Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini adalah tentang hubungan satuan pengamanan dengan warga kecamatan Klapa Nunggal di Kabupaten Bogor. Perhatian utama tesis ini adalah hubungan yang terjalin antara warga kecamatan Klapa Nunggal dengan Satuan Pengamanan yang ada di PT.Semen Cibinong dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban. Dengan fokus penelitian tentang hubungan baik satpam dengan masyarakat. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan , pengamatan terlibat, wawancara berpedoman untuk mengungkapkan pola hubungan yang terjadi.Tesis ini menunjukkan bahwa Satuan Pengamanan di PT.Semen Cibinong dilakukan melalui out sourcing (kontrak) yang dipercayakan pengelolaannya kepada PT.Nawakara Perkasa Nusantara. Pengelolaan pengamanan dilaksanakan se suai ketentuan yang diatur dengan melibatkan seluruh pimpinan, manager, karyawan, pihak Kepolisian dan masyarakat lingkungan sekitar PT.Semen Cibinong. Hal ini terwujud karena secara struktural dalam pengorganisasian manajemen PT.Semen Cibinong, pengelolaan Satuan Pengamanan tersebut di wadahi oleh Project Manager Security yang kedudukannya sederajat dengan Direktur lainnya.Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pekerja yang ada adalah pekerja yang terorganisir dalam manajemen PT.Semen Cibinong yaitu : pekerja atau karyawan, pekerja staf dan lapangan, satuan pengamanan yang terdiri dari (1)Satuan Pengamanan PT.Nawakara Perkasa yang berjumlah 304 orang, (2)Pengamanan dari Satuan Gabungan Desa yang berjumlah 32 orang, (3)Pengamanan Swakarsa berjumlah 45 orang, kontraktor, dan sistim kontrak kerja dengan PT.Wahana para pekerja lainnya yaitu : kuli bongkar muat, sopir kontainer PT.Semen Cibinong. Aktifitas para pekerja di PT.Semen Cibinong tersebut satu dengan lainnya saling berhubungan.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya pemantapan pengelolaan pengamanan yang dilakukan melalui tindakan sebagai berikut : perlunya pihak manajemen PT.Semen Cibinong menggunakan pendekatan pemberdayaan potensi masyarakat. Pihak kepolisian sektor Klapa Nunggal secara teratur dan konsisten memberdayakan Satuan Pengamanan secara aktif melalui kunjungan atau pembinaan dilingkungan PT.Semen Cibinong. Pihak Satuan Pengamanan sebaiknya mau menerima kunjungan, arahan, pesan-pesan kamtibmas secara rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena Satuan Pengamanan adalah unsur pembantu Polri. Pihak Satuan Pengamanan hendaknya melakukan pendekatan kembali dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda guna menunjang keberhasilan tugas di masa yang akan datang."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas perbedaan proporsi antara berbagai faktor yangberhubungan dengan status kebugaran aerobik pada satpam laki-laki UniversitasIndonesia, Depok, tahun 2014. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuihubungan antara karakteristik individu, gaya hidup dan stress dengan statuskebugaran aerobik pada satpam laki-laki Universitas Indonesia tahun 2014.Penelitian ini menggunakan disain studi cross sectional pendekatan kuantitatifdengan metode pengambilan sampel secara acak sederhana. Sampel berjumlah126 orang berusia 18-60 tahun dan berjenis kelamin laki-laki. Hasil penelitianmenunjukkan proporsi responden yang tidak bugar sebanyak 81,7% dan yangbugar 18,3%. Variabel yang menunjukkan hubungan yang signifikan diantaranyaadalah status gizi berdasarkan Indeks Massa Tubuh (OR 8,147 dengan nilai p0,004), aktivitas fisik (OR 6,369 dengan nilai p 0,001), dan stress (OR 6,684dengan nilai p 0,044). Stres merupakan faktor paling dominan yang menentukanstatus kebugaran aerobik pada penelitian ini dengan nilai OR 7,848. Saran bagisatpam Universitas Indonesia adalah agar selalu mengatur stres dan menjaga gayahidup yang sehat dengan cara melakukan olahraga dengan rutin dan mengonsumsimakanan bergizi seimbang.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the differences in proportions between variousfactors that related with aerobic fitness in male security guards of University ofIndonesia in 2014. The purpose of this study was to determine the relationshipbetween individual characteristics, lifestyle, and stress with aerobic fitness in malesecurity guards of University of Indonesia in 2014. This study used cross sectionaldesign with quantitative method. Samples in this study were taken randomly witha total of 126 male aged 18-60 years old. The result of this study showed thatproportion of respondents with bad aerobic fitness was 81,7% and good aerobicfitness was 18,3%. Variables that showed significant relationship were nutritionalstatus based on Body Mass Index (OR 8,147 with p value 0,004), physical activity(OR 6,369 with p value 0,001) and stress (OR 6,684 with p value 0,044). Stresswas determined as a dominant factor of aerobic fitness with OR 7,848. It isrecommended that security guards should manage their stress and maintain ahealthy lifestyle by routine exercises and consume balanced nutrition food."

"Kampus UI-Depok memiliki berbagai masalah sekuriti, akibat penerapan dualisme tujuan UI, yaitu sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan tinggi dan kampus rakyat. Masalah sekuriti yang kemudian muncul harus ditangani secara sistematis dalam bentuk manajemen sekuriti, supaya sivitas akademika dan tamu UI dapat merasa aman beraktivitas di kampus UI Depok. Pembahasan manajemen sekuriti di kampus UI-Depok dilakukan terhadap keempat elemen manajemen sekuriti, yaitu organisasi, personil, perlengkapan dan lingkungan (fisik dan sosial). Pelaksanaan manajemen sekuriti turut pula dilihat. Namun solusi mendalam hanya diberikan pada dua dari keempat elemen manajemen sekuriti, yaitu organisasi dan lingkungan. Diharapkan solusi yang ditawarkan dapat memperbaiki masalah sekuriti di kampus UI-Depok. Dua teori utama yang dipergunakan untuk menganalisis manajemen sekuriti yang dilakukan UI di kampus UI-Depok, adalah teori Pencegahan Kejahatan Situasional (Situational Crime Prevention) dari Ronald V. Clarke, dan teori Manajemen Sekuriti yang diungkapkan ahli Manajemen Sekuriti dari UI, Hadiman. Manajemen sekuriti yang kini diterapkan UI dibahas secara mendalam, dan pelaksanaan dari manajemen sekuriti ini juga di analisis dengan menggunakan ke-25 teknik pengurangan kejahatan dari teori Pencegahan Kejahatan Situasional milik Clarke. Meski penelitian ini bersifat kualitatif, data temuan dari penelitian lapangan dan wawancara mendalam, turut diperkuat dengan survei rasa takut akan kejahatan (fear of crime) mahasiswa di 10 fakultas dalam kampus UI-Depok.Dalam penelitian ditemukan, bahwa persepsi UI terhadap sekuriti masih sebagai suatu biaya, menyebabkan sekuriti mendapat prioritas rendah dalam kepentingan UI sebagai organisasi. Persepsi ini berdampak pada rendahnya posisi dan otoritas UPT PLK UI sebagai pelaksana sekuriti dalam organisasi UI. Tak lengkapnya peralatan dan personil sekuriti, serta tidak terlibatnya sivitas akademika UI terhadap sekuriti, menambah panjang daftar masalah sekuriti dalam kampus UI- Depok.Pemecahan yang ditawarkan untuk mengatasi masalah sekuriti di kampus UIDepok, adalah merombak semua elemen manajemen sekuriti yang saat ini sudah diberlakukan di UI, baik di bidang organisasi, personil, perlengkapan dan lingkungan fisik dan sosial. Sebagai organisasi, UI harus menentukan tujuan organisasi dan mengubah persepsi sekuritinya. Penempatan UPT PLK UI dalam struktur organisasi UI harus diubah, yang diperkuat dengan ketetapan dan aturan sekuriti baku bagi UI. Personil dan perlengkapan sekuriti perlu ditambah dan dibenahi, serta lingkungan fisik perlu ditata dan dirawat. Lingkungan sosial pun perlu dilibatkan dalam menjaga sekuriti di kampus UI-Depok, dengan cara pemolisian komunitas (community policing) dan pengembangan masyarakat (community development).

---

The University of Indonesia campus in Depok is plagued by security problems, due to its dualism role, as the provider of higher learning education, and the people's campus. In taking care of the security problems, UI must have a working security management, to make Depok campus safe for civitas academica and guests. Security management in UI includes four elements, organization, personnel, equipment and environment (physically and socially). The implementation of security management in Depok campus is also being noted. Based on these, a solution is found, but only 2 out of 4 security management's elements that are being discussed in depth, the organization and environment.This solution is then hoped can improve the security problems faced by UI in Depok campus. Two major theories used to analyze security management implemented by UI in Depok campus, are the Situational Crime Prevention theory by Ronald V. Clarke, and the Security Management Diagram by a prominent Security Management expert, Hadiman. Although this is a qualitative research, data from the field research and in-depth interviews are also supported by fear of crime survey on 200 students from 10 faculties located in Depok campus. This research then found that UI still hold firm to the belief that security is only cost, putting security as a low priority in the organization. This perception has a great impact, putting UPT PLK UI, the institution responsible for security, at the lowest rung of authority ladder. This position allows UPT PLK UI the barest minimum of space and authority, while at the same time it has great responsibilities and tasks. The list of security problems in Depok campus continues with minimal security equipment and personnel, and civitas academica's ignorance in security.The solutions for these problems are many, designed to improve the security management implemented in Depok campus. As an organization, UI have to decide its goals and change its security perception. UPT PLK UI has to be put at the top-level management, strengthened with the Chancellor's decree in security and authority of UPT PLK UI. Increased the security equipment and personnel, and re-arranging and tending the physical environment. Social environment also have to be involved in security, through community policing and community development program."

"A security defines as amarketable investment instrumen representing financial value. Securities are broadly categorized into debt securities, commercial bonds, stock, bound, equity, securities e.g comman stocks,future trading securities, and derivative securities...."

"When a stare has no longer guaranteed the implementation of personal rights, social contract automatically will decease. The decease of social contract will cause the failing of state sovereignty. In this case, state is no longer has philosophic fundamental as supporting state. As a consequence of a state cannot protect its citizens rights, the enforcement of state sovereignty merely can be done through external hand; this is the part when the role of humanity begins to play. Humanity intervention will automatically stop when the norm and humanity law are enforced in the state and social contract are reconstructed."

"Tesis ini tentang hubungan kerja manajemen TV-7, perusahaan Satpam dan Polsek Tanah Abang dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan di gedung kantor TV-7 Jakarta. Perhatian utama tesis ini adalah pada pola kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh petugas satpam dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di gedung kantor TV-7, dengan fokus pada pola hubungan yang terjalin antara petugas satpam dan petugas Polsek Tanah Abang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif untuk mempermudah pelaksanaan pengumpulan data, dengan tehnik pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman untuk mengungkapkan pola hubungan kerja yang terjadi.Saat ini pertumbuhan perusahaan jasa pengamanan di Indonesia meningkat tajam seiring dengan diterbitkannya Skep Kapolri No. Pol.: Skep/1138/X/1999 tanggal 5 Oktober 1999, dengan harapan dapat membantu aparat kepolisian dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian terbatas dilingkungan kerjanya masing-masing. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi pada penyelenggaraan pengamanan oleh suatu badan usaha jasa pengamanan & penyelamatan (BUJPP) di PT. Duta Visual Mandiri (TV-7) Jakarta. Badan usaha jasa pengamanan & penyelamatan yang menyelenggarakan jasa pengamanan tersebut adalah PT. Bravo Humanika Perkasa.Permasalahan yang hendak diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja perusahaan satpam dalam penyelenggaraan kegiatan pengamanan di TV-7 Jakarta.Daftar Kepustakaan : 19 buku + 8 dokumen"

"ABSTRAKPenelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa bentuk pengelolaan Satuan Pengamanan dapat terpola secara terorganisasi dan berada di dalam struktur ataupun dapat pula terpola di luar struktur organisasi suatu organisasi perusahaan. Namun kemudian, lingkup dan sifat pengelolaan perusahaan yang otonom yang ditentukan oleh keinginan, kepentingan dan kebutuhan perusahaan sangat mempengaruhi pola pengelolaan dan penggunaan Satpam. Hal ini karena fungsi pengamanan yang diwadahi dalam organisasi perusahaan ditentukan oleh visi, interprestasi serta pemahaman fihak pengelola terhadap masalah keamanan, penggunaan sumber-sumber serta cara pengelolaan yang dipilih.Permasalahan yang pertama dalam penelitian ini adalah mengenali dan memahami sejauh mana pengaruh pola dan dinamika organisasi perusahaan terhadap fungsi-fungsi pengamanan. Kemudian, masyarakat juga turut membentuk pola penyelenggaraan yang kini diterapkan. Minat, sikap dan pendapat masyarakat turut berperan dalam membentuk pola pengelolaan Satuan Pengamanan, Permasalahan yang kedua adalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sikap dan pendapat masyarakat yang menjadi target pengamanan atas pola pengelolaan Satuan Pengamanan yang diterapkan. Permasalahan yang ketiga adalah berhubungan dengan keterkaitan antara penyelenggaraan pengamanan swakarsa, dalam hal ini penyelenggaraan Satuan Pengamanan dengan peran-peran aparat negara dalam pelaksanaan fungsi pemolisian. Permasalahan yang ketiga ini mencakup bagaimana pola hubungan kerja antara pengelola Satuan Pengamanan dengan pihak-pihak terkait.Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian kualitatif. Namun demikian, data tertentu diliput dengan kuesioner. Analisis atas data yang dihimpun dengan kuesioner diolah secara manual dan dianalisis pada tingkat analisis persentase. Data mengenai perilaku manajemen dihimpun dengan metoda observasi dan wawancara tidak berstruktur.Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam suatu gabungan usaha atau corporate group seperti PT. Jaya Real Property, pengelolaan keamanan tidak terwadahi dengan benar. Kemudian, terdapat kecenderungan bahwa fungsi pengamanan lebih diarahkan untuk pengamanan objek-objek yang menjadi milik perusahaan seperti apartemen-apartemen, pertokoan/ swalayanlplaza, lingkungan perkantoran dan perhotelan sebagai hasil produksinya. Terdapat pula kecenderungan mereduksi fungsi pengamanan yang kemudian hanya diarahkan untuk pengaturan keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Hal ini nampaknya dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka menjaga citra hunian demi kepentingan bisnis perusahaan. Kecenderungan bahwa penetapan dan penekanan kebijakan pengamanan terhadap public area kurang mencerminkan konsepsi pengamanan terpadu.Selanjutnya ditemukan bahwa lingkup dan kewenangan koordinator keamanan masih bersifat terbatas, hanya meliputi pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana keamanan serta prosedur keamanan. Pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan mutu Satpam yang diperlukan tidak atau belum terprogramkan secara jelas.Pengelolaan keamanan dan pendayagunaan Satuan Pengamanan di lingkungan PT. Jaya Real Property, pada hakekatnya bersifat non struktural. Manajemen PT. Jaya Real Property menempatkan pengelolaan keamanan di kawasan Taman Bintaro Jaya berada di luar struktur organisasi PT. Jaya Real Property. Kebijakan manajemen PT_ Jaya Real Property ditandai dengan fungsi dari departemen atau organisasi yang dibebani tugas keamanan di PT. Jaya Real Property tersebut, tidak berkemampuan untuk menjalankan fungsi keamanan karena keterbatasan kewenangannya. Pola pengamanan yang non struktural ini telah menimbulkan in-efisiensi, kurang berkembangnya manajemen keamanan, serta sulitnya mengerahkan potensi perusahaan bilamana diperlukan untuk pengerahan dan penggerakan mendadak.Masyarakat juga turut membentuk pola penyelenggaraan yang kini diterapkan. Artinya, sikap dan pendapat masyarakat turut berperan dalam membentuk pola pengelolaan Satuan Pengamanan. Ditemukan bahwa sikap dan pendapat masyarakat (yang menjadi target pengamanan) atas pola pengelolaan Satuan Pengamanan telah mempengaruhi bentukbentuk pengelolaan Satuan Pengamanan.Dalam rangka peningkatan layanan kwalitas pengamanan untuk warga tidak terdapat realisasi kebijaksanaan perusahaan yang bertujuan untuk tetap memperhatikan kebutuhan pelanggan akan keamanan lingkungan. Sehingga telah menimbulkan tuntutan terbuka dari warga dan dari pelanggan terhadap inkonsistensi mutu pelayanan keamanan.Hubungan antara pengelolaan keamanan dan pendayagunaan Satpam dengan fihak pelanggan atau konsumennya (para penghuni kawasan sektor-sektor, proyek-proyek pengembangan baru dan para pengusaha) ditandai dengan masih rendahnya pemahaman dan pendalaman kedua belah pihak akan pentingnya komunikasi dan tukar-menukar informasi.Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pola penyelenggaraan pengamanan swakarsa, dalam hal ini penyelenggaraan Satuan Pengamanan dengan partai-partai aparat negara dalam pelaksanaan fungsi pemolisian. Pola hubungan kerja antara pengelola Satuan Pengamanan di lingkungan pemukiman Bintaro dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti dengan satuan Marinir dan Kodam masih ditandai dengan ketidak-jelasan hubungan kerja. Hubungan-hubungan kerja tersebut cenderung berubah-ubah sesuai tuntutan keadaan. Akibatnya adalah timbulnya sejumlah kesalahfahaman tatkala mengatasi kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 lalu.Disarankan agar Polri memantapkan fungsi pembinaan Satpam ini. Di antaranya adalah memberikan bobot keberlakuan secara sosiologis dan psikologis, agar para pengelolalpengguna Satpam merasakan bahwa pembinaan Polri itu juga sebagai suatu kebutuhannya sendiri. Upaya berlanjut, sistematis dan metodis untuk mengenali dan memahami lebih obyektif dan realistis tentang bagaimana dan sejauhmana tuntutan kebutuhan akan keamanan serta pengelolaan/penggunaan Satpam yang berkembang di masyarakat, sehingga jabaran dan penerapan program pembinaan Satpam seperti yang ditugasi oleh Undang-Undang No. 28 tahun 1997 itu tidak hanya terbatas dan sebatas pada perumusan prinsip-prinsip umum pembinaan saja, akan tetapi secara lebih spesifik mencakup operasionalisasi pembinaan Satpam. Pendayagunaan Satuan Pengamanan memberikan penelusuran yang lebih jauh, sebagai upaya meningkatkan mutu pengamanan swakarsa di lingkungan pemukimanpemukiman dan kawasan terpadu dengan mengintegrasikan koordinator pengamanan dalam suatu manajemen kawasan masyarakat swakarsa, dipandang perlu untuk memahami dan mengenali pola-pola pengamanan yang cenderung bersifat spesifik dengan memahami sikap dan pandangan dari obyek dan subyek yang akan dibina. Sebab, pengelolaan sistim pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat swakarsa, sangat mengandalkan pemahaman dan pengenalan atas pola pengamanan keamanan yang berlangsung di masyarakatt. Kemudian, dalam hubungan-hubungan kerja dengan instansi terkait, khususnya di dalam rangka memelihara hubungan antara manajemen kawasan pemukiman dengan pihak-pihak terkait maka perlu dibentuk "Consultative Group" dan "Traffic Board" Pola kemitraan ini secara khusus akan bermanfaat untuk menangani kasus-kasus kejahatan ataupun penanggulangan kasus-kasus laka lintas."

"Penyelenggaraan sistem jaminan sosial negara yang efektif berperan penting dalam menjamin perlindungan pendapatan dan kesehatan masyarakat demi mencapai stabilitas kesejahteraan. Di Indonesia, pemerintah mereformasi sistem jaminan sosial dengan mengesahkan UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memberikan layanan yang bisa menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Jaminan sosial berfungsi untuk melindungi masyarakat dari pengeluaran yang tidak terduga, dan memberikan rasa aman dari ketidakpastian sehingga dapat meningkatkan kepuasan hidup mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari penyelenggaraan program BPJS sejak tahun 2014 terhadap kesejahteraan subjektif masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan data IFLS gelombang 4 dan 5 serta metode Difference-in-Differences (DID) yang dikombinasikan dengan Propensity Score Matching (PSM), penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan BPJS akan meningkatkan probabilitas individu memiliki tingkat kebahagiaan yang semakin tinggi. Temuan ini menekankan pentingnya peningkatan optimalisasi program BPJS, tidak hanya dari jumlah kepesertaan saja, tetapi juga melalui peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses agar manfaat yang diterima masyarakat bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan subjektif mereka.

---

The implementation of an effective state social security system plays an important role in ensuring the protection of people's income and health in order to achieve welfare stability. In Indonesia, the government reformed the social security system by passing UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) and establishing Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) to provide services that can reach all Indonesian citizen. Social security functions to protect people from unexpected expenses, and provides a sense of security from uncertainty so that it can increase their life satisfaction. This research aims to see the impact of BPJS program implementation since 2014 on the subjective well-being of the Indonesian citizen. By using IFLS wave 4 and 5 data and the Difference-in-Differences (DID) method combined with Propensity Score Matching (PSM), this research found that ownership of BPJS will increase the probability of an individual having a higher level of happiness. These findings emphasize the importance of increasing the optimization of the BPJS program, not only in the number of participants, but also through improving the quality of services and ease of access so that the benefits received by the community can have a significant influence on their subjective well-being."