Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"It is a paradox that Indonesian agriculture would prefer a market oriented condition to enhance its economic performance but al the same time it requires at significant degree cf Government intervention to maintain its economic and non economic goals to face with economic globalization. The existence of marker imperfection as an argument of government intervention on agriculture has been an economic characteristic of agriculture of developing countries and' it is being worsened by biased trade policy applied by developed countries. By realizing its unfaded importance, Indonesia should see the paradox and consider it when making position for negotiations on market liberalization of agriculture."

"Matriks Perdagangan Intemasional (MIT) menggambarkan keseimbangan jaringan perdagangan internasional dari seluruh negara. Alat analisis ini memungkinkan kita untuk menganalisis paling tidak dua hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini, pertama, mengukur tingkat saling ketergantungan antar ekonomi melalui jaringan perdagangan internasional, dan kedua, melakukan simulasi dampak pertumbuhan satu atau sekelompok ekonomi terhadap ekonomi lainnya. Hal ini akan memberikan gambaran bagaimana struktur perekonomian dan perdagangan dunia, mempengaruhi distribusi dampak pertumbuhan tersebut.MIT menghasilkan paling tidak empat besaran kuantitatif yang menjadi pedoman analisis yakni, (i) Trade linkage, (ii) Field of Influence, (iii) Multiplier product matrices, (iv) Multiplier, yang dapat didekomposisi menjadi direct import requirement, indirect import requirement, infernal dan external propagation, dan (v) Hasii simulasi Net Foregin Balance.Dengan mempergunakan data 178 negara dengan penekanan pada ASEAN, basil penelitian ini mengkonfirmasi posisi terbesar Singapura dan Malaysia diantara negara anggota ASEAN lainnya dalam perdagangan internasional. Kedua, basil penelitian ini juga menunjukkan peran besar Amerika Serikat dan Jepang sebagai partner dagang panting untuk ASEAN. Ketiga, penelitian ini menunjukkan bahwa dampak pertumbuhan ekonomi di negara diluar ASEAN yang dinikmiati oleh wilayah ASEAN jauh lebih kecil dibandingkan dampak peningkatan pertumbuhan wilayah ASEAN yang dirasakan negara non-ASEAN. Kesimpulan keempat yang diperoleh dari perbandingan beberapa titika waktu analisisi (MIT 1995 s.d. 1998) menunjukkan bahwa penyaluran dampak krisis ke negara lain, sangat tergantung kepada pola perdagangan yang ada. Contohnya, dampak yang dirasakan Jepang lebih besar dibandingkan dengan Amerika Serikat sebab selain tingkat keterkaitan perdagangan Amerika dengan negara Asia yang lebih kecil, market share Amerika tidak terpusat di wilayah Asia sebagaimana halnya Jepang.Temuan ini memberikan beberapa implikasi kebijakan cukup mendasar, dalam hal pentingnya mempertimbangkan efek distribusi keuntungan perdagangan dalam pemilihan mitra dagang, pentingnya meningkatkan kapasitas produksi domestik untuk memenulti permintaan domestik dan luar negeri, perluasan wilayah pemasaran, pengurangan hambatan dan biaya non ekonomi serta upaya peningkatan keterbukaan dan peran Indonesia sebagai negara penghubung dalam jaringan perdagangan global.

---

Matrices of International Trade (MIT) describes global trade linkage. This tools allow us to analyze the interdependecy between economy and to simulate the impact of ecomonic growth. MIT provide four indicator, (i) Trade linkage, (ii) Field of Influence, (iii) Multiplier product matrices, (iv) Multiplier, which can be decomposed into direct import requirement, indirect import requirement, internal and external propagation, dan (v) Simulation of Net Foregin Balance.

Using data of 178 countries and focusing on ASEAN the thesis conform biggest role of Singapore and Malaysia among other ASEAN member in international trade. Second, we also conform the role of United States and Japan as the largest trading partner for ASEAN. Third, our result shows that the advantage received by non-ASEAN countries from the growth of ASEAN is much larger than what ASEAN receive from the same growth of non-ASEN countries. Fourth, the magnitude of economic crisis impact transmitted, depends on the pattern of global trade network. For instance, Japan suffer more than United States because United States has smaller trade linkage with ASEAN countries and his market share on this region is not as big as Japan.

Our findings give at least five policy implications, first, it is important to consider gain of trade distribution on choosing trading partner, second, it is important to increase the domestic capacity, third, enlarging the market, fourth, reduction on trade barrier and fifth, we need to increase the role as connecting country on global trade network."

"Efek resiko nilai tukar pada perdagangan internasional telah banyak menarik perhatian pada ilmu ekonomi intemasional. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru lagi, karena isunya rnempunyai implikasi yang panting untuk pemilihan sebuah sistem moneter internasional. Misalnya, hal ini merupakan salah satu argumentasi utama ekonomi untuk penyatuan keuangan di Eropa, karena secara umum dipercaya bahwa resiko nilai tukar menghambat perdagangan intemasional.Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menggairahkan ekspor yaitu dengan melakukan kebijakan devaluasi atau melalui depresiasi terkendali yang bertahap. Mulai dari tahun 1970 dengan kurs Rp. 626,751$ sampai tahun 1990 dengan kurs Rp,2,4311$ pemerintah melakukan serangkaian kebijakan perubahan nilai tukar untuk menyesuaikannya dengan harga perdagangan dunia dan untuk meningkatkan nilai kompetitif barang ekspor Indonesia.Krisis moneter tahun 1997 membuat nilai tukar rupiah menurun tajam dari Rp. 2.500,- per dollar US sampai dengan Rp. 12,000,- per dollar US seharusnya memberikan dampak menggairahkan ekspor, ternyata banyak faktor yang menyebabkan nominal ekspor tidak meningkat yang disebabkan faktor-faktor lain seperti resiko negara (risk country) dan ketersediaan bahan baku ekspor yang sulit diusahakan pada waktu itu."

"Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, maka diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional, serta dapat mengatur hubungan dagang antar negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa sajakah tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement? Bagaimanakah WTO Agreement mengatur kegiatan dumping dalam perdagangan internasional? Bagaimanakah penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping?Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bersifat kualitas.Hasil penelitian menyatakan Tindakan-tindakan pelanggaran yang dikategorikan sebagai dumping menurut WTO Agreement adalah tindakan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947, sehingga GATT memberikan hak kepada para anggota GATT untuk dapat menerapkan tindakan-tindakan antidumping jika praktik dumping yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal VI ayat (1) GATT 1947. Penerapan atas sanksi yang diberikan dan efeknya terhadap suatu negara yang melakukan kegiatan dumping adalah sanksi administrasi berupa pencabutan regulasi dan juga pemberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Negara yang melakukan kegiatan dumping. Efeknya adalah pencabutan regulasi dan juga kerugian bagi perusahaan asal Negara yang telah melakukan praktik dumping.

---

International trade is a very important factor for every country, therefore an orderly and fair trade between countries is needed. To realize order and justice in the field of international trade, rules are needed that are able to maintain and maintain the rights and obligations of international trade actors, and can regulate trade relations between countries. The problem in this study is what are the violations that are categorized as dumping according to the WTO Agreement? How does the WTO Agreement regulate dumping activities in international trade? What is the application of sanctions given and their effects on a country that is carrying out dumping activities?

This study uses a normative juridical method, using secondary data and using qualitative data analysis methods, because the data obtained are of a quality nature.

The results of the study state that the violations categorized as dumping according to the WTO Agreement are actions that have fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947, so that the GATT gives the GATT members the right to implement antidumping measures if dumping practices what happened has fulfilled the elements in Article VI paragraph (1) GATT 1947. The application of sanctions given and their effect on a country that conducts dumping activities is administrative sanctions in the form of revocation of regulations and also the imposition of Anti-Dumping Import Duty (BMAD) on the State dumping activities. The effect is revocation of regulations and also losses for companies from countries that have carried out dumping practices."