Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sampah merupakan permasalahan yang dihadapi seluruh wilayah di Indonesia, bahkan menjadi perhatian dan kepedulian dunia internasional. Upaya menjaga kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan, pengeloalan sampah menjadi komitmen berbagai bangsa. Sebagai konsekuensinya, maka semua aspek pembangunan perlu memperhatian kelestarian lingkungan hidup (Kusumaatmadja, 1996).Pengelolaan sampah bukan semata menggunakan teknologi canggih, tetapi lebih membutuhkan perubahan perilaku individu dalam mengelola sampah dan melestarikan lingkungan (Bell, etal, 2001). Konsep pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan di beberapa negara sudah diajarkan di sekolah-sekolah sejak dini, bahkan masuk dalam kurikulum pengajaran. Di Indonesia, konsep green curricullum diperkenalkan sejak tahun 1996 dengan peluncuran buku Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup. Pendidikan Lingkungan Hidup dilakukan dengan penyampaian bahan ajar yang diintegrasikan dengan mata pelajaran yang terkait. Realitasnya, penerapan green curriculum masih jauh dari memuaskan. Perilaku membuang sampah dan pengelolaannya dengan benar nampaknya belum sepenuhnya dipahami oleh murid-murid di sekolah.Program intervensi ini ditujukan bagi murid-murid Sekolah Dasar Pondok Pekayon Indah (PP1) Bekasi untuk meningkatkan pemahaman dan menumbuhkan perilaku membuang sampah serta mengelola sampah dengan benar. Di lingkungan PPI Bekasi, sebelumnya telah dilaksanakan program intervensi terhadap perilaku ibu-ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah domestik serta program daur ulang terhadap remaja di lingkungan yang sama. Baseline study dilakukan dengen metode wawacara semi berstruktur dan observasi lapangan. Teori-teori yang mendasari intervensi ini adalah teori psikologi komunitas, dan teori psikologi perkembangan usia 7 - 12 tahun (masa middle chilhood).Strategi yang digunakan adalah intervensi edukasi melalui pembelajaran dengan metode active learning. Proses pembelajaran metode active learning dilakukan dalam bentuk pelatihan, simulasi, dongeng, dan fieldtrip.Perubahan secara khusus terjadi adalah murid mempunyai pengetahuan tentang sampah, membuang sampah dengan benar, mengetahui dampak terhadap lingkungan bila membuang sampah sembarangan. Selain itu, telah tersedia fasilitas atau tempat pembuangan sampah (tong-tong sampah) secara terpisah di setiap kelas, juga adanya mekanisme pengelolaan sampah di sekolah. Secara umum adanya peningkatan perilaku, murid-murid membuang sampah pada tempatnya dan terbentulmya tim piket pengawas. Tim pengawas terdiri dari guru dan murid yang mengikuti pelatihan.Sebagai program intervensi berikutnya, penulis menyarankan pembentukan Tim GPI. Kids (Anak-anak Peduli Lingkungan) sekaligus sebagai kesinambungan dan sinergi dari program GPL ibu-bu dan melaksanakan kegiatan ?Lomba Sekolah Bersih? se-kecamatan Bekasi Selatan secara rutin setiap tahun. Selain itu perlu pula diadakan lomba menggambar dan mengarang bertemakan ?Anak Peduli, Lingkungan Bersih dan Berseri? bagi seluruh anak-anak Sekolah Dasar di kecamatan Bekasi Selatan, dan bila memungkinkan se-kabupaten/kodya Bekasi. Perlu juga dipersiapkan program untuk anak-anak tingkat SLTP sebagai pilot project berupa pelatihan pemanfaatan sampah organik dan anorganik."

"Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masing-masing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.

---

Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites."

"Sampah dapat menjadi masalah karena dalam setiap kegiatan yang dilakukan akan selalu menghasilkan sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah di Kecamatan Jatiasih serta mengetahui jumlah timbulan dan komposisi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga dengan tingkat ekonomi rendah, menengah dan tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan dari SNI-19-3694-1994. Timbulan sampah yang didapatkan yaitu tingkat ekonomi rendah 0,265 kg/orang/hari, menengah 0,338 kg/orang/hari dan tinggi 0,317 kg/orang/hari. Komposisi sampah yang dihasilkan pada masing-masing tingkat ekonomi didominasi oleh sampah makanan dengan persentase 67?75%. Alternatif pengelolaan sampah direncanakan dari tahun 2013-2025 dengan tahapan pelayanan sampah mencapai 85%.

---

Waste could be a problem because any activities always generate waste. This study is aimed to find the state of the waste management practices in the Jatiasih Sub District and the rate of waste generation and composition from households based on economic level which are low, middle and high income. The method conducted in this study based on SNI-19-3694-1994. The result showed that waste generation acquired rate at low, middle and high economic income households are 0,265 kg/person/day, 0,338 kg/person/day and 0,317 kg/person/day, respectively. Waste composition at all economic levels is dominated by food waste as a percentage approximately 67-75%. Alternative waste management recommendations planned for the period of 2013-2025 with waste management services to approach 85% gradually."

"Permasalahan sampah bukan hanya karena tingginya timbulan sampah tetapi masalah dalam pengelolaannya. Pendekatan pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat dilakukan pada Bank Sampah Kepodang di Kota Bekasi. Pengelolaan bank sampah melibatkan banyak pihak yaitu masyarakat, pemerintah, swasta, dan organisasi nonpemerintah. Tujuan penelitian untuk merancang strategi pengelolaan bank sampah berkelanjutan, tahap Plan (P) dari siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) ISO14001:2015. Metode yang digunakan adalah Matriks Leopold, dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan nasabah bank sampah merupakan faktor penting dalam pengelolaan bank sampah berkelanjutan. Preferensi strategi yang dipilih untuk pengembangan bank sampah Kepodang yang berkelanjutan adalah 1) peningkatan nilai tambah pengolahan sampah melalui pengembangan “socio-ecopreneur”, 2) meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup/kelurahan) dan swasta dalam rangka menampung dan membeli produk kerajinan, dan memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, 3) menjadikan pemulung sebagai mitra dan nasabah untuk meningkatkan pengumpulan sampah. Pelaksanaan strategi memerlukan dukungan pemangku kepentingan dan penerapannya secara terus-menerus diharapkan dapat meningkatkan kepuasan, kepercayaan, partisipasi aktif pemangku kepentingan, kinerja bank sampah, dan berdampak positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi.

---

The waste problem is not only due to the high waste generation but mismanagement

as well. The community-based sustainable waste management approach carried out

at the Kepodang Waste Bank in Bekasi City. The management of a waste bank

involves many parties, namely the community, government, private sector, and

non-governmental organizations. The research objective is to design a sustainable

waste bank management strategy, Plan stage of Plan-Do-Check-Act cycle of

ISO14001:2015. The method used is the Leopold matrix and Analytical Hierarchy

Process (AHP). It was found that increasing the knowledge and skills of waste bank

customers as a primary factor in the management of a sustainable waste bank. The

preferences strategic for the development of a sustainable Kepodang waste bank are

1) increasing the added value of waste processing through the development of

"socio-ecopreneur", 2) increasing cooperation with local governments (the

Environmental Agency/ward) and the private sector to accommodate and purchase

handicraft products, and provide the necessary facilities and infrastructure, and 3)

make scavengers as partners and customers to improve waste collection.

Implementation of strategies requires continuous stakeholder support and

application continuously expected to improve satisfaction, stakeholder trust,

participation, and performance, and have positive impacts on environment, social,

and economic."

"Unit Pengolahan Sampah (UPS) adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengolahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Salah satu Unit Pengelolaan Sampah di Depok berada di Balai Kota Kota Depok. Namun, kini kondisinya sudah tidak lagi berjalan optimal, menyisakan pemilahan sampah anorganik layak jual. Padahal Pemerintah Kota Depok melalui dokumen RPJMD menargetkan adanya peningkatan persentase sampah yang tereduksi melalui 3R, yakni dari 18% di tahun 2022 menjadi 19,5% di tahun 2024. Untuk itu, diperlukan penelitian yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai target tersebut, yakni dengan memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi sistem pengelolaan sampah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SNI 19-3964-1994 dengan pengukuran selama 8 hari, SNI 19-2452-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, dan Petunjuk Teknis TPS 3R Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata timbulan sampah yang berasal dari kantor sebesar 90,355 kg/hari dan 998 L/hari, dari taman dan jalan sebesar 79,975 kg/hari dan 185,094 L/hari , dari gedung parkir 5,9 kg/hari dan 9,03 L/hari. Komposisi sampah yang dihasilkan dari kantor terdiri dari sampah organik (31,21%), sampah kertas 24,24%, sampah plastik (23,97%), residu (19,19%), logam (0,08%), gelas kaca (1,09%) dan B3 (0,2%). Komposisi sampah taman terdiri dari organik (91,9%), plastik (7,42%), kertas (0,43%), dan residu (0,25%). Komposisi sampah gedung parkir terdiri dari organik (6,72%), plastik (14,01%), kertas (49,9%), residu (23,61%), gelas kaca (5,76%). Melalui rekomendasi terhadap aspek teknis operasional, limbah padat yang dihasilkan dapat secara teoritikal dikurangi sebesar 38% sampah kantor, 51% sampah taman dan 40% sampah gedung parkir. Meningkat dari sebelumnya yang hanya 7% sampah kantor, 3% sampah taman dan 21% sampah gedung parkir. Namun begitu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa efektif rekomendasi yang ada di dalam penelitian ini.

---

The Waste Processing Unit (UPS) is a place where activities such as waste collection, sorting, processing, reuse, and recycling on a regional scale are carried out. One of the Waste Management Units in Depok is located at the Depok City Hall. However, its condition has now deteriorated, leaving only the sorting of recyclable inorganic waste. Meanwhile, the Depok City Government, through the RPJMD document, aims to increase the percentage of waste reduced through the 3R approach (Reduce, Reuse, Recycle) from 18% in 2022 to 19.5% in 2024. Therefore, research is needed to help the government achieve this target by providing recommendations based on an evaluation of the waste management system.The methods used in this study include SNI 19-3964-1994 with measurements taken over 8 days, SNI 19-2452-2002 on Technical Operational Procedures for Urban Waste Management, and the 3R TPS Technical Guidelines from the Ministry of Public Works and Public Housing. The results of the study indicate that the average waste generated from offices is 90.355 kg/day and 998 L/day, from parks and roads is 79.975 kg/day and 185.094 L/day, and from parking buildings is 5.9 kg/day and 9.03 L/day. The composition of waste generated from offices consists of organic waste (31.21%), paper waste (24.24%), plastic waste (23.97%), residual waste (19.19%), metal (0.08%), glass (1.09%), and hazardous waste (0.2%). The composition of waste from parks consists of organic waste (91.9%), plastic (7.42%), paper (0.43%), and residual waste (0.25%). The composition of waste from parking buildings consists of organic waste (6.72%), plastic (14.01%), paper (49.9%), residual waste (23.61%), and glass (5.76%). Through recommendations on technical operational aspects, the solid waste generated can theoretically be reduced by 38% from offices, 51% from parks, and 40% from parking buildings, an increase from the previous 7% for office waste, 3% for park waste, and 21% for parking building waste. However, further research is needed to determine the effectiveness of the recommendations provided in this study."

"Volume sampah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia jumlahnya lebih banyak daripada jumlah sampah yang bisa terangkut ke tempat pembuangan akhir. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan volume timbulan sampah yang dihasilkan oleh SMP Negeri 230 Jakarta. Metode penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan menggunakan rancangan The One Group Pre-Test and Post-Test Design. Intervensi yang diberikan berupa sosialisasi tentang sampah dan pembuatan lubang resapan biopori. Pengukuran data dilakukan sebanyak dua kali yaitu saat sebelum dan sesudah diberikan perlakuan terhadap responden. Adapun responden di dalam penelitian ini ada sebanyak 101 orang siswa. Hasilnya menunjukkan terdapat kenaikan rata-rata tingkat pengetahuan siswa dari 8,01 (sebelum sosialisasi) menjadi 9,04 (setelah sosialisasi). Hasil uji statistik menunjukkan adanya peningkatan tingkat pengetahuan yang signifikan (p<0,001) antara sebelum dan sesudah intervensi. Volume rata-rata timbulan sampah sekolah mengalami penurunan dari 395,275 Liter (sebelum sosialisasi dan pembuatan lubang biopori) menjadi 325,545 Liter (setelah sosialisasi dan pembuatan lubang biopori. Disimpulkan bahwa intervensi berupa sosialisasi dan pembuatan lubang biopori meningkatkan tingkat pengetahuan responden dan menurunkan volume timbulan sampah sekolah.

---

The volume of waste produced by human activities is higher than the amount of waste that can be transported to landfills. This study aims to determine the level of knowledge and volume of waste produced by SMP Negeri 230 Jakarta. The method of this research is a quasi-experiment using the design of The One Group Pre-Test and Post-Test Design. The intervention given was the socialization about waste and making biopori infiltration holes. Data measurements were carried out twice, namely before and after treatment of respondents. The respondents in this study were 101 students. The results indicate an increase in the average level of student knowledge from 8.01 (before socialization) to 9.04 (after socialization). Statistical test results showed a significant increase in the level of knowledge (p <0.001) between before and after the intervention. The average volume of school solid waste has decreased from 395.275 liters (before socialization and biopori hole making) to 325.545 liters (after socialization and biopori hole making) It was concluded that interventions in the form of socialization and making biopori holes increased respondents knowledge level and decreased the volume of school waste generation."

"Pengolahan limbah padat kota di negara berkembang menjadi permasalahan bagi banyak pembuat kebijakan. Terbatasnya peraturan yang berlaku dan sumber daya yang tersedia seringkali memicu munculnya pengolahan limbah padat secara ilegal seperti perilaku membakar sampah secara terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah persepsi masyarakat, wilayah tempat tinggal seperti pedesaan / perkotaan, dan proporsi APBD untuk lingkungan di tingkat provinsi mempengaruhi perilaku membakar sampah pada rumah tangga di Indonesia. Dengan menggunakan data tingkat rumah tangga tahun 2017 dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia dan menambahkan variabel kontrol seperti karakteristik sosio-demografi, maka digunakanlah metode regresi logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang pembakaran sampah terbuka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait membakar sampah dan masyarakat yang tinggal di perdesaan cenderung melakukan pembakaran sampah secara terbuka dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Selain itu, provinsi dengan proporsi anggaran fasilitas lingkungan yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih sedikit kasus pembakaran terbuka yang dilakukan oleh rumah tangga dibandingkan dengan provinsi dengan proporsi anggaran untuk lingkungan yang lebih rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengolahan sampah di pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi perilaku membakar sampah rumah tangga secara terbuka.

---

Municipal solid waste treatment in developing countries is a dispute for many policy makers. Limited regulations and available resources often lead to illegal treatment of solid waste such as open burning trash behavior. This research aims to analyze whether peoples perception, living area such as rural/urban, and regional budget proportion for environment at province level influence open burning behavior of a household in Indonesia. Using household level data in 2017 from the National Socioeconomic Survey of Indonesia and adding control factors such as socio-demographic characteristics, a logit regression method is conducted. The result reveals that burn perception has an important role in burning decisions and people living in rural areas tend to do open burning trash compared to those who are living in urban areas. Furthermore, provinces with higher proportion budgets for environmental facilities tend to have fewer open burning cases done by households compared to provinces with lower proportion budgets for environment. The findings suggest that waste policies at regional government should be improved to reduce open burning trash behavior of households."

"Studi-studi terdahulu menyebutkan bahwa TPA atau manajemen pengelolaan sampah yang tidak tertangani dengan baik merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kontaminasi nitrit, nitrat, dan logam berat pada pada air tanah. Sebanyak 70% penduduk Kota Bekasi masih sangat tergantung terhadap penggunaan air tanah, salah satunya adalah penduduk di Kelurahan Sumur Batu yang berbatasan langsung dengan 2 TPA, yaitu TPA Bantar Gebang yang merupakan TPA terbesar di Indonesia dan TPA Sumur Batu. Penelitian ini menganalisis kualitas air tanah Kelurahan Sumur Batu, memetakan sebaran spasial pencemar, dan menganalisis risiko kesehatan yang ditimbulkan dari air tanah yang mungkin telah tercemar nitrit, nitrat, dan logam berat yang digunakan sebagai sumber air minum oleh penduduk. Pengolahan data dilakukan sesuai kelompok usia yaitu usia bayi, usia anak-anak, dan usia dewasa. Hasil penilaian status mutu air di Kelurahan Sumur Batu dengan metode Water Quality Index (WQI) menunjukkan bahwa hanya 41,6% sampel air dari sumur penelitian yang dapat digunakan sebagai air baku air minum. Pemodelan geostatik menunjukkan tidak ada korelasi antara konsentrasi NO2 dan NO3 pada air tanah di Kelurahan Sumur Batu dengan jarak sumur ke TPA, hal ini mungkin dipengaruhi oleh adanya sumber pencemar lain yang lebih dominan seperti tanki septik yang berjarak < 10 meter dari sumur dan adanya titik-titik pembuangan liar di sekitar rumah warga. Hasil analisis risiko kesehatan menunjukkan adanya risiko non kanker NO2 dari paparan oral pada semua kelompok usia dan risiko kanker oleh paparan oral di kelompok usia dewasa di Kelurahan Sumur Batu. Besarnya potensi pencemaran menjadikan pentingnya monitoring kualitas air tanah secara berkala selama belum ada layanan akses air yang aman dan terjamin di Kelurahan Sumur Batu. Penambahan sumur artesis dengan treatment awal yang sesuai bisa menjadi solusi yang patut dipertimbangkan.

---

Previous studies state that unproperly managed landfill or waste management that is not handled properly is one of the main causes of nitrite, nitrate and heavy metal contamination in groundwater. In Bekasi City, Indonesia, 70% of the population depend on groundwater for daily use, including the resident of Sumur Batu Village. Sumur Batu Village is located adjacent to 2 landfills, namely the Bantar Gebang landfill which is the largest landfill in Indonesia and Sumur Batu landfill. This research analyzed the groundwater quality of Sumur Batu Village, maping the spatial distribution of pollutants and analyze the health risks of groundwater consumption as drinking water that may have been contaminated by nitrite, nitrate, and heavy metals in Sumur Batu village. Data processing was performed according to age groups: infant, children, and adult. The results of the assessment of water quality status in Sumur Batu Village using the WQI method show that only 41.6% of water samples can be used as raw water for drinking water. Geostatic modeling shows that NO2 and NO3 concentration was not influenced by landfill, this may be influenced by the presence of other dominant pollutant sources such as septic tanks that are <10 meters from well and the presence of illegal waste points around the residents' house. The results of health risk analysis indicate non-cancer risk of NO2 from oral exposure in all age groups in the Sumur Batu Village. A large amount of pollution potential makes the importance of monitoring groundwater quality regularly as long as there is no safe and guaranteed water access service in Sumur Batu Village. The addition of artesian wells with appropriate initial treatment can be a solution worth considering."

"ABSTRAKPenelitian ini didasari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon yang belummembahas tentang pengurangan sampah di tingkat sumber sampah. Penelitian inidilakukan dengan pendekatan post positivist serta analisis data yang bersifatkualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan PeraturanDaerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihandi Kota Cirebon dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon dilihatdari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.Pembahasan selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaansampah di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) yang dilihat dariperspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga perspektif tersebut masihterdapat kekurangan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang telahmengelola sampah dengan konsep 3R. Kelompok masyarakat yang dianggapberhasil yang mengelola sampah dengan konsep 3R adalah masyarakat Rw 08Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Hal ini dikarenakanadanya hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya SDMpelaksana kebijakan, kurangnya lahan, kurangnya peran swasta, terbatasnyaanggaran dan kebijakan pengelolaan sampah yang masih terdapat beberapa halyang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan sampah.

---

ABSTRACTThis research is based on waste management in Cirebon City which have notcontain about waste reduction in the waste source stage. This research used postpositivist approach and analyzing qualitative data. The result of this researchdescribes the implementation of the policy from Regional Regulation of CirebonNumber 2 of 2002 about the Realization of City?s Cleanliness Program in Cirebonfor sustainable development in Cirebon, which is assessed by tractability of theproblem, ability of statute to structure implementation, and nonstatutory variablesaffecting implementation. The next part deals with sustainable development ofwaste management in Cirebon (Case study: The district of Harjamukti) whichused economic, social, and environment perspective. All those three perspectivescould still be improved since there is only small number of people who couldapply the concept of 3R in dealing with waste. Groups of people that areconsidered successful in using the concept of 3R in dealing with waste are Rw 08Merbabu Asih, Larangan Subdistrict, The district of Harjamukti. This is caused bysome limitations like the lack of people?s awareness, the lack of human resourcesfor implementing the policy, the lack of space, the lack of private sector?s role, thelack of financial support, and the policy regarding to waste management that isnot in accordance with Act Number 18 of 2008 about waste management and TheRegulation Number 33 of 2010 from Ministry of Internal Affairs about theinstruction of waste management."