Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagaimana diketahui, undang-undang yang mengatur mengenai pengawasanketenagakerjaan sudah ada sejak tahun 1951, yaitu dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia. Dan bersamaan dengan itu pula undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah telah mengalami berbagai perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dengan adanya perubahan peraturan di bidang otonomi daerah tersebut nampaknya mempunyai dampak terhadap pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam salah satu ketentuan dalam Pasalnya juga telah mengamanatkan untuk diadakan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan ketenagakerjaan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan baik Pusat atau Daerah dengan Peraturan Presiden. Namun Peraturan Presiden tersebut sampai dengan tesis ini dibuat belum ditetapkan oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Presiden. Sejalan dengan semakin kompleks permasalahan di bidang ketenagakerjaan dan terjadi pula perubahan paradigma pengaturan di bidang pemerintahan daerah, nampaknya telah terjadi perbedaan pemahaman dalam rangka menafsirkan kewenangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan di antara pihak yang terkait (Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat). Perusahaan menganggap telah terjadi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, karena perusahaannya walaupun telah diperiksa oleh aparat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, masih juga di periksa oleh aparat Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah Daerah menganggap bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sudah merupakan kewenangan Daerah. Sebaliknya Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menganggap bahwa Pemerintah Pusat masih mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan. Untuk itu tesis ini akan membahas mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam rangka otonomi daerah dengan melihat dari sisi peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan ketenagakerjaan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah."

"Disertasi ini membahas bagaimana campur tangan negara dalam pemutusan hubungan kerja yang mengalami berbagai kebijakan yang berbeda-beda dari suatu kurun waktu tertentu ke kurun waktu yang lain. Penelitian ini menggunakan teori negara kesejahteraan. Tujuan negara kesejahteraan adalah melindungi kaum pekerja dalam rangka mencapai kesejahteraan hidupnya. Baik Undang-undang Dasar Sementara 1950 maupun Undang-undang Dasar 1945 mencantumkan hak para pekerja untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bagaimana Peraturan Perundang-undangan, putusan P4D, P4P dan Pengadilan menerapkan prinsip tersebut ? Kebijaksanaan suatu negara dalam pembangunan bangsa tergantung kepada tahap di mana negara itu berada. Indonesia sebagai negara merdeka sama dengan negara-negara lainnya memulai kemerdekaan dengan tahap mengembangkan persatuan bangsa (unifikasi), yang dilanjutkan dengan tahap industrialisasi. Setelah itu seharusnya Indonesia masuk ke dalam tahap negara kesejahteraan (welfare state). Namun sampai 1998 Indonesia masih menghadapi ancaman retaknya persatuan bangsa, krisis ekonomi yang menciptakan meningkatnya pengangguran, tetapi tetap berkeinginan mensejahterakan rakyat yang didapat dilihat dari lahirnya berbagai undang-undang untuk melindungi pihak yang lemah. Undang-undang itu antara lain: Undang-undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Boleh dikatakan seperti negara-negara berkembang lainnya Indonesia ingin mencapai tiga tahap: unifikasi, industrialisasi dan negara kesejahteraan secara serentak. Tahap pembangunan bangsa mempengaruhi kebijakan negara dalam Pemutusan Hubungan Kerja."