Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu modus operandi yang banyak digunakan oleh jaringan perdagangan narkoba selama beberapa dekade terakhir adalah dengan memanfaatkan perempuan sebagai kurir dan/atau pengedar narkoba. Banyaknya jumlah perempuan yang dilibatkan dalam perdagangan gelap narkoba menjadikan hal tersebut sebagai isu yang sangat penting untuk dikaji, terutama karena sebagian besar jaringan perdagangan gelap narkoba melibatkan perempuan dengan tujuan untuk mengeksploitasi femininitas dan mengobjektifikasi tubuh mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai konteks sosial keterlibatan perempuan dalam jaringan perdagangan gelap narkoba serta eksploitasi femininitas yang dialami perempuan dalam jaringan perdagangan gelap narkoba. Penelitian ini merupakan penelitian feminis dengan tipe penelitian studi kasus yang mengkaji mengenai pengalaman eksploitasi tiga perempuan kurir narkoba. Data didapatkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap tiga perempuan kurir dan/atau pengedar narkoba. Temuan data dianalisis dengan menggunakan Teori Feminis Radikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilibatkan dan dieksploitasinya perempuan dalam perdagangan gelap narkoba tidak terlepas dari budaya patriarki di dalam masyarakat dan jaringan perdagangan gelap narkoba. Terdapat berbagai bentuk objektifikasi tubuh dan eksploitasi femininitas yang dilakukan oleh jaringan perdagangan narkoba terhadap perempuan kurir dan/atau pengedar narkoba yang sebagian besar terjadi tanpa disadari oleh perempuan kurir narkoba itu sendiri. Objektifikasi dan eksploitasi tersebut dilakukan terhadap, mulai dari tubuh perempuan, sampai dengan emosi dan penampilan perempuan. Para perempuan yang terlibat dengan jaringan perdagangan gelap narkoba dipaksa untuk memenuhi standar femininitas perempuan yang dikonstruksikan oleh laki-laki. Untuk kemudian femininitas tersebut dieksploitasi oleh para laki-laki sebagai alat untuk keuntungan mereka sendiri.

---

One of the modus operandi used by drug trafficking networks over the last few decades is to use women as drug couriers an/or drug dealers. The large number of women involved in the illicit drug trade makes this a very important issue to address, especially since most of the illicit drug trafficking networks involve women with the aim of exploiting their femininity and objectifying their bodies. This study aims to explain the social context of women's involvement in drug trafficking networks and the exploitation of femininity experienced by women in drug trafficking networks. This research is a feminist research with a case study type that examines the experiences of exploitation of three female drug couriers and/or drug dealers. Data were obtained using in-depth interview techniques with three women drug couriers and/or drug dealers. Data findings were analyzed using Radical Feminist Theory. The results of the study show that the involvement and exploitation of women in drug trafficking is inseparable from the patriarchal culture in society and drug trafficking networks. There are various forms of objectification of the body and exploitation of femininity carried out by drug trafficking networks against women drug couriers and/or drug dealers, most of which occur without the women themselves realizing it. Objectification and exploitation are carried out on women's bodies, up to women's emotions and appearance. Women who are involved in drug trafficking networks are forced to meet the standards of women’s femininity that are constructed by men. For then the femininity is exploited by men as a tool for their own gain."

"[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidanaan dan pertimbangkan hakim terhadap perkara anak yang menjadi kurir narkoba, beserta proses pembimbingan dan pembinaan anak yang menyertainya di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Pusat dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang menjadi kurir narkoba dapat dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk pemidanaannya harus mengacu kepada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam memutus perkara anak yang menjadi kurir narkoba, hakim mempertimbangkan pertimbangkan yuridis maupun non-yuridis, yaitu laporan Litmas, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kondisi diri terdakwa baik yang ditemukan didalam Litmas maupun dalam fakta persidangan, kedudukan terdakwa sebagai kurir, aspek pemidanaan, serta perundang-undangan. Peran Bapas Pusat dalam menangani perkara anak yang menjadi kurir narkoba dimulai sejak tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi dan tahap post adjudikasi. Sementara pembinaan di Lapas Salemba tidak ada pengkhususan bagi anak yang menjadi kurir narkoba. Proses pembinaan terhadap anak kurir narkoba dilaksanakan sama seperti dalam perkara lain., The aims of this study is to find out the criminal prosecution and judges’ consideration on the case of children who become drug couriers, along with the following mentoring and development processes at the Central Penitentiary (Bapas) and Salemba Prison (Lapas). The results show that children who become drug couriers can be charged under Article 114 Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Meanwhile, the criminal prosecution must refer to Law No. 11 of 2012 on Children Criminal Justice System. In deciding the case of children who become drug couriers, the judges make both judicial and non-judicial considerations; Litmas (Penitentiary Study) report, Public Prosecutors’ claims, defendants’ conditions both in Litmas and in trial facts, defendants’ positions as couriers, the criminal prosecution aspects, as well as the legislations. The Central Penitentiary (Bapas) roles in handling the case of children who become drug couriers start since the pre-adjudication stage, adjudication stage, and post-adjudication stage. On the other hand, for the development process at Salemba Prison (Lapas), there is no specialization for children who become drug couriers. The development process for children who become drug couriers is implemented in the same way as other cases.]"

"Penyalahgunaan narkoba memiliki imbas yang sangat besar terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial pemakainya. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 54 menyebutkan penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya pemulihan namun tempat rehabilitasi yang disediakan pemerintah tidak sebanding dengan prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia. Pondok Inabah adalah salah satu tempat rehabilitasi narkoba milik swasta yang menggunakan pendekatan spiritual seperti mandi taubat, sholat dan dzikir untuk menyembuhkan penyalahguna narkoba tanpa adanya upaya medis. Studi ini merupakan studi fenomenologi deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman penyalahguna narkoba menjalani terapi Inabah dengan menggunakan wawancara mendalam. Partisipan berjumlah 12 orang penyalahguna yang menjalani terapi Inabah di Pondok Inabah XV, XX dan alumni Inabah XVII yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan teknik Collaizi. Penelitian ini menghasilkan 6 tema, yaitu faktor pendorong mengikuti terapi Inabah, respon awal mengikuti terapi Inabah, upaya adaptasi penyalahguna narkoba, cara menyelesaikan konflik di Inabah, makna yang dirasakan setelah mengikuti terapi inabah dan perubahan aspek spiritual. Penyalahguna narkoba yang mengikuti terapi Inabah dapat terlepas dari kecanduan narkobanya dengan menggunakan terapi berbasis spiritual tanpa rehabilitasi medis.

---

Drug abuse has a huge impact on the physical, psychological and social conditions. The Law No 35. No 2009 paragraph 54 states that drug abusers are required to undergo medical and social rehabilitation as an effort to recover but the rehabilitation facilities provided by the government are not comparable to the prevalence of drug abusers in Indonesia. Pondok Inabah is one of the private drug rehabilitation places that uses spiritual approaches such as bathing repentance, prayer and dhikr to cure drug abusers without any medical effort. This study is a descriptive phenomenological study that aims to explore the experience of drug abuse undergoing Inabah therapy using in-depth interviews. Participants presented 12 abusers who underwent Inabah therapy at Pondok Inabah XV, XX and alumni of Inabah XVII who were determined using the purposive sampling method. Data analysis using Collaizi technique. This study resulted in 6 themes, namely the driving factors for Inabah therapy, initial responses to Inabah therapy, adaptation efforts of drug abusers, ways to resolve conflicts in Inabah, the meaning felt after following Inabah therapy and changes in spiritual aspects. Drug abusers who follow Inabah therapy can get rid of their drug addiction by using spiritual-based therapies without medical rehabilitation."

"Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna.Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum.Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user.Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order.The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009."

"ABSTRAKSiswa SMA termasuk golongan remaja yang masa pencarian identitas diri,dalam masa tersebut remaja tidak jarang terlibat dalam pergaulan yang menyimpang khusunya penggunaan narkoba. Oleh karena itu diperlukannya penelitian mengenai faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di pada siswa SMA Pemilihan SMA Triguna sebagai obyek penelitian karena masih banyak siswa terindikasi positif narkoba atau mempunyai riwayat narkoba.Tujuan dari penelitian untuk mengetahui sejauhmana efektifitas sosialisasi program P4GN yang telah dilaksanakan terhadap penurunan angka penyalahgunaan penurunan penyalahguna narkoba. Untuk menjawab permasalahan penelitian ini, menggunakan teori yang dikemukakan Budiani bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel berikut: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program serta pemantuan program sehingga terjadi suatu keefektifan secara menyeluruh dan komperhensif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta metode kuantitatif yang digunakan untuk mendukung hasil Kualitatif. Teknik penelitian ini adalah observasi dan wawancara kepada para informan, tahap selanjutnya peneliti juga menggunakan Kuesioner data guna mendukung hasilkualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sosialisasi program P4GN telah efektif dilaksanakan, faktor lingkungan sebaya lebih dominan yang menjadi faktor mendorong siswa SMA Triguna masih menggunakan narkoba.

---

ABSTRACTHigh school students include teenagers who search period of identity, in those days teenagers are not infrequently involved in the association deviant especially drug use. Therefore the need for research on the factors causing drug abuse in high school students. Selection of SMA Triguna as the object of research because there are many students indicated positive drugs or have a history of drugs. The purpose of the study to determine the extent of effectiveness of socialization P4GN program that has been implemented to decrease the number of abuses of drug abusers abuse. To answer the problems of this research, using the theory put forward Budiani that to measure the effectiveness of a program can be done by using the following variables the accuracy of program targets, program socialization, program objectives and monitoring program resulting in a comprehensive and comprehensive effectiveness. Research method using descriptive qualitative approach and quantitative method used to support the result of Qualitative. Technique of this research is observation and interview to informant, next step also researcher use data questionnaire to support result qualitative. The conclusion of this research is the socialization of P4GN program has been effectively implemented, peer environmental factors more dominant which become the factor to encourage high school students Triguna still use drugs. "

"ABSTRAKPenyalahgunaan narkoba merupakan tindakan menyimpang karena tidak ada pihak yang dirugikan ketika tindakan tersebut dilakukan. Data terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan angka yang cenderung fluktuatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah aktivitas penyalahgunaan narkoba adalah dengan menemukan pola dari pengguna narkoba sehingga tindakan pengawasan yang dilakukan tepat sasaran. Tugas Karya Akhir ini berupaya melihat pola demografi sosial penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2016. Tulisan ini hendak menjelaskan secara deskriptif bagaimana hubungan antara penyalahgunaan narkoba dengan pola demografi sosial berdasarkan beberapa variabel seperti, 1 jenis kelamin, 2 usia, 3 tingkat pendidikan, dan 4 pekerjaan. Berdasarkan variabel tersebut diketahui bahwa pola demografi sosial peyalahgunaan narkoba di Indonesia paling banyak dilakukan oleh jenis kelamin laki-laki, usia tiga belas tahun hingga delapan belas tahun, tingkat pendidikan SLTA, dan pekerjaan di perusahaan swasta.

---

ABSTRACTDrug abuse is an act of deviance because it doesn rsquo t harm other parties aside from the user itself. The data regarding drug abuse in Indonesia shows rather fluctuating number over the years. One effort that can be done to prevent the activity of drug abuse is by finding patterns of drug users so that supervisory measures can be done effectively. This thesis describes social demographic patterns of drug abuse in Indonesia in the period of 2016. This research will describe the relationship between drug abuse with social demographic patterns based on variables such as 1 gender, 2 age, 3 education, and 4 occupation. Based on these variables, it is known that the social demographic patterns of drug abuse in Indonesia is mostly done by male, age thirteen up to eighteen years old, high school education level, and work in private company."

"ABSTRAKPenyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dan dikemas dalam pemberitaan media cetak, televisi, dan media online. Kemunculan pil PCC merupakan fenomena baru yang terindikasi menimbulkan kepanikan moral pada masyarakat. Artikel ini ingin melihat gejala pemberitaan media online dari detik.com mengenai penyalahgunaan pil PCC yang borpotensi menimbulkan Moral Panic di masyarakat. Moral Panic ini ditinjau dari adanya respon masyarakat dalam bentuk kolom komentar di pemberitaan media online detik.com.

---

ABSTRACTAbuse of narcotics and illegal drugs in Indonesia continues to increase every year and is packed in the media, television, and online media. The emergence of PCC pills is a new phenomenon that indicates a moral panic in society. This article would like to see the symptoms of online media coverage from detik.com about PCC abuse pills that indicates the cause of Moral Panic in the community. Moral Panic is reviewed from the public response in the form of comments in the news column online detik.com."

"Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika. Penelitian ini berfokus pada tiga pokok permasalahan, yaitu: tentang legalitas atau keabsahan penyidik sebagai saksi di persidangan berdasarkan KUHAP, kekuatan hukum pembuktian alat buksi saksi yang diberikan oleh penyidik di persidangan, dan keabsahan penyidik sebagai saksi dalam pemeriksaan persidangan tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur hukum dan peraturan perundangundangan terkait. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa penyidik tidak boleh bersaksi di persidangan atas perkara yang ia sidik sendiri dan menyarankan untuk dilakukannya fungsi kontrol terhadap penyidik dalam melakukan penyidikan agar kesaksiannya dapat di pertimbangkan hakim di proses pemeriksaan persidangan.

---

This thesis discusses some problems related to the legality of the investigator as a witness in a criminal trial drug. This study focuses on three main issues, namely: the legality of the investigator as a witness in a drug's criminal trial based on KUHAP, the strength of evidence given by the investigator in a drug?s criminal trial, and the legality of the investigator as a witness in a drug's criminal trial based on the Supreme Court Verdict. This study focus on juridical-normative study. The data retrieval methods focus on the study of literature and Indonesia's legislation. The results concluded that the investigator by some reasons is not allowed to be a witness in a drug's criminal trial and advise to add the controlling system for the investigator in conducting investigations in order to consider his testimony to the judge in the trial examination."

"Penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman utama diberbagai belahan dunia, termasuk saat pandemi Covid-19 mewabah. Penyalahgunaan narkoba tidak menunjukan penurunan ditengan pembatasan mobilitas manusia dan barang. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana strategi penanggulangan dan kendala yang dihadapai dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba selama pandemi Covid-19 diwilayah hukum Polda Metro Jaya. Adapun lokasi penelitian adalah pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Jakarta. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder, analisa menggunakan triangulasi sebagai uji validitas data. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi penanggulangan dilakukan dengan beberapa cara antara lain melalui razia kegiatan rutin yang ditingkatkan, pembentukan kampung tangguh jaya bersih narkoba, operasi kewilayahan nila jaya dan operasi gabungan serta pembentukan satuan tugas. Kendala yang ditemukan untuk melakukan penegakan hukum terdiri dari kendala internal diantaranya personil yang terinfeksi virus Covid-19 dan terbatasnya pergerakan personil. Sedangkan kendala eksternal perubahan konsumsi narkoba,serta perubahan pola distribusi narkoba.

---

Drugs abuse is still a major threat in various parts of the world, including during the Covid-19 pandemic. Drugs abuse does not a decrease in the midst of restrictions on the mobility of people and goods. This study seeks to see how strategies and obstacles are faced in countermeasures drugs abuse during the Covid-19 pandemic in the jurisdiction of the Metro Jaya Regional Police. The research location is the Directorate of Narcotics Investigation of the Metro Jaya Regional Police in Jakarta. By using qualitative research with primary and secondary data sources, triangulation analysis as a test of data validity. The result of the study show that the countermeasures strategy is carried out in several ways including kegiatan rutin yang ditingkatkan raids, drug-free villages call with kampung tangguh jaya, nila jaya regional operations, and joint operations dan the formation task forces. Obstacles found in carrying out law enforcement consisted of internal obstacles including personnel infected with the Covid-19 virus and limited personnel movement. While the external constraints are changes in drug consumption, as well as changes in drug distribution patterns."

"Indonesia menetapkan kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa dengan ancaman hukuman bagi pengedar adalah hukuman mati. Salah satu lembaga non kementerian di Indonesia yang menangani pemberantasan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional BNN . Tugas dan tanggung jawab BNN adalah untuk menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia. Intelijen BNN mempunyai strategi khusus untuk menggagalkan penyelundupan narkotika dengan menggunakan teknik controlled delivery. Teknik controlled delivery dipakai dalam sebuah penyelidikan dan menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk membongkar kasus-kasus kejahatan narkotika yang bersifat jaringan terorganisir. Tulisan ini akan membahas mengenai penggambaran tahapan teknik controlled delivery. Tulisan ini menggunakan teori organized crime dan konsep traditional policing dalam pembahasan mengenai teknik controlled delivery dengan kasus yang penulis pilih untuk dikaitkan dan kemudian ditariklah kesimpulan mengenai penggambaran teknik controlled delivery yang dipakai BNN dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hasil dari tulisan ini adalah berhasilnya penanganan pemberantasan yang dilakukan oleh Intelijen BNN terhadap kasus peredaran gelap narkotika yang penulis pilih dengan menggunakan teknik controlled delivery.

---

Indonesia establishes narcotics crime as an extraordinary crime with the threat of punishment for dealer is the death penalty. One non-ministerial agencies in Indonesia, which handles the eradication of illicit trafficking is the National Narcotics Agency BNN . BNN 39;s duty and responsibility is to tackle the illicit circulation of narcotics in Indonesia. BNN Intelligence has a special strategy to thwart smuggling of narcotics using controlled delivery techniques. Controlled delivery techniques are used in an investigation and are one way that can be used to dismantle narcotics crime cases that are organized networks. This paper uses the theory of organized crime and traditional policing concept in the discussion of controlled delivery techniques and after that the results of the findings of this data will the author try illustrating the controlled delivery technique with the case that the authors choose to be linked and then drawn conclusions about the description of controlled delivery techniques used by BNN in the eradication illicit circulation of narcotics. The results of this paper are successful elimination programs conducted by the Intelligence BNN against illicit circulation of narcotics that authors choose to use the technique of controlled delivery."