Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan moneter dalam satu dekade terakhir. Namun indikator kesehatan belum menunjukkan perbaikan seperti angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang jauh di atas target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Kesehatan merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kesejahteraan manusia. Namun, tidak ada angka pasti untuk menangkap kemiskinan dalam dimensi kesehatan di Indonesia. Penelitian ini mencoba mengukur kemiskinan dimensi kesehatan dengan membangun indeks kemiskinan dimensi kesehatan antar provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode Alkire-Foster. Penelitian ini juga menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menganalisis perbedaan spasial antar provinsi. Selain itu, penelitian ini menguji korelasi antara probabilitas peluang sebuah rumah tangga untuk mengalami kemiskinan dimensi kesehatan dengan beberapa faktor yang terkait dengannya, seperti karakteristik social ekonomi, perbedaan antar wilayah, dan status penerimaan bantuan bersyarat tunai, yang menggunakan regresi probit. Penelitian ini menemukan bahwa indeks kemiskinan kesehatan Indonesia adalah 0,03 dimana 12,64 persen rumah tangga tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Selain itu, terdapat perbedaan keterjangkauan pelayanan kesehatan antar provinsi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa faktor demografi, faktor sosial ekonomi, variasi wilayah, dan status penerimaan PKH memiliki korelasi dengan peluang sebuah rumah tangga untuk menjadi miskin dalam dimensi kesehatan.

---

Indonesia is successful to reduce monetary poverty over the last decade. However, health indicator does not show improvements like maternal mortality rate and infant mortality rate which are far above SDG’s targets. Health is one of the indicators to reflect human well-being. However, in Indonesia, there are no exact figures to capture health deprivation. This study attempts to measure health deprivation by constructing health poverty index among across provinces in Indonesia using Alkire-Foster method. This study also uses GIS to analyse spatial differences among provinces and examine the correlation between probability to be deprived in health dimension and several factors associated with it using probit regression. This study finds that health poverty index Indonesia is 0.03 which 12.64 per cent of households are deprived to access health services. In addition, there are differences in health service affordability across provinces. This study also confirms that demographic factors, socio-economic factors, regional variations, and beneficiary status of PKH are associated with the chance of a household being health poor."

"Studi ini menganalisis korelasi karakteristik ekonomi dan sosial rumah tangga terhadap perilaku membuang sampah di Indonesia. Analisis yang dilakukan diharapkan dapat memberi gambaran awal tentang perilaku rumah tangga dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Data penelitian yang digunakan berasal dari The Indonesia Family Life Survey (IFLS) seri ke – 5 yang diterbitkan pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan model logit. Studi ini menemukan karakteristik rumah tangga yang meningkatkan peluang rumah tangga untuk membuang sampah pada tempatnya diantaranya adalah: jumlah konsumsi baik pangan dan non-pangan, pendapatan, tingkat pendidikan, serta status lokasi tempat tinggal rumah tangga, yaitu yang tinggal di kota dan Pulau Jawa. Sementara, karakteristik rumah tangga yang mengurangi peluang rumah tangga untuk membuang sampah pada tempatnya antara lain: jumlah anggota rumah tangga, kepala rumah tangga (laki-laki) bekerja, dan kondisi kebersihan lingkungan tempat tinggal yang terdapat tumpukan sampah/kotor. Hasil studi ini, menyimpulkan bahwa edukasi mengenai perilaku membuang sampah pada tempatnya wajib ditanamkan sejak dini dan sebaiknya masuk dalam kurikulum pendidikan formal, sehingga penerapan perilaku menjaga kebersihan dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga.

---

This study aims to analyze the correlation between socio-economic characteristics of households and its related behaviour in disposing waste in Indonesia. The analysis of the research is expected to provide initial understanding on the awareness in maintaning cleanliness and environmental health. The data used comes from The Indonesian Family Life Survey (IFLS) series 5 published in 2014. This research using regresion analysis with Logit model. This study finds that households characteristics that improve the household’s opportunity to dispose waste on its place properly include: household consumptions both food and non-food consumption, households income, education level, and the status of the households location, i.e. households living in cities and Java Island. Meanwhile, households characteristics that reduce the household’s opportunity to dispose waste on its place properly include: household size, employment status of the male household head, and the condition of the cleanliness of the surrounding environment. The results conclude that education regarding the behavior of disposing waste in its place properly must be instilled from an early age and should be included in the formal education curriculum, so that the cleanlines and hygiene behavior can be started from the smallest unit, the household."

"Angka kemiskinan dalam kurun lima tahun terakhir semakin menunju ke arah yang positif, di mana tercatat hanya menyisakan 27,77 juta jiwa pada tahun 2017, atau kurang dari 11% dari total penduduk secara keseluruhan. Namun demikian, penurunan terjadi cenderung lambat, yakni kurang dari 1%  rata-rata per tahunnya, dibandingkan dengan periode 2006 hingga 2012 yang hampir mencapai angka 18%. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat anggaran yang telah terealisasi untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup tinggi, yakni mencapai angka 228,2 triliun per tahun 2017. Dari angka tersebut, terdapat 68% dan 21% yang dialokasikan untuk bantuan nontunai dan tunai, sedangkan bantuan lainnya sebesar 11%. Perdebatan seputar proporsi realisasi anggaran pun bukannya tanpa masalah, beberapa studi mengklaim bahwa tidak terpenuhinya target penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh kurang baiknya dalam proses mekanisme penyaluran. Hal demikian diperkuat dengan kecenderungan penurunan konsumsi penduduk miskin dalam kurun tahun 2010 hingga 2017, yang menurun dari 18,05% hingga ke angka 17,02% dari total pengeluaran penduduk. Merujuk pada berbagai fakta yang tersaji, tidak mengherankan apabila diskusi seputar efektivitas bantuan sosial terhadap penanggulangan kemiskinan semakin mengemuka di ranah publik. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Probit, studi ini menemukan adanya hubungan negatif signifikan antara bantuan tunai dengan angka kemiskinan, di mana di saat yang bersamaan bantuan nontunai memiliki hubungan yang positif. Temuan tersebut tentunya bertolak belakangan dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini dengan mengedepankan bantuan nontunai sebagai instrumen utamanya. Oleh karenanya, studi ini memberikan berbagai rekomendasi guna lebih memperkuat mekanisme penyaluran bantuan tunai guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

---

Indonesia has made encouraging poverty rate progress in the past five-year, which was leaving only 27.77 million in 2017, or less than 11% of the total population. However, it runs relatively slow, less than 1% per year on average, compared to the period of 2006 to 2012 that almost reached 18%. In fact, it comes very unfortunate looking into high public spending on various poverty reduction programs, up to 228,2 trillion. In kind and cash transfer were 68% and 21% respectively, while other assistance programs was 11%. Debating about budget spending in poverty programs is not without problems. Some studies reveals the programs did not succeed yet to reach theirs targets due to mechanisms matter. Undoubtedly, it can be proved by poor-household consumption rate within last seven-year, which came down from 18,05% to 17,02% of total consumption. In looking at the facts, it comes as no surprise that effectiveness of social assistance program towards poverty reduction issues upcoming hot topic in such discussions. Using the Ordinary Least Square (OLS) and Probit methods, this study found a significant negative impact between cash transfer program and poverty rates, while in kind transfer had a positive. The finding certainly refuse current policy, which more prioritize in kind transfer as its main instrument. Therefore, this study provides several recommendations strengthen cash transfer in many ways in order to get optimum impact in poverty reduction in Indonesia."

"Sinergi antara program Keluarga Berencana (KB) dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu fokus Kementerian Sosial RI dalam pelaksanaan PKH pada tahun 2020. Dengan menggunakan data Survei Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan (SPKP) tahun 2007 dan 2013, studi ini membahas pengaruh PKH, baik berupa status partisipasi PKH maupun jumlah bantuan PKH, terhadap kelahiran anak di Indonesia. Hasil pada studi ini menemukan bahwa status partisipasi PKH tidak signifikan memengaruhi jumlah kelahiran anak dan probabilitas wanita untuk memutuskan melahirkan anak. Selain itu, studi ini menemukan bahwa sebanyak 32,32% wanita dari keseluruhan sampel penerima PKH belum menggunakan kontrasepsi. Padahal, penerima PKH wajib mengikuti program KB. Hal ini menunjukkan adanya peristiwa moral hazard sehingga sinergi antara program KB dan PKH belum terwujud. Studi ini juga menemukan bahwa peningkatan jumlah bantuan PKH signifikan memengaruhi jumlah kelahiran anak dan probabilitas wanita untuk memutuskan melahirkan anak. Selanjutnya, ketika dilakukan simulasi menggunakan jumlah bantuan PKH pada tahun 2019 dan 2020, peningkatan jumlah bantuan PKH signifikan memengaruhi kelahiran anak di Indonesia. Akan tetapi, dampak yang ditimbulkan lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah bantuan PKH pada tahun 2012. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya batasan bantuan komponen pada tahun 2019 dan 2020. Akan tetapi, studi ini belum dapat melihat adanya dampak PKH terhadap kelahiran anak pada wanita berusia di bawah 16 tahun. Padahal, menurut Susenas pada tahun 2013 masih banyak wanita di Indonesia yang menikah di bawah usia 16 tahun yakni sebesar 4,78% (BPS, 2017). Maka dari itu, diperlukan jangkauan data yang lebih luas untuk mendapatkan hasil penelitian dengan lebih komprehensif.

---

One of the objectives of the Indonesian Ministry of Social Affairs in implementing PKH in 2020 is to maximize the synergy between the Family Hope Program (PKH) and the Family Planning Program (KB). This study examines the effects of PKH on birth in Indonesia, taking into account both participation status and the amount of PKH assistance, using data from the Health and Education Service Survey (SPKP) 2007 and 2013. According to this study’s findings, PKH participation status did not significantly affect the number of births and a woman’s probability of deciding to have children. In addition, this study found that 32.32% of the total sample of PKH recipients had not used contraception. PKH recipients are required to follow the family planning program. This shows that there is a moral hazard so the synergy between the family planning program and PKH has not been realized. The study also found that an increase in PKH assistance significantly affected the number of births and a woman’s probability of deciding to have children. Furthermore, when a simulation was carried out using the amount of PKH assistance in 2019 and 2020, the increase in the number of net PKH assistance significantly affected births in Indonesia. In contrast to the amount of PKH aid in 2012, the effect is less significant. This is because component support will be limited in 2019 and 2020. However, this study has not been able to see the impact of PKH on birth for women under 16 years of age. In fact, according to Susenas in 2013, there were still many women in Indonesia who married under the age of 16, which was 4.78% (BPS, 2017). Therefore, a wider range of data is needed to obtain more comprehensive research results."

"Program Bantuan Tunai Bersyarat BTB merupakan salah satu kebijakan yang paling populer dalam mengurangi kemiskinan. Selain tujuan utamanya untuk mengurangi kemiskinan, program ini juga sering diklaim memiliki dampak pada fertilitas seperti jarak kelahiran. Pada satu sisi program ini dapat meningkatkan jarak kelahiran karena peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi ibu. Di sisi lain, program ini mungkin memberi insentif bagi rumah tangga yang menerima kurang dari jumlah maksimal untuk mengurangi jarak kelahiran karena jumlah bantuan tunai didasarkan pada prasyarat mencakup kehamilan dan jumlah anak balita.Dengan menggunakan data dari program BTB Indonesia atau Program Keluarga Harapan PKH , kami ingin mengukur dampak program jangka pendek dan jangka panjang terhadap jarak kelahiran. Kami membangun sejarah kelahiran kepala keluarga perempuan dan pasangan dari informasi anggota keluarga kemudian mengelompokkannya menurut paritas jumlah kelahiran hidup untuk menangani autokorelasi.Hasil yang kami peroleh menunjukkan bahwa dalam jangka pendek dan panjang program PKH menurunkan jarak kelahiran khususnya untuk keluarga yang belum menerima bantuan yang maksimum. Ini berarti ada dampak negatif yang tidak diinginkan dari program terhadap fertilitas.

---

Conditional Cash Transfer CCT program is one most popular policy approaches in the fight against poverty. In addition to its main goal of reducing poverty, this program is also often claimed to have impacts on fertility outcomes such as birth spacing. On one side, this program might increase the birth spacing due to improvement of mother rsquo s reproductive health knowledge. On the other side, this program might provide incentive for households who receive less than maximum amount of benefit to reduce birth spacing, since the amount of transfer is based on numbers of household preconditions that include pregnancy and number of small children.

Using the data from Indonesia CCT program or Program Keluarga Harapan PKH , we want to measure both short term and long term program impacts on the birth spacing. We constructed the birth histories of female household heads and spouses from households members information then stratified it by parity the number of live births to deal with autocorrelation.

Our results indicate that both in short term and long term the PKH program decreased the birth spacing especially for family who receive less than maximum benefit. This implies that there is a negative unintended impact of the program on fertility."

"Kesejahteraan anak merupakan salah satu penentu berhasil atau tidaknya negara ini memanfaatkan momentum Indonesia Emas 2045. Pasalnya, hingga saat ini terhambatnya akses untuk mendapat standar kehidupan yang layak masih banyak dirasakan oleh banyak anak di berbagai penjuru negeri. Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba menganalisis dampak salah satu inisiatif pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui bantuan sosial bersyarat (PKH) terhadap kemiskinan multidimensional anak di Indonesia. Studi ini akan menggunakan quasi-experimental dengan metode Propensity Score Matching (PSM). Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan pada Maret 2022. Modul survey yang digunakan adalah keterangan pokok anggota rumah tangga (KOR) dengan analisis di tingkat individu dan rumah tangga. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa PKH tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan multidimensi anak. Hasil ini dapat dipengaruhi beberapa hal yang tidak dapat dikontrol dalam penelitian seperti pandemi Covid-19 dan lamanya keluarga menerima bantuan PKH. Selain itu, adanya beberapa dimensi kemiskinan seperti standar hidup dan informasi yang tidak tercakup dalam target program bantuan sosial bersyarat (PKH) ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan ia tidak efektif terhadap kemiskinan multidimensi.

---

Child welfare is one of the determinants of whether or not this country will succeed in utilizing the momentum of the Indonesia Emas 2045. The current situation shows that many children across the nation still face barriers to achieve a decent standard of living. Therefore, this study aims to analyze the impact of the government's conditional cash transfer program (PKH) on multidimensional child poverty in Indonesia. This study will employ a quasi-experimental approach with Propensity Score Matching (PSM) method. The analysis will use secondary data from the National Socio-Economic Survey (Susenas) conducted in March 2022. Specifically the basic household member information (KOR) module.  The results of this study show that PKH does not significantly affect multidimensional child poverty. This result may be influenced by several things that cannot be controlled in the study such as the Covid-19 pandemic and the length of time families receive PKH assistance.  In addition, the exclusion of certain poverty dimensions, such as living standards and information from the program's targets, is one of the factors that make it ineffective against multidimensional poverty. 

Keywords: Cash Transfer, Child Poverty, Propensity Score Matching."