hanya mengacu kepada peraturan tersebut, melainkan terdapat peraturan-peraturan lain seperti UU ITE, UU Mata Uang, UU Transfer Dana, serta UU Perlindungan Konsumen. Salah satu produk e-money di Indonesia adalah Flazz yang diterbitkan oleh BCA. Penyelenggaraan Flazz oleh BCA masih mengalami kendala-kendala yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Penelitian ini membahas bagaimana keterkaitan antara peraturan-peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan emoney serta bagaimana pertanggungjawaban atas penyelenggaraan sistem uang elektronik di Indonesia. Di akhir penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa pengaturan yang ada di Indonesia belum dengan jelas mengatur penyelenggaraan e-money. BCA sebagai penerbit e-money juga ternyata masih mengalami kendala yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan Flazz belum sepenuhnya andal, aman, dan bertanggung jawab.

---

E-money or electronic money is a method of payment that is currently growing and increasingly used in daily transactions. The regulation of e-money is specifically found in PBI No. 11/2/PBI/2009 on Electronic Money. However, the implementation of e-money not only refers to PBI, but there are other laws such as the UU ITE (Law of Electronic Information and Transaction), UU Mata Uang (Law of Currency), UU Transfer Dana (Law of Transfer of Funds), and the UU Perlindungan Konsumen (Law of Consumer Protection). One of the e-money products in Indonesia is Flazz, published by BCA. The implementation of Flazz by BCA still have constraints that cause disadvantages to the consumer.

This thesis discusses how the relation between the rules that applied in implementing emoney and also how the legal liability of the electronic money system in Indonesia. At the end of this thesis, the author concludes that the existing regulations in Indonesia have not been clearly regulate the implementation of emoney. BCA as an issuer of e-money is also still experiencing barriers that indicate that the Flazz is not fully reliable, secure, and responsible."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat dewasa ini telah membawa pengaruh dan perubahan dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Pengaruh dan perubahan yang terjadi akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut ada yang bernilai positif, dan ada pula sisi negatifnya. Di Indonesia khususnya pada saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi tren baik dikalangan dewasa maupun muda. Selain untuk kepentingan bisnis, pendidikan, dan terkait pekerjaan, saat ini teknologi informasi dan komunikasi juga sangat berperan dalam aktivitas sosialisasi melalui berbagai jejaring sosial yang disediakan. Permasalahannya adalah jejaring sosial yang sekarang sedang menjadi tren, -khususnya bagi para kaum muda ini- kerap dijadikan area dimana pemangsa seksual mencari calon korbannya dengan memanfaatkan berbagai sifat media virtual ini. Sehingga, tesis ini akan membahas mengenai proses terjadinya online grooming pada anak, pengaturan terkait online grooming pada anak, serta kendala dan upaya dalam menanggulangi online grooming tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berupa studi kepustakaan yaitu meneliti dokumen berupa literatur buku-buku, peraturan-peraturan dan pedoman-pedoman, dan juga dilengkapi oleh wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini yaitu, pada dasarnya proses online grooming itu terjadi melalui beberapa tahap, meskipun tahap tersebut tidak mutlak harus dilakukan secara berurutan dan seluruhnya. Tahapan tersebut diantaranya, yaitu pemilihan area target, persahabatan, membentuk hubungan, penilaian resiko, eksklusivitas, dan seksual. Kemudian, mengenai pengaturan terkait online grooming, meskipun tidak ada pengaturan secara khusus mengenai online grooming, namun telah ada pasal yang terkait, yaitu pasal 81 dan pasal 82 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya, terdapat beberapa kendala dan upaya dalam menanggulangi online grooming. Kendala-kendala tersebut, diantaranya, yaitu kendala dari dalam diri korban/pelaku, dari orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta terkait juga dengan legislasi, penegakan hukum, dan sumber daya aparat penegak hukum. Sementara itu, upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan meningkatkan peran dan kerjasama para pemangku kepentingan, serta melakukan harmonisasi hukum, penafsiran hukum, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat penegak hukum, serta penguatan penegakan hukum.

---

The rapid development of information and communication technology has an impact and changes the lives of people around the world. Influences and changes that occur due to the development of information and communication technology involves positive and negative. In Indonesia, especially at this time, the development of information and communication technology has become a trend among both adults and youth. Beside used to business interest, education, and related to work, information and communication technologies are also have a lot of role in the various social activities through the social networking application provided. The problem is social networking becoming a trend, -especially among of young people- were often used as an area where sexual predators find their targets by utilizing a variety of virtual media properties. Thus, this thesis will take up about the process of online grooming of children, legislation against online grooming cases of children, as well as the constraints and efforts in tackling the online grooming of children. This study uses a normative form of literary study that examined the documents in the form of literature books, regulations and guidelines, as well as completed with interviews with some sources. The results of this study are, in essence online grooming process through in several stages, although these stages do not absolutely have to be done in sequence and entirely. The Stages are involved: the selection of the target area, friendships, form relationships, risk assessment, exclusivity, and sexual. Then, about the online grooming regulation, although there has no regulation about online grooming, the related articles are already exist. The regulation is in the article 81 and 82 of Law No 23/2002 on the protection of children act. Furthermore, there are some obstacles and efforts to overcome the online grooming. The obstacles, among which, the obstacles from the victim/perpetrator, from the parents, the public, government, and the stakeholders, and also related to the legislation, law enforcement, and law enforcement resources. Meanwhile, the efforts can be done by increasing the role and cooperation of stakeholders, as well as to harmonize the law, legal interpretation, increasing the quantity and quality of resources of law enforcement officers, as well as strengthening the rule of law."

"Peningkatan pengguna internet di Indonesia memunculkan masalah baru mengenai barang yang diperjualbelikan oleh penjual (merchant) dalam sistem yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara marketplace. Beragamnya barang dalam platform marketplace bahkan mencakup barang yang seharusnya tidak diperjualbelikan secara bebas contohnya beberapa perangkat surveillance. Rekaman melalui perangkat surveillance dapat dilaksanakan dengan proses yang tanpa didasari persetujuan dari pihak yang direkam dan dapat mengandung informasi bersifat pribadi sehingga mengancam eksistensi hak privasi. Sepatutnya penggunaan perangkat surveillance mempertimbangkan metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi atau data yang bersifat pribadi seharusnya melalui cara yang adil dan tidak menyalahi ketentuan hukum. Dibutuhkan kerjasama berbagai pihak mengingat potensi masalah tersebut tidak lepas dari hubungan saling terkait antara para pihak yaitu negara atau Pemerintah; marketplace atau penyedia Platform; pemilik toko daring/Penjual/seller/merchant; dan Pembeli. Kehadiran negara mengawasi peredaran beberapa jenis perangkat surveillance penting adanya. Keadaan diperburuk dengan tidak dilaksanakannya berbagai prinsip dan kewajiban dalam penyelenggaraan sistem elektronik oleh marketplace menyikapi penjual (merchant) yang memperjualbelikan produk tersebut. Perlu dikaji mengenai regulasi yang mendasari pelaksanaan kegiatan surveillance dan penggunaan perangkat surveillance di Indonesia dan aktivitas perdagangan perangkat tersebut dikaitkan dengan eksistensi pelindungan hak privasi masyarakat di Indonesia serta menganalisa tanggung jawab hukum marketplace. Pendekatan dalam kajian ini adalah dengan metode yuridis normatif.

---

The increase in internet users in Indonesia raises new problems regarding goods traded by sellers (merchants) in the system offered by the marketplace organizer. The variety of goods in the marketplace platform even includes goods that should not be freely traded, for example some surveillance devices. Recording through surveillance devices can be carried out with a process that is not based on the consent of the recorded party and may contain personal information that threatens the existence of privacy rights. The use of surveillance equipment should consider the method used to obtain information or personal data that should be in a fair manner and not violate legal provisions. The cooperation of various parties is needed considering that the potential problem cannot be separated from the interrelated relationship between the parties, namely the state or the Government; marketplace or Platform provider; online shop owner/seller/seller/merchant; and Buyers. The presence of the state oversees the circulation of several types of important surveillance equipment. The situation is exacerbated by the non-implementation of various principles and obligations in the implementation of the electronic system by the marketplace in response to the seller (merchant) who trades the product. It is necessary to study the regulations that underlie the implementation of surveillance activities and the use of surveillance equipment in Indonesia and the trading activities of these devices are related to the existence of protecting the privacy rights of the people in Indonesia as well as analyzing the legal responsibilities of the marketplace. The approach in this study is the normative juridical method."

"Media sosial merupakan wadah komunikasi baru bagi masyarakat, untuk bisa saling berinteraksi dan bertukar informasi dengan menggunakan sistem elektromagnetik. Namun, dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial, hal tersebut juga diikuti dengan berkembangnya tindak kejahatan pornografi dengan menyalahgunakan media sosial yang ada. Maka dari itu, media sosial sebagai salah satu penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Indonesia, dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas tindak pidana pornografi yang difasilitasi dalam sistem elektroniknya. Fokus penelitian ini, akan membahas lebih mendalam mengenai aplikasi TikTok, dan menguraikan secara akademis tentang (i) bagaimana kewajiban media sosial TikTok sebagai PSE dalam mematuhi norma kesusilaan berdasarkan hukum positif di Indonesia; (ii) bagaimana media sosial TikTok mengatur pembatasan muatan seksual yang dilarang untuk disiarkan; (iii) bagaimana pertanggungjawaban media sosial Tiktok terhadap konten pornografi yang ditayangkan pada sistem elektroniknya dalam fitur live streaming. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan sumber penelitian pustaka, serta dengan sifat penelitian yang analitis dan berbagai jenis data sekunder yang mendukung. Dasar hukum utama yang mengatur mengenai media sosial sesuai dengan hasil analisis penulis ialah, UU ITE, UU Pers, serta UU Penyiaran. Namun penulis akan memfokuskan pembahasan kepada TikTok sebagai PSE resmi di Indonesia, yang diatur oleh peraturan turunan UU ITE, yakni Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri No. 5 Tahun 2020. Penelitian penulis juga ditinjau dari dasar hukum utama mengenai pornografi, yakni pada UU Pornografi dan KUHP. Pada dasarnya, ketentuan diatas telah memuat hak dan kewajiban TikTok sebagai PSE, yang dimana salah satunya untuk tidak menyebarkan informasi/dokumentasi elektronik yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, TikTok masih menyebarkan konten pornografi, sehingga badan usaha asing tersebut wajib mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dalam hal belum terpenuhi secara lengkap kewajibannya, sebagai PSE berdasarkan peraturan perundangundangan.

---

Social media is a new communication platform for the public, to be able to interact and exchange information using electromagnetic systems. However, with the increasing number of social media users, this is also followed by the development of pornography crimes by abusing existing social media. Therefore, social media as one of the organizers of the electronic system (PSE) in Indonesia, can be held legally responsible for pornography crimes facilitated in its electronic system. The focus of this research, will go deeper into the TikTok app, and elaborate academically on (i) how TikTok’s as a social media comply with obligations as a PSE in based on moral norms positive law in Indonesia; (ii) how TikTok's as a social media regulates restrictions on sexual content that is prohibited from being broadcast; (iii) how Tiktok's as a social media is responsible for pornographic content that is aired on its electronic system in the live streaming feature. The research method used by the author is normative juridical research, using literature research sources, as well as with the analytical nature of research and various types of supporting secondary data. The main legal basis governing social media in accordance with the results of the author's analysis is the ITE Law, the Press Law, and the Broadcasting Law. However, the author will focus the discussion on TikTok as an official PSE in Indonesia, which is regulated by derivative regulations of the ITE Law, namely Government Regulation No. 71 of 2019, and Ministerial Regulation No. 5 of 2020. The author's research is also reviewed from the main legal basis regarding pornography, namely the Pornography Law and the KUHP. Basically, the provisions have contained the rights and obligations of TikTok as a PSE, one of which is not to disseminate electronic information/documentation that is prohibited by laws and regulations. In practice, TikTok still spreads pornographic content, so the foreign business entity is obliged to legally responsible its actions based on the law, in terms of they have not fully fulfilled their obligations as a PSE based on laws and regulations."