Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jalan merupakan ruang terbuka umum dan sebagai fasilitas infrastruktur sebuah kota, berguna untuk lalu lintas bagi masyarakat dan pemerintah sualu negara. Karena jalan sebagai fasilitas infrastruktur yang penting, maka banyak dilakukan pembangunan jaringan jalan di kota dan daerah. Persoalan yang sering timbul di dalam pembangunan jaringan jalan di Indonesia adalah masalah pembebasan lahan. Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah kota yang berkeinginan mengembangkan jaringan jalan dan di lain pihak masyarakat memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Salah satu permasalahan pertanahan di dalam pembangunan jaringan jalan di perkotaan yaitu penentuan standar harga tanah yang terkena pembebasan tanah. Untuk mendapatkan standar harga tanah yang dapat diterima oleh masyarakat maka terlebih dahulu diperlukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi harga pembebasan tanah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Dewi Sartika dan Jalan Sawangan Depok pada bulan Februari sampai dengan Juni tahun 2005. Permodelan studi analisis data yang digunakan regresi berganda dengan variabel bebasnya adalah: kelompok kondisi tanah, kondisi bangunan, kondisi aksessibilitas dan kondisi sosial masyarakat, sedangkan variabel tak bebasnya adalah harga tanah. Hasil analisis frekuensi, rata-rata responden meminta harga tanah pada jarak 350 meter sampai 4000 meter (dekat pusat Kota Depok) di atas Rp 1.000.000,- pada jarak 9000 meter turun mencapai Rp.500.000,- dan pada jarak 14000 meter harga naik Rp.1.000.000,- (dekat Kota Parung). Analisi regresi linier menunjukan hasil yang signifikan, tingkat signifikasi statistik F model yang dihasilkan sangat kecil yaitu sig 0,000 lebih kecil dari taraf nyata dari yang digunakan dalam studi ini yaitu 0,05. Ini berarti bahwa model yang diperoleh signifikan. Artinya bahwa diantara variabel bebas terdapat paling tidak satu variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tinggi-rendahnya harga kompensasi penggantian tanah.Hubungan fungsional antara variabel bebas dengan variabel tak bebas yang berpengaruh secara signifikan dalam pengujian parsial adalah: semakin jauh lokasi bidang tanah terhadap jarak jalan, semakin jauh lokasi bidang tanah terhadap CBD, dan semakin kecil luas bidang tanah menjadi semakin rendah harga tanah, sedangkan semakin dekat lokasi bidang tanah terhadap pusat kota, semakin teratur bidang, semakin baik topografi bidang tanah, hak tanah semakin jelas SHM tanah menjadi semakin tinggi harga tanah.Hasil Model Kompensasi Pembebasan Harga Pengganti Tanah adalah persamaan regresi linier:Y = -53157.4 + 3.341 NJOP - 18.594 JRK + 90162.581 PAMHasil model penelitian ini menghitung harga penggantian tanah yang nilainya rata-rata berada pada kisaran tengah antara harga pasaran dengan harga permintaan masyarakat, dan digambarkan pada peta kontur harga tanah kompensasi. Studi pengelolaan tanah di Indonesia harus telah dilakukan sampai didapatkan pola yang baik, sehingga dapat memuaskan semua pihak dan mengutamakan kesejahteraan rakyat.Hasil penelitian ini merekomendasikan agar penentuan kompensasi harga penggantian tanah di dalam kasus pembebasan tanah untuk pembangunan jalan perlu memperhatikan variabel-variabel kondisi tanah, kondisi bangunan & lingkungan, kondisi aksesbilitas dan kondisi sosial dari masyarakat pemilik tanah, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

---

Road is a public space and as infrastructure facility of the town. It is public good for traffic and society of the state. Road is an important infrastructure facility, so that many development of network of roads and towns are built. The problem which often rises in development of network road in Indonesia is the problem of land taking. It is caused by policy of government which want town to develop the network of road. On the other hand the society have their own interest importance of land. One of the problems is the standard compensations of land price, there is no significant value between the calculation. The factors influences compensations should be analyzed Pest, in order to get to the accepts price of stake holders. The compensation price model of land taking in this research use study analyze data of regression doubled with dependents variable is: group of condition of land, condition of building, condition of social condition and accessibilities of society, while the independent variable is land price. The result analysis frequency, responder mean ask land price at distance 350 meters until 4000 meters ( near by downtown of Depok) more than Rp1.000.000,- and when its distance 9000 meters go down to reach Rp.500.000,- and when the distance shows 14000 price meters go up Rp.I.000.000,- ( near by Town of Parung). Linear analysis of the regression value show that it is not mount statical significant. It is very small than table value is 0,05. The functional relationship between dependents variable and independent variable influence significant in partial calculation is that.

The father the location from CBD, the cheaper the land is, the smaller the land is, the cheaper it is on the contrary, the nearer the land to the town center, the more expensive it is. If the land is good and the legalization of the land is clear, so the land price is more expansive.

The result model is:

Y = -53157.4 + 3.341 NJOP - 18.594 JRK + 90162.581 PAM

The Result compensation model of land taking research calculate land price which is middle between market price and the society demand. The study management of land in Indonesia have to be done is good pattern, so that it can satisfy all stake holder. In conducting liberation of land for building road for public facility however the government must put forward social welfare the determinative of land compensation for road buildings must pay attention to variables of is condition of land, condition of building & environmental, condition of accessibilities social condition and the owner of that land, so that society well can not loss."

"[Jalan tol merupakan salah satu infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalammendorong roda perekonomian. Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakankewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara. Pembangunan jalan tolmembutuhkan dana yang besar sehingga pemerintah dapat melibatkan pihak swastamelalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Skema ini merupakanalternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena anggaran negara untukpembangunan infrastruktur sangat terbatas. Tarif tol menjadi salah satu faktor yangmempengaruhi pengembalian biaya investasi yang dikeluarkan oleh badan usahajalan tol dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol.Sehingga permasalahan mengenai tarif tol merupakan salah satu faktor yangmempengaruhi minat swasta dalam melakukan investasi di bidang pengusahaanjalan tol. Selain itu, dalam melakukan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaanjalan tol yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, badan usahajalan tol seringkali mengalami kenaikan biaya investasi tambahan. Hal ini akanmempengaruhi pendapatan dari badan usaha jalan tol. Untuk itu penelitian ini akanmembahas mengenai upaya negara dalam pengembalian biaya investasi badanusaha jalan tol. tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui ketentuan hukummengenai upaya negara dalam mengembalikan biaya investasi badan usaha jalantol., Highway is one of the most important infrastructure that has influence for economicgrowth in a country. The development of toll roads is the responsibility ofIndonesian Government, but in this case the private sector can built theinfrastructure with the Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is amajor source of alternative financing, because the state has a limited budget forinfrastructure development. Highway pricing is the one of most important factorthat influence the revenue of private sector. So it influence the private sector toinvest in highway development in Indonesia. Private sector can face a majorproblem that influence their revenue because of the addition of operation andmaintenance cost that cause additional cost for their investment. To that end, thisresearch will discuss about the state effort to return the private sector investmentcost by highway pricing control. The purpose of this research was to determine theeffort of the state to return the investment cost that invested by the private sector.]"

"Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian terbesar ke-8 di dunia. Di Indonesia, kasus kecelakaan lalu lintas juga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor manusia menjadi salah satu penyebab terbesar kecelakaan lalu lintas. Perilaku mengemudi yang berisiko, termasuk distraksi saat mengemudi, merupakan salah satu faktor manusia yang berkontribusi pada kecelakaan lalu lintas. Di lain sisi, usia pengemudi juga memengaruhi perilaku mengemudi, dengan pengemudi muda dan paruh baya yang cenderung lebih berpotensi melakukan perilaku mengemudi berisiko. Pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor yang berkontribusi pada kecelakaan lalu lintas diperlukan untuk meningkatkan upaya keselamatan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang model yang menghubungkan distraksi, umur, dan perilaku mengemudi dengan kecelakaan/insiden lalu lintas pada pengemudi muda dan paruh baya, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan keselamatan jalan. Sebanyak 284 pengemudi yang terdiri dari kelompok umur muda dan kelompok umur menengah di DKI Jakarta terlibat sebagai responden penelitian ini. Metode yang digunakan melibatkan metode Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Pearson's Chi-square, dan Importance-Performance Analysis (IPA) dengan instrumen kuesioner seperti Driving Behavior Questionnaire (DBQ), Road Distractions Scale (RDS), dan Risk Perception and Regulation Scale (RPRS). Temuan menunjukkan bahwa terdapat kesamaan hipotesis antara dua kelompok umur, yaitu distraksi memiliki dampak langsung terhadap penyimpangan (lapses), serta pelanggaran (violations) memiliki dampak langsung terhadap insiden kecelakaan. Selain itu, ditemukan adanya mediasi pada kelompok pengemudi muda, yakni pelanggaran menjadi mediasi antara distraksi dan insiden lalu lintas. Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan, dibuat beberapa rekomendasi strategi yang diproyeksikan dapat menjadi alternatif dalam mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan mengemudi secara umum.

---

Traffic accidents are the 8th leading cause of death in the world. In Indonesia, traffic accident cases also tend to increase every year. Human factors are one of the major causes of traffic accidents. Risky driving behavior, including driving distractions, is one of the human factors that contribute to traffic accidents. On the other hand, the age of the driver also influences driving behavior, with young and middle-aged drivers being more prone to risky driving behavior. A deep understanding of the factors contributing to traffic accidents is necessary to improve road safety efforts. This study aims to design a model that connects distractions, age, and driving behavior with traffic accidents/incidents among young and middle-aged drivers, as well as formulate strategies to improve road safety. A total of 284 drivers consisting of young and middle-aged groups in DKI Jakarta participated as respondents in this study. The methods used involve Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM), Pearson's Chi-square, and Importance-Performance Analysis (IPA) with questionnaire instruments such as the Driving Behavior Questionnaire (DBQ), Road Distractions Scale (RDS), and Risk Perception and Regulation Scale (RPRS). The findings show that there are hypothesis similarities between the two age groups, namely that distractions have a direct impact on lapses, and violations have a direct impact on traffic incidents. Additionally, mediation was found in the young driver group, where violations mediate between distractions and traffic incidents. Based on the overall research results, several strategic recommendations are made that are projected to serve as alternatives in reducing accident/incident rates and improving driving safety in general."

"Tesis ini menganalisis Road Pricing dengan skema earmarking untuk transportasi umum dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan perndapatan dari ERP pada sektor transportasi umum dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penggunaannya oleh masyarakat. Electronic Road Pricing (ERP) adalah sistem jalan berbayar yang ditujukan untuk mengatur kemacetan di jalan raya. Dengan didasarkan pada prinsip pay-as-you-use. Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua wilayah yaitu wilyah internal se-Jabodetabek dengan menggunakan parameter penduduk perkelurahan dan Wilayah Eksternal yang terdiri dari tujuh wilayah akses masuk DKI Jakarta dengan mengguanakan parameter penduduk perkecamatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan menggunakan data primer jawaban atau respon stated preference responden hasil survei kuesioner sebagai dasar penyusunan model perubahan moda (mode split) dalam persamaan utulitas masing-masing alternatif, yang selanjutnya disimulasikan dengan model lalu lintas (traffic assigment). Menggunakan model perubahan moda mobil dan motor mengakibatkan adanya tarif road pricing. Skenario pertama yaitu dengan kondisi tarif mobil Rp.10.000,-; motor Rp.5.000,-; publik transpor Rp.4.000,- menjadikan kinerja jalan di DKI Jakarta dengan nilai V/C 0,68 lebih kecil dari V/C 0,79 dengan kecepatan rata – rata kendaraan 31,68 km/jam, sedangkan untuk keseluruhan sistem jaringan jalan Jabodetabek memiliki V/C 0,73 lebih kecil dari V/C 0,82 dengan kecepatan rata – rata kendaraan 30,50 km/jam serta menghasilkan peningkatan kinerja publik transpor 4,1%. Skenario kedua dengan tarif motor Rp.10.000,-; mobil Rp.20.000,-; publik transpor Rp.7.000,- memberikan nilai kinerja jalan DKI Jakarta V/C 0,65 lebih kecil dari V/C 0,79 dengan kecepatan rata – rata kendaraan 32,13 km/jam dan keseluruhan sistem jaringan jalan memiliki nilai V/C 0,71 lebih kecil dari V/C 0,82 dengan kecepatan rata – rata kendaraan 31,32 km/jam yang menghasilkan peningkatan kinerja publik transpor sebesar 6,4%, Selanjutnya skenario ketiga dengan tarif motor Rp.20.000; mobil Rp.30.000; publik transpor Rp.10.000, kinerja jalan DKI Jakarta memiliki nilai V/C 0,58 lebih kecil dari V/C 0,79 dengan kecepatan rata – rata kendaraan 34,20 km/jam dan sistem jaringan jalan secara keseluruhan memiliki nilai V/C 0,66 lebih kecil dari V/C 0,82 dengan kecepatan rata – rata kendaraan 32,83 km/jam yang menghasilkan peningkatan kinerja publik transpor 11,8%. Kemudian skenario keempat tarif motor Rp.30.000; mobil Rp.40.000; publik transpor Rp.10.000 memiliki kinerja jalan DKI Jakarta dengan nilai V/C 0,48 lebih kecil dari V/C 0,79 dengan kecepatan rata – rata kendaraan 37,12 km/jam, sedangkan jaringan secara keseluruhan V/C 0,57 lebih kecil dari V/C 0,82 dengan kecepatan rata – rata kendaraan 35,36 km/jam yang menghasilkan peningkatan kinerja publik transpor sebesar 21,5%. Skenario kelima atau terakhir dengan tarif motor Rp.40.000; mobil Rp.50.000; publik transpor Rp.4.000 kinerja jalan di DKI jakarta memiliki nilai v/c ratio 0,35 lebih kecil dari V/C 0,79 dengan kecepatan rata – rata kendaraan 37,98 km/jam dan kinerja secara keseluruhan sistem jalan memiliki nilai V/C 0,47 lebih kecil dari V/C 0,82 dengan kecepatan rata – rata kendaraan 40,71 km/jam yang menghasilkan peningkatan kinerja publik transpor sebesar 34,9%. Dalam simulasi, didapatkan nilai optimal untuk pengalokasian dana pada skenario ketiga, ini dapat dijadikan skema earmarking untuk peningkatan sektor transportasi umum di wilayah DKI Jakarta dimana potensi pendapatan dari tarif jalan berbayar rata – rata dalam sehari sebesar Rp.106,3 milyar dan rata – rata dalam setahun sebesar Rp.25,511 milyar. Sehingga perolehan dana road pricing pada skenario ketiga dapat membiayai anggaran PSO transportasi berdasarkan DPA tahun 2023. Dimana, MRT sebesar Rp.650 milyar, LRT sebesar Rp.350 milyar, dan Transjakarta sebesar Rp. 3.909.930.081.062, dengan total subsidi sebesar Rp.4.909.930.081.062.-/Tahun. Serta dapat digunakan untuk membiayai projek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jakarta fase 1B : Velodrome – Manggarai, dan projek – projek transportasi lainnya.

---

This thesis analyzes Road Pricing with an earmarking scheme for public transportation with the aim of examining the influence of using revenue from ERP (Electronic Road Pricing) on the public transportation sector to enhance the quality of public transportation services and its utilization by the public. Electronic Road Pricing (ERP) is a pay-as-you-use. This research is divided into two regions: the internal region of Jabodetabek using population parameters per sub-district and the External Region comprising seven access areas to DKI Jakarta using population parameters per district. The method used in this study is quantitative, utilizing primary data obtained from the responses to stated preference surveys in questionnaires as the basis for constructing a mode change model (mode split) in the utility equations of each alternative, subsequently simulated using a traffic assignment model. Using a model of changing car and motorbike modes results in road pricing rates. The first scenario is with a car tariff condition of Rp. 10,000,-; motorbike Rp. 5,000,-; public transport Rp. 4,000,- makes the road performance in DKI Jakarta with a V/C value of 0.68 smaller than V/C 0.79 with an average vehicle speed of 31.68 km/hour, while for the entire Jabodetabek road network system has a V/C of 0.73 which is smaller than a V/C of 0.82 with an average vehicle speed of 30.50 km/hour and results in an increase in public transport performance of 4.1%. The second scenario with a motorbike fare of IDR 10,000; car Rp. 20,000,-; public transport Rp. 7,000,- gives a DKI Jakarta road performance value of V/C 0.65 smaller than V/C 0.79 with an average vehicle speed of 32.13 km/hour and the entire road network system has a V/C value 0.71 is smaller than V/C 0.82 with an average vehicle speed of 31.32 km/hour which results in an increase in public transportation performance of 6.4%. Next is the third scenario with a motorbike fare of IDR 20,000; car Rp. 30,000; public transportation Rp. 10,000, DKI Jakarta road performance has a V/C value of 0.58 which is smaller than V/C 0.79 with an average vehicle speed of 34.20 km/hour and the road network system as a whole has a V/C value 0.66 is smaller than V/C 0.82 with an average vehicle speed of 32.83 km/hour which results in an increase in public transportation performance of 11.8%. Then in the fourth scenario the motorbike fare is IDR 30,000; car Rp. 40,000; public transport Rp.10,000 has a performance on DKI Jakarta roads with a V/C value of 0.48 which is smaller than V/C 0.79 with an average vehicle speed of 37.12 km/hour, while the overall network V/C is 0.57 smaller than V/C 0.82 with an average vehicle speed of 35.36 km/hour which results in an increase in public transportation performance of 21.5%. The fifth or final scenario with a motorbike fare of IDR 40,000; car Rp. 50,000; public transport Rp. 4,000 road performance in DKI Jakarta has a v/c ratio value of 0.35 which is smaller than V/C 0.79 with an average vehicle speed of 37.98 km/hour and the overall performance of the road system has a value of V/ C 0.47 is smaller than V/C 0.82 with an average vehicle speed of 40.71 km/hour which results in an increase in public transportation performance of 34.9%. In the simulation, the optimal value for allocating funds in the third scenario is obtained. This can be used as an earmarking scheme for improving the public transportation sector in the DKI Jakarta area where the potential income from paid road fares on average per day is IDR 106.3 billion and on average in a year amounting to IDR 25.511 billion. So that the acquisition of road pricing funds in the third scenario can finance the transportation PSO budget based on the 2023 DPA. Where, MRT is Rp. 650 billion, LRT is Rp. 350 billion, and Transjakarta is Rp. 3,909,930,081,062, with a total subsidy of IDR 4,909,930,081,062.-/year. It can also be used to finance the Jakarta Light Rail Transit (LRT) phase 1B development project: Velodrome – Manggarai, and other transportation projects."

"Road Funds, financed from user charges; have been practiced in many countries in securing morereliable funding for rock The idea of an of budget source of funding is appealing. But they are mosteffective where they form part of a broader strategy to manage roads in a more business-like way on afee-for-service basis: the link between user charges - tariffs for road use ~ and road expenditures,reinforced by user participation in their oversight creates a sense of ownership and puts pressure onroad agencies for greater transparency, accountability, and efficiency. This is in tune with Indonesia 'smoves towards better governance and democratic accountability under decentralization. This paperdiscusses the paradigm shifts that are now taking place and considers them as the rationales behind theattempt to establish a road fund in Indonesia."

"Regulasi pembatasan akses truk pada tahun 2011 mempengaruhi kinerja lalu lintas di Jakarta Intra Urban Tollway JIUT. Pembatasan akses truk telah menjadi strategi umum untuk mengurangi kemacetan di banyak kota besar, walaupun operator truk tidak mendukung sepenuhnya.Penelitian ini menganalisis dampak dari aktivitas truk di system lalu lintas JIUT. Analisis yang dilakukan menunjukkan dampak dari pembatasan akses pada kinerja jalan tol secara makroskopis dengan merepresentasikan pemodelan kecepatan-kepadatan-volume. Model dikalibrasikan dengan data observasi 24 jam pada segmen jalan JIUT km 5 600 sampai km 5 800. Model pada kondisi pembatasan truk dibandingkan dengan model kondisi tanpa pembatasaan truk. Perbedaan antar kedua model mengindikasikan dampak dari regulasi pembatasan akses.Interpretasi model kedua kondisi menunjukkan bahwa kondisi pembatasan akses memiliki efisiensi volume lalu lintas maksimum yang lebih tinggi sebesar 28,17 dan kecepatan kondisi lancar lebih tinggi sebesar 28,17 dibandingkan kondisi tanpa pembatasan akses.Penelitian ini dapat digunakan oleh operator jalan tol dan pemerintah daerah sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memberikan hasil kinerja lalu lintas yang lebih optimal dari implementasi tersebut.

---

Freight vehicle access restriction policy in 2011 has had an impact on the performance of Jakarta Intra Urban Toll way JIUT system. Though most of the truck operators are not in favour with this policy, truck restriction has become common strategy to reduce congestion in many cities in the world.

The purpose of this study is to analyse the impact of the existence of trucks in the traffic stream on JIUT system. The analysis will show the impact of access restriction on the toll road performance from macroscopic point of view which is represented by the speed ndash flow ndash density model. The model will be calibrated by the data of 24 hour observation in certain segment of JIUT.

The model when the trucks are prohibited to use in that condition will be compared to the one when the trucks are allowed to travel in. The difference between both models will indicate the impact of the policy. The comparison between both conditions shows a 28,17 better speed performance based on free flow speed and 28,17 higher efficiency on maximum flow rate.

This study will benefit the toll operator as well as local transport authority in making decision on similar policy in order to gain the more optimal advantage of the implementation."