Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk menguugkapkan masalah pelaksanaan pengawasan APBN pada BPKP ditinjau dari segi yuridis. Sedangkan metodologi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pembangunan yang sedang berjalan dewasa ini memerlukan pembiayaan yang besar. Ditambah dengan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta anggaran rutin, membuat angka APBN semakin membengkak. Hal itu memerlukan dana yang cukup besar. Untuk pemanfaatan dana secara optimal, diperlukan pengawasan yang di lingkungan pemerintahan negara dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berdasarkan Keppres Nomor 31 tahun 1983, sebagai peningkatan status dan fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Peningkatan yang nyata dari perubahan itu adalah kemandirian serta koordinasi pengawasan yang makin baik, dua diantara beberapa syarat berhasilnya pelaksanaan pengawasan. Kemandirian rnenghasilkan obyektifitas, koordinasi menghindari tumpang tindih dan terlewatnya obyek pengawasan. Namun demikian secara relatif banyak temuan tidak dapat diteruskan kepengadilan karena kurangnya unsur hukum. Hal ini disebabkan oleh tekanan pemeriksaan BPKP yang di tujukan pada segi pertanggungjawaban keuangan. Seyogyanya setiap temuan BPKP perlu dilengkapi unsur hukumnya. Untuk itu fungsi hukum perlu lebih di ti ngkatkan peranannya dalam upaya untuk lebih menunjang segi yuridis dari pemeriksaan."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai konsep dari pembiayaan ekonomi kreatif yang bersumber selain dari APBN dan APBD, serta pembiayaan yang sah dan tidak mengikat, juga mengenai mekanisme dan dasar pengaturan dari masing masing pembiayaan tersebut, selanjutnya diikuti dengan tinjauan bagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian mengenai rencana pemerintah kedepannya untuk pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan Indonesia, buku, dan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian, Pemerintah haruslah memberikan definisi serta perlindungan terhadap ide ide kreatif dari ekonomi kreatif agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi penciptanya sehingga ekonomi kreatif di Indonesia dapat berkembang sesuai tujuan.

---

This paper discuss about an explanation of the concept of creative economy financing that sources other than the APBN and APBD, as well as legal and non-binding financing, as well as the mechanisms and regulatory basis for each of these financing, followed by an overview of how the government has the responsibility to creative economy development in Indonesia. Then regarding the government's future plans for the development of the creative economy in Indonesia. This research is a normative legal research with secondary data in the form of Indonesian laws and regulations, books, and interviews with informants. The results of the research show that the government must provide definitions and protection for creative ideas from the creative economy so that they can provide economic value to their creators so that the creative economy in Indonesia can develop according to its goals."

"Pengembangan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun Corporate Social Responsilibility (CSR) merupakan dua skema pendanaan yg melibatkan peran swasta & berpotensi dlm mengatasi keterbatasan kemampuan pemerintah dlm membiayai kebutuhan pendanaan pembangunan nasional. KPS & CSR merupakan dua skema pendanaan yg berbeda tetapi memiliki tujuan yg sama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tanpa mengesampingkan alternatif sumber & skema pendanaan lainnya kajian ini akan difokuskan kpd dua skema tsb, yaitu KPS & CSR dlm upaya mengoptimalkan sumber - sumber pendanaan pembangunan. Analisa kami menunjukkan bahwa, pihak perbankan selama ini masih mendominasi pendanan KPS. Meskipun demikian, pihak perbankan masih menghadapi permasalahan financing mismatch yg selalu menjadi kendala pendanaan kegiatan KPS. Sementara itu , potensi pemanfaatan sumber dana dari non - perbankan masih relatif kecil dlm kontribusinya terhadap pembiayaan kegiatan KPS. Melihat potensi KPS yg besar dlm menunjang pembangunan nasional , perlu diupayakan memperluas sumber pendanaan yg dpt di gunakan , termasuk di dlmnya optimalisasi penggunaan sumber perbankan & eksplorasi potensi penggunaan sumber dana dr non - perbankan. Selain itu perlu dikembangkan konsep kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yg dpt diterapkan di sektor lain selain sektor infrastruktur , antara lain sektor pendidikan, kesehatan & perumahan seperti yg telah banyak diimplementasikan oleh negara - negara industri di Eropa, Amerika maupun di Jepang. Selain melalui KPS, peranan swasta dpt dilakukan melalui kegiatan corporate social responsibility (CSR). Pengertian mengenai corporate social responsibility (CSR) yg terus berkembangkan ditunjukkan dengan semakin banyaknya keterlibatan badan usaha dlm Global Compact. Pd th 2004 hanya 23 perusahaan tergabung dlm APINDO terlibat dlm Global Compact & th 2007 sdh sekitar 124 perusahaan yg terlibat. Kegiatan CSR yg dilakukan oleh badan usaha tercatat sangat bervariasi & tdk sedikit yg memiliki inovasi & efisiensi yg tinggi, contohnya adalah kegiatan daur ulang menjadi produk yg dpt dijual kembali, kegiatan bantuan kesehatan, pendidikan maupun peningkatan pemahaman kebudayaan setempat. Dlm upaya mengoptimalkan manfaat kegiatan CSR, Pemerintah terus menggali potensi CSR & mencoba untuk melalukan sinkronisasi kegiatan dengan agenda pembangunan nasional."