Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini mengungkapkan dan menganalisis gejala sosio-historis mengenai suatu identitas yang diperjuangkan oleh kelompok mantan tahanan politik perempuan berkaitan dengan peristiwa G30S tahun 1965. Tidak seperti kelompok lainnya yang segera dapat beradaptasi, kelompok ini melakukan class action penanda mereka tidak merasa bersalah secara hukum. Kegagalan class action dan dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat mendorong mereka untuk menghimpun dan membentuk suatu organisasi, yang menjadi ruang bagi mereka untuk mengartikulasikan diri yaitu Wanodja Binangkit, Paduan Suara Dialita, dan Kiprah Perempuan. Ruang ini digunakan sebagai tempat untuk mempertahankan identitas dan memperjuangkan nilai-nilai yang mereka yakini, melalui pentasan seni pertunjukan dan lagu-lagu yang dibawakannya. Mereka juga berupaya untuk menghilangkan stigmatisasi dan merekontruksi sejarah terkait dengan identitas, dalam bentuk gerakan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan memory collective melalui merawat ingatan kolektif masa lalu untuk kepentingan masa kini. Pendekatan ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan menelusuri dokumentasi dari ketiga organisasi tersebut. Studi ini diharapkan memberikan perspektif baru sumbangan ilmu sejarah kepada ilmu budaya.

---

This study reveals and analyzes socio-historical phenomenon regarding an identity that was fought for by a group of former female political prisoners in connection with the G30S-1965 incident. Unlike other groups that quickly adapted, this group carried out class action as a sign that they did not feel legally guilty. The failure of class action and support from Non-Governmental Organizations encouraged them to gather and form an organization, which became a space for them to articulate themselves, namely Wanodja Binangkit, Dialita Choir, and Kiprah Perempuan. This space is used as a place to maintain their identity and fight for the values ​​they believe in, through performing arts performances and the songs they perform. They also seek to eliminate stigmatization and reconstruct history related to identity, in the form of cultural movements. This study uses a collective memory approach through caring for past collective memories for the benefit of the present. This approach is carried out by using in-depth interviews and tracing documentation from the three organizations. This study is expected to provide a new perspective on the contribution of historical science to cultural science."

"Pembaharuan sistem pidana pemenjaraan di Indonesia dari sistem pemenjaraan dengan pendekatan penjeraan (deterrance) dan pembalasan (retriburive) bergeser ke konsep pemasyarakatan dengan pendekatan reintegrasi sosial yang lebih mengarah pada penunaian hak-hak narapidana. Pergeseran konsep ini sesuai dengan amanat Bapak Dr. Sahardjo (mantan Menteri Kehakiman). Implementasi konsep pemasyarakatan merupakan perubahan kearah modernisasi sistem kepenjaraan yang mengedepankan kepada pemenuhan hak azasi narapidana. Dalam konsep pemasyarakatan, hak-hak narapidana yang dirampas negara hanyalah hak kebebasan, selain itu negara bertanggungjawab untuk memulihkan hak-hak mantan narapidana sebagai warga negara dan sebagai anggota dari keiompok sosialnya. Dalam pemenuhan hak-hak sosialnya, dalam kerangka konsep pemasyarakatan dengan pendekatan reintegrasi sosial, negara bertanggung jawab untuk memulihkan konflik sosial antara narapidana dan masyarakatnya. Dalam konteks ini konflik sosial adalah tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Dalam pemulihan hubungan sosial ini, negara adalah sebagai mediator untuk membaurkan kembali mantan narapidana secara uluh kepada kelompok sosialnya (masyarakat) agar dapat kembali hidup secara normal dengan hak dan tanggungjawab sosial yang benar-benar utuh. Namun dalam pelaksanaannya proses reintegrasi sosial mantan narapidana di masyarakat rnasih mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai unsur dalam proses reintegrasi sosial; mantan narapidana, masyarakat, dan negara. Dari mantan narapidana, hambatan yang muncul berupa rasa rendah diri dan kurangnya kepercayaan diri setelah menjalani masa hukuman sehingga menghambat proses pembauran dengan masyarakat. Dari masyarakat, stigma negatif sebagai orang jahat dan akan terus mengulangi perbuatannya terhadap mantan narapidana juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi. Dari pihak negara, pemberian status sebagai mantan narapidana secara permanen dalam berbagai urusan birokrasi pemerintahan terkait dengan dokumen pribadi mantan narapidana, secara tidak disadari juga memberi andil terhadap hambatan dalam pembauran proses reintegrasi sosial mantan narapidana. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses reintegrasi mantan narapidana dilakukan pasca bebas dari manjalani hukuman serta hambatan apa saja yang dialami oleh mantan narapidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analitis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap 6 responden yang tersebar di beberapa Iokasi penelitian dengan dua karakter sosial yang berbeda yaitu desa dan kota. Lokasi penelitaian di desa dilakukan di Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang sedangkan di kota di wilayah Jakarta Timur. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data., dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa proses integrasi mantan narapidana dinilai positif oleh mantan narapidana meski masih ditemui berbagai hambatan. Proses integrasi ini memiliki implikasi yang berbeda antara mantan narapidana yang hidup di kota dengan mantan nasapidana yang hidup di desa. Perbedaan ini terjadi karena karakter sosial masyarakat kota dan desa yang berbeda. Masyarakat kota dengan karakter individualis cenderung tidak memperdulikan status pribadi anggota masyarakat yang Iain sehingga memudahkan mantan narapidana untuk berbaur dengan masyarakat. Sementara masyarakat desa dengan karakter kekeluargaan justru rnenjadi penghambat bagi mantan narapidana untuk berbaur kembali dengan masyarakat karena dengan pola hubungan sosial masyarakat desa yang kekeluargaan menganggap bahwa masalah pribadi anggota masyarakat juga merupakan bagian dari masalah masyarakat keseluruhan.

---

Updates on the Indonesian system of criminal incarceration incarceration system penjeraan approach (deterrance) and revenge (retributive) shifts to the concept of socialization with a broader social reintegration approach leads to penunaian rights of inmates. This concept shifts in accordance with the mandate of Mr Dr. Sahardjo (former Minister of Justice). Implementation of the concept of socialization is headed to prison affair to promote the modernization of the system to the fulfillment of human rights of prisoners. In popularizing the concept, the rights of state inmates are deprived of freedom is just right, except that the state is responsible for restoring the rights of former prisoners as citizens and as members of social groups. In fulfillment of social rights, within the framework of the concept of socialization with the social reintegration approach, the state is responsible for restoring social conflicts between inmates and society. In this context of social conflict is a crime done by the inmates. In the recovery of these social relations, the state is as a mediator to assimilate ex-convicts returning to scara intact social groups (communities) in order to retum to normal life with rights and social responsibility truly intact. However, in the implementation process of social reintegration of former inmates in the community is still experiencing a variety of obstacles. Of the various elements in the process of social reintegration, former prisoners, communities and countries. From ex-convict, the obstacles that appear in the form of low self-esteem and lack of confidence after period of punishment that inhibits the process of assimilation with the community. From the public, the negative stigma as a bad person and will continue to repeat the deeds of former inmates also become obstacles in the process of reintegration. From the country, giving as an ex-felon status permanently in the affairs of goverment bureaucracy associated with the personal documents of former inmates, sceara unconscious also contributed to the obstacles in the assimilation process of social reintegration of former inmates. This research was conducted to determine how the process of reintegration of former inmates conducted manjalani post free of any penalties and barriers experienced by former prisoners. This study uses qualitative analytical methods. Techniques of data collection through interviews with six respondents spread across several research sites with two different social character of villages and towns. Penelitian location in the village in the District Legok done while in the city of Tangerang Regency in East Jakarta area. Data analysis techniques through the analysis process of data collection, data reduction, data presentation, and draw conclusions. From this research we can conclude that the integration process positively assessed by an ex-con ex-convict, though still encountered various obstacles. This integration process has different implications between ex-prisoners who live in the city with former inmates who live in the village. This difference occurs because the social character of urban and rural communities are different. Urban society with individualistic characters tend not memperdulikan personal status of other members of society making it easier for former inmates to mingle with the community. While familiarity with the character of the village community became obstacles for former inmates to mingle again with the community because the pattern of social relationships that familial villagers assume that the problems of individual members of society are also part of a whole community issue."

"Dalam kehidupan manusia, adaptasi adalah suatu proses ke_giatan utama untuk dapat menguasai dan mendapatkan hasil se maksimal rnungkin dari pemukimannya. Adaptation dalam baha - sa Indonesia sering diartikan sebagai penyesuaian diri (Echols & Shadily, 1975:10). Yakni menunjukkan pengertian adanya sesuatu yang lain, yang merupakan suatu proses yang dilakukan manusia untuk mengatasi suatu keadaan baik biologi, alam maupun lingkungan sosial tertentu, untuk dapat memenuhi syarat-syarat dasar yang ada, agar dapat melestarikan kehidupannya. Untuk mengatasi semua itu. kebudayaan merupakan alat (instrument) ter nenting dalam beradaptasi (Cohen, 1968 42). Kebudayaan di si_ni berarti seluruh komponen yang menyangkut teknologi dan pra_nata (institution) yang antara keduanya saling berkaitan erat serta menyebabkan terbentuknya tata pola kelakuan manusia.Semua ini kemudian ditransmisikan dari suatu generasi ke gene_vasi berikutnya sehingga kelestarian yang berimbang antara ma_nusia dan lingkungan pemukimannya, dapat terlaksana."

"Artikel ini membahas mengenai pemindahan tahanan politik (Tapol) wanita golongan B di Jakarta ke Kamp Tapol di Plantungan, Kendal. Setelah peristiwa G30S/PKI, banyak dari masyarakat mengalami penangkapan tanpa prosedur yang jelas akibat terlibat sebagai anggota maupun memiliki kedekatan anggota dengan PKI maupun organisasi underbouw PKI sehingga menyebabkan kepadatan di berbagai lembaga pemasyarakatan (Lapas). Kepadatan ini juga terjadi di Jakarta, terutama Lapas Wanita Bukit Duri akibat terus bertambahnya jumlah tahanan tiap tahunnya. Atas dasar tersebut, dikeluarkanlah kebijakan untuk memindahkan tahanan politik Gol. B pada tahun 1969, yaitu dengan memindahkan mereka ke tempat terpencil. Salah satunya memindahkan tahanan politik wanita ke bekas Rumah Sakit Lepra di Plantungan, Kendal. Secara berangsur, pada tahun 1971 bekas rumah sakit ini pun beralih menjadi kamp tahanan politik wanita Eks-Partai Komunis Indonesia (PKI) maupun simpatisannya hingga tahun 1979. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan tahapan pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Akibat terus bertambahnya jumlah tahanan di Lapas Bukit Duri, Pada tahun 1971 dikeluarkan kebijakan pemindahan tahanan politik perempuan di Jawa ke Kamp Plantungan sebagai sarana mengurangi jumlah penghuni dan meminimalisasi pengeluaran anggaran sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila.

---

This Article discusses about transfer of Group B female political prisoners from Jakarta to political prisoner camp in Plantungan, Kendal. After the G30S/PKI incident, many people were arrested without clear procedures as a result of being as members or having close ties with PKI and PKI affiliate organizations causing overcrowding in many prisons. This overcrowding also occurs in Jakarta, especially Bukit Duri women's prisons because of the increasing number of prisoners every year. On this basis, a policy was issued to transfer Group B political prisoners in 1969 by moving them to a remote location. One way is to move female political prisoner to the former Leprosy Hospital in Plantungan, Kendal. Slowly, in 1971 this former hospital was converted into a prisoner camp for women's political prisoners for the ex-PKI and it's affiliated until 1979. The research method for this article is Kuntowijoyo historical research, the stages of this methods are topic selection, heuristrics, verification, interpretation, and historiography. As a results of increased number of prisoners in Bukit Duri prisons, in 1971 a policy issued to transfer female political prisoners in Java to Plantungan as a means of reducing the number of residents in and minimize expenditure while instilling Pancasila values to them."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan ragam studi kasus yang mengidentifikasi praktik politik dalam arena sosial nagari Pasca Rezim Orde Baru. Penelitian ini menggambarkan dinamika sosial dan politik yang terjadi di tingkat lokal pasca diterapkannya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Melalui analisa sosiologi politik dan kerangka berpikir Pierre Bourdieu mengenai habitus dan arena (field), penelitian ini melihat bagaimana pengaruh demokratisasi terhadap arena sosial nagari dan bagaimana para aktor di dalamnya merespon perubahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa demokratisasi telah mengubah aturan main (rules of the game) yang ada di arena sosial nagari, dari yang awalnya bersifat eksklusif menjadi aturan yang bersifat inklusif. Inklusifitas ditunjukan dari terbukanya ruang bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial, baik di internal nagari maupun ke arena lain di tingkat yang lebih tinggi.

---

This Thesis is the result of a qualitative research in the form of case study which indentifies the political practice of wali nagari in Post New Order Regime. This research describes the social and political dynamics in local field after the implementation of decentralization policy in Indonesia. Using political sociology analysis and framework of Pierre Bourdieu's habitus and field, this research sees the the influence of democratization towards nagari?s social field and the responds of the actors against the changes. The result of this research show that democratization has transformed the rules of the game of nagari?s social field; from exclusive to inclusive regulation. Inclusivity has shown in more open space for society to do social mobility; not only in the internal of nagari but also in the other higher field."

"Skripsi ini membahas dinamika kehidupan penghuni Asrama Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Depok. Penghuni Asrama UI Depok berasal dari latar belakang sosial dan budaya yang beragam, seperti suku, asal daerah, fakultas, hobi, agama, dan lain-lain. Keberagaman ini menyebabkan penghuni asrama untuk memiliki strategi adaptasi selama tinggal di sana. Selain strategi adaptasi, interaksi sosial juga menjadi perhatian dalam dinamika kehidupan penghuni asrama. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan pengamatan untuk mendapatkan hasil deskriptif pola interaksi masing-masing individu penghuni asrama dan kelompok-kelompok yang terdapat di dalamnya, cara kelompok-kelompok tersebut terbentuk, dan proses adaptasi para penghuni terhadap lingkungan baru. Hasil analisis skripsi ini dapat dijadikan referensi bagi penghuni Asrama UI Depok tentang kehidupan di asrama serta bagi pengelola asrama untuk menciptakan lingkungan asrama yang lebih kondusif untuk para penghuninya.

---

This thesis discusses the dynamics of the resident?s life in Student Dormitory of Universitas Indonesia (UI) Depok. The resident of Student Dormitory UI Depok derived from diverse social and cultural backgrounds, such as ethnic, national origin, faculty, hobbies, religion, and others. This diversity led the resident to have adaptation strategies for staying there. In addition to adaptation strategies, social interaction is also a concern in the dynamics of the resident. This study was done by using in-depth interviews and observations to obtain descriptive results of the interaction patterns of each individual residents and groups present in the dorm, the way these groups are formed, and the process of adaptation of the resident to the new environment. The result of the analysis of this thesis can be used as a reference for the occupants of Student Dormitory UI Depok about life in the dorm and the dormitory manager to create an environment more conducive to dormitory resident."

"ABSTRAKIrak pernah disebut-sebut sebagai salah satu negara Timur Tengah yang menawarkan kebebasan kepada perempuan. Hal ini dikarenakan oleh salah satu ideologi awal sosialisme partai Ba'ath Irak adalah pembebasan perempuan dan kesetaraan. Akan tetapi di bawah rezim Saddam,rakyat Irak termasuk perempuandisebut-sebut mengalami represi. Rezim Saddam semakin menjauh dari cita-cita sosialis Arab dan toleransi terhadap perempuan di ranah sosial-politik dirasakan semakin berkurang.Jatuhnya rezim Saddam pada April 2003, membawa Irak dan perempuan yang hidup di dalamnya kepada perubahan yang tidak pasti. Salah satu agenda Pasukan Koalisi, seperti yang termaktub di Resolusi DK PBB no.1483 adalah untuk memperbaiki kehidupan perempuan Irak dalam sebuah sistem demokrasi yang stabil, namun hingga saat ini mengalami hambatan besar. Dengan kedatangan pasukan koalisi, kondisi di Irak pasca invasi semakin memburuk. Bahkan beberapa warga Irak mengaku lebih memilih untuk hidup di era Saddam dibandingkan saat ini.

---

ABSTRACTIraq once touted as one of the Middle Eastern country that offers freedom to women. This is because one of the initial ideologies of Ba'ath party socialism is the liberation of the Iraqi women and equality. However, under the regime of Saddam, the Iraqi people including women mentioned experiencing repression. Saddam's regime was getting away from Arab socialist ideals, including less tolerance for female autonomy in the socio-political sphere. The fall of Saddam's regime in April 2003, brought Iraq and women who live in it into an uncertain transition period. One of the Coalition's agenda, as set forth in UN Security Council Resolution no.1483 was to improve the lives of Iraqi women in a stable democratic system, but until now suffered a major roadblock. With the arrival of coalition forces in Iraq, the nation condition after the invasion got worsened. In fact, some Iraqis expressed a preference to live in the era of Saddam than it is today."

"Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui signifikansi Ode to Joy yang merupakan bagian dari Simfoni nomor 9 Beethoven dari perspektif kebudayaan dan politik, sampai bisa menjadi anthem Uni Eropa. Selain itu, bertujuan untuk mengetahui proses penetapan anthem tersebut, menelusuri motif hegemoni kebudayaan dan politik, terutama oleh Jerman. Pembahasan topik ini diawali oleh adanya penolakan 29 anggota parlemen Partai Brexit pimpinan Nigel Farage terhadap anthem tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif fenomenologis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Teori Kapital Pierre Bourdieu, Teori Semiotika Ferdinand de Saussure, serta Teori Hegemoni Antonio Gramsci. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Jerman memiliki berbagai modal, yaitu: modal simbolik, modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Hal itu menyebabkan Ode to Joy dapat diterima sebagai anthem Uni Eropa. Penetapan anthem Uni Eropa tersebut mendorong eksplorasi lebih lanjut tentang motif lain, yaitu hegemoni kebudayaan dan politik Jerman terhadap Uni Eropa. Sebelum diresmikan menjadi anthem Uni Eropa, Ode to Joy sudah menjadi simbol kejermanan di Eropa.

---

The purpose of this thesis research is to determine the significance of the Ode to Joy, a melody from the fourth movement of Beethoven’s Ninth Symphony, from a cultural and political perspective, so that it can become an anthem for the European Union. Apart from that, it aims to understand the process of determining the anthem, tracing the motives for cultural and political hegemony, especially by Germany. Discussion of this topic began after Nigel Farage and his Brexit party MEPs turned their backs during the playing of the anthem. The method used in this research is a qualitative phenomenological method. The analysis in this research was carried out using Pierre Bourdieu’s Capital Theory, Ferdinand de Saussure’s Semiotic Theory, and Antonio Gramsci’s Hegemony Theory. The findings of this research show that Germany has various capital, namely: symbolic capital, economic capital, cultural capital, and social capital. This caused Ode to Joy to be accepted as an anthem for the European Union. The establishment of the European Union anthem encouraged further exploration of other motives, namely German cultural and political hegemony towards the European Union. Before it was inaugurated as an anthem for the European Union, Ode to Joy had already become a symbol of Germany in Europe."

"ABSTRAKPemenjaraan perempuan tidak hanya menimbulkan reaksi jera, tetapi juga berdampak pada perannya sebagai ibu. Tesis ini menjelaskan pengalaman narapidana dalam melaksanakan peran sebagai ibu selama pemenjaraan. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi terhadap narapidana perempuan di Rutan Kelas IIA Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan efikasi diri ibu yang tinggi dan perilaku positif dalam pengasuhan anak selama pemenjaraan. Narapidana perempuan mengalami berbagai hambatan pengasuhan anak yang mengakibatkan tekanan psikologis. Pemenjaraan juga berdampak pada proses keluarga yang terganggu. Namun, ibu menunjukkan koping adaptif terhadap kondisi pemenjaraan yang didukung dengan adanya dukungan sosial bagi narapidana sebagai ibu. Penelitian menunjukkan keterbutuhan program dari lembaga pemasyarakatan tentang pengasuhan anak selama pemenjaraan.

---

ABSTRACTWomen imprisonment not only provokes a deterrent reaction, but also affects her role as a mother. This thesis describes the experience of inmates in performing the role of mother during imprisonment. This research uses qualitative design with phenomenological approach to female prisoners at Rutan Kelas IIA Jakarta Timur. The results showed high self efficacy of mothers and positive behaviors in child care during imprisonment. Female prisoners experience a variety of childrearing barriers that result in psychological distress. Imprisonment also affects the disturbed family process. However, mothers demonstrate adaptive coping of imprisonment conditions supported by social support for prisoners as mothers. Research shows the program 39 s impartiality of prisons about childcare during imprisonment. "