Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang penting dilakukan. Pembangunan ekonomi yang diukur berdasarkan pendapatan perkapita menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendapatan perkapita juga dijadikan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk. Pembangunan ekonomi yang ditunjang pembangunan sumberdaya manusia menjadi sangat penting untuk pembangunan selanjutnya. Pembangunan sumberdaya manusia (human capital) berkaitan langsung dengan tingkat kemiskinan yang dijadikan dasar bagi prakondisi pertumbuhan, dapat dilihat melalui tingkat pendidikan dan kualitas kesehatan manusianya.Tujuan dari penelitian ini untuk mempelajari pola pengaruh pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dengan memperhitungkan variabel ekonomi yaitu pangsa non pertanian dan laju inflasi, variabel tingkat pendidikan dan tingkat kelahiran dan variabel kesehatan yaitu usia harapan hidup menurut tahun. Sumberdata yang digunakan adalah data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1996, 1999 dan 2002 menggunakan 26 propinsi sebagai unit analisis. Dari unit analisis yang terbatas maka dibuat submodel dan model keseluruhan. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan kondisi perekonomian berkaitan dengan pendapatan perkapita, kondisi sosial, demografis dan kondisi kemiskinan di Indonesia. Analisis inferensial yang digunakan adalah analisis regresi ganda yaitu membuat hubungan antara satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas.Hasil penelitian dengan menggunakan tiga submodel, berdasarkan hash submodel I pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel pangsa non pertanian, laju inflasi memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 1999 dan pengaruh yang sama tahun 1996 dan tahun 2002. Berdasarkan submodel II pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabeI tingkat pendidikan (InEDUC), tingkat kelahiran (1nTFR) memiliki pengaruh yang berbeda setiap tahunnya (1996, 1999 dan 2002). Berdasarkan submodel Ill pengaruh pendapatan perkapita (InPPK) terhadap tingkat kemiskinan (InPt) dengan memperhitungkan variabel usia harapan hidup (InED) memiliki pengaruh yang sama tiap tahun (1996, 1999 dan 2002).Berdasarkan submodel keselurulian pengaruh pendapatan perkapita (1nPPK) terhadap tingkat kemiskinan (lnPt) dengan memperhitungkan variabel keseluruhan memiliki pengaruh yang berbeda untuk tahun 2002 dan pengaruh yang sama untuk tahun 1996 dan 1999. Berdasarkan analisa kuadran pada tiap tahun propinsi dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi berada pada propinsi Papua dan diikuti disaat masa krisis Kalimantan Barat yang bergeser dart klasifikasi propinsi yang berpendapatan rendah dan tingkat kemiskinan tinggi, pergeseran ini Iebih disebabkan pendapatan perkapita di daerah ini meningkat dan diikuti meningkatnya prosentase penduduk miskin.Berdasarkan klasifikasi ketiga propinsi yang memiliki pendapatan perkapita rendah dan tingkat kemiskinan tinggi sebagian berada di kawasan Indonesia Timur yaitu NTB dan NTT. Berdasarkan klasifikasi keempat dengan tingkat kemiskinan rendah dan pendapatan perkapita rendah berada pada propinsipropinsi dengan pembangunan sosiai yang baik seperti tingkat kualitas kesehatan dan gizi yang baik, tingkat pendidikan dengan pendidikan dasar dan lamanya pendidikan. Inipun dapat dilihat dari nilai IPM yang baik: pada propinsi ini.Berdasarkan klasifikasi kedua dengan pendapatan perkapita tinggi dan tingkat kemiskinan yang rendah berada pada propinsi yang memiliki modal alam, modal manusia dan modal fisik yang baik. Implikasi kebijakan pada daerah dengan pangsa non pertanian dan tingkat pendidikan akan berpengaruh pada pendapatan perkapita untuk dapat mengurangi prosentase penduduk miskin. Kebijakan untuk meningkatkan pangsa non pertanian masih efektif, kebijakan ini lebih diarahkan pada sektor perdagangan dan konstruksi dan kebijakan pendidikan sembilan tahun untuk tingkat pendidikan.Berdasarkan klasifikasi yang dibentuk dari kuadran untuk propinsi dengan klasifikasi pertatna clan klasifikasi ketiga adalah dengan menerapkan kebijakan padat karya (labor intensive) sehingga masyarakat pada klasifikasi ini dapat mengurangi prosentase kemiskinannya atau sesuai dengan trickle down effect (menetes kebawah) dan tidak hanya sebagian kecil masyarakatnya menikmati hasil pembangunan. Kemudian yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui program pendidikan sembilan tahun, kebijakan ini lebih pada jangka menengah dan jangka panjang. Untuk klasifikasi keempat kebijakan diarahkan pada kewirausahaan dengan mempermudah akses modal dan perluasan pasar."

"Proverty level of Indonesia remains high while the economy experiences relatively high and steady growth. The asymetry investigated,probing the poverty and economic growth - structure linkages at sectoral level...."

"Pada masa awal Orde Baru tahun 1969-1973, perencanaan ekonomi Indonesia masih sangat percaya bahwa trickle down effect akan terjadi. Oleh karena itu strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah pada awal periode Orde Baru hingga akhir tahun 70-an terpusatkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun setelah sepuluh tahun sejak Pelita I fakta memperlihatkan bahwa efek yang diinginkan tidak tercapai, malah menimbulkan ketimpangan ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pertumbuhan kesempatan kerja yang tinggi pula dari tingkat kemiskinan tidak berkurang secara signifikan. Mulai Pelita III tahun 1979/80-1983/84 strategi pembangunan mulai diubah, tidak hanya pertumbuhan ekonomi akan tetapi berorientasi kesejahteraan rakyat. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 1976-2004 terus mengalami penurunan yang signifikan dari sebesar 54,2 juta jiwa menjadi sebesar 36,15 juta jiwa. Dan jika dilihat antara jumlah penduduk miskin di pedesaan dan di perkotaan temyata, jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dari pada jumlah penduduk miskin di perkotaan. Hal ini dikarenakan lebih dari 60 persen jumlah penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan yang sebagian besar bekerja disektor pertanian. Dengan menggunakan metoda analisis regresi berganda ingin diketahui bagaimana kondisi ketidakmerataan pendapatan antara penduduk di pedesaan dan perkotaan, dan pengaruh perubahan pangsa pendapatan tertimbang di pedesaan dan di perkotaan serta bagaimana peranan PDB sektoral terhadap laju pertumbuhan kemiskinan.Hasil penelitian memberikan masukkan bahwa; Peningkatan pendapatan per kapita mendorong perlambatan laju pertumbuhan kemiskinan, sebaliknya ketidakmerataan pendapatan akan meningkatkan laju pertumbuhan penduduk miskin. Ketimpangan pendapatan mempercepat laju pertumbuhan kezniskinan, ini dapat dilihat dari pangsa pendapatan perkotaan yang berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Sektor primer, yang merupakan sektor yang paling besar distribusi pendapatannya, berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin secara nasional. Sektor sekunder dan sektor tersier memberikan pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Temuan ini mengindikasikan masyarakat miskin di Indonesia sebagian besar bukan bekerja di sektor ini, akan tetapi bekerja di sektor primer dan di pedesaan, sedangkan sektor skunder dan tersier sangat berkembang pesat di perkotaan. Dengan pelaksanaan sistem desentralisasi memberikan dampak akan penurunan jumlah penduduk miskin.Dengan demikian perlunya pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan diciptakannya lapangan pekerjaan yang padat karya dengan upah diatas standar minimum akan mengurangi pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin pun berkurang. Ini didukung dengan infrastruktur yang baik pula seperti tersedianya fasiltas pendidikan, kesehatan, dan transportasi yang baik. Dengan perhatian yang sangat serius di sektor pertanian, seperti pengembangan sistem dan teknik pertanian, mendirikan industri agrobisnis, dan pengembangan Iembaga keuangan yang mendorong percepatan perkonomian di pedesaan. Yang perlu mendapat perhatian adalah pertumbuhan ekonomi tanpa disertai kemerataan pendapatan belum tentu dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, untuk itu peningkatan pertumbuhan ekonomi seharusnya disertai dengan pengurangan ketidakmerataan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat."

"Selama periode 1970 sampai dengan tahun 1990 di Indonesia telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat. Pertumbuhan ekonomi tersebut disertai pula dengan adanya transformasi ekonomi dari dominan sektor pertanian bergeser ke sektor industri dalam arti luas, dan industri manufaktur serta jasa. Pergeseran ini mengarah pada komposisi yang makin seimbang. Pada periode yang sama, telah terjadi pula perubahan demografi yang cepat di Indonesia. Perubahan demografi ini memperlihatkan suatu kecenderungan turunnya fertilitas dan mortalitas. Terjadinya kemajuan ekonomi dan turunnya fertilitas dalam waktu yang bersamaan tersebut, seakan-akan memperkuat teori-teori yang telah umum diterima, bahwa turunnya fertilitas adalah disebabkan adanya pembangunan ekonomi. Dari hasil pengamatan untuk kasus di Indonesia, kesimpulan di atas tidak sepenuhnya benar. Benar bahwa di Indonesia secara bersamaan telah terjadi kemajuan ekonomi disertai dengan penurunan fertilitas. Tetapi penurunan fertilitas yang terjadi di Indonesia jauh lebih cepat dari perkembangan ekonomi itu sendiri. Ini memberi arti bahwa selain pembangunan ekonomi, ada faktor-faktor lain yang memegang peranan penting yang mengakibatkan terjadinya penurunan fertilitas yang cepat di Indonesia. Salah satu faktor yang paling panting dan memegang peranan kunci adalah adanya intervensi pemerintah di bidang kependudukan melalui usaha-usaha dalam bentuk program Keluarga Berencana. Demikianlah, bahwa pembangunan ekonomi bersama-sama dengan program Keluarga Berencana telah memberikan andil yang besar dalam hal penurunan fertilitas dan mortalitas yang cepat di Indonesia."

"ABSTRAKPendidikan dipercaya sebagai salah satu faktor yang mampu mengakhiri rantai kemiskinan. Namun di beberapa wilayah seperti di China dan Tanzania pendidikan tidak efektif untuk menekan angka kemiskinan. Malah dalam sebagian kasus, investasi keluarga yang terlalu besar dalam pendidikan malah menyebabkan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh pendidikan yang direpresentasikan dengan angka partisipasi murni siswa/i SMP dan SMA terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data dari 34 provinsi di Indonesia dalam 4 tahun 2013-2016 . Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel yaitu Random Effect Model. Hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa angka partisipasi murni siswa/i SMP dan SMA terbukti secara signifikan menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, koefisien pengaruh kedua variabel tersebut yang relatif kecil menunjukkan bahwa pendidikan belum berhasil memberikan eksternalitas positif yang diharapkan dapat diciptakan oleh sektor pendidikan. Untuk itu masih di rasa perlu ada peningkatan tidak hanya dalam jumlah kuantitas peserta didik melainkan juga kualitas pendidikan untuk menciptakan manfaat yang lebih.

---

ABSTRACTEducation is believed to be one of the factors that could bring an end to the poverty chain. However, in some countries like China and Tanzania, education is not effective to reduce poverty rate. Instead, in some cases, a large amount of family investments in education leads to poverty. The aim of this research is to examine how education, which is represented by middle school and high school students 39 pure participation rate, affects the poverty rate in Indonesia by using the data collected from 34 provinces in Indonesia in 4 years timespan 2013 2016 . The method used in this research is the regression of panel data by Random Effect Model. The result of this statistic test shows that middle school and high school students 39 pure participation rate has been proven to be able to reduce the poverty rate significantly. However, the impact rsquo s coefficient of both variables, which are relatively small, shows that education has not been successful in providing the positive externality which is expected from the education sector. For this reason, it is necessary to have an increase not only in the quantity of students, but also in the quality of education so that it will give more benefit."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pro-poor growth di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta menganalisa apakah pertumbuhan ekonomi tersebut berpihak pada penduduk miskin (pro-poor growth). Analisa dilakukan melalui data panel 26 propinsi di Indonesia periode 1980-2008. Hasil analisa menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pada periode 1980-2008 dan 1999-2008. Namun demikian, pengurangan kemiskinan kurang didorong oleh efek ketimpangan pendapatan. Pengurangan kemiskinan akibat perubahan ketimpangan pendapatan yang ditimbulkan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada periode 1999-2008. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada seluruh periode, signifikan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan. Meskipun demikian, elastisitas bruto dan neto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin tidak elastis. Sementara itu, hasil perhitungan Pro Poor Growth Index (PPGI) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di semua periode tergolong pro-poor growth. Sayangnya, nilai elastisitas kemiskinan (baik bruto maupun neto) terhadap pertumbuhan ekonomi tergolong rendah. Selain itu, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui efek ketimpangan pendapatan pun tidak besar. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mempertahankan pro-poor growth yang telah dicapai dengan memberikan perhatian pada upaya peningkatkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan dan mendorong pemerataan distribusi pendapatan sehingga mendorong pengurangan kemiskinan.

---

This research aimed to analyze pro-poor growth in Indonesia. Related with it, this research attempts to analyze impact of economic growth on income inequality and poverty. This research also analyze whether the economic growth has respect to poor people (pro-poor growth). Analysis is conducted through panel data of 26 provinces in Indonesia for 1980-2008 periods. The result shows that economic growth is significantly affecting the income inequality for period of 1980-2008 and 1999-2008. Nevertheless, poverty reduction is not driven sufficiently by income inequality effect. The poverty reduction caused by change of the inequality by economic growth only happens in 1999-2008. Economic growth in all period is significantly affecting poverty reduction. Even tough, gross and net elasticity of poverty to economic growth become more inelastic. In the other side, calculation of Pro Poor Growth Index (PPGI) shows that economic growth in all period is included to be pro-poor growth. Unfortunately, poverty elasticity (either gross or net) to economic growth is low. Besides, impact of economic growth on poverty through income inequality effect is not high. Therefore, government needs to maintain achieved pro-poor growth by paying attention on effort to increase economic growth effect on the poverty reduction and support equal income distribution in order to stimulate poverty alleviation."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan tingkat kemiskinan rumah tangga terhadap penelantaran anak di Indonesia dengan menggunakan data Susenas MSBP 2015. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik multinomial diperoleh bahwa tingkat kemiskinan rumah tangga berpengaruh tehadap penelantaran anak. Anak yang tinggal di rumah tangga miskin memiliki kecenderungan lebih besar menjadi anak telantar daripada anak lainnya. Variabel kontrol yang digunakan meliputi umur dan jenis kelamin anak, tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan orang tua, keberadaan ibu kandung di rumah tangga, ukuran rumah tangga, dan daerah tempat tinggal juga signifikan berpengaruh terhadap penelantaran anak.

---

This study aimed to explain the effects of household poverty on child neglect in Indonesia using Susenas data of Socio cultural and Educational Module 2015. By using multinomial logistic regression in analysis, the result shows that household poverty is a significant predictor of neglected children. Children living in poor household are more likely to be neglected than others. The control variables are age and sex of child, level education of mother, employment status of parents, the presence of the biological mother in the household, family size, and residence are also significantly affected the neglect of the child."

"Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012. Menggunakan estimasi model non - linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut.

---

This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 ? 2012. Using the nonlinear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita."