Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai korelasi pendidikan dan akses informasi desa terhadap luasan hutan mangrove di Indonesia. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa Indonesia mengalami deforestasi mangrove yang sangat besar dalam tiga dekade terakhir. Studi empiris ini dilakukan pada level desa di Indonesia. Dengan kombinasi data geospasial dan PODES kami menganalisis data panel unbalanced dengan menggunakan Fixed Effects Model (FEM) untuk menduga korelasi sarana pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan tinggi serta siaran TV swasta nasional dan siaran TV luar negeri terhadap luasan hutan mangrove, kami menemukan bahwa desa yang memiliki sarana pendidikan tinggi dan mendapatkan siaran TV luar negeri memiliki korelasi yang positif terhadap luasan hutan mangrove yang ada di wilayah desa tersebut. Pendidikan tinggi dan akses informasi global dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian penduduk desa akan pentingnya hutan mangrove. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sarana pendidikan tinggi dan akses informasi global di desa agar dapat mengurangi eksploitasi penduduk desa terhadap hutan mangrove terutama bagi masyarakat desa yang wilayahnya berada di sekitar/kawasan hutan.

---

This study aims to find empirical evidence regarding education and access to information in influencing mangrove forests in Indonesia. The motivation for this study comes from the fact that Indonesia has experienced enormous mangrove deforestation in the last three decades. This study uses village level data in Indonesia. With a combination of geospatial data and PODES the authors using the unbalanced panel data and Fixed Effects Model (FEM) to analyze the correlation of 9-year basic education facilities and higher education as well as national private TV broadcasts and overseas TV broadcasts on the area of mangrove forests, we found that villages that have higher education facilities and get overseas TV broadcasts have a positive correlation with the area of mangrove forests in the village area. Higher education and broad access to information globally can certainly increase villagers' knowledge and concern about the importance of mangrove forests. So that government policies are needed in improving higher education facilities and access to global information in villages in order to reduce the exploitation of villagers against mangrove forests, especially for village communities whose areas are located around mangrove forest."

"This study seeks to gather empirical evidence regarding education and access to information in affecting mangrove forests in Indonesia. The motivation for this study comes from the fact that Indonesia has experienced enormous mangrove deforestation in the last three decades. This study uses village level data in Indonesia. With a combination of geospatial data and PODES, the author uses the unbalanced panel data and Fixed Effects Model (FEM) to analyze the correlation of 9-year basic education facilities and higher education as well as national private TV broadcasts and overseas TV broadcasts on the area of mangrove forests. The author found that villages that have higher education facilities and get overseas TV broadcasts have a positive correlation with the area of mangrove forests in the village area. Higher education and broad access to information globally can certainly increase villagers’ knowledge and concern about the importance of mangrove forests. Therefore, government policies are needed to improve higher education facilities and access to global information in villages to reduce the exploitation of villagers against mangrove forests, especially for village communities located around mangrove forests."

"Otonomi Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan desa menurut beberapa literatur memerlukan pendanaan yang memadai. Di Indonesia, Dana Desa menjadi salah satu pendanaan utama bagi desa sejak tahun 2015. Selain pengaruh besaran Dana Desa, penelitian ini melakukan evaluasi penting pada peranan pimpinan desa dalam optimalisasi pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh dukungan pendidikan kepala desa dalam pengelolaan Dana Desa terhadap perkembangan status desa di Indonesia. Dengan penggunaan metode regresi linear berganda yang bersifat cross section pada data antara tahun 2018 dan 2020, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa akan lebih efektif mempengaruhi perkembangan pembangunan desa jika desa mempunyai kepala desa berpendidikan di atas SMA.

---

Village Autonomy provides opportunities for villages to realize more advanced and prosperous rural development. According to some literature, village development needs sufficient funds. In Indonesia, Village Fund has become one of the essential funds for villages since 2015. Besides the effect of Village Fund amount, this study evaluates the role of village leaders in optimizing Village Fund management. This study aims to analyze the effect of village head education support in managing the Village Fund on the development of village status in Indonesia empirically. By using the multiple linear regression method that is cross-sectional in the data between 2018 and 2020, this study concludes that the management of the Village Fund will be more effective in influencing the growth of village development if the village has a village head with an education above high school."

"Hutan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Akses masyarakat ke kawasan hutan negara (state property) telah menjadi isu penting dalam kajian terkait pengelolaan sumber daya hutan. Upaya masyarakat untuk mengakses hutan negara, tidak jarang dianggap sebagai tindakan ilegal (illegal access). Akan tetapi, melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal (legal access) bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mekanisme akses berbasis hak (legal access) dan mekanisme akses struktural relasional (otoritas, identitas sosial, modal, pasar, patronase, dan lain-lain) untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan akses mereka atas pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara, serta telah terjadi ketimpangan distribusi manfaat yang disebabkan perbedaan power dan elite capture.

---

Forests play an important role for the survival of the community, especially for those who depend on forest resources for their lives. Community access to state forest areas (state property) has become an important issue in studies related to forest resource management. Community efforts to access state forests are often considered as illegal access. However, through the Social Forestry program, the government provides legal access for the community to utilize forest resources. This study uses a qualitative method with participatory observation techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the community has a rights-based access mechanism (legal access) and a relational structural access mechanism (authority, social identity, capital, market, patronage, etc.) to obtain, control, and maintain their access to land use in the area. state forests, and there has been an imbalance in the distribution of benefits due to differences in power and elite capture."

"Kebijakan afirmasi pendidikan tinggi merupakan upaya untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif. APK pendidikan tinggi menjadi indikator 4.3.1(a) SDGs. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan perhatian khusus bagi kelompok afirmasi. Lebih lanjut Permendikbud No.27 Tahun 2018 tentang Afirmasi Pendidikan Tinggi semakin memperkuat implementasi dari kebijakan afirmasi pendidikan tinggi. Namun terdapat permasalahan seperti kesenjangan capaian APK Indonesia dengan negara ASEAN, capaian APK nasional yang belum sesuai target SDGs, dan kesenjangan APK antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan afirmasi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian ini menguji 550 observasi dari 110 kabupaten/kota yang selalu menerima beasiswa ADik selama tahun 2018-2022. Data panel diestimasi menggunakan twoways fixed effect model dengan turut mengontrol beberapa karakteristik mencakup intervensi pendidikan lainnya, perguruan tinggi, fasilitas/infrastruktur, sosial-demografi, dan ekonomi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan afirmasi dalam bentuk beasiswa afirmasi pendidikan tinggi (ADik) baik secara total maupun proporsional, berpengaruh signifikan positif terhadap APK. Pada pengujian subsample, ADik menunjukkan pengaruh signifikan positif pada wilayah 3T namun tidak signifikan pada wilayah Papua. Lebih lanjut ADik konsisten menunjukkan pengaruh signifikan positif pada wilayah Papua 3T.

---

The affirmative policy on higher education is an effort to promote inclusive education. The gross enrollment ratio (APK) of higher education is an indicator 4.3.1(a) of SDGs. Law No. 12 of 2012 on Higher Education mandates special attention for affirmative groups. Furthermore, the Ministerial Regulation of Education and Culture No. 27 of 2018 on Affirmative Higher Education strengthens the implementation of the affirmative policy of higher education. However, challenges remain, as there is a gap between the APK of Indonesia and other ASEAN countries, the national APK has not met the SDGs target, and there is a gap in APK among regions in Indonesia. This study aims to determine the relationship between affirmative scholarship (ADik) and access to higher education in Indonesia in 2018-2022. This study applies 550 observations from 110 districts/cities that always received ADik scholarships during 2018-2022. Panel data is used with a two-way fixed effect regression model by employing several characteristics as control variables, including other policy interventions, number of universities, facilities/infrastructure, socio-demographics, and economy. The results show that the affirmative scholarships (ADik), both in total and proportionally, have a significant positive effect on the APK of higher education. Moreover, ADik has a significant positive effect in almost all the underdeveloped, frontier, and outermost regions (3T regions) but has no significant effect in Papua as a whole. ADik has a significant positive effect in the Papua regions that are categorized as the 3T regions."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota terhadap akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel entity and time fixed effects dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama 2004-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap akses dan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Kebijakan penetapan proporsi anggaran fungsi pendidikan dari APBD kabupaten/kota minimal sebesar 20% tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong perluasan akses dan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Akses terhadap pendidikan lebih dipengaruhi kepadatan penduduk, tingkat kesejahteraan dan intelektualitas masyarakat, serta keterpencilan daerah. Sementara itu, kualitas pendidikan dasar dipengaruhi ketersediaan guru, dana pendidikan dari provinsi, dan dana BOS, sedangkan kualitas pendidikan menengah berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota didukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mempertimbangkan komposisi anggaran yang diarahkan langsung untuk membiayai proses belajar-mengajar (belanja nonpegawai). Selain itu, anggaran pendidikan harus mampu mengatasi hambatan sisi permintaan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan terpencil, serta daerah padat penduduk dengan tingkat drop-out sekolah yang tinggi dan atau banyak anak usia sekolah yang lebih memilih untuk bekerja. Tidak hanya itu, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi kinerja pendidikan.

---

ABSTRACTThis study examined the effect of kabupaten/kota education spending allocation on the access to and quality of primary and secondary education in Indonesia using the quantitative approach of panel data regression model (entity and time fixed effects). The scope of the study covers all kabupaten/kota and the periode between 2004 and 2009. The results showed that the relationship between kabupaten/kota education spending allocation with the access to and quality of primary and secondary education are very insubstantial. Stipulation that at least 20% of kabupaten/kota government budgets should spend on education are not fully effective in encouraging the access to and quality of education in Indonesia. Access to basic and secondary education are influenced by population density and public welfare, as well as influenced by the level of community?s intellectual capacity and remoteness. The quality of primary education is influenced by school resources, in particular the availability of province education funds, school operational assistance (BOS) and the availability of teachers. While the quality of secondary education was related to the lack of jobs. The results of study suggest that the allocation of kabupaten/kota education spending should supported by good government and take into account of the budget compositions that should be led to directly finance the teaching and learning process as well as to deal with the demand-side barriers, especially in areas with high poverty rates, remoteness, dense population, and high drop-out rate of school, where much more school age children prefer work to school. In addition, it needed a sustained effort to improve the availability and quality of educational performance information."

"Kawasan Segara Anakan merupakan habitat mangrove yang masih lengkap berdasarkan formasi vegetasinya. Keberadaan mangrove mempunyai manfaat bagi masyarakat pesisir. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2010 sampai Januari 2011. Penelitian ini untuk melihat perubahan secara kuantitatif dan spasial, prediksi trend perubahan luasan hutan mangrove, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelestarian mangrove di Kawasan Segara Anakan, Kelurahan Kotawaru, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu analisis Overlay dan diskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Analisis statistik yang digunakan adalah Regresi Linear Sederhana dan Berganda. Hasil penelitian menunjukkan terjadi penyusutan luasan hutan mangrove, tahun 1991 (5.900 ha), tahun 2001 (5.200 ha), tahun 2005 (3.900 ha), dan tahun 2010 (3.600 ha). Berdasarkan persamaan linear sederhana, di prediksi luasan hutan di Kawasan Segara Anakan akan menjadi 0 ha pada tahun 2033. Berdasarkan persamaan linear berganda menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara pendidikan, pendapatan, dan pengetahuan masyarakat terhadap partisipasi dalam pelestarian hutan mangrove di Kelurahan Kotawaru, Cilacap, Jawa Tengah.

---

Segara Anakan Region is the habitat of mangrove which is still complete based on vegetation formation. The existence of mangrove has some advantages for the coastal inhabitants. The research has been accomplished in December 2010 - January 2011. The objectives of the research are to find out the quantitative and spatial changes, and the prediction in the change of mangrove area, and is to see the community's participation in conserving the mangrove in Segara Anakan Region, Kotawaru, Cilacap, Central Java, Indonesia. The method used in the research are analysis of overlay, descriptive with Surveys approach. The statistic analysis used is Simple and Multiple Regression Linear.

The research indicated that the mangrove area has decreased, in year 1991 (5.900 ha), 2001 (5.200 ha), 2005 (3.900 ha), and 2010 (3.600 ha). Based on the Simple Linear Equation, the mangrove will be predicted to become 0 ha in 2033. Based on the statistic analyses indicates that there is a positive relation between education, income, community?s knowledge to the community?s participation in conserving mangrove in Kotawaru, Cilacap, Central Java, Indonesia."

"Call Center ditugaskan untuk membantu pelanggan untuk menyelesaikan permasalahan, selain itu juga Call Center salah satu cara terbaik dalam berinteraksi dengan pelanggan. Call Center bukan hanya digunakan oleh perusahaan namun juga instansi pemerintah, badan hukum dan berbagai sektor lainnya. Dari tren alokasi kode akses yang didapatkan pada tahun 2018 hingga tahun 2021 bahwa Call Center mengalami peningkatan penggunaan kode akses pusat panggilan informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara untuk melakukan proyeksi terhadap okupansi kode akses layanan Call Center untuk menghindari habisnya okupansi dikarenakan terbatasnya digit kombinasi yang dialokasikan pemerintah. Dalam penelitian ini proyeksi dilakukan untuk menentukan periode habisnya okupansi kode akses layanan Call Center, sehingga dapat melakukan mitigasi dengan melakukan pembuatan regulasi pengaturan digit kombinasi baru bagi Call Center. Hasil yang didapatkan dari perhitungan proyeksi diketahui bahwa tahun 2026 akan mengalami krisis kode akses layanan Call Center dan sepenuhnya habis pada tahun 2027. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap kebutuhan pengaturan terkait dengan digit kombinasi.

---

Call Center is responsible for helping customers to solve problems and is the best way to interact with clients. It is widely used by companies, government agencies, legal entities, and other sectors. From the access code allocation trends in 2018 to 2021, the use of access codes for Call Centers has increased. Therefore, we need a way to project the maximum Call Center service access codes to mitigate the running out of occupancy due to the limited combination of digits allocated by the government. This study aims to project when the access code occupancy of the Call Center service runs out for early mitigation in the form of regulations for setting new combination digits for Call Centers. The projection calculation indicated there will be an access code crisis for the Call Center service in 2026 and will be entirely run out in 2027. From the projection of the access code expiration period and analysis carried out, new regulation related to combination digits is needed."

"Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian.

---

Due to the 20% of education mandatory spending from the APBN and APBD as stipulated in the law of National Education System No. 20 of 2003 and the limited fiscal capacity sourced from the central government budget, the role of local governments is required to participate in providing the local government budget for education sourced from their Local Own Revenue. This study analyzes how governance on the local education government budget affects access to basic education in Indonesia. In practice, government education spending is not separated according to budget sources. Hence, this study also analyzes regressions combining the central and local government education budgets. Using panel data from 455 districts in Indonesia between 2017-2019, the study shows that the local government budget has the same effect as the total government budget to access basic education. The better the local government manages their education budget in the planning and budgeting process, the higher access to basic education. This positive and significant impact occurred only in NER of junior secondary school, while the same impact had not been virtually seen in NER primary school."