Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap warga negara pada hakikatnya adalah berhak untuk dapat mengetahui mengenai semua kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Hak untuk memperoleh informasi publik ini sering ada permasalahan baik dari sisi regulasi maupun perilaku petugas PPID yang tidak mendukung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur mengenai masalah Keterbukaan Informasi publik dalam pelaksanaannya seringkali bertolak belakang dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dimana di dalam peraturan Menteri Agraria dimaksud diatur mengenai pembatasan-pembatasan dalam memberikan permohonan informasi data pertanahan yang seringkali tidak sejalan dengan pengaturan keterbukaan informasi publik yang diatur di dalam UU KIP. Sehingga masyarakat menjadi tidak serta merta bisa mendapatkan informasi data pertanahan yang pada akhirnya akan memunculkan gugatan dari masyarakat kepada Kementerian ATR/BPN di Komisi Informasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari permasalahan tersebut, adanya upaya perlindungan hukum untuk masyarakat atas sebuah penolakan permohonan Informasi Publik pada Kementerian ATR/BPN. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data sekunder.

---

Every citizen in essence has the right to be able to know about all activities or policies carried out by Public Officials. The right to obtain public information is often problematic, both in terms of regulations and the behaviour of PPID officers who do not support it. Law Number 14 of 2008 concerning the Law on Public Information Disclosure which regulates the issue of Public Disclosure in its implementation often contradicts the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head National Land Agency Number 3 of 1997, in which the Minister of Agrarian regulation referred to regulates restrictions on granting requests for information on land data which are often not in line with the provisions on public disclosure regulated in UU KIP. So that the public will not necessarily be able to obtain land data information which will eventually lead to a lawsuit from the public against the ATR/BPN Ministry at the Information Commission and the State Administrative Court. From these problems, there is an effort to protect the law for the community regarding a rejection of a request for Public Information at the Ministry of ATR/BPN. This research is a field research (field research). The type of data used in this research is the type of primary data and secondary data."

"ABSTRAKBerbagai perubahan dalam tata kehidupan masyarakat terjadi dalam menghadapi era globalisasi. Perubahan tersebut merupakan akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di segala bidang yang berlangsung dengan cepat. Indonesia pada saat ini juga telah mengikatkan diri pada terciptanya perdagangan bebas. Dengan pengaruh globalisasi ini arus perdagangan barang dan jasa antar negara akan semakin meningkat. Dalam setiap perjanjian internasional, umumnya diperjanjikan bagaimana cara penyelesaian masalah dan hukum apa yang akan diberlakukan jika terjadi perselisihan antar kedua belah pihak.Dewasa ini tampak adanya perkembangan bagi penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan yang disebut Alternative Dispute Resolution (ADR). Salah satu bentuk ADR yang sering dipergunakan adalah arbitrase. Kebutuhan akan adanya arbitrase dapat dimengerti karena jalan untuk mengajukan perkara di muka pengadilan sampai tercapainya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum dirasakan sangat panjang, memakan waktu dan berbelit. Adapun kelebihan arbitrase dibanding pengadilan yaitu proses yang sederhana, cepat dalam pengambilan keputusan, dilakukan oleh para ahli, bersifat tertutup dan dalam instansi terakhir dan mengikat (final and binding).Indonesia pada saat ini telah memiliki badan arbitrase yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977. Permasalahannya adalah apakah peran BANI sebagai media alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan dapat berjalan dengan efektif ? Dari penelitian yang telah dilakukan, dengan menggunakan data dari narasumber dan ditunjang dengan studi kepustakaan, didapatkan bahwa BANI telah mengalami berbagai hambatan dalam menjalankan tugasnya sebagai media alternatif penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan di Indonesia ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa BANI tidaklah efektif dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 1997, hanya ada 95 perkara yang masuk ke BANI.Berdasarkan fakta di atas, dan mengingat pentingnya suatu badan arbitrase di suatu negara maka perlu segera dilakukan tindakan-tindakan agar BANI dapat efektif dalam menjalankan tugasnya. Dan tentunya keberadaan BANI ini akan ikut memperkaya sistem hukum peradilan di Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembedaan kewenangan lembagapemerintah non kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah atas perintahundang-undang dengan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintahundang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalampenelitian ini akan didalami atas dasar apa LPNK yang dibentuk Pemerintah tidakatas perintah undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk membentukperaturan perundang-undangan atas nama LPNK tersebut. Selanjutnya, bagaimanakedudukan produk hukum yang ditetapkan oleh LPNK tersebut dalam sistemperundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitianhukum yuridis normatif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembedaankewenangan LPNK yang dibentuk Pemerintah atas perintah undang-undangdengan kewenangan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undangundangdalam membentuk peraturan perundang-undangan adalah karena atribusikewenangan, sebagai dasar konstitusional yang bersifat formal, hanya dapatdimiliki oleh badan, lembaga, atau komisi yang diberi kewenangan oleh UUD1945 atau undang-undang. Dengan demikian, hanya LPNK yang dibentukberdasarkan perintah UUD 1945 atau undang-undang lah yang memilikikewenangan membentuk peraturan perundang-undangan atas nama LPNKtersebut. Sedangkan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undangundangbukan merupakan lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturanperundang-undangan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan bukanmerupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, melainkan merupakan peraturankebijakan (beleidsregel) yang mengikat umum secara tidak langsung. Untuk itu,perlu dilakukan pencerahan kembali bagi kementerian dan LPNK mengenaisistem perundang-undangan Indonesia yang membatasi badan-badan apa sajayang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini jugamenyarakankan agar UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur dengan tegas materimuatan jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam Pasal 8 ayat(1) agar tidak semua materi muatan pengaturan dituangkan dalam bentukperaturan perundang-undangan dan diundangkan ke dalam Berita NegaraRepublik Indonesia

---

ABSTRACTThis research aims to analyze about any difference of the non-ministerialgovernment institutions (LPNK) constructed by the government under commandof act with the non-ministerial government institutions under non-mandatorydecree by act to formulate legislation. Questions of this research are what is thereasons of the under non-mandatory LPNK which has not the authority to makeregulations, and what is the status of the law products made by such LPNK in theIndonesian legislation system? This research is a normative juridical law methodThe results of this research show that reasons of differences between mandatoryLPNK and non-mandatory LPNK to formulate legislation are regard to theproblem of required attribution of authority as constitutional consideration formaking regulations is formally conferred by the Constitution of 1945 or an act toany board, institution, or commission. This means that only the mandatory LPNKhas exclusively authorized to make legislation, while the non-mandatory LPNKestablished by the government without order of the act is non-authorizedinstitutions. By this reason, the legal status of legislative products of the nonmandatoryLPNK are not kind of legislations referred to Article 8 paragraph 1 ofthe Act Number 12 of 2011, but only should be deemed as any kind of policy rules(beleidsregels), which has indirectly legally binding force. It is needed, therefore,to support legal awareness activities for the ministries and LPNK with regard tothe doctrine of Indonesian legislative system concerning to what institutions canbe conferred the attribution of authority of making regulations. Result of thisresearch also recommend for the Act Number 12 of 2011 to describe in detailswhat the legal substance can be included according to the Article 8 paragraph 1,in order to understand that not all legal substances can be drafted as regulationsand published in the State Bulletin of the Republic of Indonesia"

"Salah satu upaya pemerintah dalam menindak lanjuti aspirasi ini adalah dengan mewujudkan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (clean gaverment) serta kepemerintahan yang baik (good governance) dengan melakukan transparansi atau keterbukaan kepada masyamkat, untuk mengontrol hal tersebut perlu adanya kehumasan, maka Kementerian Hukum dan dalam hal ini Direktorat Jenderal pemasyarakatan pada tanggal 17 Desember tahun 2009 Ielah membuat kesepakatan bersarna dengan Persatuan Wartawan Indonesia yang salah satu Hngkupnya adalah pemberian akses bagi wartawan untuk meliput dan mendapatkan informasi di lingkungan pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan). Sejauh mana kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Pemasayarakatan dan Persatuan wartawan Indonesia dalam pemberian akses bagi wartawan untuk meiiput dan mendapatkan informasi di Lapas dan akan dapat diimplementasikan dengan tetap mengindahkan hak hak dan tranparansi pelayanan Lapas disisi lain, serta terciptanya pemberitaan yang seimbang dan objektif. Oleh karenanya; pene1itian ini bertujuan dalam penelitian: ini adaJah untuk menganalisis Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Persatuan Wartawan Indonesia dimana salah satu lingkupnya adalah mengacu pada transparansi kepada publik, dan disisi lain kesepakatan tersebut tidak mengganggu atau tetap rnemperhatikan hak-hak narapidana secara pribad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan daftar dokumen.

---

One of the government's purpose in following up this aspiration is to achieve reform of government bureaucracy to create a clean and free of corruption (Clean Government) as well as good governance by taking the transparency or openness to the public, the role public relations is needed to control public open, so the Ministry of Justice and Human Rights in this regard Directorate General of the Corrections on December 17year 2009 has made a coHective agreement with the Indonesian Journalists Association which one of scope is the provision of access for journalists to cover and get lnformation on the correctional environment (Correctional Institution}. The extent of the agreement between the Directorate General of Corrections and Indonesian Journalists Association in the provision of access for journalists is to cover and get the information in prisons and will be implemented with due attention to the privacy rights of inmates in one side and the transparency of prison sen·ices on the other side, and the creation of a balanced and objective news. Therefore, this research has aim to analyze the Mutual Agreement between the Directorate General of Corrections and the Indonesian Journalists Association where one scope is based on transparency to the public, and on the other hand the agreement does not interfere with or due regard to the rights of prisoners in private. The method used in this research is descriptive research method with qualitative approaches. Data collected through interviews, observation and document lists."

"Pasal 33 UUD 1945 secara tersirat menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) bentuk pelaku ekonomi di Indonesia yaitu swasta, koperasi dan BUMN. Fungsi dari BUMN adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Di dalam perjalanan sejarahnya, BUMN telah mengalami banyak perubahan baik dan bentuk, nama, maupun landasan hukumnya. Meskipun telah mengalami banyak perubahan tetapi fungsi BUMN sebagai unit ekonomi, agen pembangunan, dan stabilisator ekonomi di Indonesia tidak berubah. Untuk melaksanakan fungsinya, BUMN diberikan berbagai kemudahan, hak monopoli dan proteksi tertentu sehingga swasta dan koperasi tidak bisa masuk berusaha. Namun, sejarah juga membuktikan bahwa ternyata sampai saat ini BUMN belum dapat melakukan fungsinya baik sebagai unit ekonomi maupun pelayan publik. Seringkali disebutkan bahwa BUMN mengalami kerugian. Kendala yang seringkali menghambat BUMN untuk berfungsi secara ekonomi adalah Pemerintah sendiri. Selain itu, kualitas SDM yang buruk dan budaya korporasi yang cenderung KKN ternyata juga memberi andil terhadap kerugian BUMN. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, perlu adanya perubahan (reformasi) pengelolaan BUMN. Dengan dasar UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : KEP-117IMBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara maka BUMN wajib untuk menerapkan good corporate governance. Good Corporate Governance sendiri merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat, dan berkembang di dunia bisnis swasta. Namun, Pemerintah melihat bahwa prinsip GCG ini ternyata banyak memberikan manfaat terhadap pemulihan ekonomi sebagai akibat krisis ekonomi global pada tahun 1998 sehingga diharapkan dengan menerapkan GCG maka ada perubahan cara pengelolaan BUMN lebih baik sebagai unit ekonomi dan pelayan publik yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada umum dan dapat memberikan pemasukan yang seimbang kepada Negara. BUMN bergerak di bidang-bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Khususnya di bidang pertambangan adalah PT. (Persero) Aneka Tambang Tbk. Bagi Antam, pengelolaan perseroan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan perseroan, pemegang saham, dan stakeholders yang dimaksud di dalam KepMen No.117/2002 sudah dilakukan sejak tahun 1997 ketika Antam diprivatisasi. Penerapan GCG dilakukan dengan 5 (lima) tahap yang saling berkaitan yaitu : Penyadaran (awareness), Pengkajian (assestment), Penyempurnaan (improvement), Penyebarluasan (socialization) dan Pengungkapan (disclosure). Selain itu, Antam sudah membuat Paraturan Kebijakan Perusahaan, Management Policy, Standard Operational Procedur, dan Standar Etika perusahaan dalam kegiatan operasional, serta adanya pengawasan dan koordinasi yang baik dan tepat antara Direksi dan Komisaris sebagai alat untuk menegakkan GCG. Atas usahanya dalam menerapkan GCG, maka Antam sudah menerima beberapa penghargaan balk dari dalam negeri maupun luar negeri."

"Perpustakaan perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga publik yang menyediakan informasi, memberi peluang untuk membuka hubungan komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah adalah komunikasi yang berlangsung antar ilmuwan, yaitu pemberitahuan, pengalihan, penyebaran, maupun penyampaian informasi dalam bidang tertentu kepada ilmuwan lain dalam bentuk buku dan treastise. Komunikasi ilmiah dapat dibangun melalui komunikasi antara pustakawan dengan pemustaka, dosen dengan mahasiswa, dan sesama pakar atau ilmuwan. Perpustakaan sebagai media komunikasi ilmiah di perguruan tinggi berlangsung melalui pencari informasi sebagai literatur, sitasi dan keterlibatan perpustakaan sebagai media pelestarian ilmu pengetahuan serta pustakawan sebagai intermedia antara sumber informasi dengan pemustaka. Proses komunikasi ilmiah ini terjadi pada pelayanan referensi, pelayanan sirkulasi, publikasi repositori institusi, diskusi ilmiah, jurnal ilmiah, laporan ilmiah dan lainnya yang dapat mendukung terjadi prosesnya transmisi atau pengembangan ilmu pengetahuan atau yang melahirkan ilmu pengetahuan baru. Dalam konteks ini, perpustakaan perguruan tinggi berfungsi sebagai media komunikasi ilmiah yaitu sebagai pusat learning common, pusat pembelajaran, pusat penelitian, pusat penyalinan buku, pusat publikasi (penerbitan) dan pusat penerjemahan. Eksistensi perpustakaan betul-betul mengajak pemustaka untuk memanfaatkan dan menggali informasi yang tersedia di perpustakaan."

"[ABSTRAKDinas Kominfomas telah menetapkan target capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan informasi publik selama periode 2013-2017. Namun, pencapaian selama tahun 2013-2014 tidak diketahui. Penelitian ini bertujuan merancang model evaluasi kualitas layanan informasi publik yang cocok diterapkan oleh Dinas Kominfomas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tahapan penelitian meliputi tahap pengumpulan data, pengujian model, serta tahap analisis menggunakan pendekatan Confirmatory Factor Analysis dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Penelitian ini menghasilkan model EPIS-Qual yang terdiri dari 10 dimensi dan 43 indikator yang dapat digunakan oleh Dinas Kominfomas untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan informasi publik.

---

ABSTRACTKominfomas Office has set an achievement level of people's satisfaction of public information services quality during the period 2013-2017. However, the achievement during 2013-2014 is unknown. The purpose of this research is to design an evaluation model of public information services quality that suitable to be applied by the Kominfomas Office. This study uses qualitative and quantitative methods. The stages of research include data collection phase, testing the model, and analysis phase using Confirmatory Factor Analysis approach with the help of SmartPLS. This research resulted an EPIS-Qual model consisting of 10 dimensions and 43 indicators that can be used by Kominfomas Office to measure the level of people's satisfaction of public information services quality.;Kominfomas Office has set an achievement level of people's satisfaction of public information services quality during the period 2013-2017. However, the achievement during 2013-2014 is unknown. The purpose of this research is to design an evaluation model of public information services quality that suitable to be applied by the Kominfomas Office. This study uses qualitative and quantitative methods. The stages of research include data collection phase, testing the model, and analysis phase using Confirmatory Factor Analysis approach with the help of SmartPLS. This research resulted an EPIS-Qual model consisting of 10 dimensions and 43 indicators that can be used by Kominfomas Office to measure the level of people's satisfaction of public information services quality.;Kominfomas Office has set an achievement level of people's satisfaction of public information services quality during the period 2013-2017. However, the achievement during 2013-2014 is unknown. The purpose of this research is to design an evaluation model of public information services quality that suitable to be applied by the Kominfomas Office. This study uses qualitative and quantitative methods. The stages of research include data collection phase, testing the model, and analysis phase using Confirmatory Factor Analysis approach with the help of SmartPLS. This research resulted an EPIS-Qual model consisting of 10 dimensions and 43 indicators that can be used by Kominfomas Office to measure the level of people's satisfaction of public information services quality., Kominfomas Office has set an achievement level of people's satisfaction of public information services quality during the period 2013-2017. However, the achievement during 2013-2014 is unknown. The purpose of this research is to design an evaluation model of public information services quality that suitable to be applied by the Kominfomas Office. This study uses qualitative and quantitative methods. The stages of research include data collection phase, testing the model, and analysis phase using Confirmatory Factor Analysis approach with the help of SmartPLS. This research resulted an EPIS-Qual model consisting of 10 dimensions and 43 indicators that can be used by Kominfomas Office to measure the level of people's satisfaction of public information services quality.]"

"Sistem birokrasi yang dianut pada humas organisasi pemerintah Indonesia membuat keterbatasan komunikasi antara anggota kelompok. Selain itu, keterbatasan posisi membuat humas hanya terpaku pada model press agentry serta public information; realita tersebut berpengaruh terhadap interaksi sosial yang terjadi dalam proses pembuatan keputusan, terutama yang terkait dengan pelaksanaan fungsi humas pemerintah. Dengan menggunakan Adaptive Structuration Theory yang digagas oleh Poole dan DeSanctis yang mengadaptasi teori strukturasi dari Anthony Giddens; penulis meneliti interaksi sosial yang terjadi dalam proses strukturasi, yaitu bagaimana struktur diproduksi dan direproduksi dalam sistem formal birokrasi. Di AST, ditekankan bahwa critical edge berada pada proses pembuatan keputusan tanpa memarjinalkan anggota organisasi tertentu dengan cara berpartisipasi dalam mengemukakan gagasan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan single case study untuk menganalisis mengenai strukturasi di humas dalam suatu organisasi pemerintah dengan melakukan wawancara mendalam terhadap para agen yang berperan secara aktif di dalam interaksi sosial. Dari titik inilah penulis akan menganalisa structural features, other sources of structure serta group rsquo;s internal system mempengaruhi proses interaksi sosial. Studi ini menemukan bahwa ketika agen humas pemerintah berinteraksi dengan struktur dalam sistem birokrasi, mereka melakukan tindakan appropriation of structure serta menghasilkan emergent source of structure yang akan digunakan sebagai struktur tambahan pada interaksi sosial. Proses pembuatan keputusan yang terjadi dalam interaksi sosial menunjukkan terbentuknya new social structures. Hal ini menunjukkan bahwa ketika appropriation moves yang dilakukan para agen adalah untuk mewujudkan faithfulness of appropriation, maka hasil akhirnya decision outcomes yang predictable.

---

The bureaucratic system embraced by the Indonesian Government Public Relations makes the communication limitations between group members. In addition, the limited authority makes public relations is only fixated on the press agentry and public information model this reality affects the social interaction that occur in the decision making process, especially those related to the implementation of government public relations functions. Using Adaptive Structuration Theory initiated by Poole and DeSanctis, adapting the structural theory of Anthony Giddens The author examines the social interaction that occur in process of structuration, namely how the structure is produced and reproduced in the formal system of beraucracy. In AST it is emphasized that the critical edge is in the decision making process, without marginalizing the particular organization members by participating in suggesting an idea. The study was conducted using a single case study to analyze the structuration of public relations in government organization, by conducting in depth interviews on agents who play an active role in social interaction. From this point, the author will analyze the structural features, other sources of structure and the group 39 s internal system affected the process of social interaction. This study finds that when government public relations interact with structures in the bureaucratic system, they take the action of appropriation of structure and generate an emergent of structure which will be used as an additional structure in social interaction. The process of decision making that occurs in social interaction shows the formation of new social structures. This suggests that when appropriation moves by agents are to manifest the faithfulness of appropriation, then the outcome of the decision outcomes is predictable."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas . Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori pengukuran kinerja birokrasi publik melalui lima dimensi dengan sebelas indikator yang menunjukan capaian kinerja. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui pendapat masyarakat serta karakteristik kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik Kementerian PPN Nasional/Bappenas dalam penyediaan informasi publik. Berbeda dengan pendekatan, metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik kualitatif melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Pertama, melalui dimensi produktivitas dengan hasil satu indikator terpenuhi dan satu indikator belum terpenuhi. Kedua, dimensi kualitas layanan dengan hasil satu indikator terpenuhi dan satu indikator belum terpenuhi. Ketiga, melalui dimensi responsivitas dengan hasil dua indikator terpenuhi. Keempat, melalui dimensi responsibilitas dengan hasil dua indikator belum terpenuhi. Terakhir, dimensi akuntabilitas dengan hasil dua indikator terpenuhi dan satu indikator belum terpenuhi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat enam capaian kinerja yang telah tepenuhi dan lima capaian kerja yang masih belum terpenuhi.

---

This research aims to analyze the performance of the Public Information Service Unit of the Ministry of National Development Planning/ Bappenas. The research uses the theory of performance measurement of the public bureaucracy through five dimensions with eleven indicators that show performance achievement. The quantitative approach is carried out through public opinion and the performance characteristics of the Public Information Service Unit of the Ministry of National Development Planning/ Bappenas in providing public information. The data collection method by qualitative techniques through in-depth interviews with several sources. First, the productivity dimension with the results of one indicator fulfilled and one indicator unfulfilled. Second, the dimension of service quality with the results that one indicator fulfilled and one indicator unfulfilled. Third, the dimension of responsiveness with the results of two indicators fulfilled. Fourth, the responsibility dimension with the results of the two indicators unfulfilled. Fifth, the accountability dimension with the results of two indicators fulfilled and one indicator unfulfilled. The results show that there are six performance achievements fulfilled and five work achievements unfulfilled."