Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia melalui PBI No.8/3/PBI/2006 tentang kebijakan office channelling dimana bank umum konvensional yang telah memiliki unit usaha syariah, diharuskan pula menjalankan kegiatan usaha perbankannya dengan sistim syariah (dual banking system). Kebijakan tersebut juga di implementasikan oleh Bank Niaga dengan membuka layanan perbankan syariah (office channelling) di cabang-cabang konvensional melalui petugas front linersnya. Untuk mengetahui kesiapan Bank Niaga dalam mengimplementasikan kebijakan office channelling tersebut salah satunya adalah dengan melihat kesiapan petugas front linersnya. Sedangkan kesiapan petugas front liners dapat diketahui melalui analisa tingkat pengetahuannya terhadap produk dan layanan perbankan syariah serta melakukan pemetaan potensi pengetahuan front liners secara demografi.Dengan menggunakan metode statistik deskriptif, temuan yang didapat dari penelitian ini menyebutkan bahwa, secara umum tingkat pengetahuan petugas front liners terhadap produk dan layanan perbankan syariah masih tergolong cukup atau dapat dikatakan masih belum memadai, sehingga dapat dipastikan petugas belum slap mengimplementasikan office channelling. Sedangkan dari pemetaan potensi pengetahuan, diketahui hanya front liners dengan pendidikan setara SI dan dengan masa kerja diatas 10 tahun yang memiliki potensi pengetahuan tentang produk dan layanan perbankan syariah. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dengan tingkat pengetahuan petugas yang belum memadai serta belum adanya kriteria untuk memilih petugas yang akan ditempatkan pada office channeling maka dapat dipastikan Bank Niaga belum siap menerapkan office channelling.

---

Along with the new regulation from Bank Indonesia throughout PBI No.8/3/PB1/2006 about Office Channeling in which conventional Bank with Syariah Banking services and products also have to run their banking activities in syariah system or well known as dual banking system. Bank Niaga also implement the regulation by offering syariah banking services (office channeling) in their conventional branches with the help of their front liners officers. To find out whether Bank Niaga is ready to implement the regulation or not is by knowing the readiness of the front liners, which can be seen from their knowledge of syariah banking products and services and also doing the front liners knowledge potential mapping demographically.

Using the descriptive statistic method, the result from this research shows that, generally front liners' knowledge level in syariah banking products and services are not sufficient to implement office channeling. Meanwhile, from the result of knowledge potential mapping, it is only front liners with educational background not less than Si (bachelor degree) and with working period more than 10 years has the proper knowledge of syariah banking products and services. Based on the result, we can come to a conclusion that with insufficient knowledge level of the front liners and lack of criteria to choose the person who will be in charge for office channeling, Bank Niaga not yet ready to implement office channeling."

"PBI No. 8/3/PBI/2006 tentang office channeling bertujuan untuk mendorong cepatnya pertumbuhan market share perbankan syariah, namun ternyata setelah dua tahun penerapan office channeling, belum memberi pengaruh signifikan pada pertumbuhan market share perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik nasabah terhadap office channeling dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah, mengetahui bagaimana pengaruh persepsi nasabah pada layanan office channeling (OC) terhadap kemungkinan penggunaan OC dan bagaimana gambaran intensitas nasabah menggunakan OC. Penelitian dilakukan di BNI Syariah Cabang Jakarta Selatan dan BTN Syariah Cabang Jakarta Pusat dengan sampel 174 responden. Metode analisis yang digunakan deskriptif dan Binary Logistic Regression. Dari hasil analisis logit, variabel produk, sosial ekonomi dan pelayanan berpengaruh signifikan pada kemungkinan nasabah menggunakan office channeling. Variabel promosi, dan syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Persepsi nasabah pada layanan OC terhadap kemungkinan penggunaan OC berpengaruh signifikan dan intensitas nasabah menggunakan OC masih kecil.

---

One of PBI No. 8/3/PBI/2006 purpose is to push the growth of sharia banking market. In the reality after two years office channeling (OC) there?s no significance difference in sharia banking market share. There are three purposes of this research. First is to understand customer character effect in using sharia banking product and services to office channeling. Second is to understand how office channeling customer perception on services could effects the probability of using office channeling. And third is to understand customer intensity in using OC. Using 174 people as respondent, this research conducted at BNI Sharia South Jakarta Branch and BTN Sharia Center of Jakarta Branch. Descriptive and binary logistic regression used as analysis method. The analysis concludes that product, social economic and services variables are significant to the customer probability of using office channeling, while promotion and sharia variables are not. There is positive relation between customer perception on services and the probability of using office channeling. The last conclusion is customer intensity in using OC until now is still low."

"Asuransi Syariah di Indonesia dalam dasa warsa terakhir ini menunjukkan laju pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan ini kemudian didukung oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan serta Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Dari sisi regulasi, salah satu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2008 yang isinya menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Usaha Syariah dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor pemasaran syariah. Kebijakan ini secara legal memfasilitasi pemasaran produk asuransi syariah di kantor cabang konvensional (Takaful Windows) dan membantu mempercepat pertumbuhan premi asuransi syariah.Namun demikian proporsi asuransi syariah di Indonesia sebesar 1% dibandingkan porsi asuransi konvensional masih relatif rendah. Hal ini juga berlaku untuk Unit Usaha Syariah Adira yang memiliki porsi premi 0.99% terhadap porsi total premi asuransi Adira. Pencapaian produksi premi Unit Usaha Syariah Adira yang belum signifikan ini tidak terlepas dari kekurangan sumberdaya manusia dengan keahlian yang dibutuhkan. Pencapaian premi yang tidak signifikan diduga karena kinerja frontliner yang belum optimal yaitu belum memahami sistem operasional, pemasaran dan produk asuransi syariah dengan baik. Salah unsur utama dari sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja frontliner adalah kompetensi profesional dan motivasi ketja. Kompetensi profesional ini terdiri dari pengetahuan, keahlian dan karakter pribadi, sedangkan motivasi kerja terdiri dari karakteristik individu, imbalan intrinsik, dan situasi kerja.Analisis korelasi, regresi dan dilanjutkan dengan analisis jalur digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor langsung yang mempengaruhi kinerja frontliner dan seberapa besar kontribusinya terhadap kinerja frontliner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi secara individu berperan sebesar 53,5% terhadap kinerja frontliner sedangkan motivasi berperan sebesar 66,5% terhadap kinerja. Kompetensi dan motivasi secara bersama berperan sebesar 83,6% terhadap kinerja. Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja frontliner dalam pemasaran asuransi syariah di Takaful Windows Adira perlu dilakukan training secara regular mengenai konsep & produk asuransi syariah, marketing syariah dan peninjauan program insentif yang telah berjalan, pemberian kegiatan pelatihan motivasi kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

---

Development of Islamic insurance in Indonesia in the last dccadc shcws remarkable results. It is supported by govemment by issuance of Government Decree dan Ministry of Finance’ decree as well as National Sharia Board (MUI-DSN). One of significant regulation issued was Government Regulation Nos No.39 2008 which primarily stated that Insurance dan Reisurance companies having Takafui Windows is permitted to open branch offices and/or shariah marketing offices. This regulation legally facilitates Insurance or Reinsurance companies to sell shariah insurance products in conventional branch offices (Takafui Windows), therefore it is expected wiil speed up the growth of shariah gross premium.

However, the proportion of shariah gross premium is only 1% compared to total gross premium in Indonesia. It is considcred low, The fact, it is similar with those Adira TakafijI Windows which having a portion of 0.99% to total gross premium, an unsatisfactory result on shariah gross premium is assumed due to lack of human resource with adequate expertise. It is also due to low performance of frontliner as they do not familiar with the operation & marketing of shariah products. The reasons of the primary elements of human resources affecting frontliner’s performance is professional competency and work motivation. Competency consists of knowledge, skill and personal characteristics, whilst work motivation consists of individual characteristics, intrinsic reward dan working condition.

Correlation and regression analysis as well as path analysis are applied in this research. The result of the research shows that competency individually contributes 53,5% to frontliner’s performance, whilst motivation contributes 66,5% to frontliner’s performance. Meanwhile, competency and motivation simultaneously contributes 83,6% to frontliner’s performance. Furthermore to increase frontliner’s performance in marketing of shariah products on Adira Takafui Windows, it is necessary to regularly conduct training regarding shariah concept, products and shariah marketing as well as work motivation. A conducive working environment should be provided by the company."

"Tujuan utama penelitian ini adalah (1) Untuk membuktikan jumlah unit layanan syariah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah (2) Untuk melihat berapa besar tingkat signifikansi pengaruh jumlah unit layanan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah (3) Untuk membuktikan bahwa terdapat perubahan struktural terhadap peningkatan DPK pada periode sebelum dan setelah kebijakan office channeling.Menggunakan metode pengolahan data regresi linier dengan uji chow, hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat pengaruh jumlah unit layanan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah untuk seluruh periode data yang diteliti. (2) Pengaruh jumlah unit layanan terhadap peningkatan DPK BNI Syariah cukup signifikan, dengan nilai R2 sebesar 11,92% dan nilai nilai t statistik diatas 2 yaitu sebesar 2,18 serta nilai probabilitas uji t dibawah 5% yaitu 3,64%. (3) Hasil dari uji chow menunjukkan terdapat perubahan struktural peningkatan DPK yang disebabkan oleh jumlah unit layanan pada periode sebelum dan setelah office channeling."

"Penerapan dual banking system pada dunia perbankan di Indonesia berkembang menjadi dual system dengan Bank Umum Konvensional dapat menjalankan kegiatan usaha menggunakan prinsip syariah dengan membuka suatu Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dapat melaksanakan Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling). Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah Pelaksamaam Kebijakan Layanan Syariah (Office Channeling) pada BTN UUS dilihat dari aspek hukum dan dampaknya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam pelaksanaan layanan syariah pada BTN UUS merupakan salah satu bentuk perkembangan dari dual banking system yang diterapkan pada dunia perbankan Indonesia. Pelaksanaan Layanan Syariah pada BTN UUS telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dan hukum islam. Dalam pelaksanaannya BTN UUS menggunakan sistem yang berbeda yang memisahkan aset Bank Konvensional dengan Bank Syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya BTN Layanan Syariah masih belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dimana BTN Layanan Syariah dapat melayani produk penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Namun pada kenyataannya BTN Layanan Syariah masih melayani produk penghimpunan dana saja. Pelaksanan Layanan Syariah pada BTN UUS memiliki dampak positif maupun negatif.

---

The implementation of dual banking system in Indonesian banking field has been developed became dual system with Conventional General Bank can run busines sactivities by using syariah principle through its Syariah Business Unit. Conventional General Bank which has Syariah Business Unit can actuate Syariah Services Policy (Office Channeling). The problem discussed in this topic is about the aspect of the law and its impact of the implementation of Syariah Services Policy (Office Channeling) in the BTN Syariah Business Unit. Research method being used to answer that problem is normative legal research with library methodology. Within the implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit is one of the development of dual banking system implemented in Indonesian banking field. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has already been comply with related Government Laws and Islamic Law. During the implementation Syariah Services, BTN Syariah Business Unit using different system to separate the Conventional Bank Assets with Syariah Bank Assets. But, during the Implementation BTN Syariah services is not fully comply with related Government Laws, whereas BTN Syariah Services can serve fund raising product, financing and other services. In the real condition, BTN Syariah services is still serve fund raising product only. The implementation of Syariah Services in the BTN Syariah Business Unit has positive and negative impact also."

"Dalam skripsi ini, analisis difokuskan pada penyaluran dana oleh bank umum syariah kepada para penerima pembiayaan melalui P2P Financing. Untuk memfasilitasi penyaluran pembiayaan, bank umum syariah dan penyelenggara P2P Financing pada umumnya akan melaksanakan perjanjian kerja sama. Dalam perjanjian kerja sama akan diatur beberapa hal, yaitu pihak-pihak terkait, tujuan, mekanisme pemberian dana, hak dan kewajiban para pihak, dan lain-lain. Perjanjian kerja sama juga harus mencakup prinsip kehati-hatian serta prinsip syariah. Studi kasus utama dalam skripsi ini adalah perjanjian kerja sama channeling yang telah dilaksanakan oleh dan antara Bank X dan P2P Y. Untuk itu, skripsi ini akan menganalisis mengenai bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam perjanjian channeling antara bank umum syariah dan penyelenggara P2P Financing. Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang mana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menyarankan agar dalam melakukan channeling, bank umum syariah harus memastikan kepatuhan terhadap hukum positif. Lebih lanjut, sistem yang lebih fleksibel di sektor perbankan disarankan guna meningkatkan kerja sama antara pihak-pihak dalam sistem keuangan. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa dalam menggunakan akad wakalah bil ujrah, disarankan bagi penyelenggara P2P Financing untuk hanya mengenakan ujrah dan mengambil marketplace fee dari ujrah tersebut. Terakhir, bank umum syariah dan penyelenggara P2P Financing harus memastikan kejelasan dari perjanjian channeling.

---

In this thesis, the analysis focuses on the channeling of funds by sharia commercial banks to beneficiaries through P2P Financing. To facilitate the financing distribution, sharia commercial banks and P2P Financing provider usually engage in a cooperation agreement. In the cooperation agreement, several things will be set forth, namely the relevant parties, the purpose, the mechanism of fund disbursement, rights and obligations of the parties, and so on. The cooperation agreement shall also incorporate prudential principles as well as sharia principles. The main case study in this thesis is the channeling cooperation agreement conducted by and between Bank X and P2P Y. Therefore, this thesis will analyse how is the implementation of prudential principles and sharia principles in channeling agreement between sharia commercial banks and P2P Financing provider. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. This research suggests that in conducting channeling, sharia commercial banks must ensure compliance with positive laws and the clarity of the channeling agreement. Furthermore, a more flexible system in the banking sector is advisable to increase cooperation between parties within the financial system. In addition, the author also finds that in using aqad wakalah bil ujrah, it is advisable for the P2P Financing provider to impose merely ujrah and take its marketplace fee from the ujrah. Lastly, both sharia commercial bank and P2P Financing provider shall ensure the clarity of the channeling agreement."

"Penelitian yang terkait dengan PBI No. l0/ll/PBU2008 tentang SBl Syariah ini berangkat dari permasalahan yang teljadi dalam hubnngan antara bonus (insentif) yang diberikan Bank Indonesia atas penempatan overlikuiditas pada SBI Syariah dengan tingkat FOR. Kenyataan mengenai ketentuan bonus (insentif) tinggi, tingkat FDR tinggi dalam peraturan ini tidak sesuai dengan hubungan yang seharusnya terjadi antara bonus (insentif) dengan tingkat FDR, semakin tinggi bonus yang diberikan oleh Bank Indonesia maka tingkat FDR perbankan syariah akan semakin rendah begitu pula sebaliknya. Tingginya tingkat FDR Perbankan Syariah disebabkan oleh dua hal yaitu, tingginya imbal basil pembiayaan yang pada periode penelitian mencapai 14.71% dan adanya batasan minimal tingkat FDR sebesar 80%. Guna menyeimbangkan hubungan yang terjadi antara bonus SBIS dengan tingkat FDR dan mengurangi tingginya tingkat FOR, agar tingkat kesehatan bank syariah tetap terjaga, maka diajukan sebuah kebijakan yang mencakup beberapa skenario. Kebijakan tersebut berupa penurunan batas minimal tingkat FDR. Menggunakan data Statistik perbankan Syariah bulan April 2006- Maret 2008 (Penerapan SWBI) dan April 2008-Maret 2009 (Penerapan SBIS) serta penggunaan linear programming diperoleh batasan minimum tingkat FDR yang optimal adalah 60%. Penurunan batas minimal tingkat FOR berdampak pada tingginya outstanding SBIS, sehingga diajukan kebijakan lain terkait dengan pembatasan maksimum outstanding SBIS. Menggunakan data dan metodologi yang sama diperoleh batasan maksimum outstanding SBIS adalah 4% x DPK.

---

The research problem is stimulated by the relationship between the given incentive of Indonesian Bank (Bank Indonesia) for SBIS over liquidity and the level of Financing to Deposit Ratio (FDR). The high incentive of Indonesian Bank and also the high level of FOR factually do not in line with the proper regulation which written that the higher the Indonesian Bank incentive, the lower the FOR level is, and vice versa. This matter has been clearly regulated in PBI No. 10/11/PBI/2008 of SBIS. The high level of FOR in Syariah banking is resulted from the high defrayal output and the FOR minimum limiL At the time of this research, the defrayal output reaches 14,71%, while the FDR minimum limit is 80%. To cast the balance between the SBIS incentive and the FDR level as well as to decrease the high level of FDR, certain policy including the descent of FDR minimum limit should appropriately be proposed. By using the statistic data of Syariah banking which taken from April 2006 to March 2008 (SWBI application), April 2008 to March 2009 (SBIS application) and the Linear Programming, 65% as the optimal FDR minimum limit is foWid. However, since that act impacted to the high level of SBIS outstanding, another policy that is finding the SBIS outstanding maximum limit is needed to be carried out. Therefore, by using the same data and methodology, 4% x DPK as the maximum limit of SBIS outstanding is finally acquired."

"Penelitian ini berfokus pada manajemen risiko reputasi perbankan syariah terbuka di negara-negara dengan aset bank syariah terbesar yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 34 bank syariah terbuka pada tahun 2015-2019 sehingga memiliki jumlah observasi sebanyak 170 firm-year. Penelitian ini menggunakan (i) metode regresi logistik untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerapan manajemen risiko reputasi dan (ii) regresi data panel untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko reputasi terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (firm size), leverage, profitabilitas (ROA), regional Gulf Cooperation Council (GCC), dan kesadaran reputasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan manajemen risiko reputasi, namun hanya kesadaran risiko yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan manajemen risiko reputasi. Selain itu, penerapan manajemen risiko reputasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Akan tetapi berdasarkan uji univariat, terdapat perbedaan mean positif signifikan dari nilai perusahaan yang menerapkan manajemen risiko reputasi dan yang tidak menerapkan manajemen risiko reputasi, sehingga menjadi bukti awal bahwa penerapan manajemen risiko reputasi dapat menambah nilai perusahaan perbankan syariah.

---

This study focuses on reputation risk management of publicly listed Islamic banking in countries with the largest Islamic bank assets, which aims to determine factors that influence and its effect to company’s value. The sample used is 34 publicly listed Islamic banks in 2015-2019, resulting in 170 firm-year observations. This study employs (i) logistic regression method to determine the factors that influence the implementation of reputation risk management and (ii) panel data regression to determine the effect of reputation risk management on firm’s value (Tobin’s Q). The results show that firm size, leverage, profitability (ROA), countries in Gulf Cooperation Council (GCC), and reputation awareness have significant effect on the implementation of reputation risk management, however risk awareness is the only factor that does not have a significant effect on the implementation of reputation risk management. In addition, the implementation of reputation risk management does not have a significant effect on firm value. However, based on the univariate test, there is a significant positive mean difference in the value of companies that implement reputation risk management and those that do not. It implies that there is evidence that the implementation of reputation risk management can add value to Islamic banking companies."

"Perilaku konsumcn adalah hal yang penling untuk diketahui bagi para pemasar. BRI syariah, sebagai salah satu bank syariah yang baru berdiri dua tahun Ialu, saat ini masih dalam tahap membuat slratcgi pemasaran berbasis pelanggan. Tujuan penelilian ini adalah untuk mengetahui faktor dorninan bauran pernasaran dan factor syarizih yang menjelaskan pilihzm nasabah untuk menabung di BRI Syariah. Data penelilian ini diperoleh dari |00 nasabah BRI syariah di Jakarta Pusat. Metodca pengamhilan data bersifat non probability samialing, dan Faktor penjelas pilihan nasabah untuk mengguuakan jasa BRI syariah dikelompokkan dalam 7 variabel,yaitu produksi, promosi, harga, lokasi,proses, SDM dan syariah. Hasil annlisi data dengan menggunakan analisis factor menunjukkan variable syariah, produk, Imrga dan SDM secara berurutan merupakan variable dominan yang mcnjelaskan pilihan nasabah dalam menggunakan jasa BRI syariah. I-Iasil analisis Ianjutan terhadap variable syariah ini menjelaskan bahwa aspek yang paling dominan menjclaskan pilihan nasabah adalah system bagi hasil di BRI syariah.

---

Consumer behavior is important aspect to bc understood by marketers. BRI syariah as one of the new syariah bank in Indonesia (institutionalized in 2009)is currently in the stage of developing customer-based marketing strategy. The purpose of this research is to understand the role of Syariah and marketing mix dominant factors in determining customer preference on saving service in BRI Syariah.

The research data are collected from 100 BRI syariah customers in Central Jakarta hy using non-probability sampling method. The explaining factors of customer preference in using BRI Syariah services is clasified in to 7 variables. They arc production, promotion, price, location, process, human resources and syariah variables.

Theiresult shows that thc variable of syariah, product, price, and human resource have consecutively become the dominant factors in explaining the customer preference iii using BRI syariah services. The further analysis on syariah variable explains that thc dominant aspect detennining customer preference is the existence of profit/risk sharing system in BRI S yariah practices."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) dan PBI No.14/15/PBI/2012 terhadap tingkat manajemen laba pada perbankan publik di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah bank publik yang tercatat pada BEI antara tahun 2009 hingga 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat perbedaan positif signifikan dari penerapan awal PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) pada tahun 2010 dan 2011. Tingkat manajemen laba berkurang setelah dikeluarkannya PBI No.14/15/PBI/2012. Ini menandakan bahwa penerapan PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) membutuhkan waktu adaptasi bagi perbankan dalam menerapkannya. Ketika sebuah regulasi baru telah dikeluarkan, perbankan dianggap telah menerapkan secara penuh menerapkan PSAK tersebut dan telah beradaptasi dengan standar tersebut sehingga tingkat manajemen laba berkurang pada tahun 2013.

---

The purpose of this research is to find whether the PSAK 50 and 55 (revised 2006) and The Regulation of Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 will affect Earning Management significantly in public banking. Sample of this research consist public bankings that are listed in BEI from 2009 untio 2013 The results showed a significant positive differences from the initial application of PSAK 50 and 55 ( revised 2006 ) in 2010 and 2011. The level of earnings management is reduced after the issuance of PBI No.14 / 15 / PBI / 2012 . This signifies that the application of PSAK 50 and 55 ( revised 2006 ) requires the adaptation time for banks to implement . When a new regulation has been issued, the bank is deemed to have fully adopted PSAK apply and have adapted to these standards so that the level of earnings management was reduced in 2013."