Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe relationship between Indonesia and European Union has already bond since years ago. An economic cooperation, especially in trade, was the beginning of it relation that made European Union an important business partner for Indonesia. Chapter one explains how European Union has a significant position in trade with Indonesia, where the percentage is more or less of 13 percent of Indonesian total trade worldwide. Mapping should be done in order divide Indonesian commodities into two parts, which are competitive commodities and uncompetitive commodities in European Union's market. There are several leading Indonesian commodities in European Union's market that should be secured ,and increased. Thus Indonesia is able to be more responsive to the European Union about the alternatives to increase market share. Commodities in this thesis are divided into five (5) categories such as fuels, agricultures and raw materials, food, ores and metals, and manufactures. Indonesia hopes that the integration of European Union will increase the export value of Indonesia to EU market, although there are some barriers in trading activities. One of the barriers is EU import policy that had been imposing to Indonesia export commodity, either tariff policy or non-tariff policy.Apparently, there are many perspectives about those trade policies that can be seen from European Union's (as the importer countries) and Indonesia's (as the exporter country) point of view. Because of that reason we have to recognize and identify -several factors that set up those policies such as Economic factor and Social-Politic factors.Finally, after the mapping and formulating factors of export activities, Indonesia is able to describe threat and opportunities in exporting commodities to the European Union's market. As results, the writer would like to give some opinions about alternative efforts to increase Indonesian export to European Union."

"Setelah bergabung dengan World Trade Organization (WTO) tahun 2001, Cina mendapat label non-market economy (NME) karena sistem ekonominya yang terpusat. Penerapan metodologi NME yang diterima Cina, berlaku selama 15 tahun terhitung sejak aksesi. Pada tahun 2015, Uni Eropa merumuskan sebuah dokumen resolusi 2017/C399/12 yang berjudul, “Developing a sustainable European Industry of Base Metals” dan memperbarui instrumen pertahanan perdagangannya melalui, “The Basic Antidumping Regulation (BAR)” di tahun 2016. Kebijakan perdagangan yang dilakukan Uni Eropa tersebut bertepatan dengan berakhirnya metodologi NME Cina di tanggal 11 Desember 2016. Penelitian ini membahas alasan di balik diskriminasi Uni Eropa terhadap logam dasar Cina, meski penerapan metodologi NME telah berakhir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teori neo-merkantilisme milik Friedrich List. Teori neo-merkantilisme bertujuan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki suatu negara untuk mencapai tingkat kekayaan dan kekuasaan tertinggi. Temuan penelitian ini menunjukkan terdapat tiga penyebab yang mendorong Uni Eropa tetap menerapkan diskriminasi perdagangan terhadap Cina. Pertama ancaman Cina terhadap industri logam dasar Eropa, kedua, tingkat perkembangan perekonomian Uni Eropa yang terganggu oleh dominasi Cina di sektor logam dasar, dan terakhir, diskriminasi perdagangan Uni Eropa terhadap Cina di bidang logam dasar merupakan bagian dari instrumen pertahanan perdagangan untuk mengoptimalkan kekuatan produktif dalam memberikan perlindungan pada Industri Logam Dasar. Penelitian ini berkontribusi untuk memahami pola kebijakan Uni Eropa terhadap mitra dagangnya.

---

After joining the World Trade Organization (WTO) in 2001, China was labeled a non-market economy (NME) due to its central planned economic system. The implementation of the NME methodology in which China accepted, is validated for 15 years since accession. In 2015, the European Union drafted a resolution document 2017/C399/12 entitled, "Developing a Sustainable European Industry of Base Metals" and updated its trade defense instruments through, "The Basic Antidumping Regulation (BAR)" in 2016. Trade policy The European Union's implementation coincided with the end of the Chinese NME methodology on December 11 2016. This research discusses the reasons behind the European Union's discrimination against Chinese base metals, even though the application of the NME methodology has ended. This research uses qualitative methods and Friedrich List's neo-mercantilism theory. Neo-mercantilism theory aims to maximize the use of a country's resources to achieve the highest level of wealth and power. The findings of this research show that there are three reasons that encourage the European Union to continue implementing trade discrimination against China. Firstly, China's threat to the European base metals industry, secondly, the level of development of the European Union economy which is disrupted by China's dominance in the basic metals sector, and finally, the European Union's trade discrimination against China in the base metals sector is part of the trade security instrument to optimize productive forces in providing protection to the Basic Metal Industry. This research contributes to understanding the European Union's policy patterns towards its trading partners."

"Tesis ini membahas family policies yang ditetapkan oleh Uni Eropa dan penerapannya di negara-negara anggota khususnya di wilayah Visegrad. Family policies yang dibahas dalam tesis ini terdiri dari empat kebijakan yaitu, cuti orang tua, tunjangan orang tua, tunjangan anak-anak dan ketersediaan layanan childcare. Kebijakan-kebijakan ini menjadi ranah kebijakan sosial yang menjamin kesejahteraan masyarakat khususnya dalam tingkat keluarga. Negara-negara Visegrad menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004 dan harus menerapkan standar yang diberikan terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis penerapan kebijakan dengan melihat perspektif masyarakat Visegrad, khususnya perempuan. Hasil penelitian ini menjelaskan alasan mengapa family policies di negara-negara Visegrad belum dapat mengatasi permasalahan kependudukan di sana.

---

This thesis discusses about family policies and their implementation in the European Union and its member states, particularly in Visegrad countries. The family policies discussed consist of 4 policies; parental leave policy, parental benefits policy, children benefit and policy on childcare service. These policies belong to social policy which guarantees the social security of a family. The four Visegrad countries became the European Union member states in 2004, so that they have to implement the measures given on the policies related. This is a qualitative research which analyse the implementation of family policies from the perspective of Visegrad people, particularly women. This research explains about reasons why the family policies have not overcame the problems of population growth in Visegrad countries."

"Di era kontemporer seperti sekarang, sumber energi merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan luar negeri serta kebijakan keamanan nasional. Negara melihat keamanan energi sama pentingnya seperti keamanan militer dan ekonomi. Kebijakan energi telah menjadi tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan. Dalam melihat dinamika politik luar dan dalam negeri Rusia kita perlu memahami krusialnya peran energi. Rusia merupakan sebuah contoh dari negara yang dinamika ekonomi politiknya bergantung terhadap ekspor energi karena merupakan salah satu penghasil komoditas energi terbesar di dunia.Rusia bergantung terhadap pendapatan dari penjualan gas untuk menyokong perekonomiannya, walaupun begitu penjualan gas Rusia bergantung terhadap pasar Uni Eropa. Di sisi lain Uni Eropa terhadap pasokan gas dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan energinya yang menjadikan Uni Eropa rentan terhadap senjata energi Rusia. Tulisan ini bertujuan untuk memahami mengapa entitas sebesar Uni Eropa yang memiliki kekuatan agregat yang lebih besar tetap rentan terhadap senjata energi Rusia. Dengan melakukan tinjauan terhadap empat puluh satu literatur melalui metode taksonomi, ditemukan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan kerentanan energi Uni Eropa teerhadap Rusia, faktor pertama yaitu dominasi energi Rusia di Eropa, lalu faktor yang kedua adalah tidak adanya satu suara di Uni Eropa. Tulisan ini berargumen bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap kerentanan energi Uni Eropa adalah faktor politik luar negeri Rusia di era Putin. Terlihat bahwa Rusia berusaha untuk menggunakan berbagai cara termasuk kekuatan cadangan energinya menjadi 39;instrumen 39; kebijakan luar negeri, dan dengan melihat contoh-contoh penggunaan energi sebagai instrumen kebijakan luar negerinya menjadikan dalam sejarahnya Rusia tidak segan-segan untuk menggunakan senjata energi melalui penaikan harga gas secara mendadak, dan gangguan pasokan gas kepada negara-negara konsumennya. Hal ini menjadikan Uni Eropa rentan terhadap serangan senjata energi Rusia karena Rusia memiliki political will untuk menggunakan keunggulan dalam bidang energinya untuk mencapai kebijakan luar negeri dan mengamankan kepentingan nasionalnya. Dengan tidak takutnya Rusia untuk menggunakan senjata energi meskipun dengan resiko kehilangan pendapatan energi dari penjualan energi dan rusaknya citra Rusia sebagai pemasok gas yang terpercaya maka tidak menutup kemungkinan Rusia akan menggunakan senjata energinya.

---

In today's contemporary era, energy sources are an important aspect of foreign policy and national security policy. Countries see energy security as important as military and economic security. Energy policy has become inseparable from foreign policy and security policy. In looking at the dynamics of Russia's external and internal politics we need to understand the crucial role of energy. Russia is an example of a country whose dynamics of its political economy depend on energy exports because it is one of the world's largest producers of energy commodities. Russia is dependent on revenue from gas sales to support its economy. Russia's gas sales, however, depend on the European Union (EU) market. On the other side of the EU's gas supply from Russia to meet its energy needs that make the EU vulnerable to Russian energy weapons. This paper aims to understand why EU, who have larger aggregate powers remain vulnerable to Russian energy weapons. By reviewing forty-one literatures through taxonomic methods, it was found that there are two factors that caused the EU's energy vulnerability to Russia, the first factor is Russian energy dominance in Europe, and the second factor is the the split in the EU. This paper argues that the most influential factor on EU energy vulnerability is Russia's foreign policy factor in the Putin era. We can see Russia trying to use various means including the power of its energy reserves to 'instruments' foreign policy, and by looking at examples of energy use as its foreign policy instrument made history in Russia not to hesitate to use energy weapons through gas price increase abrupt, and disruption of gas supply to its consumer countries. This makes the EU vulnerable to Russian energy weapons attacks because Russia has the political will to use its energy advantage to achieve foreign policy and secure its national interests. With no fear of Russia to use energy weapons despite the risks of losing energy income from energy sales and damaging Russia's image as a reliable gas supplier, it is not impossible for Russia to use its energy weapons."

"ABSTRAKPenelitian ini mempelajari faktor-faktor yang melatarbelakangi lebih besarnya ekspor Thailand ke Timur Tengah, dibandingkan dengan ekspor Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempelajari pengalaman Thailand dalam meningkatkan pertumbuhan ekspornya ke kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, wawancara dan riset pustaka. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar kapabilitas teknologi di sektor industri perlu ditingkatkan; beberapa instrumen kebijakan strategis perlu digunakan demi pembangunan industri nasional; isu infrastruktur, lingkungan bisnis dan upah buruh segera diatasi untuk memperkuat daya saing ekonomi; kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dilembagakan; perjanjian bilateral dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar; alokasi anggaran untuk program promosi dan misi dagang ditingkatkan.

---

ABSTRACT

This research studied factors underlying the greater export of Thailand to Middle East than the Indonesia?s export to that region. The objective is to study Thailand?s experiences in increasing its export to the region. The research method was qualitative by library research and interviewing. The result suggests that government enhance technological capability in industrial sector; employ strategic policies to boost the development of national industries; overcome issues in infrastructure, business environment and labor cost to strengthen economic competitiveness; institutionalize collaboration between government and private sector; optimize bilateral agreement to gain market access; allocate greater budget for promotion and trade mission."

"Tesis ini membahas fenomena munculnya kebijakan Uni Eropa di bidang perfilman, dan bagaimana kebijakan itu mempengaruhi kebijakan perfilman di negara-negara anggota Uni EropaHasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan perfilman Uni Eropa terbentuk karena adanya shared ideas yang dimiliki para pemimpin dan pejabat Uni Eropa, serta pemimpin dan pejabat di negara-negara anggotanya. Shared ideas itu tumbuh karena pemahaman yang sama akan ancaman dan kepentingan yang dihadapi, terutama di bidang perfilman.Berdasarkan studi kasus kebijakan perfilman di negara-negara Jerman, Inggris, Italia dan Perancis, terlihat bahwa kebijakan dan regulasi perfilman di negara-negara itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan perfilman Uni Eropa. Namun, kebijakan di level nasional itu, juga mempengaruhi kebijakan di tingkat Uni Eropa.

---

The Focus of this study is about European Union Film Policy, and how those policy influence film policy in European Union member state.This research showed that the formulation of European Unon Film Policy, is based on shared ideas that slowly develop among European Union leaders and its member states leaders. This shared ideas is came from the same feeling of treat and interest that developed among European leader.Based on case studies of Germany, Britain, Italy and France national film policy, we can see that regulation and film policy in those country is definitely being influenced by European Union Film Policy. But those country policy also influence decision making in European level."

"Tesis ini meneliti penolakan Polandia terhadap kuota pengungsi yang diberikan oleh Uni Eropa (UE). Tujuan penulisan adalah untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu penolakan Polandia untuk relokasi pengungsi dan dinamika internal yang terdapat didalamnya. Polandia meruapakan salah satu negara di Eropa yang memiliki akselerasi cukup tinggi dalam melakukan integrasi menuju iklim politik demokrasi. Selanjutnya negara ini resmi bergabung dan diterima sebagai negara anggota UE pada tahun 2004 silam. Setiap pihak yang ingin menjadi bagian dari UE diharuskan untuk memenuhi sejumlah kriteria dasar yang telah ditetapkan. Salah satu diantaranya menyangkut aspek kemanusian. Sejak bergabungnya Polandia kedalam struktur UE, mereka dinilai memiliki prospek yang positif dalam menunjang keberlangsungan proses integrasi di kawasan Eropa. Dinamika politik yang berjalan kemudian merubah sejumlah situasi. Pemerintah Polandia menolak kuota pengungsi yang dicetuskan oleh UE. Ledakan krisis pengungsi di Eropa mencapai puncaknya pada tahun 2015. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan kepada kebijakan yang diambil oleh Polandia tersebut. Keputusan Warsawa dianggap berbenturan dengan nilai-nilai fundamental yang dianggap menjadi bagian prinsip dasar dari UE. Dalam menunjang argumen penulisan, akan diangkat konsep amity dari Regional Security Complex Theory (RSCT) yang dicetuskan Barry Buzan dan gagasan terkait identitas nasional dari Anthony Smith. Temuan yang didapatkan adalah adanya signifikansi dari kawasan dan aspek internal yang mempengaruhi keputusan Polandia.

---

This thesis presents the Poland`s rejection towards the quota of refugees allocated by the European Union (EU). The aim of the study is to answer two research questions concerning Poland`s rejection towards the relocation of refugees and the related internal dynamics found within. Poland is a European country that proceeds to democracy politics climate with considerably high acceleration. The country officially joined and was accepted as an EU country member in 2004. Any party who wants to become part of EU is required to meet a number of basic criteria which have been set by the EU, one of which relates to humanity aspects. Since the inclusion of Poland in the EU, the country has been considered to have brought positive prospects in the integration within the European regions. The dynamics of politics, however, have changed some situations. The government of Poland rejects the quota of refugees set by EU whilst the booming of refugees reached its peak in 2015.

This research focuses on analyzing the policy of the government of Poland in rejecting the quota. The Warsaw decision was considered to collide with the fundamental values which are regarded basic principles of EU. The concept of amity of the Regional Security Complex Theory (RSCT) from Barry Buzan and the idea of national identity from Anthony Smith are adopted as the research arguments. The findings of the research reveal that there are significances within the region and internal aspects that govern the decisions of Poland."

"Penelitian ini akan mengkaji Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement terhadap tindakan proteksi impor crude palm oil yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki permasalahan antara Indonesia-Uni Eropa dalam hambatanperdagangan proteksi impor CPO. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yakniberdasarkan dokumen Pustaka seperti buku, jurnal, peraturan Perundang-undangan dan lain- lan. Adapun bahan hukum yang dipergunakan yakni GATT serta Perjanjian Internasional dan Undang-Undang yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel yang terkait. Berdasarkan temuan hipotesis penelitian yakni konsumsi barang domestik yang diproduksi di Uni Eropa mengalami penurunan sedangkan impor meningkat setelah terbitnya RED II 2018. Hambatan perdagangan merupakan hal yang dilarang oleh WTO, tetapi negara-negara diizinkan untuk memberlakukan pembatasan perdagangan untuk melindungi industri dan lingkungan negara tersebut. Namun, Uni Eropa telah memperlakukan barang impor dalam hal ini CPO secara tidak adil. Ini terbukti dalam konsep eksplisit RED II Uni Eropa, yang menganggap negara lain akan mengadopsi norma pasar yang searah dengan kebijakan Uni Eropa atau mematuhi standar Uni Eropa untuk mempertahankan akses ke pasar Uni Eropa. Konsekuensinya, Uni Eropa dapat memanfaatkan dominasi pasarnya untuk mendorong negara lain.

---

This research will examine the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement on the protection measures for the import of crude palm oil by the European Union against Indonesia. This study aims to investigate the problems between Indonesia and the European Union in trade barriers to protect CPO imports. This research is a normative juridical research based on literary documents such as books, journals, laws and regulations and others. The legal materials used are GATT as well as international agreements and related laws. Secondary legal material in the form of related articles. Based on the findings of the

research hypothesis, namely the consumption of domestic goods produced in the European Union has decreased while imports have increased after the publication of RED II 2018. Trade barriers are prohibited by the WTO, but countries are allowed to impose trade restrictions to protect the country's industry and the environment. However, the European Union treats imported goods, in this case CPO, unfairly. This is evident in the EU's explicit concept of RED II, which presupposes that other countries will adopt market norms consistent with EU policies or adhere to EU standards in order to maintain access to EU markets. Consequently, the European Union can leverage its market dominance to encourage other countries."

"Tesis ini bertujuan untuk memahami gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pemberhentian ekspor bijih nikel Indonesia tahun 2020, meski kebijakan pemberhentian dan pelarangan ekspor bijih nikel yang dijalankan oleh Indonesia tidak secara khusus ditujukan untuk mendiskriminasi Uni Eropa dalam perdagangan internasional dan rata-rata kuantitas impor bijih nikel Uni Eropa dari Indonesia relatif kecil. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah “mengapa Uni Eropa menggugat kebijakan pemberhentian ekspor bijih nikel Indonesia tahun 2020?”. Pertanyaan tersebut dibahas dengan teori analisis kebijakan luar negeri Eropa dari Brian White (2004) dengan menekankan variabel aktor dan proses pembuatan kebijakan, kapabilitas dan instrumen, serta konteks yang melatarbelakangi kebijakan. Tesis ini berkesimpulan bahwa gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan pemberhentian ekspor bijih nikel Indonesia tahun 2020 dipengaruhi oleh pandangan Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa bahwa Indonesia telah mendukung Tiongkok dalam sektor nikel, sehingga pengaruh Uni Eropa terhadap Indonesia melemah. Uni Eropa juga memiliki kapabilitas dan instrumen penggunaan penyelesaian sengketa melalui WTO dalam menggugat Indonesia. Selain itu, gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia juga dilatarbelakangi oleh kepentingan Uni Eropa dalam industri baja dan dominasi Tiongkok di sektor nikel Indonesia.

---

This thesis aims to understand the European Union's lawsuit against Indonesia's nickel ore export ban policy in 2020, even though the policy of halting and banning nickel ore exports implemented by Indonesia was not specifically intended to discriminate against the European Union in international trade, and the average quantity of nickel ore imports by the European Union from Indonesia is relatively small. The research question posed is "why did the European Union file a lawsuit against Indonesia's nickel ore export ban policy in 2020?". This question is addressed using Brian White's (2004) theory of European foreign policy analysis, emphasizing the variables of actors and policy-making processes, capabilities and instruments, and the context underlying the policy. This thesis concludes that the European Union's lawsuit against Indonesia's nickel ore export ban policy in 2020 was influenced by the perception of the European Commission and the Council of the European Union that Indonesia had supported China in the nickel sector, thereby weakening the European Union's influence over Indonesia. The European Union also has the capability and instruments to use dispute resolution through the WTO in challenging Indonesia. Additionally, the European Union's lawsuit against Indonesia was also motivated by the European Union's interests in the steel industry and China's dominance in Indonesia's nickel sector."