Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gas emisi CO2 dari industri gas berkontribusi terhadap pemanasan global sehingga perlu dikurangi atau diolah lebih lanjut. Salah satu cara pengolahan lanjutan CO2 dari gas industri adalah melalui pemanfaatan menjadi bahan baku untuk bahan kimia lain. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi CO2 menjadi methanol melalui proses hidrogenasi yang dilakukan lewat evaluasi tekno-ekonomi. Sumber CO2 berasal dari beberapa lapangan gas di Indonesia yaitu lapangan Jawa Timur, lapangan Sulawesi Tengah, lapangan Jawa Tengah dan lapangan Jawa Barat. Sumber hidrogen berasal dari elektrolisis air menggunakan solar PV yang dilengkapi dengan baterai sebagai sumber listrik. Simulasi proses dilakukan dengan menggunakan software Aspen HYSYS V.12 dan Aspen Plus V.12. Evaluasi teknis dilakukan melalui perhitungan konsumsi massa CO2, konversi CO2 dan luas area PV yang dibutuhkan per unit produk methanol. Evaluasi ekonomi dilakukan melalui perhitungan levelized cost of process. Aspek lingkungan dievaluasi dengan menggunakan life cycle assessment. Hasil penelitian menunjukkan nilai konsumsi CO2 dari lapangan gas processing facility Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Jawa Barat berada di antara rentang 1,40 – 1,59 ton CO2/ ton MeOH, konversi CO2 berada di rentang 93,29% - 98,83% dan luas PV yang diperlukan berada di rentang 28,52 – 38,15 ribu m2/ ton MeOH. Emisi CO2 berada di rentang -0,201 dan -0,561 kg-CO2eq / kg-MeOH. Biaya produksi hidrogen untuk gas processing facility Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Jawa Barat berturut-turut adalah 3,1, 8,79, 5,42 dan 7,70 USD/ kg H2. Biaya produksi methanol untuk gas processing facility Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah dan Jawa Barat berturut-turut adalah 562,48, 1.960,87, 1.196,21 dan 1.344,88 USD/ ton methanol. Jika dibandingkan dengan sistem PV-Baterai, PV-Grid akan memberikan nilai LCOH dan LCOM lebih rendah tetapi PV-Grid menghasilkan nilai LCA positif artinya ada emisi CO2 yang dibuang ke lingkungan.

---

One of the emission CO2 source is coming from outlet gas industry. The CO2 emission contributes to global warming then it should be diminished or processed further. One of the ways that CO2 from the gas industry is utilized by using it as a raw material to create other chemical or low carbon chemical. This study intends to examine the techno-economic and environmental aspect of CO2 hydrogenation to blue methanol with CO2 source from gas fields East Java, Central Sulawesi, Central Java, and West Java. Using solar PV and batteries as power sources, hydrogen is produced from water electrolysis. Using Aspen HYSYS V.12 and Aspen Plus V.12, the process system was simulated. CO2 mass consumption, CO2 conversion, and the required PV area were used in the technical evaluation. The economic evaluation was performed using a levelized cost of process. The environmental aspect was evaluated using life cycle assessment. The result shows that CO2 mass consumption of gas processing facility East Java, Central Sulawesi, Central Java and West Java were in the range between 1.40 – 1.59 ton-CO2/ ton-MeOH range, CO2 conversion were in the range between 93.29% - 98.83% and PV area required in the range between 28.52 – 38.15 ribu m2/ ton MeOH. CO2 emission were in the range between -0.201 and -0.561 kg-CO2eq / kg-MeOH. The hydrogen production cost for gas field in East Java, Central Sulawesi, Central Java and West Java were 3.10, 8.79, 5.42 and 7.70 USD/kg H2, respectively The methanol production cost for gas field in East Java, Central Sulawesi, Central Java and West Java 562.48, 1,960.87, 1,196.21 and 1,344.88 USD/ton-MeOH, respectively. Compared with PV-Battery System, PV-Grid System has lower LCOH and LCOM value but the system has positive LCA which means any CO2 emissions to environment.

"

"Global warming is a very pertinent issue these days because the effects of extreme climate change are becoming quite apparent. Therefore, the first problem to address is the formation of strict regulations regarding emissions into the air. The main emissions to tackle are CFC and HCFC refrigerants. Conventional cascade refrigeration systems until now have been dependent on refrigerants and it is time to find a substitute that is environmentally friendly. This study builds a prototype cascade refrigeration machine using the environmentally friendly hydrocarbon refrigerants (propane, ethane and CO2). Resulting from this research, the characteristics of the pressure and temperature of each component and the COP value at low temperature circuit of load variations using an electric heater at 90 W, 120 W and 150 W result in a COP value of 0.35, 0.48 and 0.60 respectively."

"Pemanasan global menjadi momok yang menakutkan bagi manusia, seiring dengan meningkatnya konsumsi energi primer berbahan bakar fosil yang menimbulkan gas efek rumah kaca. Hal ini mendorong para peneliti di seluruh dunia untuk merubah kebiasaan tersebut ke energi baru terbarukan (EBT). Namun, EBT baik itu fotovoltaik (PLTS) maupun pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) keduanya memiliki sifat intermittent sehingga dibutuhkan alat penyimpanan energi untuk menanggulangi sifat intermittent. Salah satu alat penyimpan energi adalah Kapasitor Lithium Ion (KLI). Penyimpanan energi jenis ini mempunyai karakteristik densitas daya dan energi spesifik yang berada diantara baterai lithium ion dan kapasitor konvensional, sehingga diharapkan mampu memiliki kapasitas mendekati Baterai Lithium Ion dengan densitas daya yang dimiliki mendekati Kapasitor konvensional. Salah satu alternatif bahan material yang dapat digunakan untuk pembuatan KIL yaitu, sampah organik, khususnya dalam penelitan ini ampas tebu. Hasil penggilingan tebu berupa ampas kasar kemudian di olah menjadi karbon aktif dengan memperhatikan variasi suhu aktivasi KOH. Karbon aktif pada skripsi ini memiliki luas permukaan mencapai 2136,66 m2/g terjadi pada suhu aktivasi 800°C. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui prediksi machine learning didapatkan nilai kapasitansi dengan suhu aktivasi 800oC, 700oC dan 600oC masing-masing sebesar 141,214 F; 80,955 F dan 102,855 F dengan MAE sebesar 28,11. Suhu aktivasi memiliki peran penting dalam penentuan hasil luas permukaan dan kapasitansi pada Kapasitor Lithium Ion.

---

Global warming is a frightening specter for humans, along with the increased consumption of fossil fuel-based primary energy that causes greenhouse gases. This prompted researchers around the world to change these habits to renewable energy (EBT). However, both photovoltaic (PLTS) and wind power plants (PLTB) both have intermittent characteristic so, that energy storage system are needed to cope with intermittent characteristic. One of the energy storage devices is Lithium Ion Capacitors (KIL). This type of energy storage has specific power and specific energy characteristics that are between lithium ion batteries and conventional capacitors, so it is expected to be able to have a capacity close to Lithium Ion Batteries with power density that are close to conventional capacitors. One alternative material that can be used for the manufacture of KIL is organic waste, especially in this research is sugarcane bagasse. The results of sugarcane milling in the form of coarse pulp then processed into activated carbon with temperature variation in KOH activation. Activated carbon in this thesis has a surface area of 2136.66 m2 / g which occurs at an activation temperature of 800 ° C. Based on the results obtained through machine learning prediction, the capacitance values with activation temperatures of 800 oC, 700 oC and 600 oC were 141.214 F; 80,955 F and 102,855 F with MAEs of 28.11. Activation temperature has an important role in determining the results of surface area and capacitance in Lithium Ion Capacitors."

"Tanaman kubis yang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang penting, umumnya memerlukan pemeliharaan yang intensif. Berbagai jenis oganisme pengganggu tumbuhan (OPT) menyerang tanaman kubis sehingga sering kali menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kehilangan hasil panen sayuran akibat serangan organisme penganggu tumbuhan dapat mencapai 30-100%. Bahkan pada tingkat serangan OPT yang rendah pun dapat mengurangi kualitas produk sayuran sehingga mengakibatkan menurunnya harga jual (Sastrosiswojo, 1992a). Hal inilah yang mendorong petani untuk menggunakan pestisida. Pada umumnya penggunaan pestisida pada tanaman kubis sangat intensif. Keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya dampak negatif penggunaan pestisida terhadap unsur-unsur lingkungan yang ada pada ekosistem pertanian. Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dapat mengakibatkan penurunan populasi musuh alami harus dan serargga berguna lainnya, serta makhluk bukan sasaran (Oka, 1995). Akibatnya apabila keadaan lingkungan mendukung, dapat terjadi ledakan populasi hama karena terjadinya resurgensi hama. Demikian juga residu pestisida di lingkungan dapat terbawa oleh gerakan air dan udara sehingga residu pestisida dapat berada di berbagai unsur Iingkungan di permukaan bumi (Untung, 1992). Hal ini dapat mengakibatkan penurunan keragaman jenis (diversitas species) dalam ekosistem pertanian tersebut yang mempengaruhi kestabilan ekosistem. Pada umumnya masyarakat telah memahami, bahwa pestisida merupakan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Namun demikian, sesungguhnya pestisida juga dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu pestisida digunakan dalam pembangunan di berbagai sektor termasuk sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultira. Untuk menghindari pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan perlu diupayakan agar penggunaan pestisida dilakukan dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bahwa penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir, sesuai dengan konsep PHT. Apabila terpaksa menggunakan pestisida maka harus dilakukan dengan bijaksana, artinya :1. Pestisida yang digunakan telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian (Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1973).2. Memenuhi kriteria 5 tepat, yaitu tepat dosis, tepat waktu, alat, dan cara aplikasi, tepat mutu, tepat jenis, tepat komoditas dan tepat sasaran (Daryanto, 1999). Hal ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan tindakan petani dalam penggunaan pestisida serta pengawasan dari pihak pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan peraturan penggunaan pestisida tersebut.Masalah dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut :1. Apakah pengetahuan, sikap dan tindakan petani alumni SLPHT kubis terhadap pestisida lebih baik daripada petani Non-SLPHT kubis?2. Apakah pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap pestisida mempengaruhi petani alumni SLPHT kubis dan Non-SLPHT kubis dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida?3. Apakah petani alumni SLPHT kubis lebih mematuhi peraturan penggunaan pestisida daripada petani Non-SLPHT kubis?Penelitian ini bertujuan untuk:1. Mengetahui bagaimanakah pengetahuan, sikap dan tindakan petani alumni SLPHT kubis dan petani Non-SLPHT kubis terhadap pestisida.2. Mengetahui apakah pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap pestisida mempengaruhi petani alumni SLPHT kubis dan petani Non-SLPHT kubis dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida.3. Mengetahui bagaimanakah kepatuhan petani alumni SLPHT kubis dan petani Non-SLPHT kubis terhadap peraturan penggunaan pestisida.Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :1. Pengetahuan, sikap dan tindakan petani alumni SLPHT kubis terhadap pestisida lebih balk daripada petani Non-SLPHT kubis.2. Pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap pestisida mempengaruhi petani alumni SLPHT kubis dan petani Non﷓ SLPHT kubis dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida,3. Petani alumni SLPHT kubis Iebih mematuhi peraturan penggunaan pestisida daripada petani yang belum pernah dilatih dalam SPLHT kubis.Penelitian ini dilaksanakanan dengan metode survei yaitu mewawancarai petani kubis yang terpilih sebagai sampel untuk memperoleh data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunal:an adalah purposive, samplng : sampel dengan sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang pernah mengikuti Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan yang tidak pernah mengikuti SLPHT. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung dan Garut mulai bulan Oktober sampai Desember 2000. Wilayah penelitian ini meliputi Kecamatan Lembang, Pangalengan, Cikajang dan Cisurupan. Dipilih dua sampel desa dari tiap kecamatan, dan pada tiap desa terdiri atas petani alumni SLPHT kubis dan Non-SLPHT kubis. Ditentukan 10 petani alumni SLPHT kubis dan 10 petani Non-SLPHT kubis pada tiap desa sampel. Jumlah responden di delapan desa sampel tersebut ialah 160 petani yang terdiri atas 80 petani alumni SLPHT kubis dan 80 petani Non-SLPHT kubis.Hasil penelitian penting yang dapat disimpulkan adalah:1. Pengetahuan dan sikap petani responden SLPHT kubis terhadap pestisida lebih baik daripada petani responden Non-SLPHT kubis di Kabupaten Bandung dan Garut.a. Di Kabupaten Bandung, 72,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 45% jumlah petani responden Non-SLPHT kubis memiliki pengetahuan tinggi dan sedang terhadap pestisida.b.Di Kabupaten Garut, 62,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 32,5% jumlah petani responden Non SLPHT Kubis memiliki pengetahuan tinggi terhadap pestisida.c. Di Kabupaten Bandung, 82,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 25% jumlah petani Non-SLPHT kubis memiliki tingkat sikap tinggi (baik) dan sedang terhadap pestisida.d. Di Kabupaten Garut, 60% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 7,5% jumlah petani responden Non SLPHT kubis memiliki tingkat sikap tinggi (baik) dan sedang terhadap pestisida.2. Di Kabupaten Bandung dan Garut hanya tindakan petani responden alumni SLPHT kubis dan Non-SLPHT kubis terhadap pestisida yang mempengaruhi mereka dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida.a. Di Kabupaten Bandung dan Garut pengetahuan dan sikap petani responden alumni SLPHT kubis dan Non SLPHT kubis terhadap pestisida tidak mempengaruhi mereka dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida.3. Petani responden alumni SLPHT kubis di Kabupaten Garut lebih mematuhi peraturan penggunaan pestisida daripada petani responden SLPHT kubis di Kabupaten Bandung.a. Di Kabupaten Bandung hanya 7,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 6,3% jumlah petani responden Non-SLPHT kubis yang menggunakan pestisida sesuai dengan peraturan penggunaan pestisida.b. Di Kabupaten Garut, 52,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan tidak ada (0%) petani responden Non-SLPHT kubis yang menggunakan pestisida sesuai dengan peraturan penggunaan pestisida.

---

Cabbage is an important vegetables crop, which needs intensification, including cultivation patterns, use of resistant varieties and intensive protection. Many harmful organisms attack cabbages that may cause great financial loss. The crop loss due to pests and diseases on major vegetable crops ranging from 30% to totally loss. Even the low pest attack can reduce vegetable yield and its quality, and reduce the price of vegetables (Sastrosiswojo, 1992a). This is the main reason why the farmers use pesticides as the commonly control measure. Generally, the use of pesticides by the cabbage farmer is very intensive. Since pesticides are used inappropriately, the population of natural enemies and other beneficial insects is reducing (Oka, 1995). Pesticide residues in the environment can be transported by water and air movements (Untung, 1992). This will effect and decrease diversity of species in agricultural ecosystem which will effect ecosystem stability.

Pesticides are harmful (toxic) materials that may cause negative impact to human health and environment. However, proper use of pesticides may contribute advantageous in the development of agricultural sector, especially on food and vegetable crops.

To avoid negative effects on man (human) and environment, the use of pesticides should be done as stated in the pesticide regulation. In Act Number 12, 1992 about Plant Cultivation Systems, it is stated that the use of pesticides should be the last alternative in line with the Integrated Pest Management (IPM) concept. The important considerations to use of pesticides are as follows:

1. The pesticides have been registered and permitted for their use by the Minister of Agriculture (stated in Government Regulation Number 7, 1973).

2. Based on five criteria, i.e. proper in dose, proper in time, and in tools for its application, good quality, good type, right commodity and target of pest or diseases (Daryanto, 1999). Proper use of pesticides is very much affected by knowledge, attitude, and practice (skill) of the farmers and government institution responsible for the implementation of pesticide regulation.

The problems of this study are as follows :

1. What is knowledge, attitude, and practice by the graduated farmers from IPM FFS on cabbage are better than Non-IPM FFS against the use of pesticides?

2. What the use of pesticides by the graduated farmers from IPM FFS and Non-IPM FFS farmers are affected by their knowledge, attitude, and practice?

3. What the graduated from IPM FFS on cabbage follow the pesticide regulation better than Non-IPM FFS farmers?

The objectives of this study are as follows:

1. To know whether knowledge, attitude, and practice of pesticides by the graduated farmers (alumni of) IPM, Farmers Field School (IPM FFS) are better than Non-FFS farmers.

2. To know whether the use of pesticides the graduated by farmers from IPM FFS on cabbage and Non-IPM FFS are affected by their knowledge, attitude, and practice.

3. To know whether the graduated farmers from IPM FFS on cabbage follow the pesticide regulation better than Non-IPM FFS farmers.

The hypothesis of this study are as follows:

1. Knowledge, attitude, and practice by the graduated farmers from IPM FFS on cabbage are better than Non-IPM FFS against the use of pesticides.

2. The use of pesticides by the graduated farmers from IPM FFS and Non-IPM FFS farmers are affected by their knowledge, attitude, and practice.

3. The graduated from IPM FFS on cabbage follow the pesticide regulation better than Non-IPM FFS farmers.

The gathering of data for the study was done by field surveys. Selected areas were surveyed throng the following techniques : (1) structure surveyed questioners, (2) interview of key informants, i.e. sampled farmers representing the alumni of IPM FFS and Non-IPM FFS on cabbage. The selected areas were sub districts of Lembang and Pangalengan (Bandung district or regency), Cikajang and Cisurupan sub districts (Garut district). The field surveys were conducted from October to December 2000. Two villages were selected from each sub districts. Purposive sampling was used to selected 10 farmers from the alumni of IPM FFS and 10 farmers from Non-IPM FFS on cabbage in each selected village. The number of respondents (sample farmers) in eight sampled village were 160 farmers, namely 80 graduated farmers from IPM FFS on cabbage and 80 Non-IPM FFS farmers.

The important results of this study were as follows:

1. Knowledge, attitude, and practice against the use of pesticide by the graduated farmers from IPM FFS on cabbage were higher or better than Non-IPM FFS farmers.

a. In Bandung, 72,5% out of the number of farmers graduated from IPM FFSs on cabbages and 45% Out of number of farmers from Non-IPM FFS showed high and moderately high levels of knowledge in using pesticides.

b. In Garut district, 62,5% out of the number of farmers graduated from IPM FFSs cabbage and 32,5% out of number of farmers from Non-IPM FFS showed high and moderately levels of knowledge in using pesticides.

c. In Bandung district, 82,5% out of the number of farmers from IPM FFS on cabbage and 25% out the number of farmers from Non-IPM FFS indicated high and moderately high levels of attitude against the use of pesticides.

d. In Garut district, 60% out of number of farmers from graduated from 1PM FFSs cabbages and 7,5% out of number of farmers from Non-IPM FFS cabbages indicated high and moderately high levels of attitude against the use of pesticide.

2. In Bandung and Garut district, only practice of farmers in using pesticides affected graduated farmers from 1PM FFS and Non IPM FFS farmers in the implementation of pesticides regulation on the use of pesticide.

a. In Bandung and Garut district, the obedience of farmers graduated from cabbage IPM FFS and Non-IPM FFS farmers to follow the pesticide in regulation on the use of pesticides were not affected by their knowledge and attitude.

3. The graduated farmers from cabbage IPM FFS in Garut district followed the pesticide regulation better than the alumni of cabbage IPM FFS in Bandung district.

a. In Bandung district, only 7,5% out of the number of farmers graduated from cabbage IPM FFS and 6,3% out of number of farmers from Non-IPM FFS obeyed the pesticide regulation on the use of pesticide.

b. In Garut district, 52,5% out of the number of farmers graduated from cabbage IPM FFS and no farmers from Non-IPM FFS obeyed the pesticide regulation on the use of pesticides."

"Flue gas yang dihasilkan dari kilang minyak masih mengandung karbondioksida (CO2) dimana saat ini teknologi penangkapan CO2 dari flue gas dalam skala komersial masih terbatas termasuk pemanfaatannya menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. Gas Hidrogen (H2) yang dihasilkan di kilang minyak PT.X dari hasil reaksi pada proses naphta reforming merupakan produk samping yang dapat dimanfaatkan bersama dengan CO2 dari flue gas untuk menghasilkan metanol sebagai komponen blending gasoline sekaligus meningkatkan valuable yield dari kilang minyak PT.X. Pada penelitian ini, dilakukan simulasi proses untuk 2 teknologi penangkapan CO2 dan proses sintesis metanol dalam rangka pemanfaatan CO2 dari flue gas dan hidrogen dari naphta reforming untuk kemudian dievaluasi keekonomian dan sensitivitasnya. Simulasi proses dilakukan dengan menggunakan piranti lunak Promax v5. Dari hasil simulasi diperoleh kesimpulan bahwa proses absorpsi amine lebih baik dalam kebutuhan energi dibandingkan membran. Pada proses sintesis metanol, diperoleh kinerja proses optimum pada temperatur reaktor 245 oC dengan yield 48,7%, konversi CO2 sebesar 75,8% dan konversi H2 sebesar 75,9%. Laju alir produk metanol dihasilkan pada kondisi optimum di seksi proses pemurnian sebesar 8,6 t/jam atau kapasitas unit 71 KTA. Hasil evaluasi keekonomian diperoleh nilai IRR 9,606% dimana berdasarkan analisis sensitivitas, untuk dapat memenuhi kelayakan investasi yaitu nilai IRR di atas hurdle rate sebesar 10,83%, perlu adanya kenaikan kapasitas oleh unit sintesis metanol sebesar 7% di atas kapasitas baseline yaitu pada kapasitas 75,6 KTA.

---

Flue gas produced from oil refineries still contains carbon dioxide (CO2) where currently the technology for capturing CO2 from flue gas on a commercial scale is still limited, including its utilization into higher value products. Hydrogen gas (H2) produced at the PT.X oil refinery from the reaction in the naphtha reforming process is a by-product that can be used together with CO2 from flue gas to produce methanol as a component of blending gasoline while increasing the valuable yield of the PT.X oil refinery. In this study, process simulations were carried out for 2 CO2 capture technologies and the methanol synthesis process in order to utilize CO2 from flue gas and hydrogen from naphtha reforming to evaluate the economics and sensitivity. Process simulation was carried out using Promax v5 software. From the simulation results, it can be concluded that the amine absorption process is better in terms of energy requirements than the membrane. In the methanol synthesis process, the optimum process performance was obtained at a reactor temperature of 245 oC with a yield of 48.7%, CO2 conversion of 75.8% and H2 conversion of 75.9%. The flow rate of the methanol product produced at the optimum conditions in the purification process section was 8.6 t/hour or a unit capacity of 71 KTA. The results of the economic evaluation obtained an IRR value of 9.606% which based on sensitivity analysis, to be able to meet the investment feasibility, namely the IRR value above the hurdle rate of 10.83%, it is necessary to increase the capacity of the methanol synthesis unit by 7% above the baseline capacity, namely at a capacity of 75.6 KTA."

"Reviu Kesinambungan Fiskal adalah produk terbaru BPK yang bertujuan untuk memberi saran kepada pemerintah tentang pengembangan strategi fiskal jangka panjang yang cermat. Namun, belum ada aturan yang melandasi seperti pedoman, petunjuk teknis, dan prosedur operasional untuk melakukan Reviu Kesinambungan Fiskal sejak pertama kali dilaksankan pada tahun 2020. Reviu ini telah dilakukan selama dua tahun tanpa legal formal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Reviu Kesinambungan Fiskal dengan menggunakan konsep Business Process Management. Selanjutnya, kami menyajikan model Reviu Kesinambungan Fiskal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dan penelusuran literatur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pencocokan pola BPM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk terlebih dahulu mengenalkan model dan memfasilitasi pelaksanaan Reviu Kesinambungan Fiskal agar efektif dan efisien. Penelitian ini mengkaji penerapan konsep BPM dalam proses bisnis Reviu Kesinambungan Fiskal. Konsep BPM dalam Reviu Kesinambungan Fiskal dilaksanakan sepenuhnya. Implementasi konsep yang diterapkan belum maksimal yaitu pada tahap desain dan menerapkan upaya perbaikan. Kajian ini memberikan implikasi teoritis untuk berkontribusi dalam penerapan konsep BPM di lembaga publik.

---

The report on fiscal sustainability review is the newest product of BPK that is issued to advise the government for formulating long-term fiscal policies prudently. However, the implementation of fiscal sustainability review since 2020 does not have any guide, such as guidelines, technical instructions, or operational procedures. Without legal guides, the review has been running for two years. This study aims to analyze the process of BPK's review of fiscal sustainability using Business Process Management concept. Then present model of fiscal sustainability review. This study uses the qualitative method. Data used for this study was obtained from interviews and literatures review. Data analysis was carried out using pattern matching of BPM concept. This study aims to encourage the implementation of the fiscal sustainability review to run effectively and efficiently with present the model first. This study explores the application of the BPM principle in business process of fiscal sustainability review. The BPM concept in fiscal sustainability review have been implemented entirely. Implementation of concept has not maximally implemented in design process and continues improvement. This study give theoretical implication, to contribute in application of BPM concept in public institution. "

"Selama ini studi tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dilakukan pada level antar Negara maupun antar provinsi. Dengan menggunakan data panel yang mencakup 497 kabupaten/kota di Indonesia pada kurun wakt 1993-2010, studi ini dimaksudkan untuk memberikan hasil empiris tentang hubungan diantara keduanya pada level kabupaten/kota. Studi ini didasarkan pada metode yang dilakukan oleh Mankiw, Romer, dan Weil (1992) serta Islam (1995) dengan menambahkan beberapa variable desentralisasi fiskal yang meliputi tingkat otonomi daerah dan variable dummy. Hasil analisis menggunakan estimator fixed effect menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu terdapat fenomena conditional convergence antar daerah di Indonesia. Walaupun demikian, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa tingkat otonomi daerah berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, studi ini menyarankan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk dapat melakukan langkah-langkah antara lain menciptakan iklim investasi pada tingkat daerah, memperbaiki tingkat pembangunan sumber daya manusia, dan meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban public pada level daerah.

---

Most of studies on the relationship between fiscal decentralization and economic growth had been conducted at cross-countries or provincial. Using panel data cover497 municipalities in Indonesia from 1993-2010, this study provides an empirical test on the impact of fiscal decentralization on economic growth at municipality level. This paper performs the method used by Mankiw, Romer, and Weil (1992) and Islam (1995) by adding some fiscal decentralization variables, such as degree of regional autonomy (DRA) and dummy variable. Our analysis using the fixed effect estimator finds that fiscal decentralization has positive impact on regional economic growth and there is conditional convergence among regions in Indonesia. However, we also find that degree of regional autonomy in Indonesia has negative impact on economic growth. These finding suggest that governments, especially local governments have to attract investment into regional level, improve the level of human development at regional level, and enhance the responsibility and accountability process of local governments."

"Adsorbed natural gas ANG adalah teknologi penyimpanan gas bumi yang, berpotensi untuk menjadi teknologi pengangkutan darat dengan skala kecil dan menengah. Oleh karenanya dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui kelayakan teknologi ANG dalam memanfaatkan gas suar bakar yang pada umumnya memiliki volume kecil dan menengah ke sektor pengguna di sekitar sumber gas suar bakar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah simulasi pemodelan proses, simulasi pemodelan keekonomian dan optimalisasi kelayakan proyek dengan variabel yang dioptimalisasi antara lain : harga jual ANG, harga gas suar bakar, dan presentase pembiayaan biaya capital oleh pemerintah. Hasil simulasi proses menghasilkan produk ANG dengan rentang 0,32 ndash; 2,97 mmscfd. Sedangkan hasil simulasi kekeonomian menghasilkan interest rate of return IRR dibawah 10 . Namun dengan optimalisasi kelayakan dapat dihasilkan IRR hingga diatas 20.

---

Adsorbed natural gas ANG is a natural gas storage technology, which potential to be small and medium natural gas transportation technology. Therefore, this study was undertaken to determine the feasibility of ANG technology in the use of gas flaring which generally has a small and medium volume to consument around the source of gas flaring. The method used in this research is the process simulation modeling, economic simulation modeling and optimization of project feasibility with variables include ANG selling price, fuel flare gas price, and percentage of financing of capital cost by the government. The result of process simulation yield ANG product with range 0,32 2,97 mmscfd. While the economic simulation results generate interest rate of return IRR below 10 . However, by optimizing the feasibility, IRR can generate up to over 20 ."