Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas tentang penerapan prinsip fair trial terhadap kasus terpidana hukuman mati kejahatan narkotika. Studi ini melakukan analisis data sekunder dari 10 kasus terpidana hukuman mati narkotika. Analisis dilakukan dengan sistem coding yang memperlihatkan variabel demografi pelaku dan penerapan prinsip fair trial dalam setiap kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prinsip fair trial yang dilanggar pada kasus terpidana hukuman mati narkotika, diantaranya: (1) hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum; (2) hak atas waktu dan fasilitas memadai untuk mempersiapkan pembelaan; (3) hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan oleh hukum; (4) hak untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilih sendiri; (5) hak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan atau dipaksa mengaku bersalah; (6) hak untuk memeriksa saksi-saksi yang memberatkan ataupun meringankan; (7) hak untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci tentang sifat dan alasan tuduhan; (8) hak atas bantuan secara cuma-cuma dari penerjemah; dan (9) hak untuk diadili tanpa penundaan. Temuan ini mencerminkan bahwa sistem peradilan pidana bukan hanya tidak berkeadilan, akan tetapi melakukan bentuk pembiaran terhadap praktik pelanggaran hak asasi manusia secara berulang yang merupakan state crime.

---

This paper discusses the implementation of the fair trial principle in the case of people that faced the death penalty for drugs crimes. This study analyzes 10 cases of people who are sentenced to be executed for drugs crimes. The analysis is made with coding system that shows the demographic variables of the convicted person and the implementation of the fair trial principles in each case. The results of this study found that the fair trial principles were violated in the case of people who faced the death penalty for drugs crimes, including: (1) equality before the law; (2) the right to have reasonable time and facilities to prepare a proper defense; (3) the right to be presumed innocent until proven guilty by law; (4) the right to defend themselves directly or through a chosen defense counsel; (5) the right not to be forced to give incriminating testimony or to plead guilty; (6) the right to examine both incriminating and mitigating witnesses; (7) the right to be informed promptly and in detail of the charges; (8) the right to the free assistance of an interpreter; and (9) the right to receive adequate trial without delays. This findings reflects that the criminal justice system is not only unfair, but has also neglected the practice of repetitive human rights violations that are referred as state crimes."

"Karya akhir ini membahas tentang efektifitas hukuman mati dalam mengurangi angka kejahatan narkotika di Indonesia. Karya akhir ini mencoba melihat bagaimana penegakan hukum berupa hukuman mati ini tidak memiliki efek jera serta menimbulkan dampak sosial dan politik yang akan ditanggung negara dalam pelaksanaannya. Analisa pengendalian kejahatan narkotika dan efektifitas hukuman mati dalam penelitian ini menggunakan teori detterence dari Cesare Beccaria dan juga teori pengendalian sosial. Melalui kedua teori ini, penulis mendapatkan hasil analisa yang menunjukkan bahwa hukuman mati tidak memiliki efek jera dan hanya akan menimbulkan dampak dalam pelaksanannya, serta tidak efektif dalam mengurangi angka kejahatan narkotika di Indonesia.

---

This thesis discusses the effectiveness of the death penalty in reducing narcotics crime rate in Indonesia. This thesis try to see how the law enforcement in the form of the death penalty has no deterrent effect and cause social and political impact will be borne by the state in its implementation. Analysis of the effectiveness of crime control narcotics and sentenced to death in this study using detterence theory of Cesare Beccaria and also the theory of social control. Through these two theories, the authors obtain analytical results show that the death penalty has no deterrent effect and would only have an impact in its implementation, as well as ineffective in reducing drug crime rate in Indonesia."

"Artikel ini menjelaskan fenomena hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia memvonis mati 55 orang di tahun 2015 karena kejahatan narkotika. Di tahun yang sama, pemerintah Indonesia melaksanakan eksekusi mati kepada 14 terpidana. Ke-14 terpidana mati divonis mati karena kejahatan narkotika. Artikel ini ditulis untuk membahas hukuman mati yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2015 dilihat dari sudut pandang kriminologi kritis. Penulis menggunakan peacemaking criminology dan teori utilitarianisme dalam membahas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian data sekunder melalui kajian literatur. Perbedaan penulisan ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah tulisan ini membahas kaitan hukuman mati dengan kejahatan negara dengan menganalisa pelanggaran berbagai perjanjian dan hukum internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hasil analisa dari tulisan ini adalah pemerintah Indonesia telah melakukan kejahatan negara karena penolakan grasi dan permohonan pengurangan hukuman yang dilakukan oleh para terpidana mati. Pemerintah Indonesia juga melakukan kejahatan negara karena telah melanggar berbagai hukum dan perjanjian internasional yang berlaku. Dengan melaksanakan hukuman mati, pemerintah Indonesia telah melanggar hak asasi manusia, dan kejahatan narkotika juga tidak termasuk dalam kejahatan paling serius. Selain itu, hukuman mati yang dilakukan terhadap para pelaku kejahatan narkotika juga terbukti tidak efektif.

---

This article explains the phenomena of death penalty that were done by the Indonesian government in 2015. Indonesian government sentenced 55 people in 2015 because of drug related crimes. In the same year, the Indonesian government executed 14 people. All of the 14 people were executed for drug related crimes. This article is written to discuss death penalty that were done in Indonesia in 2015 from the critical criminology point of view. The writer uses peacemaking criminology and utilitarianism theory in discussing the human rights violation that happened in the execution of death penalty in Indonesia.

This writing uses research methode of secondary data by reviewing literatures. The difference of this writing and previous researches is that this writing is discussing the connection of death penalty with state crime by analizing the violations of international law and treaties that were done by the Indonesian government.

The result of the analysis is that the Indonesian government were doing state crime because of the rejection of clemency and the petition of sentence reduction that were applied by the convicts. The Indonesian governemnt also did state crime because of the violation of various international law and treaties. By executing, Indonesian government also violates the human rights, and drug related crimes are not considered as one of the most serious crimes. Besides that, death penalty that were done to convicts of drug related crimes are also proven not effective."

"

Tulisan ini mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan pada kasus penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta periode 2015-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama. Sebanyak 99 kasus dianalisis menggunakan software SPSS dan analisis tabulasi silang serta uji chi-square untuk mengidentifikasi faktor yang menentukan keputusan hakim pada kasus penyalahgunaan narkotika. Hasil statistik dianalisis menggunakan teori integrated complexity, prisma kejahatan dan teori penghukuman retributif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), komposisi hakim dan saksi dokter menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Penelitian ini berkontribusi sebagai masukan untuk para hakim dan aparat penegak hukum lainnya agar memiliki sudut pandang yang sama dalam menangani kasus penyalahguna narkotika, merehablitiasi penyalahguna narkotika yang memiliki adiksi dan pentingnya berpikir terintegrasi.

 

---

This paper describes the factors that are considered by judges in making decisions in cases of narcotics abuse in the Jakarta District Court for the 2015-2018 period. This research is a quantitative study that uses secondary data as the main data source. Total of 99 cases were analyzed using SPSS software and cross tabulation analysis and chi-square test to identify the factors that determine a judge's decision in narcotics abuse cases. Statistical results were analyzed using the theory of integrated complexity, the prism of crime and the theory of retributive punishment. The results showed that prosecutors 'demands, the composition of judges and doctor witnesses were factors that influenced the judges' decision. This research contributes as input for judges and other law enforcement officers to have the same perspective in handling cases of narcotics abusers, rehabilitating narcotics abusers who have addiction and the importance of integrated thinking.

"

"

Kondisi saat ini, kejahatan penyalahgunaan narkotika pada umumnya bersifat lintas negara, mengingat produsen, kurir, dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda-beda. Perangkat hukum tentang narkotika yang ada telah cukup memadai untuk menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun tindak pidana narkotika tidak pernah surut, bahkan cenderung mengalami kenaikan. Salah satu daerah di wilayah hukum Provinsi Banten yang masuk dalam zona merah darurat narkotika adalah Kota Tangerang. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang, ditemukan 20 putusan Hakim dengan pelanggaran yang sama namun menjatuhkan putusan yang berbeda-benda (disparitas). Pada dasarnya disparitas dimungkinkan terjadi apabila adanya alasan yang jelas. Disparitas putusan tidak bisa dilepaskan dari adanya diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman, namun terjadinya disparitas putusan yang tidak dapat dihindarkan bertentangan dengan konstitusi, sebab berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui disparitas yang terjadi dalam putusan terhadap penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang, faktor penyebab hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang umumnya menjatuhkan pidana penjara terhadap para penyalahguna narkotika, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika di Pengadilan Negeri Tangerang. Tipe penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, dan  sekunder dengan teknik pengumpulan melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, terjadi disparitas putusan pada 20 kasus putusan yang dijadikan sampel penelitian. Pertama, Hakim sama-sama menjatuhkan pidana minimal dengan barang bukti shabu pada takaran yang berbeda. Kedua, faktor penyalahguna dipidana penjara diakibatkan karena dalam setiap dakwaan tidak terdapat tuntutan Terdakwa untuk direhabilitasi, Ketiga, pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan tindakan rehabilitasi tidak jelas, sebab dengan telah terbuktinya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dengan kondisi fakta dipersidangan yang tidak jauh berbeda, ada yang dipidana penjara, ada pula yang direhabilitasi, padahal secara umum syarat Terdakwa untuk dapat menjalani tindakan rehabilitasi sesuai SEMA tidak terpenuhi.

 

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Penyalahgunaan Narkotika

---

It is prevalent today that illicit narcotic abuse is a transnational crime as the producers, couriers and victims can be from a variety of countries.  Laws related to narcotics have been sufficient to combat narcotic abuse, that is, Law No. 35 of 2009 on Narcotics. However, narcotic-related-crime rate has never reduced; in fact, it tends to rise.

One of regions under the authority of Province Banten which is categorized as red zone for acute narcotic abuse is Tangerang city. During the process of narcotic law enforcement in district court of Tangerang, 20 similar offences are found to be dropped with different verdicts (disparity). Basically, a disparity can occur for the legitimate reason. The disparity in the judicial verdict is strongly related to judicial discretion in sentencing. However, the disparity cannot contravene legal constitution since it potentially leads to inequality and legal insecurity in its application.

This study aims to analyze the disparities occurring in judicial verdicts against narcotic abuses in district court of Tangerang, the factors of judges’ verdicts, most of which are imprisonment for the defendants, and legal reasonings to decide on rehabilitation for the defendants. This study uses normative jurisprudence with the approach to laws and cases; research data are comprised of primary and secondary law sources, collected by interview and literature review analyzed using qualitative-descriptive approach.

This study reveals that disparities occurr to 20 verdicts, all the research samples. First, judge pronounced minimum sentence based on evidence of different dose of shabu/ extacy. Secondly, the defendants were sentenced to prison since there was no indictment for narcotic rehabilitation for the defendant. Lastly, judge’s legal consideration was not certain owing to the evidence that defendant’s action was in violation of Narcotics Act Article 127 verse (1) letter a jo. in essentially similar legal facts in courts in which ones were sentenced and ones were rehabilitated whereas generally the requirement for rehabilitation based on SEMA was not complied with.

"

"

Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu institusi penegakan hukum yang bertugas menangani penyelundupan narkoba melalui Bandara Soekarno-Hatta. Visualisasi terhadap peran bea dan cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba memiliki unsur penggentarjeraan. Unsur tersebut dapat dianalisa menggunakan pendekatan kriminologi visual melalui berbagai foto Trophy shot Bea dan Cukai yang dipublikasi melalui berita online. Tulisan ini berfokus pada konteks visual, mengulas bagaimana visualisasi peran Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dalam menangani kasus penyelundupan narkoba melalui foto trophy shot Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang dipublikasikan oleh portal berita online dalam kurun waktu 2017-2019. Kerangka berpikir dan analisis tulisan ini dilandasi pada pemikiran Stack (2010) dan Winters (2014) terkait karakteristik hukuman, konsep Trophy Shot yang dikemukakan oleh Linemann (2016), dan konsep image work policing. Karakteristik Hukuman yang dimaksud adalah Kepastian (certainty), Kelancaran (celerity), Keparahan (severity), dan Proporsionalitas. Penulis mengelompokkan foto trophy shot yang menggambarkan peran Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta dalam menangani penyelundupan narkoba ke dalam 4 jenis, yaitu Trophy shot saat petugas Bea dan Cukai menjalankan tindakan pemolisian pencegahan penyelundupan narkoba, Trophy shot barang bukti, Trophy shot pelaku penyelundupan narkoba, dan Trophy shot saat konferensi pers berlangsung. Hasilnya, Trophy shot yang memvisualisasikan peran Bea dan Cukai dalam menangani kasus penyelundupan narkoba dapat membangun citra tentang efek penggentarjeraan dan menggambarkan penerapan image work policing.

 

---

Soekarno-Hatta Airport Directorate General of Customs and Excise is one of the law enforcement institutions tasked with handling drug smuggling through Soekarno-Hatta Airport. Visualization of the role of Customs and Excise in handling drug smuggling cases has an element of general deterrence. These element can be analyzed using visual criminology approach through various trophy shot of Customs and Excise that published through online news. This paper focuses on the visual context, reviewing how the visualization of the role of the Customs and Excise of Soekarno-Hatta Airport in handling drug smuggling cases through a trophy shot of Customs and Excise of Soekarno-Hatta Airport that published by online news portals in the period 2017-2019. The thinking and analysis framework of this paper is based on the thought of Stack (2010) and Winters (2014) regarding the characteristics of punishment, the concept of the trophy shot that proposed by Linemann (2016), and the concept of image work policing. The characteristics of the punishment referred to are certainty, celerity, severity and proportionality. The Author grouped trophy shot photos that illustrate the role of Customs and Excise of Soekarno-Hatta Airport in dealing with drug smuggling into 4 types, namely (1) Trophy shots when customs and excise officers carry out policing measures to prevent drug smuggling, (2) Trophy shots of drug smugglers, (3) Trophy shots of evidence, and (4) Trophy shot during the press conference. As a result, the Trophy shot that visualizes the role of Customs and Excise in handling drug smuggling cases can build an image of the deterrence effects and illustrates the application of image work policing.

"

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana strategi advokasi Lingkar Ganja Nusantara dalam usaha pemanfaatan ganja di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana strategi advokasi Lingkar Ganja Nusantara dalam usaha pemanfaatan ganja di Indonesia dan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi advokasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif melalui studi literatur dan wawancara yang dilakukan pada tahun 2021 ditengah situasi pandemi serta berlokasi di Sekretariat LGN, BNNK Depok, dan beberapa tempat dalam proses pengambilan data. Hasil penelitian ini menunjukan adanya dua pandangan terhadap ganja yang saling bertolak belakang antara pemanfaatan atau penggolongan narkotika, dan temuan pada strategi advokasi LGN dengan cara mengedukasi masyarakat dan mempengaruhi pembuat kebijakan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah LGN telah menggunakan strategi advokasi seperti prinsip-prinsip dan tahapan advokasi. Faktor pendukung berasal dari dukungan publik, LGN regional, dan Koalisi Masyarakat Sipil. Sedangkan, faktor penghambat berasal dari pemerintah yang menjadi hambatan utama dan internal dari LGN itu sendiri.

---

This research discusses about the advocacy strategy of Lingkar Ganja Nusantara for cannabis utilization in Indonesia. The purpose of this study is to explain how the Lingkar Ganja Nusantara advocacy strategy in the business of using cannabis in Indonesia and the supporting and inhibiting factors that influence advocacy. This research is a qualitative research with a descriptive study through literature studies and interviews conducted in 2021 in the midst of a pandemic situation and located at the LGN Secretariat, BNNK Depok, and several places in the data collection process. The results of this study indicate that there are two conflicting views on marijuana between the use or classification of narcotics, and findings on LGN's advocacy strategy by educating the public and influencing policy makers. The conclusion of this study is that LGN has used advocacy strategies such as principles and stages of advocacy. Supporting factors come from public support, regional LGN, and the Civil Society Coalition. Meanwhile, the inhibiting factor comes from the government which is the main and internal obstacle for LGN itself."

"Tesis ini membahas mengenai analisis keterlibatan oknum polisi dalam kasus narkoba berdasarkan penjelasan dari Fredy Budiman kepada Haris Azhar ketika berkunjung ke Lapas Nusakambangan pada tahun 2014 yang lalu. Berdasarkan hasil penjelasan dari Fredy Budiman tersebut, kemudian Haris Azhar mempublikasikannya di media sosial Facebook yang membuat dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara kepada Haris Azhar dan menghimpun dokumen terkait yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi Haris Azhar mempublikasikan penjelasan dari Fredy Budiman di media sosial dikaitkan dengan beberapa teori, maka dapat dianalisis sebagai berikut: dikaitkan dengan teori perilaku beralasan Ajzen dan Martin Fishbein, motivasi Haris Azhar tersebut adalah dilakukan dengan suatu niatan agar masyarakat atau publik dapat mengetahui bahwa kejahatan narkoba yang dilakukan oleh terpidana mati Fredy Budiman dapat berjalan dengan lancar karena dilindungi oleh aparat kepolisian, BNN dan TNI; dikaitkan dengan teori kepribadian Allport, motivasi Haris Azhar tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran dan kepribadiannya sebagai salah seorang aktivis yang menggeluti masalah-masalah sosial, mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pernyataan dari Fredy Budiman kepada masyarakat; dikaitkan dengan teori komunikasi massa Menurut Jean Baudrillard, maka aksi yang dilakukan oleh Haris Azhar tersebut tidak dapat dipisahkan dari pemberitaan media massa yang gencar membahas masalah publikasinya; sementara dikaitkan dengan teori Etika menurut Bertens, bahwa Haris Azhar sudah memperhitungkan dampaknya, yakni akan menuai pro dan kontra dimasyarakat. Sedangkan apabila dianalisis berdasarkan perspektif hukum pidana dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, maka aksi yang dilakukan Haris Azhar adalah tidak mengarah pada subjek hukum manusia orang/natuurlijke persoon tertentu karena tidak disebutkan dalam pernyataannya. Oleh karena itu pencemaran nama baik yang didakwakan kepadanya berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, penerapannya harus mengacu pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUH Pidana atau mengacupada sumber hukum lain.

---

This thesis had made to discuss about the involvement of police officer, by analyzing the explanation of Fredy Budiman to Haris Azhar during the jail visit on 2014 at Nusa Kambangan. Based on that explanation, then Haris Azhar took an action by publishing the result on Facebook, that lead him self to be reported at Bareskrim Polri as defamation. This research is using the interview method on Haris Azhar and collecting related documents to be analyzed with qualitative descriptive approach. The result of this research showed that the purpose of Haris Azhar doing the publishment on social media can be related to some theories The reasoned behavior theory by Ajzen and Martin Fishbein, explain the purpose of Haris Azhar is to have public attention about how the drugs crimes by Fredy Budiman can be run easily because of the involvement of Police Officer, BNN, and TNI. Allport's personality theory, explain that the purpose of Haris Azhar based on his mindset and personality as one of the Indonesian Social Activist. Mass communication theory according to Jean Baudrillard, Haris Azhar's act can't be separated from the news on mass media that aggresively talk about what he did. Ethics theory by Bertens and Duska, Haris Azhar has considered the impact of his action that will cause the pros and cons in the community. Meanwhile, based on criminal law perspective and UU No 11 of 2008 about ITE, the defamation report to Haris Azhar should be referring to article 310 and 311 KUHP or referring to the otherl egal resources."