Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belanja kesehatan adalah jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah diperoleh gambaran belanja kesehatan secara komprehensif yang akan digunakan untuk mempertajam alokasi belanja kesehatan, dan menjadi evaluasi terhadap belanja kesehatan yang dapat memberikan indikator kesehatan yang meningkat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan mengumpulkan dana alokasi dari pendanaan kesehatan yang bersumber pemerintah. Hasil penelitian sumber pembiayaan dari jumlah yang dialokasikan APBD maka dana yang dikeluarkan telah memadai, hal ini terlihat dari persentase jumlah yang diperoleh sebesar 12,8 % pada tahun 2019. Pengelola dalam sektor kesehatan menunjukan adanya pengelola yang didominasi oleh Rumah Sakit sebesar 39,94%, Dinas Kesehatan 34,44% dan Puskesmas 25,62 %. Bedasarkan jenis fungsi pelayanan kuratif hanya mencapai 24,5%. Kesimpulan : Belanja kesehatan dominan dialokasikan untuk belanja kesehatan tidak langsung, pemerataan terhadap program kuratif sangat rendah.

---

Health expenditure is a type of regional expenditure used to fund the implementation of government initiatives and programs in the health sector that fall under the jurisdiction of provinces or districts/cities. This research aims to provide a comprehensive overview of public health expenditure in order to inform the allocation of resources and evaluate the effectiveness of these expenditures in improving health outcomes. This research employs a descriptive research design, using data on government funding for health initiatives. The results of the study show that the source of financing is from the amount allocated by the APBD, the funds spent are adequate, this can be seen from the percentage of the amount obtained by 12.8% in 2019. Managers in the health sector show that there are managers who are dominated by hospitals amounting to 39, 94%, Health Office 34.44% and Health Center 25.62%. Based on the type of curative service function only reached 24.5%.. Overall, this research finds that a significant proportion of health spending is directed towards indirect expenditures, resulting in low levels of equity in funding for curative programs."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pegawai kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan disain cross sectional. Sampel pada penelitian ini seluruh pegawai yang berjumlah 75 orang (total sampling). Nilai kinerja pegawai 65 dengan nilai terendah kinerja pegawai 15 dan kinerja pegawai tertinggi 81. Faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan adalah faktor individu dan faktor organisasi. Faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan Tahun 2012 adalah pendidikan terakhir (Beta = 0,482). Hasil penelitian kinerja pegawai kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan tahun 2012 berkinerja rendah. Peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sehingga kinerja pegawai meningkat.

---

The purpose of this study to find out employee performance of Bintan Health Office in 2012. This study uses quantitative methods with cross sectional design. Sample in this study are all of the employees in Bintan Health Office 75 person in total. Employee performance point is 65, with the lowest performance of employees is 15 and the highest employee performance is 81. Employee Performance of Bintan Health Office are affected by two factors, there are individual factor and organizational factor. The most influence factor on staff performance Bintan Health Office in 2012 is the latest education. The result shows that employee in health office of bintan regencyin low performance. The Improvement quality of human resources will improve staff's technical ability in carrying out the work so that employee performance increases."

"

Penelitian ini membahas mengenai perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggunakan pendekatan berbasis beban kerja dalam menghitung perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Namun, dalam implikasinya masih ditemukan ketidaksesuaian, terutama dalam menentukan angka dari variabelnya. Berdasarkan teori yang ditemukan, pendekatan yang paling efektif untuk menghitung kebutuhan SDM Kesehatan adalah needs-based (berbasis kebutuhan). Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses, faktor, dan kesenjangan dalam perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini berupa formula, langkah, dan pengaplikasian needs-based  dalam perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan needs-based dianggap lebih cocok untuk diterapkan dalam perhitungan kebutuhan Penyuluh Kesehatan Masyarakat  dan tenaga kesehatan lain yang memberi pelayanan UKM. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai langkah lanjutan dari metode ABK Kesehatan yang sudah digunakan sebelumnya. Perhitungan needs-based  dilakukan dengan menambahkan variabel target populasi dalam perhitungannya.

---

The focus of this study is about Health Human Resource Planning of Public Health Promotor in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta services. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta use ABK Kesehatan method for calculating Health Promotor needs. However, we still found some errors dalam menentukan the variables. Based on the theory, that the most effective method for calculation Health Human Resource needs is the needs-based approach. The purpose of this study is to find out how the processes run, what factors influence the processes, and the gaps in Health Promotor Human Resource Planning in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. This research uses qualitative method by utilizing secondary data from various sources. This study explains the  formulas, steps, and the application of needs-based approach for calculating the needs of Health Promotor in Dinas Kesehatan DKI Jakarta. From this study it can be concluded that the needs-based approach is suitable for calculating the needs of other Public Health Workers. This approach can be used as a further step from the ABK Kesehatan method that has been used before. The needs-based calculation is performed by adding a target population variable to its calculation.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah dan kualifikasi pendidikan sumber daya manusia yang dibutuhkan di Puskesmas Kijang Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dengan menggunakan metode work load indicator staff need. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan penelusuran dokumen. Menggunakan data kualitatif yang selanjutnya di analitik dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa unit pelayanan yang masih kekurangan tenaga, dan penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Pengalokasian tenaga ditentukan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan, karena Puskesmas Kijang tidak pernah membuat usulan kebutuhan sumber daya manusia."

"Belanja kesehatan di pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota semakin meningkat setiap tahunnya. berdasarkan asas desentralisasi maka besaran anggaran kesehatan ditentukan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan total belanja kesehatan di kabupaten/kota pada tahun 2019. Rata-rata belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota Indonesia pada tahun 2019 adalah Rp866.907. Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah adalah kabupaten/kota dengan belanja kesehatan perkapita yang terendah yaitu sebesar Rp148.461, sedangkan Kabupaten Membrano Raya Provinsi Papua adalah kabupaten/kota dengan belanja kesehatan perkapita yang tertinggi yakni sebesar Rp4.971.783. Faktor- faktor yang berhubungan dengan total belanja kesehatan perkapita adalah PAD, penduduk usia kurang 15 tahun, IPKM dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Setiap kenaikan PAD dan penduduk usia kurang 15 tahun dapat meningkatkan belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota serta setiap penurunan IPKM dan indeks kapasitas fiskal akan meningkatan belanja kesehatan perkapita kabupaten/kota. Kemudian faktor yang paling dominan adalah PAD. Penelitian ini menyarankan kepada Kementerian Kesehatan dalam membantu pembiayaan kesehatan di kabupaten/kota melalui bantuan dana transfer khusus dibidang kesehatan dapat menambahkan penduduk usia kurang 15 tahun dan IPKM sebagai kriteria dalam menentukan besaran dana.

---

Health spending in local governments, especially district governments is increasing every year. Based on the principle of decentralization, the amount of the health budget is determined by each district government. Therefore, it is necessary to conduct a study that aims to determine the factors related to total health expenditure in districts in 2019. The average health expenditure per capita in district of Indonesia is IDR 866,907. Wonogiri District Province of Central Jawa as district with lowest health expenditure per capita is IDR 148,461, whereas Membrano Raya Distrcit Province of Papua as district with highest health expenditure per capita is IDR 4,971,783. the determinan factors to per capita health expenditure is PAD, population under 15 years of age, IPKM, and local of fiscal capacity and Every increase in PAD and population under 15 years of age can increase district health expenditure per capita, while every reduce in IPKM and local fiscal capacity index will increase district health expenditure per capita. The PAD variable is the most dominant factor. This study suggests that the Ministry of Health in assisting the financing of health in districts/cities through special transfer funds in the health sector can add population under 15 years of age and IPKM as criteria in determining the amount of funds."

"ABSTRAKLatar Belakang: Difteri merupakan salah satu penyakit menular dan sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) di beberapa wilayah. Difteri merupakan penyakit yang sering menyebabkan kematian, karena racun yang dihasilkan oleh bakteri Corynebacterium diphterie. Bakteri membuat toksin apabila bakteri terinfeksi oleh coryne bacteriophage yang mengandung diphterie eksotoksin. Berdasarkan masalah yang terjadi di Kabupaten Cianjur mulai pada tahun 2013 ditemukan penderita difteri sebanyak 6 kasus dan 1 orang meninggal dengan Case Fatality Rate sebesar 17%. Sedangkan pada tahun 2015 ditemukan penderita difteri sebanyak 3 kasus. Kemudian pada tahun 2017 terdapat 15 pasien difteri yang ditangani RSUD Cianjur beberapa diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena jumlah penderita meningkat sedangkan ruang isolasi terbatas. Salah satu daerah yang terjadi KLB yaitu tepatnya di wilayah kerja Puskesmas Cijedil. Data vaksinasi yang di dapat di Puskesmas Cijedil yaitu berjumlah 86 bayi laki-laki dan 87 bayi perempuan sehingga jumlahnya 173 bayi laki-laki dan perempuan, sedangkan yang sudah mendapatkn vaksinasi DPT 1 dan HB1 untuk kategori bayi laki laki berjumlah 71 atau 82,6 % dan kategori bayi perempuan berjumlah 84 atau 96,6 % yang sudah mendapatkan imunisasi DPT1 dan HB1. Metode: Penelitian ini mengunakan desain metode kualitatif yang mempelajari tentang peningkatan praktek imunisasi difteri pada ibu balita di Puskesmas Cijedil,Dinas Kesehatan kabupaten cianjur mulai bulan Februari sampai Maret 2019 dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan ibu balita dan petugas kesehatan, kader posyandu. Hasil: hasil penelitian menunjukan bahwa adanya peningkatan praktek imunisasi pada ibu balita di Desa Cijedil tahun 2019. Kesimpulan dan Saran: dari hasil wawancara mendalam menggunakan kuesioner di dapatkan bahwa ibu balita terkait pengerahuan ibu balita tentang imunisasi difteri dan pencegahan difteri menunjukan adanya peningkatan praktek imunisasi difteri. Disarankan kepada petugas Petugas promosi kesehatan Dinas Kesehaan Cianjur agar lebih ditingkatkan lagi kunjungan imunisasi setiap satu bulan sekali agar peserta imunisasi difteri dapat mengerti betul tentang pencegahan penyakit difteri.

---

ABSTRACTBackground: Diphtheria is an infectious disease and often results in outbreaks in several regions. Diphtheria is a disease that often causes death, because of poisons produced by the Corynebacterium diphterie bacteria. Bacteria make toxins if bacteria are infected by coryne bacteriophage containing diphtheria exotoxin. Based on the problems that occurred in Cianjur Regency, starting in 2013, there were 6 cases of diphtheria sufferers and 1 person died with a Case Fatality Rate of 17%. Whereas in 2015 there were 3 cases of diphtheria sufferers. Then in 2017 there were 15 diphtheria patients treated by Cianjur General Hospital some of whom were referred to Hasan Sadikin Hospital Bandung because the number of sufferers increased while the isolation room was limited. One area that occurred outbreaks is precisely in the working area of the Cijedil Health Center. Vaccination data obtained at Cijedil Community Health Center amounted to 86 male and 87 female infants so that there were 173 male and female infants, while those who had received DPT 1 and HB1 vaccinations for 71 male or male categories of male infants and the category of female infants was 84 or 96.6% who had received DPT1 and HB1 immunization. Method: This study used a qualitative method design that studied the improvement of diphtheria immunization practices in mothers under five at Cijedil Health Center, cianjur district health office from February to March 2019 and data collection was conducted through interviews with mothers of toddlers and health workers, posyandu cadres.Results:. The results of the study showed that there was an increase in immunization practices for under-five mothers in Cijedil Village in 2019. Conclusions and Suggestions: from the results of in-depth interviews using questionnaires to find that mothers of children under five related to the delivery of mothers and diphtheria prevention showed an increase practice of diphtheria immunization. It is recommended to the Cianjur Health Office Health Officer to increase immunization visits once a month so that diphtheria immunization participants can fully understand the prevention of diphtheria."

"UMKM menjadi salah satu yang terkena dampak kesehatan akibat adanya pandemi COVID-19. Melindungi para pekerja UMKM dari ancaman virus COVID-19 penting dilakukan dengan melakukan vaksinasi booster. Meningkatkan penerimaan vaksin booster COVID-19 pada pekerja perlu dilakukan dengan menggunakan intervensi promosi kesehatan dengan pendekatan pendidikan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis intervensi promosi kesehatan dengan pendekatan pendidikan kesehatan pada pekerja UMKM dalam penerimaan vaksin booster COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian mixed-method menggabungkan kuantitatif dan kualitatif yang dilaksanakan bulan Mei-Juni 2022 di UMKM X Bintan dengan 13 responden, 3 informan utama, dan 3 informan kunci. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan sikap secara kuantitatif setelah diberikan intervensi promosi kesehatan. Peningkatan dapat dilihat dari persentase sebelum intervensi (pengetahuan 76,1% dan sikap 61%) dan setelah intervensi (pengetahuan 85% dan sikap 67%). secara kualitatif, pekerja UMKM X mampu menjelaskan COVID-19, Dampak, Vaksinasi Booster dan efek samping. Persepsi kerentanan, para pekerja belum melakukan vaksin booster karena takut efek samping yang diterimanya. Namun, vaksin booster bukan sebuah ancaman yang berbahaya bagi mereka dan vaksin ini memiliki manfaat yang baik dalam menjaga diri dari ancaman penyebaran virus COVID-19. Persepsi hambatan dalam penerimaan vaksin booster, pekerja mengatakan hambatan yang dihadapi diantaranya ketersediaan vaksin, jadwal pelayanan yang tidak sesuai dan rasa takut akan efek samping. Pada efikasi diri, mereka yakin akan melakukan vaksinasi setelah melihat teman, lingkungan dan adanya aturan yang berlaku. Munculnya keinginan untuk melakukan vaksinasi karena adanya dorongan dari diri sendiri dan ada pengaruh sedikit dari media sosial dan para pekerja UMKM tidak ada yang menolak program vaksinasi booster pemerintah.

---

MSMEs were one of the health impacts due to the COVID-19 pandemic. It was important to protect MSME workers from the threat of the COVID-19 virus by carrying out booster vaccinations. Increasing the acceptance of COVID-19 booster vaccines in workers needed to be done by using health promotion interventions. The purpose of this research was to analyze health promotion interventions for MSME workers by receiving the COVID-19 booster vaccine. This research used mixed-method research combining quantitative and qualitative conducted in May-June 2022 at MSME X Bintan with 13 respondents, 3 main informants, and 3 key informants. The results of this research indicated an increase in knowledge and attitudes quantitatively after being given health promotion interventions. The improvement can be seen from the mean value before the intervention (knowledge 76,1% and attitude 61%) and after the intervention (knowledge 85% and attitude 67%). Qualitatively, MSME X workers were able to elaborate COVID-19, its Impact, Booster Vaccinations, and side effects. Perception of susceptibility, workers had not done booster vaccines due to fear of the side effects they will receive. Nevertheless, the booster vaccine was not a dangerous threat for them and this vaccine has good benefits in protecting them from the threat of the spread of the COVID-19 virus. Perceptions of obstacles in receiving booster vaccines, workers said the obstacles they faced were the availability of vaccines, inappropriate service schedules, and fear of side effects. On self-efficacy, they believed they would vaccinate after seeing friends, the environment, and the existing rules. The emergence of the desire to vaccinate was due to self-indulgence and there was a little influence from social media and none of the MSME workers refused the government's booster vaccination program."

"Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan SDM Kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan bermutu dalam jumlah yang mencukupi dan terdistribusi adil sesuai dengan kebutuhan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan administrator kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara, telaah dokumen, dan perhitungan menggunakan metode ABK Kes. Informan yang terlibat pada penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 administrator kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah waktu kerja tersedia sebesar 1250 jam. Uraian tugas dan norma waktu sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing program. Standar beban kerja selama satu tahun administrator kesehatan pertama sebesar 9951,7 jam, administrator kesehatan muda sebesar 3992,9 jam, dan administrator kesehatan madya sebesar 294,7 jam. Administrator kesehatan memiliki tugas pokok seperti menyiapkan pelayanan administrasi kesehatan, meyusun kebijakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan kesehatan, dan menyusun laporan. Selain itu juga terdapat tugas penunjang seperti mengikuti seminar dan diklat, menjadi narasumber, menjadi fasilitator, serta menulis karya ilmiah. Saat ini terdapat 12 orang administrator kesehatan terdiri dari 2 ahli pertama, 8 ahli muda, dan 2 ahli madya. Hasil perhitungan dengan metode ABK Kes didapatkan jumlah kebutuhan administrator kesehatan yang diperoleh dari capaian tugas pokok selama kurun waktu satu tahun dibagi dengan standar beban kerja dan dikalikan dengan jumlah standar tugas penunjang yang ada. Perhitungan tersebut menghasilkan kebutuhan 58 administrator kesehatan, terdiri dari 17 ahli pertama, 30 ahli muda, dan 11 ahli madya. Jadi, jumlah administrator kesehatan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta masih mengalami kekurangan dan perlu penambahan.

---

Human Resources (HR) are a very important aspect for the success of government administration, implementation of development, and also improving services to the community. Health human resource development is to produce quality health workers in sufficient numbers and distributed fairly according to needs. This research aims to analyze the needs of health administrators at the DKI Jakarta Health Service office. This research is a qualitative descriptive study using a case study method. Data collection through interviews, document review, and calculations using the ABK Kes method. The informants involved in this research were 4 people consisting of 4 health administrators at the DKI Jakarta Health Service office. The results of this research are that the available working time is 1250 hours. Job descriptions and time norms are in accordance with the functions and tasks of each program. The standard workload for a first year health administrator is 9951.7 hours, young health administrator is 3992.9 hours, and middle health administrator is 294.7 hours. Health administrators have main tasks such as preparing health administration services, preparing policies, monitoring and evaluating the implementation of health development programs, and compiling reports. Apart from that, there are also supporting tasks such as attending seminars and training, being a resource person, being a facilitator, and writing scientific papers. Currently there are 12 health administrators consisting of 2 first-time experts, 8 junior experts, and 2 intermediate experts. The results of calculations using the ABK Kes method show that the number of health administrator needs obtained from the achievement of main tasks over a period of one year is divided by the standard workload and multiplied by the standard number of existing supporting tasks. This calculation resulted in the need for 58 health administrators, consisting of 17 first-time experts, 30 junior experts, and 11 intermediate experts. So, the number of health administrators at the DKI Jakarta Health Service office is still lacking and needs to be increased."

"Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan di Provinsi Papua Barat tahun 2019 hanya mencapai 55,39% dan merupakan salah satu provinsi dengan angka cakupan terendah di Indonesia. Angka cakupan tersebut masih jauh dari target nasional Kementerian Kesehatan, yakni 85%. Rendahnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang bervariasi di setiap kabupaten/kota Provinsi Papua Barat. Analisis spasial dilakukan untuk melihat sebaran cakupan beserta faktor-faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi cakupan tersebut dan untuk melihat korelasi antara faktor determinan dengan angka cakupan persalinan di fasilitas kesehatan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian ekologi yang menggunakan pendekatan analisis spasial dan korelasi. Data yang digunakan adalah data sekunder dari situs jaringan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dan Badan Pusat Stastistika. Hasil analisis spasial menunjukkan ada 8 kabupaten/kota memiliki nilai tinggi, 3 kabupaten memiliki nilai sedang, dan 2 kabupaten memiliki nilai rendah. Analisis korelasi menunjukkan bahwa IPM, rasio tenaga kesehatan, dan rasio fasilitas kesehatan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap cakupan persalinan di fasilitas kesehatan. Penelitian lebih lanjut memerlukan faktor yang lebih spesifik atau menggali lebih dalam faktor yang telah diteliti di Provinsi Papua Barat.

---

The coverage of deliveries at health facilities in West Papua Province in 2019 only reached 55.39% and is one of the provinces with the lowest coverage rates in Indonesia. This coverage figure is still far from the national target of the Ministry of Health, which is 85%. The low coverage of deliveries in health facilities can be caused by several factors that vary in each district/city of West Papua Province. Spatial analysis was carried out to see the distribution of coverage along with the factors that might affect the coverage and to see the correlation between the determinant factors and the number of delivery coverage in health facilities. This research is ecology research that uses a spatial analysis approach and correlation. The data used is secondary data from the website of the Ministry of Health, the West Papua Provincial Health Office, and the Central Statistics Agency. The results of the spatial analysis show that there are 8 districts/cities with high scores, 3 districts with moderate scores, and 2 districts with low scores. Correlation analysis shows that HDI, ratio of health workers, and ratio of health facilities have no significant relationship to the coverage of deliveries in health facilities. Further research requires more specific factors or digging deeper into the factors that have been studied in West Papua Province."

"Desentralisasi merupakan upaya pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk itu diperlukan peningkatan profesionalisme sumber Jaya manusia di daerah sehingga mampu melaksanakan kewenangannya dengan baik. Pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan program-program kesehatan di kabupaten. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural mengatakan bahwa syarat untuk menduduki jabatan struktural adalah kepangkatan, pendidikan yang sesuai dan kompetensi jabatan yang diperlukan. Pengangkatan pejabat struktural di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Propinsi Riau hanya berdasarkan pangkat minimum, sedangkan kompetensi yang juga disyaratkan belum menjadi perhatian dan belum diketahui bagaimana kompetensi pejabat struktural tersebut.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi gambaran keadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar (struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi. proyeksi kebutuhan sumber daya manusia, ketersediaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan), mekanisme penempatan, kompetensi yang dibutuhkan, kompetensi yang belum terpenuhi dan upaya organisasi dalam memenuhi kompetensi pejabat struktural tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan informan Kepala Dinas dan Kepala Sub Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Sekda, Bappeda dan Kepala Puskesmas, diskusi kelompok terarah dengan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, serta melakukan telaah dokumen. Pengolahan data dibuat dalam bentuk matriks yang diperoleh dari transkrip wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah. Teknik analisis yang dilakukan adalah teknik analisis isi, yaitu dianalisis sesuai dengan topik dan melakukan identifikasi menjadi beberapa topik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi cukup ramping dan tugas pokok dan fungsinya telah mencakup seluruh program kesehatan di kabupaten, proyeksi kebutuhan sumber daya untuk lima tahun mendatang sudah dibuat berupa dokumen ketenagaan, tetapi ketersediaan sumber daya manusia saat ini masih kurang. Sebagian pejabat struktural belum mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatannya, sebagian belum mengikuti pelatihan kepemimpinan dan pelatihan teknis untuk pelaksanaan tugas pokoknya masih kurang. Kompetensi yang diburuhkan untuk melaksanakan tugas pokok pejabat struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar adalah pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsinya, menetapkan dan melaksanakan program, membangun jaringan kerja lama, merencanakan dan menetapkan program peningkatan sumber daya manusia, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kinerja unit organisasinya. Belum semua kompetensi tersebut memadai untuk melaksanakan tugasnya, dimana kompetensi yang belum memadai adalah kemampuan pengorganisasian dalam pelaksanaan program, merencanakan dan menetapkan program peningkatan sumber daya manusia dalam unit organisasinya. Upaya organisasi dalam memenuhi kompetensi saat ini adalah dengan mengirim untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis.Disarankan agar pemerintah daerah meninjau kebijakan tentang persyaratan dan mekanisme penempatan jabatan struktural bagi pegawai negeri sipil, serta mendukung pembentukan program peningkatan sumber daya manusia kesehatan di daerahnya. Peningkatan sumber daya manusia disarankan dalam hal jumlah dan jenis ketenagaan yang masih dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Dinas Kesehatan disarankan secara proaktif mengadvokasikan program-program peningkatan sumber daya nianusia kepada pemerintah daerah. Kepada pejabat struktural disarankan secara proaktif meningkatkan kompetensinya baik melalui peningkatan pendidikan maupun melalui pelatihan-pelatihan teinis yang sesuai dengan jabatannya.

---

Decentralization is the attempt of center government to give authority to the district in planning and conducting the development appropriate with their need. Hence, it is considered necessary to maintain the professionalism of human resources in the district in order to be able to conduct its authority well. Structural Job of the District of Kampar Health Office plays an important role on accomplishing the implementation of health programs in the district. Government regulation Number 13 Year 2002 in term of the Amendment of Government Regulation Number 100 Year 2000 in term of the Deployment of Civil Government Officer in structural Job says that the requirements to get structural position are grade or position in the organization, appropriate educational background, and job competencies. The deployment of structural officer in the District of Kampar Health Office, the Province of Riau was based on minimum grade, meanwhile the required competencies had not been noticed yet.

This research was conducted to obtain the information about the description of Health Office in the District of Kampar (organization structure, main task and function, need projection of human resources, availability of human resources, education and training), placement mechanism, required competencies other uncovered competencies, and organization's efforts to meet the competency of structural officer.

This research used qualitative approach through conducting in-depth interview to the informants (the Head of Health Office and Sub-head of Health Office. Local Government Secretary, District Planning Board, and Head of Health Center), and conducting focus group discussion to the Head of Unit and Head of Section of Health Office. Besides, this research also reviewed the documents. Data processing was conducted by making matrix table that obtained from the transcript (interview result) of both in-depth interview and focus group discussion. Analysis technique used an essay analysis technique, which analyzed the interview result according to topics and identified them into some topics.

The result showed that organization structure was flat enough and the main task and function had included all of district health programs. The need projection or planning of human resources had been made as human resources documents. However, the lack of human resources still remained. Some of structural officers had not had appropriate educational background with their position. Some of them had not got the leadership training yet and also technical training to conduct their main task. Required competencies to do the main task of structural officer of the District of Kampar Health Office were the understanding of main task and function, setting up and implementing the programs, developing the network, planning and setting up the human resources development, and monitoring and evaluating the work performance in each unit. Nevertheless, not all the competencies above were implemented yet. Insufficient competencies that found were the ability to organize the programs, planning and setting up the human resources improvement program in the unit. Organization's attempt to meet the competencies was sending its human resources to get technical training.

It is recommended to the district government in order to review the placement mechanism of structural officer for the civil government officer, and to support the making of human resources improvement program in their district. Besides, the amount and sort of human resources that needed by the District of Kampar Health Office were also recommended to be reviewed. The Health Office is suggested to proactively advocate the district government to maintain the human resources improvement programs. It is also recommended to the structural officer to enhance his competence through continuing education and taking technical training that in line with his job. "