Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang sitaan negara terdiri dari Undang Undang No.8 Tahun 1981 , Permenkumham R.I. Nomor 16 Tahun 2014, Kepmen. Kehakiman RI Nomor : M.04.PR.07.03Tahun 1985, Keputusan Dirjen. Pemasyarakatan Kemenkumham RI Nomor PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 , Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Mahkamah Agung RI dan Menteri Keuangan RI. No: 2 Tahun 2011; No: KEP/259/A/JA/12/2011; , namun dari peraturan tersebut diatas belum ada yang mengatur mengenai barang sitaan negara yang tidak bergerak dan memiliki nilai tinggi tanah dan bangunan khususnya pengamanan aset sedangkan di lembaga kejaksaan sudah ada tentang pengamanan aset berupa tanah dan bangunan dalam PERJA Tentang Pedoman Pemulihan Aset . Hal ini menimbulkan permasalahan , yaitu : Bagaimana aturan pengelolaan Barang Rampasan Negara tidak bergerak yang dikelola Rupbasan , Bagaimana Pelaksanaan pengelolaan Barang Rampasan Negara tidak bergerak selama ini di dalam Rupbasan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada aturan mengenai barang sitaan negara berupa tanah dan bangunan. Saran permasalahan ini adalah perlunya aturan dirjen pas mengenai pengelolaan benda tidak bergerak yang ada dalam rupbasan terkait pengamanan aset tanah dan bangunan , memperhatikan anggaran perawatan benda sitaan negara khusunya berupa tanah dan bangunan.

---

he laws and regulations governing state confiscated goods consist of Law No. 8 of 1981, Permenkumham R.I. Number 16 of 2014, Kepmen. RI Justice Number : M.04.PR.07.03 of 1985, Decree of the Director General. Correctional Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number PAS-140.PK.02.01 of 2015, Joint Regulation of the Head of the Indonesian National Police, the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Indonesian Corruption Eradication Commission, the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Minister of Finance of the Republic of Indonesia. No: 2 of 2011; No: KEP/259/A/JA/12/2011; However, from the above regulations, there is no regulation regarding state confiscated goods that do not move and have a high value of land and buildings, especially asset security, while at the prosecutor's office there is already something about securing assets in the form of land and buildings in PERJA concerning Guidelines for Asset Recovery. This raises problems, namely: What are the rules for managing immovable State confiscated goods managed by the Rupbasan, how is the implementation of the management of immovable State confiscated goods in the Rupbasan. The method used in this study is a normative juridical method, using primary data and secondary data. The results of this study conclude that there are no regulations regarding state confiscated goods in the form of land and buildings. Suggestions for this problem are the need for regulations from the Director General of Past regarding the management of immovable objects in the General Meeting of Shareholders related to securing land and building assets, paying attention to the maintenance budget for state confiscated objects, especially in the form of land and buildings."

"Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah lahir dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap suatu lembaga jaminan yang kuat dan mampu meberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para pihak yang terlibat didalamnya. Perampasan terhadap objek hak tanggungan oleh negara karena terkait dengan tindak pidana korupsi menyebabkan beralihnya objek hak tanggungan yang semula berapa di tangan pemegang hak tanggungan kepada negara. Hal ini berpengaruh terhadap kedudukan pemegang hak tanggungan sebagai kreditur preferen dan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan yang objeknya disita tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Perampasan terhadap objek hak tanggungan karena terkait dengan tindak pidana korupsi seharusnya tidak dilakukan jika terdapat hak pihak ketiga yang beritikad baik dirugikan.Pemenuhan hak negara untuk mendapatkan penggantian kerugian akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam bentuk sita penyesuaian. Sita penyesuaian menempatkan pemegang hak tanggungan tetap berkedudukan sebagai kreditur preferen, sehingga memiliki kekuasaan untuk menjual objek hak tanggungan apabila pemberi hak tanggungan cedera janji. Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa sertifikat hak tanggungan yang objeknya dirampas oleh negara karena terkait dengan tindak pidana korupsi tetap memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.Pelaksanaan perampasan terhadap objek hak tanggungan yang masih kerap terjadi menunjukkan perlunya pengaturan yang tegas dalam Undang-Undang Hak Tanggungan terkait dengan larangan meletakkan sita diatas objek hak tanggungan, di samping itu, agar negara tetap dapat memperoleh uang pengganti terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, hakim dapat meletakkan sita penyesuaian pada objek hak tanggungan tersebut.

---

Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land was born in order to meet the need for a strong guarantee institution that is able to provide protection and legal certainty to the parties involved in it. The confiscation of the object of mortgage by the state because it is related to a criminal act of corruption causes the transfer of the object of mortgage which was originally in the hands of the mortgage holder to the state. This affects the position of the mortgage holder as the preferred creditor and the executive power of the mortgage certificate whose object is confiscated.The research method used in this study is a normative juridical research method with a statutory and case approach.The confiscation of the object of mortgage because it is related to a criminal act of corruption should not be carried out if the right of a third party in good faith is harmed. The fulfillment of the state's right to obtain compensation for losses due to corruption can be carried out in the form of confiscation of adjustments. The adjustment confiscation places the mortgage holder in the position of the preferred creditor, so that he has the power to sell the mortgage object if the mortgage provider breaks his promise. This authority shows that the mortgage certificate whose object is confiscated by the state because it is related to a criminal act of corruption still has the same executive power as a decision that has permanent legal force. he implementation of confiscation of dependent objects that still occur frequently shows the need for strict regulations in the Morgage Rights Law related to the prohibition of confiscation of dependent objects, in addition, so that the state can still obtain compensation for losses caused by corruption crimes. , the judge may place an adjustment seizure on the object of the liability."

"Kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesennya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Kurator memiliki permasalahan saat mengurus harta pailit (boedel) yang diduga dari hasil tindak pidana. Dalam proses penyidikan, penyidik berdasarkan KUHAP berhak untuk melaksanakan penyitaan barang bukti yang akan dibawa kedalam Pengadilan Pidana untuk dibuktikan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum pidana atas sita umum dalam pemberesan harta (boedel) pailit dan kewenangan kurator terhadap harta pailit yang sedang disita dalam perkara pidana. Selama Pengadilan belum mejatuhkan putusan terkait harta pailit tersebut, kurator masih berwenang untuk melakukan tugas pengurusan seperti mendata dan melakukan verifikasi atas kewajiban debitor pailit, maupun melakukan penelitian terhadap aset debitor pailit yang lainnya termasuk terhadap tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit. Tetapi apabila dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan menyatakan harta pailit tersebut benar adanya terbukti mengandung unsur pidana, maka kurator harus menyerahkan harta pailit tersebut kepada penyidik untuk kepentingan perkara pidana maupun untuk kepentingan Negara.

---

Bankruptcy is a general confiscation of property the debtor's bankruptcy, which is arranged and settlement by the receiver under the supervision of the Supervisory Judge. In carrying out its duties and responsibilities, curators have problems when taking care of bankruptcy assets that allegedly came from the proceeds of crime. In the process of the investigation, the investigator based on the Criminal Code is entitled to carry out the confiscation of evidence that will be brought into the Criminal Court to prove. Issues to be discussed in this research is about the position of a general criminal law on confiscation in bankruptcy assets settlement and curator authority on bankruptcy assets being seized in a criminal case. During the court has not yet made a decision related to the bankruptcy assets, curators are still authorized to perform arrangements tasks such as record and verify the obligations of insolvent debtors, as well as conducting research on assets of the debtor bankrupt the other includes the bills owned by the debtor bankrupt. But if the results of the examination conducted by the Court declare bankruptcy assets are true shown to contain criminal elements, then the curator must submit to the investigator of the bankruptcy assets for the sake of a criminal case or for the interest of the State."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang tanggung jawab atas benda sitaan oleh instansi Kepolisian dan Kejaksaan ketika telah tersedia Rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan) di suatu wilayah. Menurut undang-undang, benda sitaan dapat disimpan dan berada di bawah tanggung jawab instansi Kepolisian maupun Kejaksaan, hanya apabila belum tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan. Dewasa ini, instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap menempatkan penanganan fisik benda sitaan di bawah tanggung jawabnya, walaupun telah tersedia Rupbasan di wilayahnya. Penyimpanan demikian dipandang sah karena dilakukan berdasarkan peraturan internal masing-masing instansi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dimana data yang digunakan merupakan data sekunder dari bebarapa literatur dan data primer dari hasil wawancara, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa apabila dalam suatu wilayah telah tersedia Rupbasan, maka peraturan internal di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tidak dapat secara otomatis berlaku terhadap penyimpanan benda sitaan. Dalam hal telah tersedia Rupbasan di wilayah bersangkutan, benda sitaan yang disimpan di instansi Kepolisian dan Kejaksaan tetap berada dalam tanggung jawab Rupbasan, jika penyimpanan pada masing-masing instansi tersebut secara konsisten dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis studies about the execution of physical responsibility for confiscated goods by Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions when the house for keeping the state confiscated goods (Rupbasan) have been made available in a region. According to the Law, confiscated goods can be kept and under the responsibility of Police Department or Office of a Public Prosecutor institution, only if Rupbasan has not yet been made available in related area. But it is different from what happened these days, where Police and Office of a Public Prosecutor institutions remain to place handling of physical of confiscated goods under their responsibility, even though Rupbasan have been made available in a region. The storage is viewed as validated since it was conducted pursuant to internal regulation of each institution. This research is a normative-empirical law research, where the data used are secondary from several literature and primary data from the result of interview which later analyzed by qualitative approach. This research result shows that if in region a Rupbasan has been available, the internal regulations in Police Department and Office of a Public Prosecutor institutions can not be automatically applied for the storage of a confiscated good and physical responsibility for confiscated goods is remain at Rupbasan even though the confiscated goods are kept outside Rupbasan. "

"Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 adalah ketentuan tentang jaminan hak atas tanah yang dibentuk dan diundangkan untuk menggantikan ketentuan perihal jaminan hak atas tanah yang semula telah diatur dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jaminan hak atas tanah yang semula diatur dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata mensyaratkan bahwa untuk pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai peranan hakim yang dikesampingkan dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan menurut Undang Nomor 4 Tahun 1996, serta perihal pelaksanaan eksekusi itu sendiri dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996.Metode penelitian yang akan digunakan adalah normatif yuridis, dan karenanya penelitian dilakukan dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Kesimpulan dari permasalahan tersebut adalah bahwa dengan dikesampingkannya peranan hakim dalam proses eksekusi dimaksudkan untuk mempermudah, dan menghemat biaya serta membuat kreditur dalam waktu yang singkat dapat melakukan penjualan baik secara lelang maupun di bawah tangan atas barang jaminan, sehingga tidak diperlukan prosedur permohonan penetapan atas sita eksekusi, lelang eksekusi. Pelaksanaan dari eksekusi barang jaminan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996, pada kenyataannya tidak dilakukan secara langsung oleh kreditur, karena kreditur tetap mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan atas sita eksekusi, lelang eksekusi."

"Barang Milik Negara pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam pelaksanaannya, terdapat Barang Milik Negara, khususnya yang berupa tanah, yang belum bersertifikat. Hal ini menimbulkan ketidakadaannya kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan. Pemanfaatan atas Barang Milik Negara berupa tanah dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan adanya peralihan kepemilikan kepada pihak lain, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum atas tanah yang bersangkutan sebagai aset negara. Atas Barang Milik Negara berupa tanah tersebut, seharusnya dilakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu sebelum dilakukan bentuk pengelolaan lainnya, sebab sertifikat tanah merupakan dasar kepastian hukum yang kuat atas tanah yang bersangkutan sehingga apabila nantinya dilakukan pemanfaatan atas tanah tersebut, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dapat membuktikan penguasaan atas tanah yang bersangkutan. Diperlukan pula kegiatan pendaftaran tanah yang menyeluruh, termasuk terhadap Barang Milik Negara Idle.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

---

State Property is regulated on Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury Government Regulation Number 27 of 2014 concerting Management of State/Regional Property. State Property is all goods purchased or procured at the expense of State Budget (APBN) or derived from any other legal acquisitions. In practice, there are State Property, specifically in the form of land, that are not certificated. This issue leads to the absence of legal certainty over the land concerned, especially when the land is used by another party, so it is necessary to have legal certainty over the land as a state-owned asset. The usage of State Property in the form of land for a long period of time may cause a transition of ownership of the concerned land to another party. For the State Property in the form of land, land registration of the concerned land had to be done first prior to the land management in other forms, because land certificate comes as a form of legal certainty of the concerned land so that in the future when the utilization of the land is carried out, the Property User or the Proxy of the Property User can prove the ownership of the land concerned. Comprehensive land registration are also needed, including Idle State Property. The type of research used in this study is normative juridical research which is based on Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury and Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian non-pertukaran objek bergerak dalam bentuk tanah berdasarkan Perjanjian Hukum, ketentuan Undang-Undang Pertanahan Hukum dan peraturan nasional dan terkait lainnya. Utama Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang keabsahan perjanjian Pertukaran benda tidak bergerak berupa tanah dalam Surat Keputusan No. 200/Pdt.G/2019/ PN.Sb. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian Jenis penelitian yuridis normatif adalah deskriptif analitik. Dari hasil Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pertukaran lahan dinyatakan legal secara hukum hukum jika memenuhi persyaratan perjanjian pertukaran tanah dan memenuhi persyaratan hukum perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah. Penulis tidak setuju dengan pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaña menyatakan bahwa perjanjian tukar menukar tanah telah dibuat dilakukan oleh para pihak adalah halal menurut hukum. Menurut penulis bursa Hak atas tanah yang dilakukan oleh para pihak menjadi tidak sah karena bursa saham dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah.This study aims to analyze the non-exchange of object agreements moves in the form of land based on the Law Agreement, the provisions of the Land Law Other national and related laws and regulations. Main the problem in writing this thesis is about the validity of the agreement exchange of immovable objects in the form of land in Decree No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sb. The writing of this article uses a research metho This type of juridical normative research is analytical descriptive. From the results Based on the research, it can be seen that land exchange is legally declared legal law if it meets the terms of the land swap agreement and meet the legal requirements of the legal act of transferring land rights. The author does not agree with the consideration of the District Court Judge Surabaña stating that land swap agreements have been made done by the parties is lawful according to law. According to the authors of the exchange Land rights exercised by the parties are invalid because of the stock exchange carried out by parties who do not have the authority to do so legal act of transferring land rights."

"Tindak pidana korupsi saat ini telah bertransformasi dari delik formil menjadi delik materiil setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 25/PUU-XIV/2016. Beberapa ahli menilai putusan ini lebih memberikan kepastian hukum karena kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi harus dibuktikan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan, pelaksanaan, dan permasalahan dalam penentuan adanya kerugian negara dan pelaksanaan penyelesaian kerugian keuangan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Penelitian yang telah dilakukan menjelaskan, terdapat persinggungan dalam proses penghitungan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi antara hukum administratif dan hukum acara pidana. hal tersebut memunculkan perbedaan pendapat perihal institusi yang berwenang untuk menentukan kerugian negara. Tata cara penghitungan kerugian negara dilakukan dengan pendekatan audit investigatif. Namun demikian, apakah standar dan teori yang mendasari penghitungan kerugian negara telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Selain untuk memenuhi unsur dari delik materiil, penghitungan kerugian negara juga memiliki arti penting untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan vonis bagi terdakwa, baik itu pidana penjara maupun pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagai upaya pemulihan keuangan negara.

---

At present, corruption has been transformed from a formal criminal to a material criminal after the Constitutional Court of the Republic of Indonesia issued sentence Number 25/PUU-XIV/2016. Some experts consider this decision to provide more legal certainty because state losses as a result of corruption must be proven. This research generally aims to provide an overview of the regulation, implementation, and problems in determining the existence of state losses and implementing the settlement of state financial losses. The method used in this research is a form of normative research with a Statue Approach and a Conceptual Approach. The research that has been carried out explains that there are intersections in the process of calculating state losses in corruption cases between administrative law and criminal procedural law. This raises differences of opinion regarding the institution authorized to determine state losses. The procedure for calculating state losses is carried out using an investigative audit approach. However, whether the standards and theories underlying the calculation of state losses are following the applicable procedural law. In addition to fulfilling the elements of material offenses, the calculation of state losses also has an important meaning to guide judges in imposing sentences on defendants, both imprisonment and an additional payment of compensation as an effort to recover state finances."

"Ide negara hukum terkait dengan konsep rechtsstaat, the rule of law dan konsep nomocracy sebagai ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum akan terlaksana jika terwujudnya negara kesejahteraan (welfare state). Dalam pembentukan negara kesejahteraan tersebut peran pemerintah sebagai pelaksana kenegaraan sangatlah penting. Pemerintah dalam menjalankan pelaksanaan penyelenggaraan negara yang baik biasa disebut dengan good governance. Perbuatan pemerintah tercermin di dalam kegiatan administrasi negara, sebagai manifestasi tujuan negara. Dalam upaya mewujudkan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan reformasi birokrasi terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara kemudian diatur lah mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Tesis ini membahas mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Perguruan Tinggi Negeri terutama dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan bentuk penelitian preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Diperlukan sebuah ketegasan dan pengaturan yang jelas serta integrasi yang bagus antara setiap peraturan yang dikeluarkan, terutama mengenai peraturan yang terkait dengan keuangan negara.

---

The ideas of "rechtsstaat", the rule of law, and nomocracy are the ideas of sovereignty of law or the supremacy of legal principles. Rechtsstaat will be established as if the welfare state conception had been established yet. In institutionalizing the welfare state, government who executes the economic and social aspect of its people is so important. Government who plays it roles well refers to good governance. "Bestuurhandelingen" can be seen from the adminitrative function which has correlation to the "staatsidee". In establishing the good governance, there is a necessary on implementing adminsitrative reform, especially in financial management in administrative function. This spirit is recognized as the background of the existence of "Badan Layanan Umum". The existence of "Badan Layanan Umum" can enhance the quality of public services which is engaged to the flexibility in financial management and apply the "business as usual" principle. This thesis discusses about the implementation of financial management in "Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri", as viewed from the legal perspective. This thesis is a descriptive and normative research. The conclusion of this thesis suggests that Indonesia must enact regulation which is compatible with other regulations, i.e. regulation on state finance."

"ABSTRAKTindak pidana perikanan (illegal fishing) di Exclusive Economic Zone atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara didunia. Indonesia juga terkena dampaknya adanya tindak pidana perikanan (illegal fishing) antara lain kerugiann yang cukup besar, kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut serta menyangkut hak kedaulatan negara Indonesia. Tesis ini membahas ketentuan tindak pidana perikanan (illegal fishing), penerapan yurisdiksi negara dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dalam rangka mengetahui penerapan yurisdiksi negara untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional telah mengatur kewenangan Indonesia sebagai negara pantai menerapkan yurisdiksi negara untuk mengadili dan menanggulangi tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Dalam penegakan hukum terdapat titik kelemahan yaitu hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antar negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukum badan lainnya. Upaya yang dapat dilakukan kerjasama internasional maupun asean dan patroli bersama antar aparat penegak hukum di ZEEI.

---

ABSTRACT

Fisheries (illegal fishing) in the Exclusive Economic Zone (EEZ) is one of the global issues faced by countries in the world. Indonesia is also affected by the occurrence of fisheries crime (illegal fishing), including significant losses, damage to ecosystems and fisheries resources in the sea and concerning the sovereign rights of Indonesia. This thesis discusses the provisions of fisheries crime (illegal fishing), the application of state jurisdiction and efforts made to tackle and adjudicate fisheries crime using a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications in order to know the application of state jurisdiction to tackle and adjudicate fisheries crime in Indonesian Exclusive Economic Zone. The provisions of International Law and National Law have regulated Indonesia's authority as a coastal state to apply state jurisdiction to prosecute and tackle fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). In law enforcement there is a weakness point, namely that the coastal state punishment imposed on violations of fisheries legislation in the EEZ may not include confinement, if there is no reverse agreement between the countries concerned or any other form of legal entity. Efforts can be made both international and ASEAN cooperation and joint patrols between law enforcement officers in ZEEI.

 

"