Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) berpengaruh secara nyata atau signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga petani. Metode dasar yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel 52 dengan dibagi dalam tiga musim tanam (MT I, MT II, dan MT III). Metode analisis yang digunakan adalah metode logit atau regresi logistik dengan variabel of interest yaitu akses debitur LKM-A dan 10 variabel kontrol lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 dari 11 variabel berpengaruh secara negatif (koefisien di bawah 1) yang artinya memiliki hubungan untuk menurunkan resiko kemungkinan untuk miskin, yaitu variabel akses debitur LKMA; akes debitur Bank; interaksi lama bersekolah dan luas area lahan, dan status pernikahan. Peluang yang tinggi dalam menekan resiko kemungkinan kemiskinan ini menunjukkan LKM-A dan Bank dapat menjadi jawaban bagi petani demi meningkatkan inklusivitas keuangan.

---

This study aims to determine whether the role of the Agribusiness Microfinance Institution (LKM-A) has a real or significant effect on the poverty of farmer households. The basic method used is descriptive analytical method with a sample using purposive sampling method with a total sample of 52 divided into three growing seasons (MT I, MT II, and MT III). The analytical method used is the logit or logistic regression method with the variable of interest, namely access to the LKM-A debtor and 9 other control variables. The results of the study show that 4 out of 11 variables have a negative effect (coefficient below 1), which means that they have a relationship to reduce the risk of being poor, namely the variable access to LKMA debtors; Bank debtor access; interaction of school and land area, and marital status. This high opportunity in reducing the risk of possible poverty shows that LKM-A and Bank can be the answer for farmers to increase financial inclusion."

"Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Membuka Askes Keuangan Pada Masyarakat Pedesaan Muhammad Rizal Fikri-Tesis-Program Pascasarjana FHUI-Ringkas-2017 Abstrak Tesis ini membahas Peranan Lembaga Keuangan Mikro dalam membuka akses keuangan pada masyarakat pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro memberikan pengaruh yang besar terhadap keuangan masyarakat pedesaan. Pengaruh tersebut tidak beriringan dengan jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator. Terdapat pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengharuskan Lembaga Keuangan Mikro memperoleh izin sebelum tanggal 8 Januari 2016, namun sampai saat ini masih banyak Lembaga Keuangan Mikro yang belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro tersebut terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana bagi Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan usaha tanpa izin. Oleh sebab itu semangat Lembaga Keuangan Mikro dalam membuka akses pada masyarakat pedesaan masih terbentur dalam hal perizinan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro. Kata Kunci: Perizinan, Lembaga Keuangan Mikro, Otoritas Jasa Keuangan.

---

THE ROLE OF MICROFINANCE INSTITUTIONS IN OPENING ACCESS TO FINANCE IN RURAL COMMUNITIES This thesis discusses the role of Microfinance Institutions in opening up financial access to rural communities. Microfinance Institutions have a great influence on the finances of rural communities. The influence is not in tandem with the number of Microfinance Institutions that have received permission from the Financial Services Authority as regulator. There is an arrangement in Law Number 1 Year 2013 on Microfinance Institutions requiring Microfinance Institutions to obtain permission by dateJanuary 8, 2016, but until now there are still many Micro Finance Institutions that have not obtained permission from the Financial Services Authority. In the Act of Microfinance Institutions there are arrangements regarding criminal sanctions for Microfinance Institutions conducting unlicensed business. Therefore, the spirit of Micro Finance Institutions in opening access to rural communities is still constrained in terms of business licensing as a Microfinance Institution. Key Words Licensing, Microfinance Institutions, Financial Services Authority."

"[ABSTRAKProgram BOK di Kabupaten Kuningan meningkatan dana operasional Puskesmastahun 2011 dan 2012 menjadi 2 kali lipat, tetapi hal tersebut tidak berbandingpositif dengan pencapaian cakupan indikator SPM bidang kesehatan. Inimengindikasikan bahwa implementasi program BOK di Puskesmas KabupatenKuningan belum berjalan sesuai harapan. Tujuan penelitian ini untukmenganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BOK diPuskesmas Kabupaten Kuningan berdasarkan variabel kondisi lingkungan,hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi, serta karakteristik dankapabilitas instansi pelaksana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dandilakukan antara Bulan Maret?April 2013 berlokasi di 4 Puskesmas dan DinasKesehatan dengan jumlah informan 23 orang. Pelaksanaan BOK di KabupatenKuningan tahun 2011?2012 memberikan banyak manfaat kepada Puskesmaskhususnya operasional kegiatan preventif dan promotif. Tetapi ini tidakberpengaruh positif terhadap pencapaian SPM bidang kesehatan. SPM cenderungmenurun dan item tidak mencapai target cenderung meningkat.

---

ABSTRACTBOK programs in Kuningan District to improve operational funds of publichealth centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive withthe achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that theimplementation of BOK programs in public health centers of Kuningan Districthas not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors thatinfluence implementation of the BOK policy in public health centers of KuninganDistrict, based on variable environmental conditions, inter-organizationalrelationships, organizational resources, as well as the characteristics andcapabilities of executing agencies. This study uses a qualitative method andconducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centerswith the Health Department informant number 23. Implementation of BOKprograms in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the publichealth center especially operational to preventive and to promotive activities. Butthis is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends todecrease and the item does not reach the target is likely to increase.;BOK programs in Kuningan District to improve operational funds of publichealth centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive withthe achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that theimplementation of BOK programs in public health centers of Kuningan Districthas not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors thatinfluence implementation of the BOK policy in public health centers of KuninganDistrict, based on variable environmental conditions, inter-organizationalrelationships, organizational resources, as well as the characteristics andcapabilities of executing agencies. This study uses a qualitative method andconducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centerswith the Health Department informant number 23. Implementation of BOKprograms in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the publichealth center especially operational to preventive and to promotive activities. Butthis is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends todecrease and the item does not reach the target is likely to increase., BOK programs in Kuningan District to improve operational funds of publichealth centers in 2011 and 2012 to 2-fold, but it is not comparable positive withthe achievement coverage of health SPM indicators. This indicates that theimplementation of BOK programs in public health centers of Kuningan Districthas not run as expected. The purpose of this study to analyze the factors thatinfluence implementation of the BOK policy in public health centers of KuninganDistrict, based on variable environmental conditions, inter-organizationalrelationships, organizational resources, as well as the characteristics andcapabilities of executing agencies. This study uses a qualitative method andconducted between March-April 2013 and is located at 4 public health centerswith the Health Department informant number 23. Implementation of BOKprograms in Kuningan district in 2011-2012 provides many benefits to the publichealth center especially operational to preventive and to promotive activities. Butthis is not a positive influence on the achievement in health SPM. SPM tends todecrease and the item does not reach the target is likely to increase.]"

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran strategis terhadap percepatan pemulihan kondisi nasional dan menjaga ketahanan nasional, mengingat jumlahnya menempati posisi terbesar dalam dunla usaha di Indonesia, dan menyerap hampir 90 persen dari jumlah tenaga kerja yang ada. Dengan demikian, keberpihakan dan penciptaan iklim kondusif pada UMK akan memberikan nilai manfaat langsung terhadap mayoritas masyarakat Indonesia.Telah diakui secara nasional maupun internasional bahwa, LKM adalah institusi yang paling tepat untuk menjadi kendaraan utama dalam upaya pemberdayaan UMK, yang pada sisi lain juga mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan penggangguran sebagai permasalahan utama nasional. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Garut, dimana dalam propinsi Jawa Barat, termasuk yang kesejahteraan masyarakatnya belum beruntung dibandingkan wilayah lain, namun ada upaya sistemik dari pemerintah kabupaten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan UMK.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :1. Dukungan LKM dalam memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMK2. Dukungan LKM dalam meningkatkan kapasitas usaha UMK3. Peran LKM dalam meningkatkan ketahanan daerahPenelitian dilaksanakan sebagai penelitian kuantitatif menggunakan metode deskritif analitis. Disiapkan kuisioner sebagai pedoman wawancara terbuka untuk mendapatkan data nominal berkaitan dengan masalah penelitian kepada UMK dan LKM di Kabupaten Garut. Sedangkan data pendukung, didapat dari studi pustaka berbagai literatur dan dokumentasi yang diterbitkan dari berbagai lembaga, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan beberapa instansi di tingkat pusat. Sehingga pada akhirnya, tergambar secara obyektif dukungan LKM terhadap UMK untuk meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Garut.Penelitian di Kabupaten Garut ini dibatasi, dengan tiga permasalahan yang diharapkan jawabannya, yaitu : bagaimana dukungan LKM untuk memenuhi kebutuhan permodalan UMK di Kabupaten Garut ?; bagaimana dukungan LKM untuk meningkatkan kapasitas usaha UMK ?; dan bagaimana peran LKM dalam meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Garut ?.Berdasarkan hasil penelitian, maka diketahui bahwa LKM sangat dibutuhkan dan membantu UMK untuk meningkatkan kapasitas usaha, dan meningkatkan pendapatan. Demikian pula terhadap peningkatan ketahanan daerah Kabupaten Garut, peran LKM dapat dilihat atas tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan UMK yang juga rata-rata meningkat setelah mendapatkan fasilitas pinjaman dari LKM. Ketiga indikator tersebut menjadi ukuran bagi peningkatan kesejahteraan yang menjadi salah satu faktor utama yang mernpengaruhi ketahanan daerah.

---

Micro and Small-scale Enterprises (MSE) has strategic function to accelerate national revitalization and resilience. They have significant part in the whole business in Indonesia and provide almost 90% of employment. Therefore support and building conducive climate for MSE will directly create added value for majority Indonesian society.

Micro Finance Institution (MFI) have been acknowledging in national and international that they are the perfect institution to become main vehicle in order to empowered MSE, which in the other hand they will also support the eradication of poverty and unemployment as a nation problem. The Research has taken place in Garut Regencycy in West Java Province that has the least prosperity, which the local government has systematic effort to increase the prosperity by empowering MSE.

The result of this research is to observe:

1. MFI supports on fulfillment the capital needs of MSE

2. MFI supports on increasing the MSE capabilities

3. MFI roles on increasing the local preservation

The Research conducted as quantitative research with analytical descriptive methods. Questionnaires have been made as an open interview guideline to gather the nominal data that related with MFI and MSE research problematic in Garut Regency. The research has been supported also by several literature and documentation published by various institute and local government at Garut Regency. Therefore in the end the MFI supports for MSE to increase the local resilience can be described objectively.

The research has been limited for 3 problems which suppose to be resolved, : "How do MFI supports on fulfillment the capital needs of MSE, How do MFI supports on increasing the MSE capabilities and how do MFI take part on increasing the local resilience.

The research result's has shown that MFI are really needed on helping MSE to increase their capacities and earnings. Local resilience increase as well as can be shown by improvement of education, health and earnings in average level after receiving MFI loan facilities. These 3 indicators turns into parameter measured for welfare and also as a key factor which affect the local resilience."

"Inklusi keuangan merupakan salah satu tujuan terpenting dari pembuatan kebijakan pembangunan sosial ekonomi. Lembaga keuangan mikro (LKM) telah menjadi pemegang peran utama dalam mempromosikan inklusi keuangan secara luas dan dapat menguntungkan masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kemajuannya di daerah pedesaan di mana banyak terdapat kemiskinan masih dianggap rendah. Banyak hal yang sering dikaitkan dengan lambatnya pertumbuhan inklusi keuangan di daerah pedesaan seperti karakter peminjamnya, biaya transaksi yang lebih besar, dan risiko default yang lebih tinggi. Hambatan-hambatan tersebut menjadikan adanya anggapan bahwa lembaga keuangan mikro di pedesaan menghadapi tantangan yang lebih sulit untuk mempertahankan sustainability-nya dibandingkan dengan LKM di daerah perkotaan. Di samping itu, beberapa faktor seperti banyaknya nasabah wanita serta status NGO masih sering digunakan dalam mengukur sustainability LKM. Di dalam penelitian ini digunakan data dari 942 LKM dari tahun 2009 hingga 2019 yang melaporkan datanya ke MIX Market dengan 7560 data observasi. Penelitian ini menyelidiki bahwa apakah tingkat persentase ke peminjam pedesaan, persentase nasabah wanita serta status NGO akan berpengaruh keberlangsungan LKM tersebut. Hasil dari penelitian ini justru mengatakan tingkat persentase peminjam pedesaan berpengaruh positif terhadap sustainability LKM. Sementara itu, persentase nasabah wanita serta status NGO secara umum tidak berpengaruh signifikan pada keberlangsungannya LKM. Namun, hasil yang lebih bervariasi muncul saat dilakukan pengujian terpisah berdasarkan kawasan regional operasi. Hal tersebut mengindikasikan agar LKM dapat merambah peminjam-peminjam pedesaan dan wanita serta memerhatikan aspek budaya dan geografis dalam memberikan akses finansial ke orang-orang kurang mampu. Penelitian ini berkontribusi melalui pemeriksaan lebih lanjut terhadap karakteristik unik per masing-masing region mengakibatkan efek yang beragam kepada sustainability.

---

Financial inclusion is one of the most important objectives of socio-economic development policy maker. Microfinance institutions (MFIs) have become major role in promoting wide range of financial inclusion which benefits low-income societies. However, outreach in rural areas where poverty more widespread is still considered low. Many things are often associated with slower growth of financial inclusion in rural areas such as the character of the borrowers, higher transaction costs, and higher risks. These obstacles lead to assumptions that microfinance institutions in rural areas face more difficult challenges to maintain their sustainability than in urban areas. In addition, several factors such as the number of female borrowers and NGO status are often associated in measuring MFI sustainability. In this study, data collected from 2009 to 2019 of 942 microfinance institutions (MFIs) were used, in which reported their data to Mixmarket with 7560 observational data. This study investigated whether better rural outreach, proportion of female borrowers and NGO status will affect the sustainability of the MFI. The result show better rural outreach has a positive effect on the MFI sustainability. Meanwhile, the percentage of female customers and NGO status in general do not have a negative effect on the sustainability of the MFI. However, varied results appeared when regressions were tested separately by MFI regions. These result indicate that MFIs with various statuses can continue to provide more rural and more women borrowers while paying attention to cultural and geographical aspects in providing financial access to poor people. This study contributes through further examination of the unique characteristics at each region resulting in various effects on sustainability."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja sosial dan pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan dalam lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dinamika lingkungan sebagai anteseden, aliansi stratejik dan kapabilitas dinamik sebagai mediasi. Penelitian dilakukan terhadap sampel 235 pimpinan puncak LKM yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Pengumpulan data menggunakan kuesioner survei. Pengujian data menggunakan SPSS versi 25, dan model struktural menggunakan Amos versi 25. Hasil temuan menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial LKM di Indonesia. Orientasi kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan namun harus melalui peningkatan kinerja sosial. Kinerja sosial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Pentingnya LKM meningkatkan kinerja sosial (kedalaman dan luasnya jangkauan) untuk meningkatkan kinerja keuangan. LKM perlu meningkatkan kontribusi dan tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kinerja sosial yang akan berdampak pada kinerja keuangan. Kinerja sosial mencakup kedalaman jangkauan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin di sekitar lokasi operasional LKM dan tanggung jawab sosial LKM kepada masyarakat melalui pemberian beasiswa, bantuan pengobatan gratis, bantuan sembako, dan pembangunan/renovasi rumah ibadah dan lain-lain.

---

This study was to examine the influence of entrepreneurial orientation on performance of microfinance institutions (MFIs) in Indonesia. These tests use environment dynamism as antecedents, strategic alliances and dynamic capabilities as mediation. The test was carried out on a sample of 235 CEOs/top leaders of MFIs spread across all provinces in Indonesia. The findings show that entrepreneurial orientation has a significant influence on social performance and entrepreneurial orientation has a significant influence on strategic alliances. Strategic alliances have a significant influence on dynamic capabilities and dynamic capabilities significant influence on social performance. Entrepreneurial orientation does not influence financial performance but must go through social performance mediation. Social performance has a significant effect on financial performance. The importance of MFIs improves social performance (depth and breadth of reach) to improve financial performance. Social performance includes the depth of the reach to contribute to improving the quality of life of people experiencing poverty around the MFI's operations and the social responsibility of MFIs to the community through scholarships, free medical assistance, basic food assistance, and building/renovating houses of worship and others."

"Hak atas pendidikan semestinya didapatkan oleh semua anak, tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 Convention on The Rights of The Child pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Meskipun demikian hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri yang ada di Indonesia dan akses pemenuhan terhadap hak pendidikan tersebut belum diatur secara jelas dalam hukum di Indonesia. Untuk itu maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan akses terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa informan serta melalui studi dokumen dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri di Indonesia adalah didasarkan pada Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, bukan pada ketentuan yang khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri karena pemerintah Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Sedangkan terkait akses untuk pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dapat dinyatakan sebagai belum memadai sehingga masih harus dikembangkan karena dengan tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri berakibat pada tidak jelasnya implementasi pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak tersebut melalui penyediaan akses pendidikan yang mereka butuhkan. Selama ini pemenuhan hak pendidikan melalui penyediaan akses kepada pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri baru dilakukan oleh pemerintah di Kota Depok berdasarkan rasa kemanusiaan namun bukan didasarkan pada hak pendidikan yang semestinya melekat pada diri setiap anak, tidak terkecuali anak yang berstatus sebagai pengungsi luar negeri.

---

As emphasized in Article 28 of the Convention on the Rights of the Child in 1989, which was ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child, the right to education should be obtained by all children, without exception (Convention on the Rights of the Child). However, the right to education for foreign refugee children living in Indonesia, as well as access to the fulfillment of this right, are not regulated by Indonesian law. As a result, the issues raised in this study are related to regulations regarding the right to education for refugee children abroad under Indonesian legal provisions, as well as access to fulfilling the right to education for refugee children abroad, particularly in Depok City, West Java Province. This study employs the socio-legal method, which includes observing and interviewing several informants, as well as conducting document studies and searching for relevant legal materials. According to the findings of the analysis, the provisions governing the right to education for refugee children abroad in Indonesia are based on the 1989 Convention on the Rights of the Child, which the Indonesian government has ratified, rather than on provisions specifically governing the right to education for refugee children abroad, because the Indonesian government has not ratified the 1951 Convention on Refugees. Meanwhile, access to fulfilling the education rights of foreign child refugees, particularly in Depok City, West Java Province, can be described as insufficient, and further development is required because, in the absence of a legal framework that specifically regulates the right to education for refugee children abroad, the implementation of the fulfillment of the child refugee's right to education is unclear through the provision of access to the education they need. So far, the government in Depok City has fulfilled the right to education by providing access to education for refugee children abroad on the basis of humanity rather than the right to an education that should be inherent in every child, including refugee children."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh makroekonomi terhadap kinerja keuangan lembaga microfinance di Indonesia. Kinerja keuangan diukur dengan profitabilitas dan kualitas aset, sedangkan indikator makroekonomi yang digunakan adalah laju pertumbuhan PDB dan inflasi. Penelitian ini menggunakan data keuangan triwulanan sejak Desember 2011 hingga September 2012 dari 858 lembaga microfinance di Pulau Jawa, yang terdiri dari PT BPR dan PT BPRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, lembaga microfinance di Jawa Timur memiliki tingkat profitabilitas paling tinggi dan rasio NPL paling rendah. Secara grafis, kenaikan inflasi tidak konsisten menurunkan profitabilitas dan menaikan rasio NPL lembaga microfinance di Pulau Jawa. Selain itu, ditemukan juga bahwa ada kecenderungan pengaruh lokasi terhadap kinerja keuangan lembaga microfinance. Secara empiris, di Pulau Jawa, makroekonomi tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap profitabilitas lembaga microfinance, namun inflasi memiliki pegaruh yang negatif terhadap NPL dan terdapat perbedaan kinerja yang berarti pada lembaga microfinance di Jawa Timur.

---

This study aims to analyze the macroeconomic impacts of financial performance of microfinance institutions (MFIs) in Java Island, Indonesia. The financial performance is measured by profitability and asset quality, while macroeconomic indicators are measured by GDP growth and inflation rate. This study uses quarterly financial data from December 2011 to September 2012 of 858 MFIs in Java Island, which consists of conventional rural banks and Islamic rural banks. The findings show that the MFIs in East Java have the biggest profitability and the lowest NPL ratio in Java Island. Graphically, in Java Island, the raise of inflation is inconsistent in decreasing the MFIs’ profitability and increasing the MFIs’ NPL ratio. In addition, the findings also show that the location has an impact on the financial perfomance of MFIs in Java Island. Empirically, there is no significant impact of macroeconomic on the MFIs’ profitability, but there is a negative impact of inflation on the MFIs’ NPL ratio, and also there is a significant difference in the MFIs’ financial perfomances in East Java."

"Pemberlakuan wisata berbasis syari’ah di Indonesia belum dapat dikatakan sempurna, meskipun terdapat potensi yang besar dalam pemberlakuannya dalam menarik wisatawan Muslim dunia. Desa Wisata Cibuntu yang sejak tahun 2012 telah menjadi destinasi wisata di Kabupaten Kuningan dijadikan objek pengembangan pariwisata sebagai desa percontohan terciptanya Desa Wisata Halal berbasis komunitas di Jawa Barat. Terdapat tantangan dan hambatan dalam penyelenggaraan program, diantaranya adalah belum adanya regulasi yang berlaku di Indonesia, stigma negatif tentang Islam yang intoleran, serta dari segi internal, yaitu terbatasnya waktu dan anggaran pelaksanaan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana program desa wisata halal dalam Rancangan Peraturan Desa Wisata Halal dapat menjadi salah satu inovasi pengembangan desa melalui penerapan teori keislaman dalam mencapai maqashid asy-syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio legal yang berfokus pada pengembangan Desa Wisata Cibuntu menjadi Desa Wisata Halal Cibuntu menurut Raperdes dan tindakan sosial dengan tinjauan maqashid asy-syari’ah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa program desa wisata halal telah diberlakukan siklus pertama pemberdayaan oleh inisiator desa halal dengan metode PAR yang berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2019. Desa Wisata Cibuntu sebagaimana regulasinya telah memenuhi cakupan kebutuhan primer (dharury) dalam pembahasan maqashid asy-syari’ah, meskipun belum sempurna dalam langkah pencapaian kemaslahatan dari tingkatan kebutuhan sekunder (hajiyat) dan kebutuhan tersier (tahtsiniyat).

---

The implementation of sharia-based tourism in Indonesia cannot be said to be perfect, although there is great potential in its implementation in attracting world Muslim tourists. Cibuntu Tourism Village, which since 2012 has become a tourist destination in Kuningan Regency, has been used as an object of tourism development as a pilot village for the creation of a community-based Halal Tourism Village in West Java. There are challenges and obstacles in implementing the program, including the absence of applicable regulations in Indonesia, negative stigma about intolerant Islam, as well as from an internal perspective, namely the limited time and budget for implementation, and so on. In this study, the author will examine how the halal tourism village program in the Draft Halal Tourism Village Regulation can be one of the village development innovations through the application of Islamic theory in achieving maqashid asy-syari’ah. This study uses socio-legal research method that focuses on developing the Cibuntu Tourism Village into a Cibuntu Halal Tourism Village according to the Raperdes and social actions with maqashid asy-syari’ah review. The results of this study show that the halal tourism village program has been implemented in the first cycle of empowerment by the halal village initiator with the PAR method which took place from 2018 to 2019. The Cibuntu Tourism Village as per its regulations has fulfilled the coverage of primary needs (dharury) in the discussion of maqashid ash-syari’ah , although not yet perfect in the steps of achieving benefit from the level of secondary needs (hajiyat) and tertiary needs (tahtsiniyat)."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan di 26 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat selama periode 2008-2012. Data yang digunakan adalah data panel kabupaten/kota. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yaitu Head Count Index sebagai variabel terikat dan enam variabel bebas yang mewakili tiga karakteristik determinan kemiskinan. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase jalan aspal terhadap panjang jalan, rasio Sekolah Dasar, rasio Puskesmas, rasio ketergantungan, serta persentase kepala rumah tangga berumur 15 tahun keatas yang memiliki ijasah/STTB setingkat SD dan SMP, terbukti mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel persentase penduduk miskin berumur 15 tahun keatas dengan status bekerja terbukti meningkatkan tingkat kemiskinan.

---

This research aims to analyze determinant factor of poverty in 26 regency/city of West Java Provinces from year 2008 until 2012. It used panel data of regency/city. In this research, poverty measurement used Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index of Poverty Head Count Index as the dependen variable and six independen variables representing three chracteristic determinant of poverty. By using a fixed effect model, the results showed that variables percentage of asphalt street, elementary school to population ratio, public health care to population ratio, dependency ratio, and percentage of head household aged 15 years or older who graduate form elementary and secondary school, are proven to reduce the poverty rate. While the percentage of population aged 15 years or older with status employment are proven to increase poverty rate."