Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan adanya penetapan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka disposable income dari rumah tangga tertentu akan meningkat. Peningkatan disposable income akan menaikkan konsumsi rumah tangga. Kenaika tersebut belum diketahui apakah akan meningkatkan konsumsi merit goods atau justru non-merit goods. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018, dan metodologi Seemingly Unrelated Regression (SUR), diperoleh informais bahwa peningkatan disposable income menurunkan presentase belanja bahan makanan, dan meningkatkan presentase belanja barang/jasa lainnya. Sedangkan belanja non-merit good cenderung memiliki persentase yang tetap. Namun dampak positif lebih banyak dibandingkan dampak negatif sehingga Pemerintah tidak perlu mengkawathirkan dampak negatif dari kenaikan PTKP

---

With the determination of Non-Taxable Income (NTI), the disposable income of certain households will increase. An increase in disposable income will increase household consumption. It is not yet known whether the increase will increase the consumption of merit goods or non-merit goods. Using data from the 2018 National Socioeconomic Survey (Susenas), and the Seemingly Unrelated Regression (SUR) methodology, information is obtained that an increase in disposable income reduces the percentage of spending on food, and increases the percentage of spending on other goods/services. Meanwhile, non-merit good spending tends to have a fixed proportion. However, the positive impacts outweigh the negative impacts, so the Government does not need to worry about the negative impacts of the increase in NTI."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan kinerja penerimaan PPN pada tingkat provinsi di Indonesia selama tahun 2011-2019. Konsumsi rumah tangga terbagi menjadi pengeluaran pangan dan non-pangan. Indikator kinerja PPN ditunjukkan dengan VAT C-efficiency ratio yang dihitung dari penerimaan PPN tiap provinsi dibagi dengan tarif PPN dikali PDRB Konsumsi. Hasil regresi dengan menggunakan model estimasi panel data fixed-effect menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara konsumsi rumah tangga dan kinerja penerimaan PPN pada suatu provinsi. Artinya, kenaikan konsumsi rumah tangga secara agregat, baik konsumsi pangan dan non-pangan akan menaikkan VAT C-efficiency ratio. Hasil penelitian juga menunjukkan kenaikan indeks harga konsumen yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan akan melemahkan kinerja PPN. Lebih lanjut, kenaikan share sektor tersier sebagai arah transformasi struktural akan melemahkan kinerja penerimaan PPN. Hal ini dimungkinkan karena sektor tersier masih didominasi sektor jasa yang tidak dikenakan PPN serta sektor perdagangan yang didalamnya terdapat informalitas tinggi.

---

This study examines the relationship between household consumption expenditures and the performance of VAT revenue at the provincial level in Indonesia during 2011-2019. Household consumption is divided into food and non-food contests. The PPN performance indicator is shown by the PPN C-efficiency ratio which is calculated from the VAT revenue for each province divided by the VAT rate multiplied by the Consumption GRDP. The results of the regression using the fixed-effect panel data estimation model show a positive and significant relationship between household consumption and the VAT revenue in the province. This means that increasing aggregate household consumption, both food and non-food consumption, will increase the VAT-C efficiency ratio. The results also show that an increase in the consumer price index that that is not followed by an increase in income will decrease VAT performance. Furthermore, the increase in the share of the tertiary sector as a direction of structural transformation will weaken the performance of VAT receipts. This is possible because the tertiary sector is still dominated by the service sector which is not subject to VAT and the trade sector in which there is a high level of informality."

"Tesis ini membahas dampak program Kredit Usaha Rakyat terhadap pendapatan dan konsumsi rumah tangga tahun 2008-2011. Data FSAM 2005 digunakan penulis dengan tujuan untuk menangkap dampak kesejahteraan untuk rumah tangga serta siapa yang paling diuntungkan oleh program tersebut. Untuk menjelaskan dampak tersebut, penelitian menggunakan analisis multiplier serta dekomposisi pengganda guna mengetahui sektor yang memberikan dampak terbesar.Hasilnya, sektor utama yang memiliki income multiplier terbesar untuk empat tipe rumah tangga cenderung seragam meski memiliki urutan yang berbeda yaitu sektor pertanian formal dan informal, pertambangan informal, sektor jasa formal dan perdagangan, hotel dan restoran formal. Sedangkan polapola pengeluaran rumah tangga untuk komoditas bisa dikelompokkan dalam empat besar yakni pertanian, manufacturing, keuangan dan jasa. Rumah Tangga Miskin terbesar mengeluarkan pendapatannya untuk komoditas manufacturing, pertanian, jasa dan keuangan.Penelitian ini juga melakukan simulasi kebijakan untuk menjelaskan dampak total pasca shock KUR sebesar Rp 62,9 triliun kucuran dana KUR selama empat tahun. Hasilnya, semua tipe rumah tangga mendapatkan keuntungan dari KUR. Tetapi rumah tangga desa tidak miskinlah yang mendapatkan penerimaan terbesar yakni 10,43 kali lipat pendapatannya dibanding rumah tangga desa miskin 9,37.

---

The focus of this study is to measure the impact Kredit Usaha Rakyat (KUR) on household incomes and consumption in 2008-2011. FSAM 2005 data was used to capture the impact of welfare for the household and which household gain the most benefit from the program. Multiplier and decomposition multiplier analysis were used to determine sector impact for four type of household.

Major finding are KUR will rising income and consumption for all type household. If KUR channeled to sector with big income multiplier may result more impact for targeted household. Those sector are agriculture (formal and informal sector), mining (informal), trade, hotel and restaurant (formal).

Result after simulation shows that after injection KUR Rp 12 trillion (2008) will rising income for rural unpoor household 10,39 times from initial. But rural poor household only rise their income by 9,34 times."

"ABSTRAKPNPM Mandiri Perdesaan ditujukkan untuk menanggulangi kemiskinan melalui kemandirian dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pinjaman bergulir merupakan salah satu kegiatan yang dinaungi oleh PNPM Mandiri Perdesaan untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif dari masyarakat miskin.Pada akhir Desember 2015 PNPM Mandiri Perdesaan secara resmi berakhir. Tesis ini meneliti dampak pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perdesaan terhadappendapatan usaha dan pengeluaran rumah tangga. Lingkup penelitian adalah di Kecamatan Sukakarya Kabupaten Bekasi. Data sampel 168 individu diperoleh melalui penyebaran kuesioner terhadap 84 peserta pinjaman bergulir (treatment) dan 84 non-peserta (kontrol). Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan instrumental variabel. Ditemukan bahwa partisipasi pinjaman bergulir memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan baik terhadap pendapatan usaha maupun terhadap pengeluaran rumah tangga. Modal awal, tabungan, jumlah anggota keluarga, status usaha, dan pendidikan tidak tamat SD memberikan pengaruh signifikan pada pinjaman bergulir terhadap pendapatan usaha. Modal awal, tabungan, usia, jumlah anggota keluarga, rasio ketergantungan, gender kepala keluarga, dan pendidikan tidak tamat SD memberikan pengaruh signifikan pada pinjaman bergulir terhadap pengeluaran rumah tangga

---

ABSTRACTPNPM Rural aim for alleviating poverty through self-reliance and community participation. Revolving loan fund is one of the activity under PNPM Rural to encourage poor's economic productive activity. In the end of December2015 PNPM Rural officially ended. This Thesis research the impact of PNPMRural revolving loan fund income enterprise and household expenditure. Thescope of the research is in Sub District Sukakarya Bekasi. Sample data 168individual gather through questionnaires to 84 revolving loan fund participant(treatment) and 84 non-participant (control). Quantitative method used to estimate the impact with instrumental variable approach. The result show that revolving loan fund participation has positive and insignificant effect to income enterprise and household expenditure. Initial capital, saving, household size, business status, and do not completed primary education status has significant impact on revolving loan fund through income enterprise. Initial capital, saving, age, household size, dependency ratio, household head gender, and do not completed primary education status has significant impact on revolving loan fund through household expenditure"

"Banjir di Kota DKI Jakarta adalah masalah yang selalu terjadi setiap tahun dan selalu menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi penduduknya. Tidak hanya itu, tetapi masalah banjir di ibu kota Jakarta juga mencemarkan citra baik kota Jakarta sebagai pusat sektor pemerintahan. Penyebab banjir di ibu kota Jakarta memiliki banyak faktor, salah satunya adalah tingkat curah hujan yang relatif tinggi di kota Jakarta. Hal kedua yang menyebabkan banjir di Jakarta adalah penurunan tanah di DKI Jakarta dan salah satu penyebab penurunan tanah di DKI Jakarta adalah ekstraksi air tanah yang berlebihan. Karena sebagian besar penduduk Jakarta menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih, ekstraksi air tanah terjadi dalam skala besar dan hampir tidak terkendali. Akibat ekstraksi air tanah yang masif ini, sistem air tanah menanggung beban yang sangat berat. Salah satu metode untuk mencapai sumber air bersih alternatif adalah pengumpulan air hujan. Oleh karena itu, jika ada kebutuhan akan sumber air alternatif, hal ini dapat membantu mengembalikan air tanah secara alami dan dapat membantu mengurangi penurunan tanah di DKI Jakarta. Namun, minat masyarakat dalam mengumpulkan air hujan sangat kecil. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pengumpulan air hujan. Pengolahan data primer menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) untuk menentukan hubungan antara faktor-faktor penerimaan pengumpulan air hujan.

---

Flooding in the city of DKI Jakarta is a problem that always comes every year and always causes huge financial losses for its residents. Not only that, but the problem of flooding in the capital city of Jakarta has also tarnished the good image of the city of Jakarta as the center of the government sector. The cause of flooding in the capital city of Jakarta has many factors, one of which is the relatively high rainfall rate in the city of Jakarta. The second thing that causes flooding in Jakarta is land subsidence in DKI Jakarta and one of the causes of land subsidence in DKI Jakarta is excessive groundwater extraction. Because most Jakarta residents use groundwater as a source of clean water, groundwater extraction occurs on a large scale and is almost uncontrollable. As a result of this massive groundwater extraction, the groundwater system bears a very heavy burden. One method to achieve alternative clean water resources is rainwater harvesting. Therefore, if there is a need for alternative water resources, they can help restore groundwater naturally and can help reduce land subsidence in DKI Jakarta. However, the community's interest in harvesting rainwater is very small. Therefore, it is necessary to know what factors influence the community's acceptance of rainwater harvesting. Primary data processing uses the Structural Equation Modeling (SEM) method to determine the relationship between the acceptance factors of rainwater harvesting."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran harga, pendapatan, dan selera terhadap konsumsi pangan lokal di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik. Metode yang digunakan adalah Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) dengan estimator Iterated Linear Least Square (ILLS). Hasilnya adalah peningkatan pendapatan sangat berdampak pada peningkatan konsumsi pangan lokal di daerah kota dan pendapatan tinggi dibandingkan di daerah desa dan pendapatan rendah. Peran harga pangan lokal sangat penting karena bersifat elastis yaitu ketika harga pangan lokal meningkat akan mengurangi proporsi konsumsi pangan lokal meskipun di kompensasi oleh pendapatan.

---

The objective of this study is to determine the role of price, income, and tastes on local food consumption in Papua Province. This study used the 2019 National Socio-Economic Survey (SUSENAS). The method used is Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) with Iterated Linear Least Square (ILLS) estimator. The results are the increase in income affects the local food consumption in urban areas with high incomes as opposed to rural areas with low incomes. The role of local food prices is very important because consumption local food will reduce if the price increase even though it is compensated by income."

"The objective of this research is to identify and analyze the distribution and stability of family income in connection to agroecosystem. This research was carried out in three provinces; these are Central Java, Lampung and South Sulawesi. In every province the study selected 4 villages that is classified based agroecosystems, i.e. wet land and dry land villages. The study interviewed 50-60 households who were the Patanas research household sample. The study employs descriptive analysis. Result of the research showed that income from agricultural sector has a dominant contribution, generally. Nevertheless, this domination tends to shifts gradually where the proportion of non-agricultural income increases significantly. Household income distribution in the village falls into high skewed criteria, especially in wet land villages. Household income in wet land villages fluctuates more than those of in dry land villages. Contribution of agricultural income is dominant in wet land villages, but it is a seasonal income. Farmers in dry land has more non-agricultural activity than those of in wet land villages."

"Pada periode tahun 2013-2017 telah ditetapkan 3 kali kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk pajak penghasilan pribadi, namun belum ada studi yang menguji kebijakan tersebut dalam konteks efektivitas dalam meningkatkan pendapatan wajib pajak. Peneliti menguji dampak kenaikan PTKP menggunakan data pendapatan bersih dari Sakernas dan menggunakan metode Pooled OLS untuk mengestimasi pengaruh kenaikan PTKP terhadap pendapatan. Estimasi statistik menunjukkan bahwa kenaikan PTKP berpengaruh positif terhadap pendapatan bersih di kelompok pendapatan bawah dalam 3 kali periode kebijakan. Sedangkan untuk kelompok pendapatan di atasnya hanya signifikan berpengaruh di dua periode pertama. Studi ini memberikan bukti empiris efektivitas dari kebijakan kenaikan PTKP.

---

In the period of 2013-2017 the government has carried out three times Personal Income Tax (PIT) Exemption expansions, but there are no studies that examine the policy in the context of effectiveness in increasing taxpayer income. We tested the impact of PTKP increases using net income data from Sakernas and used the Pooled OLS method to estimate the effect of PIT exemption increases on income. Statistical estimates show that the increase in PIT exemption has a positive effect on net income in the lower income group in 3 policy periods. Whereas the higher income group is only significantly affected the income in the first two periods. This study provides empirical evidence of the effectiveness of PIT exemption expansion policy.

"

"Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 untuk memperbaiki akses energi modern yang dapat dijangkau, layak, dan berkelanjutan untuk semua pihak. Pemerintah telah melakukan banyak perbaikan akses listrik dan liquid petroleum gas (LPG). Tanpa kedua jenis energi modern tersebut, rumah tangga menggunakan kayu bakar atau biomas yang menghasilkan dampak negatif. Perbaikan pasokan listrik dan LPG yang cukup masif seharusnya menurunkan ketimpangan penggunaan energi modern, tetapi ketimpangan energi meningkat di beberapa kelompok populasi. Ketimpangan penggunaan energi dipengaruhi juga oleh faktor permintaan. Pembahasan ketimpangan energi modern adalah penting karena mencerminkan ketimpangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan yang esensial untuk standard kehidupan yang lebih baik. Studi ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengukur ketimpangan penggunaan listrik dan LPG dengan menggunakan data Susenas. Metode yang digunakan adalah pengukuran indeks Theil dan Gini. Indeks Theil dihitung secara statik dan dinamik. Pengukuran ketimpangan mempertimbangkan dimensi spasial dan tingkat pendapatan. Indeks menunjukkan turunnya ketimpangan penggunaan energi modern secara nasional dan pada beberapa dimensi kelompok populasi, tetapi ketimpangan meningkat di perkotaan, di kelompok pendapatan tinggi, serta di beberapa provinsi. Bagian kedua menjawab pertanyaan apakah faktor-faktor permintaan berpengaruh pada distribusi penggunaan energi, yang dapat menjelaskan ketimpangannya. Serta, apakah pengaruhnya berbeda antara di perkotaan dan pedesaan. Pengukuran ini dipisah untuk masing-masing energi. Estimasi distribusi penggunaan listrik menggunakan Quantile Regression dan OLS. Estimasi distribusi penggunaan LPG menggunakan Quantile Count Regression dan Negative Binomial Regression.Estimasi pada model listrik menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi penggunaan listrik adalah pendapatan, harga listrik, gender, tingkat pendidikan, dan status bekerja, jumlah anggota usia lanjut, status rumah, peralatan listrik, dan daya terpasang. Faktor yang pengaruhnya berbeda antara di perkotaan dan di pedesaan adalah pendapatan, tingkat pendidikan, status bekerja, dan status rumah. Sementara itu, estimasi pada model LPG menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi distribusi penggunaan LPG adalah pendapatan, harga LPG, gender, tingkat pendidikan, pekerjaan dan status rumah. Semua faktor tersebut berkorelasi secara berbeda antara perkotaan dan pedesaan. Studi ini berimplikasi pada kebijakan untuk mengatasi kekurangan energi di satu sisi, tetapi mendorong penghematan energi di sisi lain. Dalam hal kekurangan energi, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengenali kelompok yang rentan menjadi miskin-energi. Di antaranya adalah rumah tangga berpenghasilan rendah, berpendidikan rendah, kepala rumah tangga wanita, dan pekerja mandiri di pedesaan. Program listrik semacam tenaga surya hemat energi perlu dilanjutkan di samping mendorong penggunaan energi lokal. Dalam hal energi memasak, program penggunaan tungku bersih murah perlu dipertimbangkan untuk dijalankan kembali. Di samping itu, peningkatan rasio elektrifikasi serta distribusi LPG perlu terus didorong terutama di daerah terpencil, pedesaan, dan wilayah timur Indonesia. Dalam hal penghematan energi, pendidikan tentang pentingnya hemat energi dan dampak eksternalitas perlu menyasar pada rumah tangga pengguna listrik yang tinggi, yaitu rumah tangga dengan tingkat pendidikan menengah dan universitas, terutama di perkotaan pada provinsi-provinsi di Sumatra, Jakarta, dan Kalimantan.

---

Indonesia has committed to achieving Sustainable Development Goal 7 to improve access to modern energy that is affordable, feasible, and sustainable for all. The government has made many improvements in accessing electricity and liquid petroleum gas (LPG). Without these types of modern energy, households use firewood or biomass, resulting in negative impacts. Massive improvements in electricity supply and LPG should reduce inequality in modern energy use, but energy inequality increases in some population groups. Demand factors also influence inequality in energy use. Addressing modern energy inequality is important because it reflects economic inequality and the fulfillment of essential needs for a better standard of living.

This study consists of two parts. The first part measures the inequality of electricity and LPG use using Susenas data. The methods are the decomposable Theil and Gini indexes. Theil index is calculated statically and dynamically. The inequality measurement considers the spatial dimensions and income levels. The index shows a decrease in inequality in modern energy usage nationally and some population groups, but inequality increases in urban areas, high-income groups, and some provinces. The second part addresses whether demand factors affect the distribution of modern energy usage, explaining inequality. And whether the effect is different between urban and rural areas. The estimate is separated for each energy. The electricity usage model is estimated using Quantile Regression and OLS. The LPG model is estimated using Quantile Count Regression and Negative Binomial Regression.

Estimating the electricity model, factors influencing the electricity usage distribution are income, electricity price, gender, education level, occupation, number of elderlies, homeownership, electric appliances, and installed power. The factors that affect urban and rural areas are income, education level, work status, and home status. Meanwhile, the LPG model's estimation shows that the factors influencing the LPG usage distribution are income, LPG price, gender, education level, occupation, and home status. All of these factors correlate differently between urban and rural areas.

This study has implications for policies to address energy insufficiency on the one hand but encourages energy savings on the other. In terms of energy insufficiency, the government needs to consider identifying groups vulnerable to being energy-poor. Among them are low-income, low-educated households, female household heads, and rural self-employed workers. Electricity programs such as energy-efficient solar power need to be continued and encourage the use of local energy. The program for using cheap, clean stoves needs to be considered for re-implementation in cooking energy. In addition, the increase in the electrification ratio and LPG distribution needs to be encouraged, especially in remote, rural, and eastern Indonesia. In terms of energy saving, education on the importance of energy-saving and the impact of externalities needs to target high electricity user households, namely households with secondary and university education levels, especially in urban areas in the provinces of Sumatra, Jakarta, and Kalimantan."