Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran yang relatif aman dan banyak digunakan dalam pelaksanaan jual beli berskala internasional. Skripsi ini menganalisis penerapan sifat independensi atau keterpisahan perjanjian L/C terhadap perjanjian jual beli dan menganalisis mengenai kewajiban bank penerbit L/C ketika terjadi ketidaksesuaian dokumen L/C yang dipresentasikan oleh penerima L/C. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus antara PT Karya Agung Kencana melawan PT Venture Technology Indonesia yang terdapat dalam Putusan Nomor 191/Pdt.G/2012/PN.Btm. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim yang menentukan bahwa perjanjian L/C bersifat terpisah terhadap perjanjian jual beli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UCP 600. Akan tetapi, putusan hakim yang menentukan bahwa bank penerbit L/C berkewajiban untuk meminta konfirmasi kepada pemohon L/C dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dokumen yang dipresentasikan oleh penerima L/C tidak sesuai dengan Pasal 16 (b) UCP 600 sebab hal itu hanya merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan bukan diwajibkan. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah Majelis Hakim yang mengadili sengketa yang berhubungan dengan L/C sebelum menjatuhkan putusan sebaiknya lebih memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UCP 600 terkait dengan transaksi L/C, salah satunya yaitu mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban issuing bank dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dokumen yang dipresentasikan oleh beneficiary sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

---

Letter of Credit (L/C) is a payment method that is relatively safe and is widely used in international trading. This thesis analyzes the application of the independence or separate nature of the L/C agreement against the sale and purchase agreement and analyzes the obligations of the issuing bank when there is a discrepancy in the L/C document presented by the beneficiary. The research method used in this thesis is normative juridical research using a case approach between PT Karya Agung Kencana and PT Venture Technology Indonesia contained in Decision Number 191/Pdt.G/2012/PN.Btm. The results of the study conclude that the judge's decision which determines that the L/C agreement is separate from the sale and purchase agreement is in accordance with the provisions of Article 4 UCP 600. However, the judge's decision which determines that the issuing bank is obliged to ask for confirmation from the applicant in the event that there is a discrepancy in the document presented by the beneficiary is not in accordance with Article 16 (b) UCP 600 because it is only something that is permitted and not required. Based on the research results, the suggestion that can be submitted is that the Panel of Judges adjudicating disputes related to L/C before making a decision should understand more regarding the provisions stipulated in UCP 600 related to L/C transactions, one of which is regarding the difference between rights and obligations issuing bank in the event of discrepancies in the documents presented by the beneficiary so as to provide legal certainty for the disputing parties"

"ABSTRAK

Laporan ini membahas proses validasi atau pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dilakukan oleh PT LT. Pemrosesan SKBDN yang dimulai dari penerimaan SKBDN hingga pencairan SKBDN dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 dan Standar serta Instruksi Kerja PT LT. Dalam penerimaan SKBDN, ada tahap yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yaitu tahap Penerimaan SKBDN. PT LT seharusnya hanya menerima SKBDN dari Bank Negosiasi, namun pada praktiknya PT LT juga menerima SKBDN dari konsumen. Selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas SP&GC, terdapat perbedaan alur kerja serta tindakan-tindakan yang tidak diinstruksikan dalam Instruksi Kerja perusahaan. Perbedaan tersebut terdapat pada proses penandatanganan SKBDN oleh Kepala Dinas SP&GC dan pendistribusian Tanda Terima Jaminan Hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah bagi Dinas SP&GC, maupun PT LT secara keseluruhan.

---

ABSTRACTThis report discusses the process of validating or examining Domestic Letter of Credit (SKBDN) conducted by PT LT. SKBDN processing starting from SKBDN receipts until SKBDN disbursement is conducted based on Bank Indonesia Regulation Number 5/6/PBI/2003 and PT LT Standards and Work Instruction. In receiving SKBDN, there is a stage that is not in accordance with Bank Indonesia Regulations, that is the stage of SKBDN Receipt. PT LT should only receive SKBDN from the Negotiation Bank, but in practice PT LT also receives SKBDN from consumers. During the inspection process carried out by the SP&GC Service, there are differences in workflows and actions that are not instructed in the company's Work Instructions. The difference is found in the process of signing the SKBDN by the Head of the SP&GC Service and the distribution of Guarantee Receipts. This has the potential to cause problems for the SP&GC Service, as well as PT LT as a whole.

"

"Pasar Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Usaha Besar, tetapi juga dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Usaha Menengah telah terlibat dalam perdagangan internasional dengan menggunakan Letter of Credit (“L/C”) sebagai metode pembayaran dalam kegiatan ekspor. Hasil analisis dari penelitian ini adalah adanya persamaan antara prosedur L/C oleh UMKM dengan prosedur L/C yang digunakan oleh jenis pelaku usaha lainnya, mengingat bahwa UCP 600 telah mengatur prosedur L/C dengan baik. Fakta lain yang ditemukan adalah, persoalan yang bersifat praktikal pada penggunaan L/C oleh UMKM. Untuk itu, UMKM harus siap dalam sisi kompetensi terhadap prosedur L/C agar dapat berkembang dalam perdagangan internasional, terutama dengan metode pembayaran L/C.

---

Indonesia's market is not conducted by the Large Enterprises only, but the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as well. The results of this study indicate that the Medium Enterprises and have involved in international trading by using the Letter of Credit as a payment method in export activities. The analysis result of this research is that the procedures of L/C by MSMEs are similar to the procedures of L/C by other types of enterprise, in a view of the fact that the UCP 600 has regulated the procedures well. Another fact, the issue that arises is practical. For this reason, the MSMEs must be ready to be competent in the procedures of L/C to be able to develop in international trading, especially by using L/C."

"Perdagangan transnasional dalam beberapa hal dapat menyulitkan pembeli dan penjual untuk bertemu karena perbedaan geografis. Maka dari itu diperlukanlah suatu cara pembayaran untuk transaksi perdagangan internasional yang dapat melindungi kepentingan hukum kedua belah pihak. Salah satu cara pembayaran perdagangan transnasional yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan internasional adalah dengan pembukaan Letter of Credit (L/C). Pembayaran dengan pembukaan L/C dipandang relatif aman karena secara yuridis memberikan jaminan kepastian akan adanya pembayaran kepada penjual sepanjang dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk diserahkan dalam L/C dipenuhi sesuai dengan syarat dan kondisi L/C serta dapat memberikan jaminan keamanan bagi pembeli (importir), karena pembayaran akan dapat dilakukan atas kesesuaian antara dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam L/C dengan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh penjual. Salah satu prinsip penting untuk adanya kepastian pelaksanaan pembayaran dengan pembukaan L/C adalah prinsip independensi L/C dari perjanjian yang mendasarinya. Skripsi ini memfokuskan penelitian pada kasus terhadap perkara sengketa antara CV Holi Setia Raya melawan PT Bank Permata Tbk yang mana Majelis Hakim Mahkamah Agung Kasasi berpandangan bahwa L/C bersifat independen dari perjanjian yang mendasarinya serta meneliti Putusan Mahkamah Agung tersebut disamping itu hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyimpangan yang bersifat minor tidak mempengaruhi prinsip independensi L/C ini.

---

International trade in some matters may impede the seller to face each other due to the different geography therefore it requires a payment for international commerece transaction that can protect the legal interest of both party. One of international commerce payment that is used regularly in international commerce transaction is by openning Letter of Credit (L/C). Payment of transaction by mean of L/C is deemed relatively safe since it is legally governed by law, consequently it conveys legal certainty to give payment to the seller provided that the seller fulfils documents stipulated to be presented in L/C in conformity with terms and conditions of L/C and it can provide security to the buyer as payment will be made upon conformity between documents stipulated in L/C with documents presented by seller. One of essential principle for the certainty of payment implementation by openning L.C is independence principle from its underlying agreement. This essay focuses on study of dispute between CV Holi Setia Raya againts PT Bank Permata Tbk which panel of judges of Supreme Court reckon that L/C is independent from its underlying agreement and to analyze that supreme court decision besides that the result of this study shows that minor discrepancy doesn?t affect the independence principle of L/C."

"Letter of credit merupakan salah cara pembayaran yang diminati dalam perdagangan internasional. Permohonan pembukaan letter of credit didasari atas kontrak yang telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak. Seluruh syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan tersebut harus dipenuhi guna mendapatkan pencairan dan pembayaran atas letter of credit. Seluruh dokumen-dokumen yang telah ditentukan, diserahkan kepada bank yang ditunjuk sebagai syarat utama pemenuh dari pencairan atau pembayaran yang dilakukan atas perjanjian letter of credit. Bank memang diwajibkan untuk memeriksa dokumen-dokumen sebelum melakukan pembayaran kepada beneficiary. Hasil penyerahan dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh beneficiary dalam menunjukkan bukti dari pemenuhan seluruh syarat dan ketentuan atas pembukaan letter of credit tersebut akan menjadi pertimbangan utama bagi bank. Applicant telah mempercayakan proses pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut kepada pihak bank. Bank dapat melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut, baik berdasarkan doktrin strict compliance maupun doktrin substantial compliance, karena baik UCP 500 maupun 600 hanya menentukan bahwa penelitian atau pemeriksaan dokumen-dokumen dalam rangka pencairan letter of credit didasarkan pada ?tampak muka? (appear on their face). Hal ini dalam tataran praktik menimbulkanperbedaan standar penilaian bank terhadap pemeriksaan atas kesesuaian dokumen-dokumen yang diserahkan dengan persyaratan dan ketentuan pencairan atau pembayaran letter of credit. Hasil dari pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut, akan menentukan apakah akan terjadi pembayaran atau tidak.

---

Letter of credit is a popular payment method in international trade currently. Application for opening letters of credit is currently based on the contract as agreed by the parties. The terms and conditions that have been agreed to be complied with in order to get the disbursement and payment of its letters of credit. All the documents that have been determined, submitted to the bank designated as the main requirement to be met for of disbursement or payment made upon the agreement letter of credit. Banks are required to examine the documents prior making payment to the beneficiary.

The results of submitted document collected shall be complying with the relevant term and conditions as the main consideration for the bank . Applicant has entrusted the examination on the related document. Banks can examine these documents are based on the doctrine of strict compliance or substantial compliance doctrine, because there was never any special rules regarding the standard of examination papers. This clearly would affect the bank's subjective assessment standards related to how tight the suitability of documents submitted with terms and conditions of disbursement or payment letter of credit. Results of examination of the documents submitted, will determine whether or not payment will occur."

"Keberadaan covernote yang dikeluarkan oleh Notaris pada praktiknya sangat berperan penting dalam pelaksanaan pencairan dana kredit yang diberikan oleh Bank. Hal ini dikarenakan seringkali objek jaminan kredit yang diberikan oleh debitur masih dalam proses yang belum dapat diselesaikan, sehingga diperlukan adanya keterangan dari Notaris yang dapat memberikan kepercayaan kepada bank bahwa proses pengikatan jaminan akan segera dilakukan. Dalam praktek, permasalahan dapat terjadi apabila kredit dicairkan dengan berdasar pada covernote, namun proses pengikatan dengan Hak Tanggungan belum terpenuhi dengan sempurna. Penelitian ini mengangkat kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/PDT/2019/PT BJM, dimana bank telah mencairkan dana kredit padahal proses pembebanan Hak Tanggungan belum dilakukan, bahkan proses balik nama sertifikat keatas nama debitur belum selesai. Sehingga penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu mengenai kedudukan covernote sebagai dasar untuk pencairan kredit dan kekuatan covernote untuk pencairan dana kredit yang objek jaminannya belum dibebankan dengan Hak Tanggungan pada putusan Nomor 5/PDT/2019/PT BJM. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan analisis kualitatif, menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa kedudukan covernote hanyalah sebagai salah satu syarat untuk pencairan kredit.Dasar untuk dilakukannya pencairan kredit bukan karena adanya covernote, melainkan setelah bank sudah mendapatkan keyakinan terhadap debiturnya. Kekuatan Covernote hanya sebagai surat keterangan yang tidak mengikat para pihak dan tidak dapat menjadi jaminan dari Notaris, sehingga Bank tidak dapat berlindung begitu saja dibalik covernote untuk dapat melakukan pembenaran dalam pencairan kredit. Sebelum mencairkan kredit, bank harus melakukan penilaian terhadap 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition of Economy)

---

The existence of covernote issued by Notary in practice plays an important role for disbursement of credit funds provided by the Bank. This is due to the fact that the object of credit gurantees given by debtors is still in the process of being completed, so it is necessary to have a statement from Notary who can give faith to the Bank that the process of binding the guarantee will be carried out soon. There are many problems that can arise from covernoteisuued by Notary. In practice, problems can occur if the credit is disbursed based on the covernote, but the binding process with the Mortgage has not been fulfilled perfectly. This research raises the case that occurred in the High Court Decision Number 5/PDT/2019/PT BJM, where the Bank has disbursed credit funds eventhough the process of transferring the name of the debtor has not been completed. So this research raises issues regarding the position of the covernote for the disbursement of credit funds whose collateral objects have not been charged with Moortgage in High Court Decision Number 5/PDT/2019/PT BJM. This research was analyzed using normative juridical research methods and qualitative analysis, using secondary data. From the results of the research, it was found that the covernote position was only one of the conditions for credit disbursement. The basis for credit disbursement is not because of a covernote, but after the bank has gained faith in the debtor. The power of the covernote is only as a certificate that is not binding on the parties and cannot be a gurantee from a Notary, so that the bank cannot simply hide behind the covernote to be able to justify the disbursement of credit. Before disbursing credit, bank must assess the 5C (character, capital, capacity, collateral, condition of economy). "

"Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai jenis usaha bank, salah satunya adalah pemberian kredit. Pada pelaksanaannya, kredit dapat tumbuh menjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bank selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya kredit bermasalah, yang dilakukan melalui penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit.Penelitian ini membahas mengenai kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi serta mekanismenya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/15/PBI/2012). Selain itu, dalam PBI tersebut juga diatur mengenai kewajiban bagi bank umum untuk memilikiperaturan internal mengenai restrukturisasi kredit.Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis menganalisis apakah penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X berdasarkan peraturan internal Bank X telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/15/PBI/2012. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X sudah sejalan dengan yang digariskan dalamPBI 14/15/PBI/2012.

---

Bank serves as financial intermediary between those who have surplus of funds and those who are lack of funds through various bank’s business activities. One of the bank’s business activities is to provide loan. In practice, that loan can become non-performing loan, caused by various reasons. Banks always make efforts to minimize the number of non-performing loans by doing loan restructuring.

This thesis explains about criteria of the non-performing loans that can be restructured, and the mechanism of loan restructuring based on Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 (PBI 14/15/PBI/2012) concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. PBI 14/15/PBI/2012 also regulates that banks are required to have internal regulation concerning loan restructuring.

Based on that provision, the author analyzes whether the implementation of loan restructuring in Bank X based on its internal regulation has complied with the provisions in PBI 14/15/PBI/2012. Along with this thesis, the author concludes that the implementation of loan restructuring in Bank X has complied with PBI 14/15/PBI/2012."

"Penyaluran kredit fiktif merugikan pihak yang identitasnya dipakai sebagai debitur. Dengan menggunakan bentuk penelitian normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif oleh bank.Hasil dari penelitian ini adalah bank perlu melakukan analisis kredit dengan seksama terutama terhadap karakter calon debitur. Pihak yang dirugikan atas adanya penyaluran kredit fiktif dapat menyampaikan pengaduan ke bank maupun ke OJK. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan.

---

The extension of fictitious loan is detrimental to the party whose identities have been falsely used as debtor. By using normative method, the main objective of this research is to detect the application of prudent banking principles by bank and the provision of legal protection to the aggrieved parties of fictitious loan channeled by banks.The result of this research include the need of bank to conduct thorough and exhaustive credit analysis especially with regard to the characters of prospective debtors. The aggrieved parties who suffer detrimental effects from fictitious loan may submit complaint to bank or Financial Service Authority. If no consensus is achieved, he/she brings the dispute to the court."

"ABSTRAKBranchless Banking adalah salah satu solusi untuk menjangkau kegiatan ekonomi masyarakat marginal. Seiring berjalannya waktu, Branchless Banking juga dimanfaatkan oleh masyarakat ibukota sebagai salah satu penunjang kegiatan ekonomi masyarakat di kota besar. Branchless Banking menyediakan produk-produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia memiliki potensi transaski E-Commerce yang sangat potensial. Masyarakat yang melakukan transaksi E-Commerce dapat menggunakan produk dan layanan Branchless Banking untuk Pembayaran. Virtual Credit Card adalah salah satu alat pembayaran yang dapat digunakan dalam Transaksi E-Commerce. Virtual Credit Card Octopay Bank CIMB Niaga adalah Virtual Credit Card yang hanya dapat diakses melalui laman facebook. Virtual Credit Card Octopay adalah produk yang terbilang baru dan belum pernah ada di Indonesia, karena fungsinya yang sebenaranya adalah layaknya Debit Card. Untuk itu skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card Octopay serta penerapan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card Octopay. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengaturan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card Octopay di Indonesia tersebuar di berbagai ketentuan yaitu dalam KUHP, KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan OJK. Penerapan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card di Indonesia secara spesifik diatur dalam PBI APMK yang berlaku bagi kartu kredit dan debit.

---

ABSTRACTBranchless Banking is one of the solution for reaching marginal society’s economic activity. As the time goes by, Branchless Banking is used by people in the city for higher level of economic activity. Branchless banking also perpares financial products which can be reached, simple, and compatible with the citizen needs. Indonesia has big potential on E-Commerce Transactions. People who do the E-Commerce Transaction can use branchless banking’s product and services for the payment. Virtual credit card is one of the payment instrument on E-commerce Transaction. For example, virtual credit card Octopay by CIMB Niaga Bank, is virtual credit card that can only be accessed by facebook web page. Product like Virtual credit card octopay by CIMB Niaga Bank has never been operated in Indonesia before. Virtual credit card octopay , despite of the name itself, has a function that same as debit card. This mini thesis will talk about the regulation of the virtual credit card octopay consumer and also the application of the virtual credit card octopay protection. The research of this mini thesis is book-based resulting descriptive research. The conclusion of this mini thesis found that the regulation of virtual credit card octopay consumer protection in Indonesia can be found in many regulation; Criminal Law Regulation, Private Law Regulation, Consumer Protection Regulation, Banking Regulation, BI Regulation, and OJK Regulation. The application of virtual credit card consumer protection spesifically regulated on BI Regulation concerning Payment Instrument Using Card, which is applied for both debit card and credit card."

"Menurut hukum perbankan Indonesia, bank mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa kesesuaian dokumen dengan syarat dan ketentuan Letter of Credit (L/C) sebelum melakukan pembayaran. Namun dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), terdapat ketentuan yang memuat mengenai hal-hal yang dibebaskan dari tanggung jawab bank dalam transaksi L/C. Skripsi ini akan memfokuskan penelitian pada kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya menurut hukum perbankan Indonesia, dihadapkan dengan adanya ketentuan pembebasan tanggung jawab bank dalam transaksi L/C yang diatur dalam UCP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun menurut hukum perbankan Indonesia bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun terdapat beberapa ketentuan dalam UCP yang memuat mengenai hal-hal yang dapat membebaskan bank dari tanggung jawab hukum dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa dokumen dalam transaksi L/C. Dimana bank dibebaskan dari tanggung jawab atas hal-hal terkait efektifitas dokumen, yaitu, ketepatan, keaslian, kepalsuan atau akibat hukum dari setiap dokumen serta kesalahan penerjemahan.

---

According to Indonesia's banking rules, bank has the obligation to imply prudential banking principle in doing its business, including in doing its obligation to examine whether the presented documents are complied with the terms and condition of Letter of Credit (L/C), before honoring the presentation. However in Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), there are disclaimer clauses that regulates about the things that have been exempted from bank's responsibility in L/C transaction. This thesis will mainly focus on bank's obligation to imply prudential banking principle in doing its business according to Indonesia?s banking rules, when it is faced with the existence of disclaimer clauses in L/C transaction which regulated in UCP. By using legal normative method, this study concluded that even though according to Indonesia?s banking rules bank has every obligation to imply prudential banking principle in doing its business, there are some things that have been exempted from bank?s responsibility according to UCP, that can release bank from legal responsibility regarding its obligation to examine the presentation of documents in L/C transaction. Where bank assumes no liability of effectiveness of the documents, including form, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, and mislead of translation."