Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mempermudah mencapai tujuan strategisnya, DJP mengeluarkan surat edaran yang berisi panduan penggunaan CRM (Compliance Risk Management) pada administrasi perpajakan di Indonesia pada tahun 2019. Surat edaran tersebut mendorong penggunaan CRM pada beberapa fungsi perpajakan. Pada tahun 2021, DJP memperbaharui surat edaran tersebut dengan menambahkan penggunaan business intelligence (BI) dengan harapan dapat meringankan masalah yang sangat umum pada perpajakan, yaitu kepatuhan. Penelitian ini dibuat untuk mengevaluasi apakah CRM yang telah dibantu dengan BI mampu meningkatkan kepatuhan materiil wajib pajak. Penelitian ini berbentuk studi kasus kualitatif yang akan mengevaluasi fungsi pemeriksaan dan pengawasan. Sumber data didapatkan dari wawancara dengan praktisi yang memiliki keahlian dan telah mengalami langsung penggunaan CRM di lapangan. Selain itu, data berupa beberapa gambar dan grafik juga didapatkan untuk melengkapi penelitian. Penelitian dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, namun data juga didapatkan dari beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada langsung dibawah Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur (single-embedded type). Dalam melakukan evaluasi, peneliti menggunakan kerangka evaluasi kebijakan publik William Dunn yang diantaranya mengevaluasi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan kelayakan. Penelitian ini menampilkan pandangan-pandangan para pelaksana fungsi pemeriksaan dan pengawasan dalam menjalankan tugasnya di lapangan sehingga menghasilkan kesimpulan dari evaluasi CRM di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur. Penelitian ini juga mengungkap beberapa saran dari pelaksana fungsi pemeriksaan dan pengawasan mengenai harapan dan perkembangan CRM di masa depan. Penelitian ini bersifat subjektif sehingga membuka peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mempertimbangkan instrumen penelitian lain atau melakukan penelitian dengan pendekatan penelitian lain untuk mendapatkan pandangan yang berbeda dan lebih objektif.

---

To achieve the organization’s strategic objectives, the Directorate General of Taxation (DGT) issued a Compliance Risk Management (CRM) guidance for tax administration in 2019. The guidance encourages CRM application on several taxation functions. In 2021, the DGT renewed the CRM guidance by adding a business intelligence application to lighten one of the most common issues in taxation, namely, compliance. This research is conducted to evaluate if CRM, with business intelligence support, manages to increase taxpayer compliance. This is a qualitative case study research evaluating supervisory and inspection functions. Data sources were obtained through interviews with experienced practitioners. Furthermore, pictures were also obtained as a complementary to the research. This research was conducted at East Jakarta’s DGT Regional Office, however, some data were also obtained from several small taxpayer offices directly under East Jakarta’s DGT Regional Office (single-embedded type case study). The evaluation was conducted using William Dunn’s policy evaluation criteria, namely, Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, and Appropriateness. This research displays supervision and inspection function tax officers’ view on CRM’s impact on their tasks, concluding CRM’s evaluation on East Jakarta’s Regional Office. This research will also reveal some suggestions/recommendations from the informants concerning future CRM progression. As qualitative research is subjective, the next researcher is suggested to try another research method to gain wider insights and produce a more objective result."

"Pengawasan yang efektif terhadap IPDes memerlukan pendekatan yang tepat sasaran seperti yang diterapkan pada wajib pajak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi dan membuat peta risiko kepatuhan pada Instansi Pemerintah Desa (IPDes) di Indonesia, untuk menentukan prioritas pengawasan. Metode deskriptif kualitatif menganalisis data mengenai alokasi pendapatan dan belanja desa (APBDes), pembayaran pajak, utang pajak, tingkat pendidikan, jarak desa ke otoritas pajak, dan indeks desa. Peta yang dihasilkan mengkategorikan IPDes berdasarkan tingkat risiko, sehingga memungkinkan intervensi yang ditargetkan: prioritas pengawasan untuk 14 IPDes yang berisiko tinggi dan konseling untuk 212 IPDes.

---

Effective supervision of village treasurers requires targeted approaches similar to those used for other taxpayers. This research aims to see the potential and create a compliance risk map for village government agencies (IPDes) in Indonesia, to determine supervision priorities. Employing descriptive qualitative methods analyzes data on village income and expenditure allocations (APBDes), tax payments, tax payable, education level, village distance to tax authority, and village index. The resulting map categorized IPDes based on risk levels, enabling targeted interventions: prioritized supervision for 14 high-risk IPDes and counseling for 212 IPDes."

"Pada September 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan kebijakan Compliance Risk Management (CRM) melalui SE-24/PJ/2019 atas risiko dasar yang mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak yaitu risiko pendaftaran, pelaporan, pembayaran pajak, dan kebenaran pelaporan. CRM didefinisikan sebagai upaya untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan, manajemen risiko, pengendalian dan pengawasan atas berbagai macam risiko kemungkinan ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan menggunakan teori implementasi Kebijakan oleh Grindle (1980). Peneliti menggunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma post-positivisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management dapat membantu DJP dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan terutama dalam meningkatkan fungsi pengawasan dan pemeriksaan pajak, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi DJP, yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di DJP dapat meningkatkan kinerja staf Account Representative (AR) yang ada di KPP dalam menentukan risiko. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi CRM dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap audit coverage ratio. Namun, pelaksanaan CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan masih terdapat kekurangan, seperti banyaknya data Wajib Pajak yang tidak lengkap, ketidakakuratan data, dan kurangnya data scientist sehingga DJP masih perlu mengoptimalisasikan pelaksanaan CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan.

---

Directorate General of Taxes (DGT) issued a Compliance Risk Management (CRM) policy on September, 2019 through SE-24/PJ/2019 on primary risks that affect compliance with fulfilling taxpayers' tax obligations, namely the risk of registration, reporting, tax payment, and correct reporting. CRM is defined as an effort to identify, measure, map, risk management, control, and supervision of various risks of possible taxpayer non-compliance. This study aims to analyze the implementation of Compliance Risk Management in improving tax monitoring and audit functions in Indonesia. In order to approach this problem, a theoretical reference from Grindle (1980) is used. This research was conducted using a qualitative method and adopt a post-positivism paradigm. This study concludes that Compliance Risk Management can assist DGT in dealing with taxpayers more fairly and transparently, especially in improving the function of tax oversight and audit, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will create a new compliance paradigm for the DGT, namely continuous compliance that the implementation of Compliance Risk Management carried out at DGT can improve the performance of Account Representative (AR) staff at KPP in determining risk. Moreover, the implementation of CRM can also indirectly affect the audit coverage ratio. There are still areas for improvement in the performance of the CRM of tax monitoring and audit function, such as a large number of incomplete taxpayer data, inaccurate data, and a lack of data scientists. However, the DGT still needs to optimize the CRM oversight and inspection function implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi atas persepsi tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan wajib pajak pada Instansi ABC sebuah instansi administrasi perpajakan di Indonesia. Fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti berada pada tingkat kantor pusat yang dijalankan oleh unit VW dan unit XYZ. Penelitian ini menggunakan Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan tingkat kematangan manajemen risiko fraud, serta kesenjangan yang ada antara implementasi dengan kondisi ideal berdasarkan prinsip-prinsip COSO Fraud Risk Management (FRM). Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko dan penanganan risiko fraud, dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan literatur, peraturan, kebijakan, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil penilaian tingkat kematangan manajemen risiko fraud pada fungsi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak tersebut masih berada pada level 2 (Initial). Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ruang perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencapai target tingkat kematangan yang ideal. Instansi ABC, khususnya Unit VW dan Unit XYZ harus segera mengintegrasikan fraud risk management dengan program anti-fraud yang sudah ada dan memperkuat peran unit-unit yang terlibat sesuai dengan prinsip-prinsip COSO FRM. Penelitian ini melakukan penilaian tingkat kematangan menggunakan subjektifitas peneliti berdasarkan COSO FRM, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dengan instrumen penelitian dan pendekatan lain yang lebih objektif.

---

This study aims to evaluate the maturity level perception of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at ABC Agency, a tax administration agency in Indonesia. The taxpayer compliance supervision function studied is at the head office level, which is carried out by the VW and XYZ units. This research uses the Enterprise Anti-Fraud Maturity Assessment Model© to produce a clear picture of the condition and maturity level of fraud risk management and the gaps between implementation and ideal conditions based on COSO Fraud Risk Management (FRM) principles. This descriptive qualitative research uses a case study approach by collecting data through interviews with parties involved in risk management and fraud risk handling, and analyzing documents related to literature, regulations, policies, and related documents. The results of the assessment of the maturity level of fraud risk management in the taxpayer compliance supervision function at the head office level are still at level 2 (Initial). These results indicate that there is still a lot of room for improvement that can be done to achieve the ideal maturity level target. This agency, especially the VW and the XYZ units, must immediately integrate fraud risk management with the existing anti-fraud program and strengthen the role of the units involved in accordance with the principles of COSO FRM. This study assesses the level of maturity using the subjectivity of researchers based on the COSO FRM, so further research is expected to develop with other research instruments and approaches that are more objective."

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab dibutuhkannya Levers of Control (LoC) sebagai Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dan menganalisis cara implementasi LoC sebagai SPM dalam kegiatan pengawasan kepatuhan WP terkait Transfer Pricing pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Untuk itu instrument penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, kuisioner, dan wawancara mendalam. Untuk menganalisis penyebab dibutuhkannya LoC sebagai SPM digunakan Teori Keagenan, dan rerangka yang digunakan dalam menyusun SPM tersebut adalah LoC. Penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadi permasalahan keagenan dalam kegiatan pengawasan kepatuhan WP terkait TP dan ketidakmampuan SPM yang sudah ada untuk mengatasi permasalahan keagenan tersebut sehingga menyebabkan perlunya LoC sebagai SPM. Selain itu, berdasarkan kondisi yang ada, LoC dapat diterapkan pada Kanwil DJP Jakara Selatan II sebagai rerangka SPM untuk mengendalikan kegiatan pegawasan kepatuhan Wajib Pajak terkait TP yang dilakukan oleh AR, karena LoC tidak hanya fokus pada penilaian kinerja saja, tetapi dapat memberikan keseimbangan antara kontrol dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapabilitas dan komitmen para AR selaku agent.

---

This study aims to find out the cause of the need for Levers of Control (LoC) as a Management Control System (MCS) and analyze how to implement LoC as an MCS in taxpayer compliance supervision activities related to Transfer Pricing at the South Jakarta II DGT Regional Office. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study research strategy. For this reason, the research instruments used are document studies, questionnaires, and in-depth interviews. Agency theory is used to analyze the causes of the need for LoC as MCS, and the framework used in designing the MCS is LoC. This study found evidence that there were agency problems in taxpayer compliance supervision activities related to TP and the inability of the existing MCS to overcome these agency problems, which led to the need for LoC as MCS In addition, based on existing conditions, LoC can be applied to the South Jakarta II DGT Regional Office as a MCS framework to control taxpayer compliance supervision activities related to TP carried out by AR, because LoC does not only focus on performance appraisal, but can provide a balance between control and empowerment that can increase the capability and commitment of AR as agents."

"Berbagai insiden risiko, seperti risiko kecurangan atau pelanggaran aturan, mendorong perusahaan meningkatkan penerapan Governance, Risk Management dan Compliance (GRC). Salah satu cara untuk meningkatkan penerapan GRC yaitu dengan mengintegrasikan ketiga komponen tersebut. PT.X juga perlu menerapkan integrasi ketiga komponen tersebut karena PT.X mengalami insiden risiko dimasa lalu, khususnya risiko pelanggaran kepatuhan. Sebelum implementasi GRC terintegrasi, Open and Compliance Ethics Group (OCEG) menyebutkan bahwa penting untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan dalam menerapkan GRC. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan PT.X dalam menerapkan GRC terintegrasi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian ini menggunakan model terbaru dari OCEG. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari hasil review dokumen, survey serta hasil wawancara dengan ahli GRC, Senior Executive Vice President (SEVP) Business Support PT.X, dan manajer proyek PT.X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT.X sudah siap untuk menerapkan GRC secara terintegrasi dengan komitmen yang kuat dari para top management serta terdapatnya beberapa hal yang sudah terintegrasi seperti penerapan manajemen risiko.

---

Various incident of risk such as fraud risk and compliance violation risk, forced companies to improve the implementation of governance, risk management, and compliance (GRC). One way to enhance the implementation of GRC is to integrate the three components. PT. X also needs to implement the integration of the three components because PT. X also has an incident of risk in the past, especially compliance violation risk. Before integrated GRC implementation, The Open and Compliance Ethics Group (OCEG) states that it is important to evaluate the company's readiness to implement an integrated GRC. Therefore, this research wants to evaluate the readiness of PT.X in implementing GRC. This research is different from previous studies because this research uses the latest model of Open and Compliance Ethics Group (OCEG). This research is a qualitative research with a case study approach. The data was collected by document review, survey and interviews with GRC experts, PT.X’s Senior Executive Vice President (SEVP) business support, and PT.X project manager. The result of this research shows that PT.X is ready to implement GRC in an integrated manner with a strong commitment from the top management. Several things have been integrated, such as the application of risk management"

"Indonesia merupakan negera dengan penerimaan terbesar dari pajak, salah satunya pajak atas orang pribadi maka dari pada itu Compliance Risk Management diterapkan di Direktorat Jenderal Pajak pada September 2019 dengan tujuan meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak berbasis risiko yang merupakan reformasi perpajakan dalam membangun profil kepatuhan yang lebih baik.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Compliance Risk Management di Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Jakarta dengan mengunakan teori Mazmanian dan Sabatier dan menganalisis strategi Direktorat Jenderal Pajak dalam mensukseskan penerapan Compliance Risk Management di Jakarta. Peneliti mengunakan metode kualitatif serta mengadopsi paradigma pos-positivisme. Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dan wawancara mendalam dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Compliance Risk Management. lmplementasi Compliance Risk Management dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan, manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien sehingga pada akhirnya akan mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi Direktorat Jenderal Pajak yaitu kepatuhan yang berkelanjutan bahwa implementasi Compliance Risk Management yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kinerja staf Account Receivable yang ada di Kantor Pelayanan Pajak  dalam menentukan risiko, kekurangan pada implementasi ini adalah kurangnya staf di unit Compliance Risk Management dalam menyusun logaritma sistem yang lebih efektif. Hasil penelitian terkait strategi yang dilakukan dalam mensukseskan penerapan yaitu Direktorat Jenderal Pajak Unit Compliance Risk Management melakukan percepatan persebaran sosialisasi dengan sistem shareknowledge yaitu dengan cara mengambil sampel dari masing – masing Kantor Pelayanan Pajak sebagai responen yang nantinya akan dibagikan ke seluruh staf terkait di unit masing -  masing, selain itu juga dengan menanamkan visi dan misi perubahan paradigma di seluruh Direktorat Jenderal Pajak. Namun kekurangan dari hal ini adalah tidak adanya mandatori sehingga masih ada beberapa staf yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan share knowledge.

---

Indonesia is the country with the largest tax revenues, one of which is tax on individuals, so Compliance Risk Management was implemented at the Directorate General of Taxes in September 2019 with the aim of increasing supervision of risk-based taxpayer compliance, which is tax reform in building a better compliance profile. The purpose of this study is to analyze the implementation of Compliance Risk Management at the Directorate General of Taxes in increasing taxpayer compliance in Jakarta by using Mazmanian and Sabatier theory and analyzing the Directorate General of Tax's strategy in the successful implementation of Compliance Risk Management in Jakarta. Researchers used qualitative methods and adopted the positivism paradigm. Based on the results of the analysis through data collection conducted using literature studies and in-depth interviews with informants, it can be concluded that with the Compliance Risk Management. Implementation of Compliance Risk Management can help the Directorate General of Taxes to handle Taxpayers more equitably and transparently, resource management becomes more effective and more efficient so that in the end it will realize a new compliance paradigm for the Directorate General of Taxes namely sustainable compliance that implements Compliance Risk Management conducted at the Directorate General of Taxes can improve the performance of Account Receivable staff in the Tax Service Office in determining risk, the lack of this implementation is the lack of staff in the Compliance Risk Management unit in developing a more effective system logarithm. The results of the research related to the strategy carried out in the successful implementation of the Directorate General of Tax Compliance Risk Management Unit accelerate the dissemination of information dissemination using the shareknowledge system by taking samples from each Tax Service Office as a response that will later be shared with all relevant staff in each unit - respectively, but also by instilling a vision and mission of paradigm shift in the entire Directorate General of Taxes. But the drawback of this is the absence of a mandatory so there are still some staff who do not carry out their obligations in conducting knowledge sharing."

"Penelitian ini bertujuan memberi bukti empiris pengaruh fungsi-fungsi pelayanan, konsultasi, dan pengawasan perpajakan yang dilaksanakan oleh Account Representative, baik secara sendiri maupun simultan, terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Penelitian dilaksanakan dengan melakukan survei terhadap Wajib Pajak efektif yang terdaftar, Account Representative, dan pejabat terkait pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hanya fungsi pelayanan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan fungsi konsultasi dan pengawasan tidak. Hasil uji hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa ketiga fungsi tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan Wajib Pajak.

---

This study is conducted to provide empirical evidence about influence of service, consultation, and supervision functions of taxation undertaken by the Account Representative, either individually or simultaneously, to the taxpayer's compliance. The research method used is mixed method. The research is conducted by surveying the taxpayer effectively registered, Account Representative, and relevant officials on KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. The result shows that only service function which has positive influence on tax compliance, while the consultation and supervision functions do not have influence. Simultaneous hypothesis test results show that these three functions positively effect on tax compliance."

"Tax ratio Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan dan penerimaan pajak yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak No. SE-05/PJ/2022 perihal perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, serta pemantauan dan evaluasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Grogol Petamburan dengan menggunakan kriteria evaluasi (OECD, 2021) yang terdiri dari relevansi, koherensi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutan, serta mengevaluasi faktor-faktor dari pelaku kegiatan pengawasan pajak, yaitu berupa dukungan manajemen puncak, Account Representative, dan wajib pajak yang mempengaruhi kegiatan pengawasan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap 10 responden sebagai data primer dan telaah dokumen, peraturan, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian sebagai data sekunder, kemudian melakukan triangulasi data untuk memeriksa keabsahan data atau informasi yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan SE-05 telah terlaksana dengan baik dengan tercapainya target penerimaan pajak, tercapainya indikator penilaian kantor, dan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pengawasan perpajakan, terbukti bahwa ketiga faktor tersebut mempengaruhi kegiatan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Secara ringkas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan pajak serta mengevaluasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan.

---

Indonesia's tax ratio is still relatively low when compared to several countries in the ASEAN region. Therefore, the Directorate General of Taxes needs to create policies to improve sustainable taxpayer compliance and optimal tax revenue. This study aims to evaluate the performance of taxpayer compliance supervision activities to improve tax compliance and optimize tax revenue based on Director General of Taxes Circular Letter No. SE-05/PJ/2022 concerning planning, implementation, follow-up, monitoring and evaluation at the Jakarta Grogol Petamburan Small Tax Office using evaluation criteria (OECD, 2021) consisting of relevance, coherence, effectiveness, efficiency, impact, and sustainability, as well as evaluating factors from tax supervision actors, namely with the support of top management, Account Representatives, and taxpayers that influence tax supervision activities. The method used in this study is a descriptive-qualitative. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with 10 respondents as primary data and reviewing documents, regulations, and previous research relevant to the research theme as secondary data, then triangulating the data to check the validity of the data or information obtained. The results of this study indicate that the SE-05 supervision activities have been implemented well with the achievement of tax revenue targets, the achievement of office assessment indicators, and helping to improve taxpayer compliance. In the factors that influence tax supervision activities, it is proven that these three factors influence taxpayer compliance supervision activities. In short, this study is expected to contribute to efforts to improve tax compliance and tax revenues and identify what factors can affect the success or failure of tax compliance supervision activities."

"Penerapan sistem self-assessment pajak memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang.  Untuk mencapai hasil yang optimal, penerapan sistem ini sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan dari para wajib pajak. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dengan mendesain Compliance Risk Management (CRM) dalam rangka pemeriksaan wajib pajak. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berperan dalam penerapan kebijakan pajak di Indonesia dan di DKI Jakarta. Studi ini menemukan bahwa: (1) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan kebijakan Compliance Risk Management sejak tahun 2019 mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak serta mengurangi biaya pemungutan; (2) Pengawasan dan pemeriksaan fokus pada wajib pajak yang tidak patuh yang sudah dilakukan analisa menggunakan analisis prioritas berdasarkan “big data analytics” dengan pengolahan data menggunakan alogaritma machine learning melalui aplikasi approweb; (3) Bapenda belum memiliki kebijakan compliance risk management fungsi pemeriksaan dan profil resiko kepatuhan wajib pajak, sehingga belum tercapainya tingkat kepatuhan yang tinggi atas wajib pajak restoran; (4) Bapenda belum memiliki payung hukum keterbukaan informasi perpajakan dengan pihak ke tiga sehingga belum adanya integrasi data yang memudahkan fiskus dalam rengka pengawasan wajib pajak. Selain itu disarankan agar Bapenda membuat aturan mengenai kebijakan kepatuhan Compliance Risk Management Fungsi Pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.

---

The implementation of tax self-assessment system gives full trust to taxpayers to calculate, pay, and report their tax payables. To achieve optimal results, the implementation of this system is largely determined by the level of compliance of the taxpayers. This study aims to increase the level of compliance of restaurant taxpayers by designing Compliance Risk Management (CRM) in auditing taxpayers. This study uses a qualitative approach by conducting interviews with informants who play a role in the implementation of tax policy in Indonesia and in DKI Jakarta. This study found that: (1) the Directorate General of Taxes (DGT) through Compliance Risk Management policy since 2019 was able to increase taxpayer compliance and tax revenue and reduce collection costs; (2) Supervision and audit focus on non-compliant taxpayers who have been analyzed based on “big data analytics” by processing data using machine learning algorithms through the approweb application; (3) Bapenda does not yet have a compliance risk management policy for the audit function and compliance risk profile of taxpayer, so that a high level of compliance has not yet achieved for restaurant taxpayers; (4) Bapenda does not yet have a legal protection for tax information disclosure with third parties, so that there is no data integration that makes it easier for the tax authorities to supervise taxpayers. In addition, it is recommended that Bapenda make rules regarding the Compliance Risk Management Compliance Policy for the Audit Function in order to improve restaurant taxpayer compliance."