Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank memegang peranan penting yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Pada pelaksanaannya, setiap pihak yang ingin melakukan kegiatan perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia (saat ini OJK). Adapun pada praktiknya, kasus praktik bank tanpa izin seperti penerbitan promissory note oleh sebuah Perseroan Terbatas dengan tujuan untuk mengumpulkan modal usaha, masih mengundang pro dan kontra antara pertimbangan Majelis Hakim dengan pendapat para Ahli di bidang perbankan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pendirian bank berdasarkan ketentuan hukum perbankan di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas praktik bank tanpa izin yang melakukan kegiatan usaha perbankan (Analisis Putusan No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan serta memperoleh pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah akibat praktik bank tanpa izin dengan menganalisis Putusan No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum perbankan di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan praktik bank tanpa izin serta perlindungan terhadap nasabah bank. Simpulan yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum atas praktik bank tanpa izin bagi nasabah telah diatur pada Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dan denda kepada para pihak yang memenuhi unsur-unsur pada ketentuan pasal tersebut. Adapun pemenuhan unsur “dalam bentuk simpanan” tidak seharusnya terpenuhi dalam kasus ini mengingat pada pertimbangannya Majelis Hakim menyamakan promissory note dengan produk perbankan yaitu deposito padahal pengaturannya jelas diatur secara berbeda. Saran yang dapat diberikan adalah para Ahli hukum di bidang perbankan untuk menentukan tolak ukur dari promissory note.

---

Banks play an important role in supporting the implementation of national development in Indonesia. In practice, any party wishing to carry out banking activities, namely collecting funds from the public in the form of savings, must first obtain a business license from Bank Indonesia (currently OJK). As for practice, cases of unlicensed bank practices such as the issuance of promissory notes by a Limited Liability Company to collect business capital still invite pros and cons between the considerations of the Panel of Judges and the opinions of experts in the banking sector. The formulation of the problem in this research is how to regulate the establishment of a bank based on the provisions of banking law in Indonesia and how is the legal protection of customers for bank practices without a license that carries out banking business activities (Decision Analysis No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel). The purpose of this study is to provide and gain an understanding of the legal protection of customers due to bank practices without a license by analyzing Decision No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel is then linked to banking law provisions in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative by tracing regulations related to bank practices without a license and the protection of bank customers. The conclusions drawn from this thesis research are that regarding legal protection for bank practices without a license for customers, it is regulated in Article 46 paragraph (1) of the Banking Law which regulates the imposition of criminal sanctions in the form of imprisonment and fines to parties who fulfill the elements in the provisions of the article.The fulfillment of the element "in the form of savings" should not have been fulfilled in this case considering that in their consideration the Panel of Judges equated promissory notes with banking products, namely deposits, even though the arrangements are regulated differently. Advice can be given by legal experts in the banking sector to determine benchmarks for promissory notes."

"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengenal secara eksplisit mengenai Kuasi Kontrak. Namun, Kuasi Kontrak dapat dipersamakan dengan ketentuan yang mengatur mengenai Negotiorum Gestio (Perwakilan Sukarela) dan Solutio Indebiti (Pembayaran yang tidak wajib) pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Skripsi ini akan membandingkan hukum kontrak di Indonesia dengan sistem hukum Common law yakni mengenai ketentuan mengenai Negotiorum Gestio dan Solutio Indebiti dengan Kuasi Kontrak sebagai Equitable Remedies di Inggris dan Amerika Serikat. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan kuasi kontrak dalam hal pengertian, syarat, dan bentuk pemulihannya. Adanya perbedaan dan persamaan yang ditermukan dalam penelitian ini adalah akibat dari adanya perbedaan tradisi hukum yang dianut oleh ketiga negara.

---

Indonesian Civil Code did not openly recognize the term of Quasi Contract. However, the concept of Quasi Contract are identical with the provisions regarding Negotiorum Gestio (Managements of another's affais) and Solutio Indebiti in the Indonesian Civil Code. This Paper compares the law of contracts in Indonesia with Common Law, regarding the provisions of Negotiorum Gestio and Solutio Indebiti (Payment of Something not Owed) with Quasi Contract as an Equitable Remedies in England and United States. This study is a normative juridical research. Results of this study shows that there are similarity and differences concerning Quasi Contract in sense of Definition, Terms, and Remedies. Similaritis and differences found, are the results of the difference law tradition that the three countries abide to."

"Surat sanggup (promes) berkembang pesat terutama setelah perusahaan-perusahaan menggunakannya sebagai salah satu sarana untuk menghimpun dana bagi usahanya. Penjualan surat sanggup (promes) dilakukan untuk menyiasati aturan-aturan dalam bidang perbankan yang membatasi di perolehnya fasilitas kredit dari perbankan, seperti aturan batas maksimum pemberian Kredit. Lembaga Keuangan tertarik untuk membeli surat sanggup (promes) selain karena diperolehnya keuntungan berupa bunga, juga berupa berbagai macam fee. Selain tentu saja karena adanya kemungkinan bagi lembaga Keuangan untuk menghindar dari komitmennya untuk menyelesiakan dana yang cukup untuk membeli surat sanggup (promes) pada Jangka Waktu Penjualan Surat Promes, yang di lain pihak hal ini merugikan perusahaan karena dapat menimbulkan ketidakpastian atas jumlah dana yang diharapkan untuk diperoleh. Surat sanggup (Promes) atau yang biasa di kenal dengan istilah promissory note merupakan salah satu jenis dari surat berharga yang di kenal di negara Indonesia. Surat sanggup (prome) adalah suatu surat kesanggupan tanpa syarat yang di tandatangani oleh pihak yang mengeluarkan surat itu, untuk membayar suatu jumlah uang tertentu kepada seseorang atau pihak lain yang di tunjuk olehnya, pada Hari yang telah ditetapkan."

"Terlepas dari manfaat imported input, ketidakpastian di pasar luar negeri dan biaya inisial yang tinggi dan sunk mencegah sebagian besar perusahaan untuk mengimpor dan menyebabkan perusahaan persisten mengimpor bahan baku. Namun, sunk cost entry tersebut sarat akan informasi terkait aktivitas impor, sehingga berpotensi menimbulkan knowledge spillover ketika importir berdekatan di satu lokasi tertentu. Semakin banyak importir di lokasi tersebut, semakin banyak informasi yang tersebar, sehingga dapat mengurangi biaya inisial impor dan meningkatkan kecenderungan untuk mengimpor bagi perusahaan lain. Penelitian ini mengunakan data panel dinamis perusahaan manufaktur di Indonesia untuk mempelajari determinan keputusan impor bahan baku, dengan fokus sunk cost entry dan import spillover.Hasil estimasi GMM difference menunjukkan perusahaan yang mengimpor tahun lalu dan dua tahun sebelumnya cenderung akan mengimpor bahan baku tahun ini, baik bagi perusahaan domestik maupun asing. Penelitian ini juga menemukan adanya hubungan positif antara keputusan impor dengan jumlah importir yang berada di satu kabupaten baik di industri yang sama maupun berbeda. Namun, temuan tersebut terbatas hanya terjadi bagi perusahaan domestik yang berasal dari aglomerasi importir domestik.

---

Regardless the benefits of imported inputs, uncertainties in foreign markets and highly sunk initial costs (e.g. cost of searching foreign suppliers), become a barrier to entry for most of firm and causing persistent to use the imported input. However, the sunk cost entry give the information insentives about import activities for the importer. So, when importers are neighboring in a location, they pottentially induce knowledge spillovers to the other firms. The more importers at that location, the more knowledge is spread, so that it can potentially reduce initial import costs and increase the prospensity to import for other neighbors. This study uses dynamic panel data of Indonesian manufacturing firms from 2007 until 2015, to examine the determinant of decision to import, especially sunk cost and spillovers.The results of the GMM difference estimation indicate that firm who imported last year and two years earlier more likely to import input this year, both for domestic and foreign firms. This study also found a positive correlation between probability of importing input and the number of importer in the same region regardless of their industrial affiliation. However, this finding is limited only to indegenous firm which generated by agglomeration of indegenous importers."

"Penelitian ini adalah hasil riset observasi penulis terhadap badan otoritas moneter tertinggi Eropa yakni Bank Sentral Eropa (ECB). Pembentukan ECB diawali dengan institusi awal yakni European Monetary institute (EMI) yang berdiri 1 Januari 1994. Institut Moneter Eropa bertugas untuk mempersiapkan kerangka sistem kerja bank sentral Eropa yang disebut ESCB (European System of Central Bunks) dan perangkat lainnya yang dibutuhkan bagi beroperasinya satu bank sentral di kawasan Eropa Barat. Bank Sentral Eropa baru resmi berdiri mulai 1 Juni 1998, Setelah bekerja lebih dari empat tahun lamanya akhirnya EMI dibubarkan dan Bank Sentral Eropa berdiri pada 1 Juni 1998.Bank Sentral Eropa sebagai institusi pelanjut tugas EMI atau pelengkap dari program kerja EMU (Economic and Monetary Union) seperti yang diamanatkan oleh Perjanjian Maastricht 1992. Bank Sentral Eropa adalah satu institusi baru dalam organisasi regional Uni Eropa. institusi ini memiliki wilayah kerja kawasan Uni Eropa karena anggotanya terdiri dari bank-bank sentral negara anggota Uni Eropa. Olah sebab itu ECB adalah institusi yang menarik untuk diteliti sebagai bahan riset.Ada beberapa alasan mengapa ECB perlu untuk diteliti lebih lanjut ? Pertama karena ECB adalah sebagai otoritas tertinggi perbankan, moneter dan keuangan di wilayah Uni Eropa. Kedua, ECB adalah satu-satunya bank sentral yang memiliki wilayah kerja regional yang terdiri dari banyak negara anggota di dalamnya. Selain itu, ECB tidak mewakili satu negara utuh selayak keberadaan bank sentral selama ini yang selalu mewakili satu negara utuh yang berdaulat. ketiga ECB mempunyai satu program kerja mata uang tunggal Eropa (euro) yang sedang berlangsung. Program peluncuran euro sebagai mata uang tunggal Eropa yang kini dipergunakan oleh 12 negara anggota telah berjalan sejak tahun 1999 (yakni peluncuran euro).Fenomena ECB dengan euro sebagai salah produk utama program mata uang tunggal Eropa adalah merupakan fenomena dalam ilmu hubungan internasional, terutama dalam kajian studi kawasan, dan ekonomi internasional. Dalam studi kawasan akan terlihat bahwa kawasan Eropa Barat ini adalah suatu kawasan yang sedang melakukan integrasi regional yang utuh dan menyeluruh, sehingga bisa terbangun kekuatan regional yang kuat dan solid. Dalam kajian ekonomi internasional akan terlihat adanya integrasi dalam bidang ekonomi-moneter yang dilakukan oleh negara-negara anggota Uni Eropa atas dasar pertimbangan efektifitas dan efisiensi ekonomi maka program mata uang tunggal Eropa (euro) harus berjalan. Semua hal ini adalah suatu pemikiran baru bagi ilmu hubungan internasional, bahwa negara-negara dalam satu kawasan bisa mengesampingkan unsur-unsur nasionalisme sempit mereka, dengan mengangkat tema regionalisme yang menyatukan negara-negara anggota Uni Eropa dalam bentuk penyatuan mata uang tunggal Eropa (euro).Program peluncuran mata uang tunggal Eropa telah berhasil dilakukan dengan baik oleh Bank Sentral Eropa. Program kerja mata uang, tunggal Eropa ini telah memakan proses waktu yang cukup lama. (kurang lebih sejak adanya Perjanjian Paris tahun 1951, ide penyatuan ekonomi-moneter Eropa ini telah ada). Saat ini, ECB adalah satu-satunya institusi moneter Uni Eropa yang bertanggung jawab penuh atas jalannya program mata uang tunggal Eropa (euro). Oleh sebab itu, maka penulis mengemukakan suatu pertanyaan penelitian tentang hal tersebut yakni : " Apa peranan Bank Sentral Eropa dalam peluncuran mata uang tunggal Eropa (euro)?Adapun berkenaan dengan konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah konsep peranan dan konsep integrasi (dalam bidang regional, dan bidang ekonomi) yang dilakukan oleh bank sentral Eropa. Metode penelitian yang dipergunakan metode penelitian histororis. Metode penelitian sejarah ini telah meliltat adanya perkembangan-perkembangan yang tejadi pada tiga waktu perencanaan EMU. yakni waktu, persiapan atau perencanaan, waktu, konsolidasi dan waktu pelaksanaan atau peluncuran.Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa adanya peranan yang dilakukan oleh Bank Sentral eropa dalam peluncuran mata uang tunggal euro. Peranan ECB tersebut adalah sebagai pengontrol stabilitas di kawasan pemberlakuan Euro sebagai financial stability and role of central banks in banking supervision. Selain itu ECB itu baru sebagai pengawas dari lima persyaratan konvergensi EMU bagi negara-negara anggotannya. agar program mata uang tunggal Eropa ini bisa tetap berjalan dengan lancar dan haik sesuai yang diharapkan."

"Terdapat konsekuensi hukum terkait pengalihan dan pengubahan bentuk bangunan cagar budaya yang dikuasai secara pribadi, yang tidak bisa dilakukan tanpa izin pemerintah yang berwenang. Sengketa TUN berkaitan dengan penetapan status bangunan cagar budaya tanpa izin ditemukan di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg dengan pihak penggugat para ahli waris Alrmarhum ES melawan Bupati Sumedang. Tesis ini berbasis metode penelitian doktrinal, dengan mengangkat dua pembahasan masalah yakni permasalahan mengenai kesesuaian penerbitan penetapan status bangunan cagar budaya pada putusan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perlindungan hukum yang dapat dilakukan pemilik bangunan yang ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tanpa persetujuan. Sesuai peraturan perundang-undangan yaitu UU Administrasi Pemerintahan dan UU PTUN serta UU Cagar Budaya, penetapan status cagar budaya pada putusan PTUN Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg cacat prosedur dan substansi. Tersedia penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administratif (antara lain berupa keberatan dan banding administrasi) dan gugatan ke PTUN. Masih dapat ditemukan kekosongan hukum dalam penetapan bangunan cagar budaya sehingga seharusnya pemilik dilibatkan dalam proses penetapannya dan selain diberitahukan penetapannya pada pemilik tanah status cagar budaya juga harus dicatatkan dalam buku tanah. Hal ini menjadi sorotan guna terselenggaranya kepastian hukum sebagai perlindungan hak kepada penguasa bangunan. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur tentang pendaftaran cagar budaya, sehingga pengaturan mengenai pendataan dan publikasi cagar budaya perlu diatur lebih lanjut dan membutuhkan kerjasama antara BPN dan Dinas Budaya. Penting juga untuk memperhatikan keterlibatan profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas bangunannya.

---

Legal consequences exist related to the transfer and change of form of privately controlled cultural heritage buildings. The dispute relating to determining the status of cultural heritage buildings was found in the Bandung State Administrative Court (PTUN) Decision Number 121/G/2019/PTUN.Bdg between the bulding owner against the Regent of Sumedang. Based on doctrinal research methods, this thesis spotlights specifically about the conformity of publication of the determination of the status of cultural heritage buildings based on applicable laws and regulations and the legal protection that can be done by cultural heritage building owner without owner’s approval. Based on the Government Administration Law and PTUN Law as well as the Cultural Heritage Law, the determination of cultural heritage status in the Bandung PTUN decision Number 121/G/2019/PTUN.Bdg is procedurally and substantively flawed. TUN settlements are available through administrative measures (including approval and administrative appeals) and lawsuits to the PTUN. Legal vacuum exists in determining cultural heritage buildings, so apart from involvement of the owner in the determining process and notifying the owner with the result, the status of cultural heritage land must also be recorded in the land book. This is highlighted in order to emphasize legal certainty as a protection for the rights of building owners. Legislative regulations only regulate the registration of cultural heritage, so regulations regarding data collection and publication of cultural heritage need to be regulated and require cooperation between BPN. It is also important to pay attention to the involvement of the Notary profession and Land Deed Officials."

"Safe Deposit Box merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh banyak Bank di Indonesia, salah satunya di Bank Mandiri. Dalam perjanjian sewa Safe Deposit Box, pihak yang terkait adalah Bank dan Nasabah. Perjanjian tersebut berbentuk Perjanjian Standar dimana sudah berbentuk formulir dan berisi peraturan yang dimana Nasabah hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak. Perjanjian Standar tersebut seringkali menjadi permasalahan karena seringnya isi perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak pembuatnya yaitu pihak Bank, seperti pencantuman Klausa Eksonerasi yang dapat melepas tanggung jawab hukum pihak pembuat perjanjian. Oleh karena itu, Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjadi perlindungan hukum bagi Nasabah karena membatasi hal tersebut agar Nasabah tidak dirugikan. Dan karena perjanjian adalah menjadi undang-undang bagi pihak-pihaknya, maka perjanjian tersebut tidak hanya dapat menjadi perlindungan hukum bagi Nasabah, tetapi dapat pula menjadi perlindungan hukum bagi Bank.

---

Safe Deposit Box is one of the services offered by many banks in Indonesia, one of which is at Bank Mandiri. In the Safe Deposit Box rental agreement, the relevant parties are the Bank and the Customer. The agreement is in the form of a Standard Agreement which is in the form of a form and contains rules which the Customer only has the choice to accept or reject. The Standard Agreement is often a problem because often the contents of the agreement are more beneficial to the maker, namely the Bank, such as the inclusion of an Exoneration Clause that can release the legal responsibilities of the party making the agreement. Therefore, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection becomes legal protection for the Customer because it limits it so that the Customer is not disadvantaged. And because the agreement is a law for the parties, the agreement can not only be a legal protection for the Customer, but can also be a legal protection for the Bank."

"Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu menjadi tempat yang tepat bagi Lembaga Perbankan Syariah untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan perekonomian nasional. Terdapat berbagai cara untuk mendirikan Bank Syariah yaitu antara lain Akuisisi, Konversi (perubahan kegiatan usaha), dan Spin Off (pemisahan dengan Unit Usaha Syariah). Contohnya pada Bank NTB yang melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dan Bank BRI yang mengakuisisi terlebih dahulu bank Jasa Arta yang kemudian melakukan konversi menjadi Bank BRI Syariah. Konversi tersebut merupakan hasil dari keputusan RUPS atau dengan kata lain konversi dilakukan berdasarkan kehendak Bank atau tanpa campur tangan nasabah bank yang menitipkan dana atau mempunyai hutang pada bank yang akan menimbulkan beberapa implikasi salah satunya berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan bank.Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kepastian status hukum para nasabah bank terkait hak dan kewajiban bagi nasabah yang menyetujui konversi dan Penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak menyetujui konversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank dengan adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis untuk menganalisis masalah tersebut.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan bank yang melakukan konversi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nasabah pada bank yang bersangkutan tentang produk-produk nasabah, perubahan apa saja yang akan dilakukan bank dan akan dialami oleh nasabah, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan nasabah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kegiatan usaha pada bank, yang dilakukan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai pada ketentuan POJK nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada nasabah bank.

---

Indonesia, as one of the countries that has a majority Muslim population, would certainly be the right place for Islamic Banking Institutions to be developed as one of the biggest sources of national economic growth. There are various ways to establish a Sharia Bank, which include acquisition, conversion (changes in business activity), and Spin Off (separation from Sharia Business Units). For example, the Bank NTB which converted into Bank NTB Syariah and Bank BRI which acquired Bank Arta in advance who then converted to Bank BRI Syariah. The conversion is the result of a GMS decision or in other words the conversion is done based on the wishes of the Bank or without the intervention of bank customers who deposit funds or have debts with the bank. Then the conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank will have several implications, one of which relates to the business activities to be carried out by the bank.

This raises problems with the certainty of the legal status of bank customers regarding rights and obligations for customers who agree to the conversion and settlement of rights and obligations for customers who do not approve the conversion. Therefore, this study will discuss legal protection for bank customers with conversion actions of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The author uses normative legal research conducted in descriptive analysis to analysing the problem.

From the results of the study it can be concluded that the banks that do the conversion provide socialization and education to the public, especially customers at the bank concerned about customer products, what changes will be made by the bank and will be experienced by customers, as well as what things need done by customers to be able to adapt to changes in business activities at the bank, which are carried out accurately, honestly, clearly, and not misleading in accordance with POJK number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection the Financial Services Sector will provide sufficient legal protection to bank customers."

"Krisis moneter di Indonesia dibagi 3 tahap : dampak penularan (Juli 1997), reaksi panik (Agustus 1997), dan dampak IMF (Oktober 1997-Mei 1998) kirsis diawali dari jantuhnya mata uang bath Tahiland sebagai sebab utama, yang merupakan awal mula krisis asia, kemudian menghasilkan efek domino, bergerak kearah ke munduran kawasan tersebut kemudian menyebar ke Indonesia.Krisis yang bermula dari krisis mata uang bergerak menjadi, krisis keuangan (krisis moneter) dan meluas menjadi krisis ekonomi di Indonesia. Belajar dari Thailand yang sia-sia mengintervensi bath, Indonesia setelah devisa sebesar 7 Milyar Dolar terkuras untuk melakukan intervensi, maka pada tanggal 14 Agustus pemerintah akhimya melepas rupiah kedalam sistem floating rate. Namun kenyataannya rupiah justru semakin terpusuk, padahal kebijakan pasar babas melalui instrumen floating rate-nya, ternyata tidak tewujud. Hal ini karena pasar melihat kebijakan floating rate bukan merupakan strategi moneter Indonesia melainkan bentuk ketidak berdayaan Indonesia menghadapi pasar. Karena dalam waktu singkat, Indonesia kekurangan cadangan di visa, artinya banyak devisanya yang terkuras akibat membayar hutang luar negeri dan akibat intervensi untuk menstabilkan rupiah. Akibatnya pasar bereaksi negatif, justru terjadi ketidak percayaan pada. Rupiah sehingga Dolar AS terns meroket naik terhadap rupiah.Karena semakin berat beban yang dipikul, maka Indonesia mengundang IMP, berserta program-program ekonominya, namun, akibat yang ditimbulkan oleh program-program IMF, justru membuat krisis di Indonesia semakin parah dan berkepanjangan, IMF menggunakan resep yang sama bagi negara-negara Asia yang mengalami krisis , tanpa mendiagnosa sebab-sebab krisisnya, sehingga program-program IMF menjadi penyebab krisis itu sendiri dan IMF akhirnya menjadi bagian dari krisis.Tesis ini mencoba menggunakan pendekatan monetaris dimana ciri kelangsungan dari kerangka monetaris adalah selain dibidang moneter melalui pengelolaan pasok volume uang oleh badan moneter (Bank sentral), tidak boleh dilakukan intervensi aktif oleh kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi. Monetarisme ini memberikan dasar bagi program stabilisasi perekonomian negara-negara berkembang yang disponsori IMF. Kebijakan floating rate, pada dasarnya dapat dikaitkan sebagai kebijakan yang direstui IMF. Hal ini setidaknya terlihat dari letter of intent (LDI) antara pemerintah Indonesia dan IMF yang walaupun tidak secara eksplisit memuat tentang dukungannya terhadap floating rate, tetapi penundaan bantuan finansial IMF terhadap regim Orde Baru yang merencanakan pelaksanaan sistem moneter fixed rate memperlihatkan IMF sangat mendukung kebijakan nilai tukar mengembang penuh.Jenis penelitian dalam teisis ini adalah deskriptif analitis, menjelaskan peran IMF dalam mengatasi krisis moneter di Indonesia. Melalui proses kebijakan nilai tukar foaling rate di Indonesia.Tesis ini membuktikan, peran IMF terhadap kebijakan nilai tukar flotingrate di Indonesia dalam, mengatasi krisis moneter. Kebijakan atau progaram IMF sendiri telah menjadi penyebab krisis moneter itu sendiri. Akhirnya IMF rnenjadi bagian dari krisis moneter di Indonesai."