Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank dalam melakukan kegiatan usahanya menyediakan berbagai jasa salah satunya yaitu kredit, terdapat berbagai jenis kredit yang disediakan oleh bank. Dalam perjanjian kredit tersebut disepakati dengan perjanjian antara kedua belah pihak, dimana perjanjian kredit tersebut terdiri dari Nasabah dan bank. Hubungan antara Nasabah dan Bank memiliki kesenjangan ekonomi, oleh karena itu penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyalahgunaan keadaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian yang kemudian dapat membatalkan suatu perjanjian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dimana data-datanya diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, literatur, serta bahan pustaka atau bahan sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa penyalahgunaan keadaan muncul karena belum terdapat aturan terkait penyalahgunaan keadaan, oleh karena itu hakim dalam menerapkan penyalahgunaan keadaan terdapat putusan yang beragam dan pada kasus membuktikan bahwa tergugat tidak melakukan penyalahgunaan keadaan dan tidak terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam tindakannya.

---

Banks in carrying out their business activities provide various services, one of which is credit, there are various types of credit provided by banks. In the credit agreement, it is agreed with the agreement between the two parties, where the credit agreement consists of the customer and the bank. The relationship between the Customer and the Bank has an economic gap, therefore the misuse of circumstances or van omstandigheden can be used as a basis of abuse of circumstances in an agreement can then cancel an agreement. The research was carried out using the juridical-normative research method where the data was obtained through was carried out using the juridical-literature, and library materials or secondary materials. The conclusion from the results of this study is that the abuse of circumstances arises because there are no rules regarding the abuse of circumstances, therefore the judge in applying the abuse of circumstances has various decisions and in the case proves that the defendant did not abuse the circumstances and there was no element of unlawful acts in his actions."

"Pelaku kredit fiktif menggunakan identitas palsu atau identitas orang lain tanpa sepengetahuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut tentunya merugikan pihak yang digunakan identitasnya karena ia akan tercatat memiliki riwayat kredit yang buruk dan menyebabkan kesulitan untuk mengajukan fasilitas kredit ke depannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan perlindungan terhadap nasabah bank yang disalahgunakan identitasnya dalam kredit fiktif serta tanggung jawab bank terhadap perbuatan kredit fiktif yang dilakukan pegawainya. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan perlindungan terhadap nasabah bank. Hasil dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1365 dan 1367 ayat (2) KUHPerdata, Pasal 2 dan 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Terkait dengan pertanggungjawaban bank terhadap tindakan kredit fiktif yang dilakukan oleh pegawainya maka bank wajib bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 ayat (2) KUHPerdata mengenai tanggung jawab majikan terhadap bawahannya dan Pasal 29 POJK Nomor 1/POJK.07/2013. Terhadap hal tersebut, saran yang diberikan kepada bank yaitu untuk memperkuat sistem pengendalian internalnya sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah bank, salah satunya dengan menerapkan three lines of defense.

---

In fictitious credit, the perpetrators intentionally use fake identities or others’ identities unbeknownst to the person concerned. Certainly, this action will disserve the customers whose identities are used in fictitious credit. The customer will be recorded as having bad credit histories and causing difficulties to apply for credit facilities in the future. Therefore, this research aimed to understand the protection regulations against bank customers whose identities are misused in fictitious credit and bank responsibility for fictitious credit conducted by its employees. The research method applied in this graduating paper was juridical-normative by tracing the regulations related to the protection of bank customers. The research results showed that legal protection for bank customers who were disserved by fictitious credits had been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Articles 1365 and 1367 section (2) of the Civil Code, Articles 2 and 29 paragraph (2) of the Banking Law, and POJK Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. Regarding to bank accountability for fictitious credit actions conducted by its employees, the bank was obliged to be responsible in accordance with the provisions of Article 1367 paragraph (2) of the Civil Code regarding the employers’ responsibility to their subordinates and Article 29 of POJK Number 1/POJK.07/2013. In this regard, the advice given to banks was to strengthen their internal control system as a protection for bank customers, one of which was by implementing three lines of defense."

"Tesis ini membahas ketentuan Perbankan maupun ketentuan KUHPerdata dalam ruang lingkup pemberian kredit. Namun prosedur pemberian kredit beserta jaminan atas tanah masih mengalami permasalahan dari segi hukum maupun perlindungan bagi pihak ketiga. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan Perbankan mengenai pemberian Kredit yang macet dihubungkan dengan pertimbangan hakim dan menganalisis secara mendalam urgensi amar putusan Hakim menafsirkan keberlakuan akta kuasa menjual pada pencairan agunan perjanjian kredit dihubungkan dengan ketentuan perjanjian kredit bank sehingga menemukan titik terang pada permasalahan Bank B dengan debiturnya ABS. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris dan penelitian mono disiplin, sumber data pada metode yuridis-normatif sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Pembahasan tesis ini akan dibatasi menjadi dua bagian besar. Pertama, mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw dikaitkan dengan ketentuan perjanjian kredit Bank. Kasus ini berawal pada adanya perjanjian kredit antara Bank B dengan nasabah ABS, yang kemudian mengalami kemacetan pembayaran oleh ABS macet sehingga timbul Akta Kuasa Menjual yang ditawarkan Oleh Bank B. Tindakan Bank B menjual agunan dengan Akta kuasa Menjual menjadi dasar gugatan kepada pengadilan oleh ABS kepada bank. Kedua, menganalisis kesesuaian Amar Putusan Hakim dengan ketentuan perjanjian kredit dalam menafsirkan Akta Kuasa Menjual pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw. Hasil penelitian ini adalah: 1 Terdapat ketidaksesuaian penerapan undang-undang dalam pertimbangan majelis hakim jika dikaitkan dengan ketentuan perbankan. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan bahwa dengan terlanggarnya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan maka Akta Kuasa Menjual dibatalkan, sehingga menimbulkan akbat-akibat yang timbul setelah putusan. 2 Adanya ketidak sesuaian Amar putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw.

---

This thesis discusses the provisions of the Banking as well as the provisions of the Civil Code in the scope of credit granting. However, the procedure of granting credit along with the guarantee of the land is still experiencing problems in terms of law and protection for the third party. This thesis aims to identify Banking provisions concerning granting of bad credit related to judges 39 consideration and to analyze in depth the urgency of judgmen.t The judge interpreted the validity of the power of sale deed on the collateral disbursement of credit agreement connected with the provisions of the bank credit agreement so as to find a bright spot on the problems of Bank B with the debtor ABS. This thesis research uses method of explanatory research and mono disciplinary research, the source of data on juridical normative method mostly derived from literature study. The focus of this thesis will be limited to two major sections. First, concerning Judge 39 s consideration of Decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw is attributed to the terms of the credit agreement of the Bank. This case originated in a credit agreement between Bank B and customer ABS, which then experienced a jam payment by ABS jammed so that the Deed of Sale Selling offered by Bank B. Action Bank B sells the collateral with the power of attorney Sell becomes the basis of lawsuit to the court by ABS to the bank. Second, analyze the conformity of the Decision of the Judge with the terms of the credit agreement in interpreting the Power of Attorney Selling at decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw. The results of this study are 1 There is a mismatch of the application of the law in consideration of the panel of judges when associated with banking regulations. In this case the panel of judges declares that with the violation of the provisions of the Insurance Rights Act, the Power of Attorney of Selling is canceled, resulting in a consequence arising after the decision. 2 There is a mismatch of the existence of amar verdict judges in case of decision No. 17 Pdt.G 2013 PN.Skw."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuatnya, khususnya berkaitan dengan kredit bank, dalam hal dalil Penyalahgunaan keadaan yang dituntut terhadapnya dapat dibuktikan di pengadilan dan bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian kredit yang diduga mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian kredit yang dibuatnya terdiri dari 3 tiga hal yaitu Tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana, dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan hukum perdata dengan konstruksi ajaran Penyalahgunaan keadaan. Dalam kasus ini notaris tidak dapat dikaitkan sebagai tergugat atas akta yang telah dibuatnya. Kepastian isi akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh Notaris.

---

The Notary's Responsibility On The Deed Of Loan Agreement Which Allegedly Containing The Undue Influence Conditions Analisys of the Supreme Court Decision Number 2964 K PDT 2010 AbstractThis thesis discusses the form of responsibility of a Notary to the authentic deed he made, especially in respect to bank loan, in the case of the argument of Undue Influence Conditions prosecuted against it, shall be proved in court and how is the responsibility of a notary to the loan agreement which allegedly contain elements of abuse of circumstances is associated with case study that are in real terms in the community. This research was conducted by using qualitative method and analytical descriptive approach.

The result of the research shows that the responsibility of notary to the loan agreement consists of 3 three issues, namely civil liability, administrative and criminal, viewed from the perspective of the Notary Law, Notary Code and civil law with the construction of Undue Influence Conditions. In this case the notary cannot be attributed as a defendant to the deed he has made. The certainty of the contents of the Deed of Loan Agreement made by the notary means that the content is so desired by the parties, and also the content of the deed has been filtered by the Notary."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perjanjian restrukturisasi kredit yang dibuat dalam akta autentik di hadapan notaris dinilai mengandung cacat kehendak yang kemudian dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung serta kedua belah pihak harus menanggung risiko sama rata. Kemudian yang menjadi pokok permasalahan tesis ini adalah mengenai penerapan restrukturisasi kredit dalam Putusan Nomor 1705K/PDT/2015, peranan notaris dalam perkara Putusan Nomor 1705K/PDT/2015 dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1705K/PDT/2015 dengan konsep penyalahgunaan keadaan dan pembagian risiko. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan mengenai penerapan restrukturisasi kredit PT BNI Persero Tbk. terhadap PT PDRH adalah tidak tepat mengingat terjadinya krisis moneter yang menyebabkan kredit bermasalah. Peranan notaris dalam perjanjian restrukturisasi kredit adalah membuat akta autentik. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1705K/PDT/2015 dengan konsep penyalahgunaan keadaan dan pembagian risiko adalah tidak sesuai.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the credit restructuring agreements made in the authentic deed before a notary, judged to contain defects and then be declared cancelled by law by the Supreme Court and both parties should bear the risk of equally. Then that became problems of this thesis are the application credit restructuring in Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 1705 K PDT 2015, the role of the notary of the case on Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 1705 K PDT 2015 and the suitability of the consideration of the judge of the Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 1705 K PDT 2015 with the concept of Undue Influence and Sharing Risk. It is a descriptive analytical study conducted by using the juridical normative method and analysed qualitatively. The results of this thesis can be concluded about the application of credit restructuring of PT BNI Persero Tbk. against PT PDRH is not appropriate given the onset of the monetary crisis which caused the bad debt. The role of the notary public in credit restructuring agreement is made of authentic deed. Furthermore, consideration of the judges of the award No. 1705K PDT 2015 with the concept of abuse of a State and the Division of risk is not appropriate. "

"Perbankan yang bedasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, seperti rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi jika tidak ada pembiayaan serta perlindungan nasabah terhadap pihak ketiga, oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuanganuntuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma, masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil berlaku di masyarakat, sedangkan teknik pengambilan samplenya adalah purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu.Pihak Developer dalam hal ini tidak memenuhi tanggung Jawabnya terhadap nasabah bank dengan melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Developer mengakibatkan kerugian pada nasabah yang bersangkutan, diantaranya adalah nasabah yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya sesuai perjanjian dan nasabah yang bersangkutan dikategorikan dalam collectibilitas5 (kredit macet), untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah bank sangat perlu di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan.

---

Based on the banks of the economic democracy with its primary function as a

collector and distributor society fund has a strategic role to support the

implementation of national development in order to improve the equitable

distribution of national development and its results, economic growth and

national stability, the direction of increasing standard of living of many, such as

home is a primary requirement for most families. The fulfillment of these primary

needs, can not be met if there is no financing and customer protection against

third parties, therefore, required a financial institution to provide financial

assistance in the form of lending, especially in the Home Ownership Loan

(mortgage).

Method of approach in the writing of this thesis is empirical juridical, the

authors attempted to approach which is a method in which the law is conceived

as a norm , rule, principle or dogma , the problems examined in accordance with

the legal nature of the real force in society, while the sampling technique was

purposive sampling samplenya based on specific goals.

Third parties in this case does not fulfill its answer to the customers of the bank

by default. Breach of contract action by a third party to the detriment of the

customer concerned, including the customer in question did not get his rights

under the agreement and the customer in question fall within collectibilitas 5

(bad debts), for the legal protection for bank customers really need in addition

is also the right for customers to conduct customer complaints, as well as the

use of banking mediation forum for settlement of disputes in the Banking"

"Tulisan ini menganalisis bagaimana akibat hukum tidak didaftarkannya Hak Tanggungan sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Kredit Nomor 16 yang membebankan hak tanggungan sebagai jaminan dan kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dijadikan sebagai jaminan oleh debitor Nona EF dan akibat hukumnya bagi Bank ABC sebagai kreditor. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pemberian jaminan hak tanggungan merupakan syarat penting dari sebuah perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) untuk melindungi kepentingan Bank. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai Hak Tanggungan menyebut pengikatan jaminan tersebut sebagai langkah terpenting, karena pendaftaran hak tanggungan merupakan syarat mutlak lahirnya dari hak tanggungan. Namun dalam praktiknya terdapat perjanjian kredit yang tidak diikuti dengan pembuatan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk dikeluarkan sertipikat hak tanggungan dan dituliskan hak tanggungannya dalam buku tanah hak tanggungan. Tidak didaftarkannya hak tanggungan, berarti hak tanggungan belum lahir dan menyebabkan kedudukan bank hanya sebagai kreditor konkuren yang tidak memegang jaminan kebendaan. Selain itu, dalam perkembangannya, praktik penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar peralihan hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit sering terjadi. Hak yang timbul dari PPJB adalah hak perorangan, bukan hak kebendaan sehingga belum terjadi peralihan hak sampai dilakukan Akta Jual Beli (AJB), maka debitor belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti pemberian hak tanggungan sebagai jaminan kepada Bank untuk kreditnya dan bank tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditor lain atas penjualan jaminan.

---

This article examines the legal implications arising from the failure to register mortgage rights, as stipulated in Credit Agreement Number 16, where mortgage rights serves as collateral. The validity of the Sale and Purchase Agreement used as collateral by debitor, Miss EF and its legal ramifications for Bank ABC as a creditor are assessed using normative juridical research methods. The provision of mortgage rights as collateral is a crucial aspect of credit agreements to safeguard the interests of the Bank. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, serving as the national legal framework for mortgage rights, deems the registration of collateral as the pivotal step. Registration is an absolute prerequisite for the validity of mortgage rights. However, certain credit agreements lack a subsequent creation of a Power of Attorney to Grant Mortgage Rights (SKMHT) and/or a Deed of Granting Mortgage Rights (APHT). These omissions, if not rectified through registration at the local land office to issue a Mortgage Rights certificate, mean the Mortgage Rights remains unestablished. Consequently, the bank assumes a position solely as a unsecured creditor without tangible collateral. Furthermore, in practice, the use of a Sale and Purchase Agreement (PPJB) as the foundation for transferring land rights to be utilized as collateral for mortgage rights in credit agreements is prevalent. The rights arising from the PPJB are individual, not material, until the execution of the Deed of Sale and Purchase (AJB). Consequently, debtors lack the authority to take legal actions such as granting mortgage rights as collateral to the Bank for credit, and the bank does not possess the right to prioritize over other creditors in collateral sales. This dual lapse underscores potential legal consequences for both parties involved in credit agreements."

"Pemberian kredit merupakan kegiatan usaha perbankan yang memiliki risiko. Bank diharapkan hanya memberikan kredit kepada debitur jika Bank benar-benar sudah yakin bahwa debitur tersebut mampu untuk mengembalikannya. Untuk itu, Bank diharapkan menerapkan suatu prinsip kehati-hatian sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan dalam pemberian kredit, yang dikenal dengan prinsip kehati-hatian bank. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit dan bagaimana kesesuaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit untuk perorangan yang dilakukan Bank X kepada Nasabah A. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan membandingkan data sekunder dan hasil wawancara. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit, Bank harus memiliki suatu peraturan intern yang tertulis mengenai pedoman pemberian kredit dan menerapkan ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Manajemen Risiko, Good Corporate Governance serta Penilaian Kualitas Aktiva Bank. Dalam memberikan kredit kepada Nasabah A, hal-hal yang dilakukan oleh Bank X sesuai dengan semua ketentuan Prinsip Kehati-hatian Bank pada pemberian kredit. Namun, masih terdapat kekurangan dan ketidakefektifan dalam hal pengawasan kredit yang dilakukan oleh Bank X kepada Nasabah A.

---

Credit granting is a banking business activity that has such risks. Bank is expected to grant credit to the debtor if only they were thoroughly doubtless that the debtor is capable to do the repayment. Therefor, Bank is expected to apply a prudential principle as a form of prevention and supervision on credit granting, known as the prudential banking principle. The issues studied in this research are about how is the implementation of the prudential banking principle on credit granting and how is the congruity on the implementation of the prudential banking principle on individual credit granting by X Bank for Customer A. It is an analytic-descriptive research that is done by comparing secondary data and interview data.

By this research, found that to implement the prudential banking principle on credit granting, Bank has to have a written internal regulation regarding credit granting guidance and applies Bank Indonesia regulations regarding Legal Lending Limit, Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing, Transparency in Bank Product Information and Use of Customer Personal Data, Risk Management, Good Corporate Governance also Assessment of Commercial Bank Asset Quality. On the credit granting for Customer A, things that X Bank has conducted are appropriate with all the prudential banking provisions on credit granting. However, there are still shortage and ineffectiveness in terms of credit supervision which conducted by X Bank to Customer A."

"Perkembangan teknologi berpengaruh terhadap keamanan pada sistem pembayaran di Indonesia. Kegiatan penatausahaan sumber dana berupa penerbitan kartu anjungan tunai mandiri dan kartu debit dari Penyedia Jasa Pembayaran (“PJP”) akan memunculkan kejahatan-kejahatan pada kartu dan mesin ATM. Secara keseluruhan dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala seperti terjadinya kejahatan card trapping yang dialami oleh konsumen pengguna jasa pada putusan Nomor 149/Pdt.G/2021/PN DPs. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen, dalam hal terjadinya card trapping pada mesin ATM. Bentuk penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran oleh penyelenggara yaitu Bank, dalam hal terjadinya card trapping. Dan tipologi penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan mendeskripsikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk memecahkan sebuah masalah. Kesimpulan yang didapat atas penelitian skripsi ini adalah (1) pengaturan perlindungan konsumen pada alat pembayaran menggunakan kartu sebagai salah satu instrument pembayaran dari PJP terhadap card trapping adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta ketentuan pelaksanaannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/23/PBI/2020 beserta ketentuan pelaksanannya, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang PJP beserta ketentuan pelaksanaannya, PBI Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang telah disempurnakan dengan PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia beserta ketentuan pelaksanaannya; dan (2) Implementasi pengaturan perlindungan konsumen terkait card trapping pada ATM yang diselenggarakan oleh Bank dan belum dilaksanakan dengan cukup baik. Dari hasil penelitian skripsi ini, penyelenggara perlu memberikan kepastian mengenai penanganan dan penyelesaian terhadap pengaduan nasabah agar penanganan sengketa antar Bank dengan Nasabah bisa diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan antar kedua belah pihak.

---

Technological developments affect the security of the payment system in Indonesia. Administration of sources of funds in the form of issuing automated teller machines and debit cards from Payment Service Providers (“PSP”) will lead to crimes on cards and ATM machines. Overall, the implementation has gone well, but there are obstacles such as the occurrence of card trapping crimes experienced by consumer on the verdict Number 149/Pdt.G/2020/PN Dps. Therefore, this thesis discusses consumer protection in payment instruments using cards, in the event of card trapping at ATM machines. The form of research in this thesis is juridical-normative reviewing and analysing legal provisions and other library materials related to consumer protection in the payment system by the organizer, namely the Bank, in the event of card trapping. The conclusions obtained from this thesis research are (1) the regulation of consumer protection on payment instruments using cards as one of the payment instruments from PJP against card trapping is Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and their implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 22/23/PBI/2020 and their implementing provisions, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 23/6/PBI/2021 concerning PSP and their implementing provisions, PBI Number 16/1/PBI/2014 concerning Consumer Protection for Payment System Services has been refined by PBI Number 22/20/PBI/2020 concerning Bank Indonesia Consumer Protection and its implementing provisions; and (2) Implementation of consumer protection regulations related to Card trapping at ATMs held by the Bank and has not been implemented properly. From the results of this thesis research, the organizers need to provide certainty regarding the handling and settlement of customer complaints so that the handling of disputes between banks and customers can be resolved by reaching an agreement between the two parties."