Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan LDKPI Indonesia pada tahun 2019 yang mengindikasikan keinginan Indonesia untuk berperan aktif dalam arsitektur kerja sama pembangunan internasional. Pembentukan LDKPI ini penting diteliti dengan dua pertimbangan. Pertama, Indonesia selama ini telah aktif menjalankan bantuannya melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dengan prinsip-prinsip universal terkait KSS. Kedua, terjadi perubahan bentuk bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia melalui LDKPI. Dalam melakukan analisis, studi ini menggunakan teori reformasi bantuan luar negeri oleh Nilima Gulrajani yang menekankan enam indikator yang mendorong dilakukannya reformasi organisasi bantuan luar negeri suatu negara. Enam indikator tersebut yaitu penghematan fiskal, persaingan dengan aktor lain, keterbatasan cakupan, kemunculan emerging markets, kegagalan donor, dan ideologi politik. Metode kualitatif digunakan oleh studi ini dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ideologi politik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat solidaritas, serta kebutuhan Indonesia untuk melakukan penghematan fiskal merupakan faktor internal yang mendorong reformasi organisasi bantuan luar negeri Indonesia. Selain itu, posisi Indonesia sebagai emerging market mendorong Indonesia untuk menjadi donor aktif khususnya dalam KSS serta keinginan untuk memperluas cakupan bantuan Indonesia melalui skema lain turut menjadi faktor internal. Adapun kegagalan donor tradisional dalam mendorong tercapainya MDGs dan persaingan Indonesia antara donor Selatan lainnya menjadi faktor eksternal bagi Indonesia untuk pembentukan LDKPI.

---

This study analyzes the factors that influenced the formation of Indonesia's LDKPI in 2019 which indicate Indonesia's desire to play an active role in the architecture of international development cooperation. The formation of this LDKPI is important to study with two considerations. First, Indonesia has been actively carrying out its assistance through the South-South Cooperation (KSS) scheme with universal principles related to SSC. Second, there has been a change in the form of foreign assistance provided by Indonesia through the LDKPI. In conducting the analysis, this study uses the theory of foreign aid reform by Nilima Gulrajani which emphasizes six indicators that encourage the reform of a country's foreign aid organization. The six indicators are fiscal savings, competition with other actors, limited scope, emergence of emerging markets, donor failures, and political ideology. Qualitative methods used by this study using a literature study approach. The results of this study indicate that Indonesia's political ideology, namely the 1945 Constitution and the spirit of solidarity, as well as Indonesia's need to make fiscal savings are internal factors that drive the reform of Indonesia's foreign aid organizations. In addition, Indonesia's position as an emerging market encourages Indonesia to become an active donor, especially in SSC and the desire to expand the scope of Indonesia's assistance through other schemes is also an internal factor. The failure of traditional donors in pushing for the achievement of the MDGs and Indonesia's competition between other Southern donors have become external factors for Indonesia to form the LDKPI."

"Dalam hal diplomasi internasional dengan negara lain, Kementerian Luar Negeri mengandalkan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri (BPPK) untuk memberikan rekomendasi kebijakan sehingga struktur organisasi BPPK menjadi fondasi organisasi yang penting dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi. Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) BPPK Tahun 2018, terdapat penambahan jumlah eselon III dan IV tahun 2011 hingga 2016. Padahal, pada Renstra BPPK Tahun 2014-2019 masih terdapat permasalahan SDM yang belum memiliki policy skill dan minimnya koordinasi internal BPPK. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kesiapan BPPK Kementerian Luar Negeri dalam mendesain struktur organisasi untuk mewujudkan Diplomasi Internasional. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada pihak BPPK Kementerian Luar Negeri, BPO Kementerian Luar Negeri serta Kementerian PAN-RB dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur organisasi BPPK telah disusun sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana dalam struktur organisasi BPPK, tugas dan fungsi jabatan telah dibagi sesuai dengan tujuan Kementerian Luar Negeri dan didukung dengan peningkatan koordinasi internal BPPK, baik secara vertikal maupun horizontal, meski terdapat pula permasalahan mengenai ketersediaan sumber daya manusia dan ketidaktepatan penginputan data Monitoring dan Evaluasi oleh BPPK.

---

In terms of international diplomacy with other countries, the Ministry of Foreign Affairs relies on the Ministry of Foreign Affairs' Research and Development Agency (BPPK) to provide policy recommendations so that the BPPK organizational structure becomes an important organizational foundation in achieving the organization's vision, mission and strategy. Based on the 2018 BPPK Performance Report (LKj), there were an increase in the number of echelon III and IV from 2011 to 2016. In fact, in the 2014-2019 BPPK Strategic Plan there were still problems with human resources who did not have policy skills and lack of BPPK internal coordination. This research aims to provide an overview of how the Ministry of Foreign Affairs BPPK's readiness in designing an organizational structure to realize International Diplomacy. The research approach uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with the BPPK of the Ministry of Foreign Affairs, BPO of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of PAN-RB and literature study. The results of this study indicate that the BPPK organizational structure has been prepared in accordance with and based on existing laws and regulations, where in the BPPK organizational structure, the duties and functions of positions have been divided according to the objectives of the Ministry of Foreign Affairs and are supported by increased BPPK internal coordination, both vertically and horizontally, although there are also problems regarding the availability of human resources and the inaccuracy of the Monitoring and Evaluation data input by the BPPK."

"Tinjauan literatur ini membahas perkembangan praktik bantuan luar negeri Tiongkok dalam tiga periode, yaitu tahun 1950-1977, tahun 1978-2010, dan tahun 2011 hingga saat ini. Pembahasan pada setiap periode dibagi dalam tiga tema. Pertama, motif yang mempengaruhi kebijakan bantuan luar negeri Tiongkok. Kedua, model dan praktik bantuan luar negeri Tiongkok. Ketiga, posisi bantuan luar negeri Tiongkok terhadap arsitektur bantuan luar negeri internasional. Terjadi perkembangan dalam sifat bantuan luar negeri Tiongkok yang ideologis pada periode pertama menuju pragmatis sejak periode kedua. Perkembangan kembali terjadi pada periode ketiga dengan reformasi bantuan luar negeri dan pembangunan CIDCA, serta AIIB. Tinjauan literatur ini mengidentifikasi bahwa perkembangan bantuan luar negeri Tiongkok dipengaruhi oleh faktor domestik dan internasional. Tinjauan literatur ini menemukan konsensus mengenai fokus infrastruktur dalam bantuan luar negeri, prinsip Zhou Enlai yang menjadi fondasi bantuan luar negeri, motif ekonomi, model penggabungan bantuan luar negeri dengan investasi dan perdagangan sejak periode kedua, dan dampak bantuan luar negeri Tiongkok yang melemahkan daya tawar donor Barat pada periode kedua dan ketiga. Di sisi lain, tinjauan literatur ini menemukan perdebatan mengenai prinsip tanpa syarat bantuan luar negeri Tiongkok, dukungan dana sebagai bagian dari bantuan luar negeri, dan implementasi bantuan luar negeri dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan. Tinjauan literatur ini turut menemukan beberapa kesenjangan yang meliputi minimnya studi yang membandingkan model bantuan luar negeri Tiongkok dengan donor non-OECD dan minimnya pembahasan komprehensif mengenai CIDCA. Tinjauan literatur ini kemudian merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai perbandingan model bantuan luar negeri Tiongkok dengan donor non-OECD dan penelitian lebih dalam mengenai CIDCA

---

The increased allocation of Chinese foreign aid since the 21st century has led to discussions about China as a new donor with a different approach from traditional donors. This Literature Review discusses developments in China's foreign aid practices in three periods, namely 1950-1977, 1978-2010, and 2011 to the present. This literature review looks at three discussions in each period. First, the model and practice of China’s foreign aid. Second, the position of China’s foreign aid to the international aid architecture. Third, the motives that influence China's foreign aid policy. This literature review identifies that the development of China’s foreign aid is influenced by domestic and international factors. In addition, this paper also identifies that China’s foreign aid nature in the first period was ideological and developed into a pragmatic one since the second period. The practice of China’s foreign developed again in the third period with reform of foreign aid and the establishment of CIDCA, and AIIB. This literature review found consensus regarding the focus of infrastructure on foreign aid, Zhou Enlai’s principles on which foreign aid was based, economic motives, the new model of foreign aid which mix foreign aid, investment and trade since the second period, and the impact of China’s foreign aid that weakened the bargaining power of Western donors in the second and third periods. On the other hand, this literature review found debates about the principle of unconditionality, budget support as part of foreign aid, and the implementation of foreign aid within the framework of South-South cooperation. This literature review also found several gaps including the lack of studies comparing the China’s foreign aid model with non-OECD donors and the lack of comprehensive discussion about CIDCA. This literature review then recommends further research on comparing China’s foreign aid model with non-OECD donors and deeper research on CIDCA.

"

"ABSTRAKPenelitian ini melihat bagaimana aktor keamanan nasional Indonesia mengkonsepsikan pengaruh bantuan luar negeri Amerika Serikat terhadap kontraterorisme di Indonesia pada periode 2001-2011. Fenomena aid boom pasca 11 September 2001 menunjukkan meningkatnya besaran, jumlah negara yang menerima, urgensi serta preferensi Amerika Serikat untuk menggunakannya sebagai instrumen intervensi kepada negara-negara yang dianggap strategis dalam perang melawan teror. Penelitian kualitatif yang deskriptif analitis digunakan untuk melihat tingkat penerimaan dan tingkat kesesuaian kepentingan sebagaimana dikonsepsikan oleh aktor-aktor keamanan nasional Indonesia. Sebagian besar aktor keamanan nasional menekankan pengaruh bantuan luar negeri yang positif, namun memperlihatkan perbedaan penekanan dalam bantuan luar negeri yang diterima (material dan non-material) yang dianggap sebagai simbol prestise, keterkaitannya dengan kenaikan pangkat, serta tingkat kesesuaian kepentingan yang tidak selalu sesuai dengan negara pemberi bantuan.

---

ABSTRACTThis research looks into how Indonesian national security actors conceive the influence of US foreign aid on counterterrorism in Indonesia from 2001 to 2011. The aid boom phenomenon which followed the 11 September 2001 incident indicated an increase in amount, numbers of receiving countries, as well as urgency and preference of the US in using aid as an intervention instrument in countries of strategic importance in the global war on terror. The qualitative research is a descriptive and analytic effort to look into the level of acceptance and mutuality of interest as perceived by Indonesian security actors. Most national security actors have a high acceptance towards foreign aid, showing different emphasis on the assistance they received (material and non-material) seen as symbols of prestice, its association with promotions, and varying degree of mutuality of interest with the country providing foreign aid."

"Hubungan budaya antarabangsa sudah digunakan sebagai instrumen diplomatik oleh negara industri maju dalam mengejar kepentingan ekonomi dan strategis nasional mereka. Disertasi ini membahas hubungan budaya antarabangsa antara Jepang dan Indonesia dari kurun waktu 1967 sampai 1987, berfokus pada program pertukaran kebudayaan dan pendidikan dari program hubungan budaya antarabangsa Jepang. Saya berpendapat bahwa pemerintah Jepang telah dan masih akan menjalankan hubungan budaya antarabangsa dengan Indonesia sebagai upaya untuk mendapatkan keuntungan politik dan ekonomi mereka. Keuntungan yang didapat Indonesia adalah masalah kedua.Salah satu saluran utama pemerintah Jepang dalam memberikan bantuan program budaya untuk Indonesia adalah melalui Official Development Assistance (ODA), khususnya melalui tipe tertentu dari proyek hibah. Program kerja sama teknik diberikan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), program beasiswa melalui Kementerian Pendidikan, Monbusho. Adapun program khusus budaya dikelola oleh Japan Foundation. Sejak awal tahun 1960-an, ketiga lembaga ini memberi pendidikan dan pelatihan teknis untuk orang Indonesia yang memiliki potensi menjadi orang yang berpengaruh.Saya menyimpulkan bahwa, meskipun cita-cita utopis secara resmi ditawarkan untuk menjelaskan hubungan budaya Jepang dengan Indonesia, melalui hibah bantuan yang terlihat murah hati, manfaat arus budaya itu sejatinya untuk melayani kepentingan politik dan ekonomi dari Jepang sebagai bangsa pengirim. Program budaya Jepang menularkan manfaat lebih sedikit untuk Indonesia sebagai bangsa penerima. Dengan demikian, hubungan Jepang dengan negara Asia Tenggara mengingatkan banyak orang terhadap pendekatan imperialis yang mereka tunjukkan di masa lalu.

---

International cultural relations are used as diplomatic instruments by wealthy industrialised nations in pursuit of national economic and strategic interests. This dissertation examines Japan-Indonesia cultural relations from 1967-1987, focussing on educational and cultural exchange programs as the most influential of Japan?s international cultural relations programs. I argue that the Japanese government has pursued, and still does pursue, cultural relations with Indonesia seeking foremost political and economic benefit for Japan. Benefits for Indonesia are a secondary concern.One of the main vehicles through which the Japanese government delivers cultural programs to Indonesia has been Official Development Assistance (ODA), particularly through specific types of grant projects. Technical programs are delivered mainly through the Japan International Cooperation Agency (JICA), and scholarship programs are through the Ministry of Education, Monbusho. Programs that are specifically cultural are administered by the Japan Foundation. All three bodies have provided education and technical training for influential Indonesians from the inception of these programs in the late 1960s.I conclude that, even though utopian ideals are offered to officially explain Japan?s cultural relations with Indonesia, a position substantiated by seemingly generous aid grants, the cultural flows and their rewards serve primarily the political and economic interests of Japan as the sending nation. Japan?s cultural programs bring less benefit to Indonesia as the recipient nation. It is thus a relationship redolent of Japan?s past imperialist approach to Southeast Asian nations."

"Penelitian ini melakukan identifikasi mengenai dampak kebutuhan pembangunan negara Indonesia dan kepentingan donor terhadap penentuan negara donor dalam menentukan jumlah besaran bantuan dana hibah dan pinjaman lunak ODA yang akan diberikan kepada negara recipient dalam kasus ini adalah Indonesia. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai efektivitas dana bantuan terhadap pembangunan dan peneliti belum menemukan suatu gambaran yang jelas yang menyeluruh mengenai dugaan bahwa terdapat “agenda terselubung” dari negara donor besar dalam memberikan bantuannya yang ini bertentangan dengan prinsip bantuan bebas tidak terikat. Penelitian ini menggunakan metode random effect dalam memberikan informasi secara umum mengenai perilaku negara donor dalam menentukan besaran jumlah bantuan ODA. Adapun faktor faktor yang lazim yang menjadi pedoman negara donor dalam menentukan besaran jumlah dana bantuan ODA dapat dikategorikan faktor kebutuhan negara berkembang dalam pembangunan dan kepentingan negara donor.

---

This study identifies the impact of Indonesia's development needs and donors interests to the determination of the amount of grants and soft loans that will be provided by donor countries to Indonesia. Past research mostly to discuss about the effectiveness of aid to development and researchers have yet to find a clear picture overall concerning alleged that there is a hidden agenda of major donor countries to provide assistance that is contrary to the principle of free assistance. This study used random effect provide general information about the behavior of ODA’s provider countries in determining the amount of ODA. The common considerations that guide donors in determining the amount of ODA funds can be grouped as factors in the development needs of developing countries and the interests of donor countries."

"ABSTRAKPada tahun 2014, Indonesia memberikan bantuan luar negeri ke Fiji sebesar 1 juta Dollar Fiji atau sekitar US 528.899 yang digunakan untuk membantu Akademi Kepolisian Regional di Nasova, Suva. Namun, kondisi perekonomian Indonesia pada saat itu sedang mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya suatu tujuan tertentu dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia ke Fiji. Berangkat dari fenomena di atas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berupa: ldquo;Mengapa Indonesia Memberikan Bantuan Luar Negeri ke Fiji saat kondisi perekonomiannya sedang mengalami penurunan di Tahun 2014? rdquo; Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami motif dari bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia ke Fiji pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah motif bantuan luar negeri milik Lancaster 2007 dan Riddel 2007 . Penelitian ini menunjukkan bahwa motif politik lebih dominan dalam pemberian bantuan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia ke Fiji pada tahun 2014. Tujuan politik tersebut adalah menjadikan Fiji sebagai hub untuk mendapatkan akses ke negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan lainnya. Akses ini dibutuhkan oleh Indonesia untuk menghentikan dukungan internasional dari negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan terhadap gerakan separatisme di Papua Barat.

---

ABSTRACTIn 2014, Indonesia gave a foreign aid to Fiji with total 1 million Fiji Dollars or around 528,899 US Dollars. This had been used to help the Regional Police Academy at Nasova, Suva. However during that time, Indonesia rsquo s economic situation was declining. This indicates that there is a certain motive or interest behind Indonesia rsquo s foreign aid to Fiji. Based on that certain phenomenon, the researcher formulates a research question as follows ldquo Why Indonesia gave a foreign aid to Fiji when Indonesia rsquo s economic situation was declining in 2014 rdquo The purpose of this research is to understand the motives behind the foreign aid given by Indonesia to Fiji in 2014. This research uses qualitative research methods, with the data collecting in form of literature review. This research uses the Theory of Foreign Aid motives by Lancaster 2007 and Riddel 2007 . This research shows that the political motives are more dominant in foreign aid that was given by Indonesia to Fiji in 2014. The political purpose is to use Fiji as a hub to get access to other countries in the South Pacific region. This access is needed by Indonesia to stop the international support from the South Pacific region countries with regard to the separatism movement in West Papua."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis motif bantuan luar negeri Indonesia ke Timor Leste periode 2010-2016. Analisis ini penting dilakukan mengingat Indonesia mendistribusikan bantuan terbesar ke Timor Leste pada periode tersebut. Besarnya bantuan tersebut kontradiktif dengan beberapa realita, pertama Timor Leste telah menerima bantuan yang besar dari donor internasional, mencapai 227 juta Dolar Amerika Serikat atau setara dengan 23 APBN negara tersebut. Kemudian, dari segi relasi internasional, Timor Leste hanya menempati konsentris kedua hubungan luar negeri Indonesia setelah negara-negara ASEAN, dan di saat yang sama Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi serta peningkatan defisit anggaran. Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data, studi literatur dan wawancara mendalam yang didukung oleh konsep bantuan luar negeri sebagai alat analisis. Konsep ini mengasumsikan bahwa bantuan tidak bebas dari motif. Berdasarkan analisis yang dilakukan studi ini menemukan bahwa ada tiga motif yang mendasari pemberian bantuan Indonesia ke Timor Leste, pertama motif politik-keamanan untuk menjaga kedaulatan dan citra Indonesia dari segala potensi ancaman instabilitas politik dan keamanan Timor Leste. Kedua yaitu motif ekonomi-komersial untuk peningkatan eksistensi ekonomi Indonesia di Timor Leste dengan ekspansi perdagangan dan investasi. Ketiga, motif sosial-budaya untuk menjaga dan memperkuat interaksi sosial yang positif antar kedua masyarakat dengan mendukung eksistensi identitas ke-Indonesian. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa motif politik-keamanan merupakan motif paling dominan dalam distribusi bantuan Indonesia ke Timor Leste sebagai upaya Indonesia untuk mempertahankan pengaruh influence di Timor Leste, walaupun negara tersebut sudah berpisah dari Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis analyses the motives of Indonesia rsquo s foreign aid to Timor Leste during 2010 2016. This analysis is important to be done, considering that Indonesia distributes biggest aid to Timor Leste during that period. This contradicts with some facts, first Timor Leste has received big amount of aid from international donor during that period, 227 million USD that equal 23 its national budget. Second, in terms of Indonesia rsquo s international relation, Timor Leste is positioned as second circle after ASEAN countries, at the same time Indonesia experienced an economic slowdown and the increasing of budget deficit. This study uses qualitative methodology with data collecting method literature review and in depth interview supported by foreign aid concept as a tool of analyses. This concept assume that aid is not avoid of motives. Based on the analyses of this study found three motives as a basis of Indonesia rsquo s foreign aid to Timor Leste. First, security political motive to preserve Indonesia rsquo s sovereignty and image form any potential threat causing political security instability in Timor Leste. Second, economic motive to improve Indonesia rsquo s economic presence by the expansion of trade and investment. Third, social cultural motive to preserve and embolden positive social interaction among the two society by supporting Indonesia rsquo s existence. Overall, we can conclude security political motive as the most dominant factor in Indonesia rsquo s aid distribution to Timor Leste as part of Indonesia effort to maintain its influence in Timor Leste, even thought that country seceded from Indonesia."

"Tinjauan literatur ini dibuat untuk memetakan pembahasan terkait bantuan luar negeri Australia. Bantuan luar negeri Australia menjadi studi kasus yang menarik karena dinamikanya yang unik. Periode Golden Consensus menjadi periode emas bagi bantuan luar negeri Australia karena meningkatnya anggaran bantuan luar negeri Australia. Namun, sejak berakhirnya periode Golden Consensus, anggaran bantuan luar negeri Australia terus mengalami penurunan dengan Asia Tenggara dan Pasifik sebagai kawasan penerima bantuan luar negeri terbesarnya. Di sisi lain, pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik terus meningkat. Penulis menggunakan metode taksonomi dalam pemetaan literatur dengan membagi 21 literatur utama ke dalam tiga tema besar yang meliputi: (1) motivasi bantuan luar negeri Australia; (2) karakteristik bantuan luar negeri Australia; dan (3) efektivitas bantuan luar negeri Australia. Tinjauan literatur ini menemukan dua konsensus dan satu perdebatan dari ketiga tema besar tersebut. Konsensus tersebut meliputi pembahasan mengenai motivasi dan efektivitas kebijakan bantuan luar negeri Australia. Sedangkan, perdebatan hanya terdapat pada pembahasan mengenai ragam motivasi utama bantuan luar negeri Australia. Selain itu, terdapat dua kesenjangan literatur yang penulis temukan. Pertama, konteks analisis mengenai efektivitas bantuan luar negeri Australia hanya mengacu pada pembangunan di negara penerima. Kedua, kurangnya pembahasan dengan menggunakan paradigma strukturalisme.

---

This literature review was created to present a mapping of the academic literature dealing with Australian foreign aid. Australian foreign aid is an interesting case study because of its unique dynamics. The Golden Consensus period became a golden period for Australian foreign aid due to an increase in Australia's foreign aid budget. However, since the end of the Golden Consensus period, Australia's foreign aid budget has continued to decline with Southeast Asia and the Pacific as the region's largest recipients of foreign aid. On the other hand, China's influence in Southeast Asia and the Pacific region continues to increase. The author uses the taxonomic method in mapping the literature by dividing 21 main literatures into three major themes which include: (1) the motivation for Australian foreign aid; (2) the characteristics of Australian foreign aid; and (3) the effectiveness of Australia's foreign aid. The findings presented in the literature review consist of two consensuses and one debate. The consensus includes discussions on motivation and effectiveness of Australia's foreign aid policy. Meanwhile, the debate only revolves around the discussion of the various of main motivations for Australia's foreign aid. In addition, the authors found two gaps in the literature. Firstly, the context of the analysis regarding the effectiveness of Australia's foreign aid only refers to development in the recipient country. Secondly, there is a lack of discussion on Australia's foreign aid using the structuralism paradigm."