Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pemeriksaan pajak atas utang tanpa bunga dari pemegang saham yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak KPP Pratama Jakarta Kemayoran disertai penjelasan mengenai peraturan yang mengatur tata cara pemeriksaan dan peraturan terkait utang tanpa bunga dari pemegang saham. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer yaitu wawancara dengan pemeriksa pajak yang melakukan pemeriksaan atas pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham di PT. A dan pendapat dari konsultan yang paham dengan studi perpajakan dan data sekunder yaitu data dokumen pemeriksaan pajak PT. A dan peraturan perpajakan yang terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara umum prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa pajak sudah dilaksanakan dengan baik namun belum menggunakan prinsip deductible-taxable dalam melakukan koreksi pajak.

---

The purpose of this research is to evaluate the tax audit procedure on debt without interest from shareholders that was conducted by KPP Pratama Jakarta Kemayoran’s tax auditors team accompanied by the explanation of the regulations governing audit process and regulations related to debt without interest from shareholders. This study uses a qualitative method using primary data which is interviews with the tax auditors who conduct the audit of debt without interest from shareholders in PT. A and consultant’s opinion who understands tax studies and secondary data which is PT. A’s tax audit documents and related tax regulations. The results of the study concluded that the audit procedures carried out by the tax auditors team had been carried out properly but had not used the deductible-taxable principle in making the tax corrections"

"Perusahaan memerlukan strategi terkait perencanaan pajak yang efektif dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19 menjadi salah satu strategi yang dapat diimplementasikan agar perusahan dapat meminimalkan pajak secara legal. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi atas pemahaman, administrasi, serta dampak dari kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan unit analisis berupa single case study. Data yang diteliti adalah hasil wawancara dan laporan keuangan tahunan PT. XYZ tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini memberikan hasil evaluasi bahwa pemahaman yang berkaitan dengan pengajuan insentif pajak belum optimal karena pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP tidak memberikan dampak untuk karyawan. Pembebasan PPh Pasal 22 impor tidak dapat diterapkan dan pengajuan percepatan restitusi PPN yang terhambat. Di sisi lain, penerapan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dapat membantu perusahaan mengurangi cashflow yang harus dibayarkan setiap bulan. Hasil evaluasi atas administrasi menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi terhadap PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah sesuai dengan ketentuan pajak, proses administrasi kurang optimal disebabkan oleh PPh Pasal 22 impor yang tidak memenuhi syarat KLU, pengajuan percepatan restitusi PPN yang masih harus melewati prosedur dan pemeriksaan yang panjang, serta hambatan komunikasi dengan kantor pajak. Dampak yang dicapai adalah dampak finansial, yaitu mampu menghemat cashflow, dan dampak operasional, yaitu mampu memulihkan kinerja operasional perusahaan secara perlahan.

---

Companies need strategies related to effective tax planning in the face of the Covid-19 pandemic. The tax incentive policy for taxpayers affected by Covid-19 is one strategy that can be implemented so that companies can legally minimize taxes. The purpose of this study is to evaluate the understanding, administration, and impact of tax incentive policies for taxpayers affected by Covid-19. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The analytical technique used is descriptive analysis with the unit of analysis in the form of a single case study. The data studied are the results of interviews and the annual financial reports of PT. XYZ in 2019 and 2020. This study provides evaluation results that understanding tax filing is not optimal because the provision of Income Tax Article 21 DTP does not have an impact on employees. The exemption of Income Tax Article 22 on imports cannot be applied and the submission for VAT refunds is hampered. On the other hand, the application of Income Tax Article 25 reduction can help companies reduce the cash flow that must be applied every month. The results show that although the administrative process for Income Tax Article 21 DTP and the reduction in installments of Income Tax Article 25 are in accordance with tax provisions, the administrative process is less than optimal due to Income Tax Article 22 imports that do not meet KLU requirements, submitting applications for VAT refunds that still have to go through procedures and lengthy audits, as well as communication barriers with the tax office. The impact achieved is the financial impact, which is able to generate cash flow, and the operational impact, which results in the company's operational performance slowly."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan insentif pajak terkait pandemi Covid-19 dan mengetahui implikasi penggunaan insentif pajak oleh PT X. Manajemen pajak dan insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23, 44, 86, dan 110 Tahun 2020 tentang Insentif Perpajakan Bagi Wajib Pajak Yang Terkena Wabah Virus Corona, yang memuat Insentif pajak Impor Pasal 22 dan Angsuran Pasal 25 menjadi acuan penelitian ini. PT X merupakan salah satu perusahaan yang terdampak pandemi Covid dan memanfaatkan insentif pajak terkait pandemi Covid-19. PT X menggunakan insentif impor pasal 22 dan potongan angsuran pasal 25. PT X berhasil memanfaatkan insentif pajak lewat manajemen pajak dengan baik. Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara diketahui bahwa PT X telah melakukan penghematan pajak sebesar Rp14.184.782.000 dengan memanfaatkan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor dan Rp35.808.759.711 dari insentif pengurangan angsuran pasal 25. Total persentase penghematan dari pemanfaatan kedua insentif tersebut adalah 14,7% dari beban pajak penghasilan PT X. Penghematan pajak tersebut tampak dari menurunnya restitusi pajak hingga 1,4 milyar dari 17,6 milyar pada tahun sebelumnya. Hal ini berdampak dalam membantu menjaga kas perusahaan ketika kinerja perusahaan sedang menurun di awal pandemi.

---

This study aims to evaluate the use of tax incentives related to the Covid-19 pandemic and find out the implications of using tax incentives by PT X. Tax management and tax incentives in the Regulation of Minister of Finance (RMF) Numbers 23, 44, 86, and 110 of 2020 about Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Corona Virus Outbreak, which contains Article 22 Import Tax Incentives and Article 25 Installments, are the reference for this research. PT X is one of the companies affected by the Covid pandemic and is taking advantage of tax incentives related to the Covid-19 pandemic. PT X uses article 22 import incentives and instalment cuts of article 25. PT X has taken advantage of tax incentives through good tax management. Based on observations, documentation and interviews, it is known that PT X has made tax savings of Rp14,184,782,000 by taking advantage of incentives for exemption from PPh article 22 on imports and Rp35,808,759,711 from incentives for reducing instalments in article 25. The total savings from using these two incentives are 14.7% of PT X's income tax burden. This tax savings can be seen in the decrease in restitution taxes up to 1.4 billion from 17.6 billion in the previous year. Tax saving has an impact in helping to maintain the company's cash when the company's performance is declining at the beginning of the pandemic."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan insentif pajak UMKM pada masa pandemi berdasarkan persepsi Wajib Pajak berdasarkan The Four Maxims dan implementasi kebijakan insentif pajak UMKM di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua. Metode dalam penelitian ini adalah mixed method research, yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner untuk mengukur persepsi UMKM terhadap kebijakan insentif pajak UMKM dan wawancara kepada petugas fiskus dan UMKM. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif pajak telah memenuhi asas pemungutan pajak The Four Maxim tetapi tingkat pemanfaatan insentif UMKM rendah, pada tahun 2020 hanya 43% dan tahun 2021 hanya 15%. Hal tersebut disebabkan laporan realisasi insentif pajak yang sulit dan tidak ada target yang diberikan kepada kantor pajak untuk mendorong pemanfaatan insentif pajak UMKM secara maksimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak pada masa pandemi meningkat. Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi praktis meskipun kebijakan insentif pajak UMKM telah memenuhi seluruh aspek pemungutan pajak The Four Maxims, tetapi desain insentif pajak perlu dilakukan penyesuaian terhadap karakteristik UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi dan internet. Dengan desain insentif pajak yang memberikan kemudahan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan insentif pajak UMKM sehingga pemulihan usaha UMKM pada masa pandemi dapat terwujud.

---

This research aims to evaluate the MSME tax incentive policy during the pandemic based The Four Maxims and the implementation of the MSME tax incentive policy at Gambir Dua Tax Office. This research is mixed methods research, which combines quantitative and qualitative approaches simultaneously. The data in this study were obtained from a questionnaire to measure the perception of MSMEs on MSME tax incentive policies and interviews with tax officers and MSMEs. This research shows that taxpayers' perception of tax policies has fulfilled the Four Maxims tax collection but the utilization level of MSME tax incentives is low, in 2020 it is 43%, while in 2021 it is only 15%. This is due to the difficulty in conducting tax realization reports and no targets given to the tax office to encourage the maximum utilization of MSME tax incentives. This study also found that the level of non-compliance taxpayers during the pandemic increased. The results of this study show that even though the MSME tax policy has been met to the Four Maxims tax collection criteria, the tax incentives design needs to be more simplifier following the characteristic of MSMEs who are still not familiar with technology and the internet. The user friendlier MSME tax incentives design, the more MSME tax incentives utilization which then can increase to realize the recovery of MSME businesses during the pandemic."

"Penelitian ini mengevaluasi efektivitas pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bengkulu Dua. Evaluasi dilakukan atas faktor dukungan manajemen puncak, regulasi, kualitas pemeriksaan, pemeriksa pajak, wajib pajak, dan sistem informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode analisis kualitatif deskriptif atas data pada KPP dan hasil wawancara dari responden kepala unit, wajib pajak, konsultan dan pemeriksa. Hasil penelitian menunjukkan seluruh faktor mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak. Faktor manajemen puncak dan sistem informasi mendukung efektifitas pemeriksaan pajak secara tidak langsung karena meningkatkan kompetensi pemeriksa pajak dan kualitas proses pemeriksaan. Faktor regulasi tidak cukup dinilai dari keberadaan aturannya saja, namun yang penting adalah bagaimana implementasi regulasi tersebut. Faktor wajib pajak yang menentukan adalah sikap kooperatif wajib pajak saat pemeriksaan. KPP Bengkulu Dua memiliki kecukupan pada seluruh faktor pendukung efektifitas pemeriksaan pajak, kecuali faktor sikap wajib pajak yang lebih banyak dipengaruhi oleh pilihan sikap wajib pajak. Untuk itu diperlukan sosialisasi kepada wajib pajak agar memiliki sikap kooperatif saat pemeriksaan pajak.

---

This study evaluates the effectiveness of tax audits at the Bengkulu Dua Tax Office. The evaluation is carried out on factors of top management support, regulatory, audit quality, tax auditors, taxpayers, and information systems. This research uses a case study approach with descriptive qualitative analysis on tax offices' data and interviews with respondents from unit heads, taxpayers, consultants, and auditors. The results showed that all factors affect the effectiveness of tax audits. Top management factors and information systems indirectly support the effectiveness of tax audits because they increase the competence of tax auditors and the quality of the audit process. Regulatory factors are not enough to be considered by the existence of the rules, but what is important is how the regulations are implemented. The taxpayer factor is determined by its cooperative attitude during the audit. Bengkulu Dua Tax Office has adequacy on all factors supporting the effectiveness of tax audits, except for the attitude factor of the taxpayer, which is more influenced by the choice of the taxpayer. For this reason, it is necessary to disseminate information to taxpayers so that they have a cooperative attitude during tax audits."

"Salah satu fungsi utama bank umum adalah sebagai intermediasi. Nasabah penyimpan memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan dana sedangkan debitur memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan dana pinjaman. Transaksi simpan-pinjam di perbankan (bank konvensional) termasuk transaksi yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai padahal kebijakan pengecualian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam sektor keuangan ini dapat menyebabkan distorsi dalam perekonomian. Beberapa metode pendekatan untuk mengenakan PPN pada sektor perbankan pernah dikemukakan, salah satunya adalah metode reverse charging yang dikemukakan Howell H. Zee.Tujuan penelitian adalah untuk meiakukan evaluasi atas kemungkinan diterapkannya teori 'reverse charging' dalam transaksi simpan-pinjam di perbankan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif yaitu melakukan penelitian alas transaksi simpan-pinjam yang dilakukan di bank konvensional. Dari beberapa literatur, ada beberapa hal yang mendasari dilakukannya exemption atau pengecualian atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada sektor jasa keuangan salah satunya adalah masalah kompleksitas administrasi. Untuk mengetahui ada tidaknya nilai tambah pada aktivitas simpan-pinjam di perbankan nasional, dilakukan pengkajian mengenai definisi 'Nilai Tambah' dalam transaksi simpan-pinjam di bank konvensional dikaitkan dengan Legal Character dari PPN.Metode pendekatan untuk pengenaan PPN pada transaksi simpan-pinjam dimulai dari dasar pemikiran penggunaan metode cash flow. Inti dari metode Cash Flow ini adalah memperlakukan anus kas yang terjadi pada transaksi keuangan sama seperti transaksi non-keuangang (arus kas masuk adalah penjualan, arus kas keluar adalah pembelian). Pemikiran dan usulan metode untuk pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada sektor perbankan mengalami perkembangan. Dimulai dari metode Arus Kas , metode reverse Charging dan yang terakhir metode Modified Reverse Charging. Konsep metode reverse charging adalah mengalihkan tanggungjawab untuk memungut PPN dari nasabah penyimpan ke bank. Pada umumnya usulan metode pengenaan PPN masih mengkaitkan antara nasabah penyimpan dengan debitur padahal faktor tersebut yang menjadi penyebab kompleksitas administrasi pengenaan PPN.Besarnya prosentase PPN dari sektor perbankan (untuk transaksi simpan-pinjam) sama seperti prosentase PPN pada transaksi lainnya (saat ini 10%). Alas PPN 10% tersebut kemudian dibebankan kepada nasabah penyimpan dan debitur dengan porsi tertentu. Porsi yang dibebankan kepada debitur lebih besar dibandingkan porsi yang dibebankan ke nasabah penyimpan karena jasa yang diberikan bank kepada debitur lebih besar daripada yang diberikan kepada nasabah penyimpan.

---

Main function of a banking sector is an intermediary. The bank-funding customer will need bank to deposit their money while the debtor will borrow the money from the bank. Bank transactions is exemption from Value Added Tax (VAT) charging, whereas the exemption policy of VAT on this financial sector shall cause distortion in economic. Some approaches method to charge VAT on banking sector has ever been presented, one of the methods is ?reverse charging?, which presented by Howell H. Zee.

The aim of the thesis is to evaluate probability of implementing the theory of reverse charging in banking sector. Therefore the research method was conducted through Qualitative Descriptive Method and the object of the research are loan and saving transaction in commercial bank. From some literatures, there are several reason stipulated due to the exemption on VAT in Financing Service including banking sector. Value added in bank transaction was discussed many times. Is there any value added in banking sector? To answer the question we have to understand the meaning of terminology 'value added' and 'value added' in banking sector. Approaching method to charge VAT on banking sector especially on Loan and Saving activity is begun from the logical basic of using cash flow method.

The essence of 'cash flow' method is treating the flow of cash same as transaction in non-banking sector (cash in-flow treated as Sales and cash out-flow treated as purchases). Method and theory to charge VAT on banking sector has developed. Starting from cash flow method with Tax Calculation Account' (TCA). Using truncating then developed this TCA method. Zee (2005) proposed a new approach for charging VAT in banking sector using "Reverse Charging" Method before modified it by "Modified Reverse Charging" method.

The major idea of 'reverse charging is to shifting the obligation to collect the VAT from bank customer (funding customer) to the bank. Background of the idea was because there is many number of the bank-funding customer and a lot of them is a non tax- register. VAT rate from banking sector shall be same as the VAT rate in other industry (10%). And shall be charge to both side of bank customer (funding customer and debtor)."

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 pada suatu perusahaan berdasarkan asas Kemudahan Administrasi serta permasalahan tumpang tindih peraturan ini dengan kebijakan perpajakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 dan Pasal 31E Undang-undang nomor 36 tahun 2008. Tujuan penelitian ini untuk memastikan adanya kesederhanaan di dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini sesuai latar belakang diterbitkannya peraturan ini oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis data kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil yang dapat disimpulkan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah terciptanya asas kesederhanaan administrasi dalam pemenuhan kewajiban Wajib pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 serta terdapatnya kejelasan keberlakuan hukum atas materi yang sama berdasarkan Asas lex posterior derogate lex priori.

---

This thesis discusses the implications of Government Regulation No. 46 of 2013 on a firm based on the principle of Ease of Administration and regulatory issues overlap with the tax policy in the Government Regulation No. 94 of 2010 and Section 31e of Act number 36 of 2008. Purpose of this study to ensure absence of simplicity in the execution hereof in accordance background issuance of this regulation by the government. The method used is a qualitative method of qualitative data analysis. The qualitative data obtained through the study of literature and in-depth interviews. The results can be concluded based on research done is the creation of administrative simplicity principle in fulfilling the obligations of taxpayers based on Government Regulation No. 46 of 2013 as well as the presence of clarity over the legal enforceability of the same material based on principle of lex posterior derogate priori."

"Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan aktivitas pemeriksaan pajak sebagai salah satu akivitas kunci dalam menunjang penerimaan negara dari sektor perpajakan tidak dapat dilaksanakan seperti dalam kondisi normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 dengan aturan perpajakan dan mengevaluasi capaian kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19 dengan kriteria evaluasi kebijakan publik Dunn (2018) yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode kualitatif melalui wawancara dan reviu dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Cilandak telah dilaksanakan berdasarkan aturan perpajakan dan kebijakan pemeriksaan yang berlaku di masa pandemi Covid-19. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan terkait pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak telah mengakomodir tercapainya tujuan pemeriksaan secara efektif, efisien, cukup, sama/merata, dan layak. Kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Cilandak juga mendapatkan respon yang baik dari para pemangku kepentingan.

---

The condition of the Covid-19 pandemi has caused tax audit activities as one of the key activities in supporting government revenues from the taxation sector to be unable to be carried out as under normal conditions. This study evaluates the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi with tax regulations and evaluate policies related to the implementation of audits that were in effect during the Covid-19 pandemi with Dunn's (2018) public policy evaluation criteria, that is effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. This study uses primary data with qualitative methods through interviews and document reviews. The results showed that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office had been carried out based on the tax regulations and audit policies that were in effect during the Covid-19 pandemi. In addition, the results of the study show that policies related to the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office have accommodated the achievement of audit objectives in an effective, efficient, sufficient, equal, and appropriate. The policy of implementing tax audits during the Covid-19 pandemi at the Jakarta Cilandak Tax Office also received a positive response from stakeholders."

"Sengketa pajak dapat terjadi karena adanya perbedaan interpretasi antara Wajib Pajak dan DJP. Perbedaan interpretasi tersebut terjadi baik terhadap peraturan perpajakan maupun kontrak transaksi. Penelitian studi kasus bermanfaat untuk mengatasi masalah pada situasi yang berbeda secara teknis dalam konteks kehidupan nyata secara kontemporer. Penelitian ini menggunakan studi kasus PT XYZ yang bertujuan untuk menganalisis konsep imbalan jasa teknik dan royalti, penerapannya menurut Wajib Pajak, DJP, dan Majelis Hakim, dan konsep imbalan jasa teknik dan royalti berdasarkan substance over form dan asas clarity. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Dalam peraturan perpajakan, terdapat irisan antara konsep imbalan jasa teknik dan royalti yang dapat menyebabkan sengketa pajak. Dalam menerapkan konsep imbalan jasa teknik dan royalti, Wajib Pajak menggunakan konsep active income dan passive income dan P3B Indonesia-Jepang, DJP menggunakan interpretasi perjanjian dan rujukan paragraph 11.6 OECD Commentary on Article 12, dan Majelis Hakim menggunakan konsep active income dan passive income dan P3B Indonesia-Jepang, serta keyakinan Hakim yang bersifat independen. Konsep imbalan jasa teknik dan royalti berdasarkan substance over form dan asas clarity, untuk meminimalisasi terjadinya sengketa pajak terkait dengan perbedaan interpretasi, maka seharusnya imbalan jasa teknik dan royalti didefinisikan di dalam peraturan perpajakan dengan membedakan secara jelas mengenai ruang lingkup aktivitas (scope of activities) terkait pemberian informasi dan bantuan tambahannya, kriteria yang memperhatikan adanya konsep active income dan passive income, dan adanya penegasan mengenai bentuk-bentuk jasa yang dapat dikategorikan sebagai bantuan tambahan atas pemberian know how.

---

Tax disputes can occur due to differences in interpretation between the Taxpayer and the Tax Authorities. The difference in interpretation occurs in both tax regulations and transaction contracts. Case study research is useful for addressing problems in technically different situations in contemporary real-life contexts. This research uses a case study PT XYZ which aims to analyze the concept of technical service fees and royalties, its application according to taxpayers, Tax Authorities, and the Judges, and the concept of technical service fees and royalties based on substance over form and the principle of clarity. This research uses a qualitative approach with literature study and in-depth interviews as data collection techniques. In tax regulations, there is a wedge between the concept of technical service fees and royalties that can lead to tax disputes. In applying the concept of technical service fees and royalties, Taxpayer uses the concepts of active income and passive income and Indonesia-Japan Tax Treaty, Tax Authorities use the interpretation of agreements and references to paragraph 11.6 OECD Commentary on Article 12, and Judges use the concepts of active income and passive income and Indonesia-Japan Tax Treaty. The concept of technical service fees and royalties based on substance over form and the principle of clarity, to minimize the tax disputes related to differences in interpretation, then technical service fees and royalties should be defined in tax regulations by clearly distinguishing the scope of activities related to the provision of information and ancillary services, criteria based on the concept of active income and passive income, and the affirmation of forms of services that can be categorized as ancillary services for the provision of know how"

"Laporan magang ini berisi evaluasi persiapan dokumen pajak oleh Persekutuan MTH dalam proses pemeriksan pajak SPT Pajak Penghasilan (PPh) Badan Lebih Bayar (SPTLB) PT CRI. Penyebab diadakannya pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada PT CRI dikarenakan pelaporan SPT PPh Badan Tahun Pajak 2021 PT CRI yang berstatus lebih bayar. Evaluasi yang dilakukan dalam laporan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik persiapan dokumen pemeriksaan pajak oleh persekutuan MTH dalam proses pemeriksaan pajak SPT PPh Badan Lebih Bayar (SPTLB) PT CRI. Berdasarkan hasil evaluasi, praktik persiapan dokumen pemeriksaan pajak oleh persekutuan MTH telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di samping evaluasi tersebut, laporan ini juga mencakup refleksi diri penulis selama menjalani kegiatan magang sebagai pegawai magang di persekutuan MTH yang dapat menjadi pembelajaran untuk perkembangan diri penulis kedepannya.

---

This internship report contains an evaluation of MTH Partnership's tax document preparation in the tax audit process of PT CRI's Annual Corporate Income Tax Return overpayment. The reason for the tax audit conducted by the Directorate General of Taxes (DJP) at PT CRI is due to the overpayment status of PT CRI's Annual Corporate Income Tax Returns for the 2021 tax year. The evaluation conducted in this report aims to assess the compliance or non-compliance of MTH Partnership's tax document preparation practices in the tax audit process of PT CRI's Annual Corporate Income Tax Return overpayment. Based on the evaluation results, MTH Partnership's tax document preparation practices are found to be in compliance with applicable regulations. In addition to this evaluation, the report also includes the author's self-reflection during the internship activities as an intern at MTH Partnership, which can serve as a learning experience for the author's future development."