Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 134335 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Henry Falentino
"Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan manusia secara tidak sadar diliputi oleh unsur-unsur politik. Unsur-unsur politik tersebut digunakan untuk mencapai tujuan lertentu. Unsur-unsur politik yang digunakan terkadang didapat dengan cara mengaktifkan atribut kebudayaan yang dimiliki seseorang untuk dipertentangkan dengan atribut orang lain. Isu berupa stereotip dan praduga kemudian diciptakan untuk mendukung pengaktifan atribut lersebut untuk mencapai tujuan.
TOEFL adalah sebuah alat yang berguna untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris dari orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Sebagai sebuah produk, TOEFL memiliki target sasaran yang jelas sekaligus menjadi pasar, yaitu golongan minorilas yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Isu yang dikembangkan dalam TOEFL adalah penutur asli bahasa Inggris yang notabene tidak perlu diukur kemampuan bahasa Inggrisnya karena dibawa secara askriptif dan penulur asing bahasa asing yang harus diukur kemampuan bahasa Inggrisnya. Isu penutur asli dan asing ini dikembangkan dinegara-negara bagian yang mempromosikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional.
Tesis ini membahas unsur-unsur politik bahasa dalam TOEFL di Amerika yang menjadikan TOEFL sebagai sebuah "kebijakan" dalam pranata pendidikan tinggi dan badan-badan lainnya di negara-negara bagian yang mempromosikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional.

The term "politics" has long been considered to be several troublesome side-issues to the mainstream of human's culture. People are never aware that whatever they do often times involve `politics' to reach the goal in their real life situation.
TOEFL is a tool that functions to measure the English proficiency of those people whose mother tongue is not English. As a product, TOEFL has a 'political target' which also becomes the market; that is, those who belong to the minorities where English is not their mother tongue. The issue raised in the TOEFL is the differentiation among those who are Native Speakers and Non-Native Speakers of English. Those who are Native Speakers of English do not need to be measured in terms of their language proficiency whereas those who are minorities need to be assessed. The issue of Native and Non-Native Speaker of English is then widely dispersed in the states which promote English as a National Language which then it becomes a "Covert Policy" in the US.
This study discusses some political elements of language in TOEFL in America that make TOEFL a "Covert Policy" as in English in Higher Educational institutions suh as Universities, Colleges as well as agents on which slates that promote English as a National Language are located. This study also attempts to demonstrate several implicatures of TOEFL throughout research findings.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T18371
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anies S.M. Basalamah
Jakarta : Rineka Cipta , 1994
425 ANI s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Leege, David C.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
291.177 973 LEE a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Siswanto
"Pendahuluan
Latar Belakang
Kemunculan Open Door Policy dilatar belakangi oleh adanya pertimbangan kekuatan baru di Asia Timur khususnya di Cina, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perimbangan kekuatan itu adalah persaingan politik dan ekonomi oleh berbagai kekuatan asing di Cina. Persaingan politik tersebut ditandai oleh munculnya daerah pengaruh, dalam istilah Alexander DeConde hal itu disebut semi koloni. Puncak perebutan pengaruh tersebut ditandai oleh meletusnya perang Rusia-Jepang. Perang itu akhirnya dapat diakhiri berkat adanya campur tangan Amerika yang berupaya mendamaikan kedua pihak yang bermusuhan (Comb 1986,163).
Di Cina pada saat itu juga terjadi persaingan ekonomi. Sejumlah kekuatan asing yaitu Rusia, Jerman, Perancis, Inggris, Jepang dan Amerika berlomba menguasai dan mempertahankan perdagangan di Cina. Konsekuensinya. sebagian dari mereka menerapkan kebijakan diskriminasi (Pratt 1955,434) di daerah pengaruhnya. Kebijakan ini dilakukan untuk membatasi ruang gerak pedagang dari negara lain."
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yusmardi N.
"Peristiwa 11 September 2001 adalah momentum yang sangat tepat bagi Amerika Serikat untuk memulai perang terhadap teroris internasional secara terbuka. Sejak saat itu, negara penguasa tunggal dunia ini mulai membuat kebijakan-kebijakan strategis di dalam negerinya untuk mempersempit dan memberangus gerak para teroris. Dengan segala sumberdaya yang dimiliki dan menggunakan segala instrumen yang bisa dipakai, AS berusaha untuk menghentikan segala aksi teror yang masih mungkin terjadi. Bersamaan dengan itu, lewat kampanye War on Terrorisme global, AS menggalang kerjasama dalam berbagai bentuk dengan semua negara di dunia. Lewat pedekatan slick and carrot dan penawaran dua pilihan, "bersama Amerika atau bersama teroris," membuat kampanye AS ini sukses besar, dalam arti mendapat dukungan mayoritas dari negara-negara di dunia. Dengan menggunakan instrumen-instrumen politik internasional, seperti penetrasi dan intervensi melalui sarana media massa dan militer membuat siapa saja yang dianggap AS sebagai teroris akan sangat mudah "ditaklukkan."
Didakwanya Al-Qaedah, kelompok Islam garis keras sebagai pelaku aksi teror terhadap AS kembali membangkitkan wacana permusuhan Islam dan Barat, semacam perang antar peradaban yang diramalkan Samuel Huntington di awal tahun 90-an. Bersamaan dengan itu tuduhan dan kritikan terhadap Islam sebagai ideologi yang mendukung aksi kekerasan semakin menguat, terutama di negara-negara Barat yang tidak mengenal Islam secara proporsional, sehingga sampai ada yang berpikiran ideologi ini harus dihancurkan. Bahkan dibeberapa tempat, pasca terjadinya serangan 11 September 2001 warga muslim diperlakukan secara kasar bahkan ada yang menggunakan kekerasan fisik, khususnya di negara yang warga muslimnya minoritas.
Pilihan-pilihan strategi yang digunakan Amerika terlihat sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekeliling Presiden Bush yang cenderung beraliran konfrontasionalis, yang melihat setiap persoalan dengan kacamata permusuhan dan cenderung memilih cara kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan.
Kebijakan Amerika memerangi teroris telah menimbulkan implikasi negatif bagi komunitas muslim di berbagai belahan dunia, termasuk bagi komunitas Islam Politik di Indonesia. Secara psikologis, instrumen penetrasi dan intervensi yang dijalankan Amerika telah menimbulkan ketakutan dan kengerian yang mendalam di kalangan komunitas Islam Politik dalam menghadapi aksi-aksi counter terrorism. Tindakan-tindakan represif yang diambil aparat keamanan di dalam negeri dalam upaya mencari dan menangkap para pelaku aksi teror yang tidak jarang menimbulkan persoalan baru dalam masyarakat, khususnya masalah keamanan. Pada sisi lain, upaya memerangi teroris juga semakin memperkuat resistensi komunitas Islam Politik terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan Amerika baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi ketika langkah-langkah yang diambil terkesan sangat sejalan dengan apa yang diinginkan Amerika.

The 9/11-terror attack was a momentum for the United States to begin its war towards international terrorists openly. It was since this attack that the world super power began to re-formulate its domestic strategic policies in order to limit and diminish the movement of the terrorists. With all resources and instruments that it has, the United States attempted to avoid all possible terror attacks, which may happen in the future. Along with it, through its war on terror campaign, the U.S. organizes multilateral cooperation in any form with all countries around the world. Through its stick and carrot approach, it offers others with two choices that is either "to be with the U.S or with the terrorists". This approach has been successful in terms that it gains support from various countries. It uses international political instruments, such as penetrating and intervening others through media and military so that the U.S. can easily overcome those who are considered by the U.S as terrorists.
The charge over Al-Qaedah, a group of radical Muslims as the actor behind the deadly terrorist attack has awakened the old hatred between Islam and the West, as a clash of civilization, which was first emerged as a thesis formulated by Samuel Huntington in the early 1990s. The accusation and attack towards Islam as an ideology that supports violence acts is strengthening, especially in Western Countries, which do not really understand Islam. Therefore, it is unquestionable that many of them think that Islam has to be destroyed. In fact, in various places after the 9/11 attacks, many Muslims have been badly treated, especially for those who live as a minority groups.
All of these strategic policies have been very much influenced by those officials close to President George W. Bush who tends to be confrontative, meaning that he always try to see all problems in enmity and tend to use violence actions in solving every problems.
The U.S. policies to fight the terrorists have created negative impact to the Muslim community in various countries around the world, including those in Indonesia. Psychologically, the penetration and intervention policies that are adopted by the U.S. have created fear among the political Islam communities. Repressive actions that are taken by the state apparatus in many cases have formed new problems in the community, such as the security issues. On the other hand, the attempts to fight terrorists have also strengthened the Muslims' community resistance towards U.S. foreign or domestic policies. Worse still, those policies are taken in order to secure the U.S. interests.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T15041
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Saat ini 'Test of English as a Foreign Language' (TOEFL) telah menjadi tren di dunia akademis. Beberapa perguruan tinggi di Indonesia, baik swasta maupun pemerintah, menerapkan skor TOEFL sebagai salah satu syarat untuk lulus ujian tesis. Selain itu, pentingnya bahasa Inggris di perguruan tinggi ditunjukkan dengan adanya mata pelajaran Bahasa Inggris sebagai mata kuliah umum pengembangan kepribadian (MPK) yang umumnya diberikan dalam dua semester. Di Sekolah Ekonomi dan Bisnis telkom, Telkom University, bahasa Inggris umumnya diberikan di setiap semester, ganjil dan genap di tahun pertama. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan nilai TOEFL mahasiswa, nilai kuliah 'General English', dan nilai mata kuliah English for Business. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan di antara ketiga nilai/skor tersebut dan mengetahui apakah perbedaan tersebut bersifat signifikan atau tidak. Hasil menunjukkan bahwa secara deskriptif ada perbedaan yang signifikan antara ketiga nilai tes bahasa Inggris.
"
JSIO 13:2 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Leege, David C.
Jakarta: Yayasan obor Indonesia, 2006
322.1 LEE a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmi Fitriyanti
"Tesis ini membahas politik luar negeri Amerika Serikat yang mengkaji use of force AS terhadap Afghanistan dalam upaya self-defense akibat serangan teroris 1 I September 2001, Analisisnya dilakukan berdasarkan Piagani PBB dan Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001) yang dikaitkan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Unit analisa yang digunakan dalam tesis ini adalah negara (state) yang merupakan bagian dari perspektif Realis. Penulis tertarik pada persoalan serangan udara AS terhadap Afghanistan yang dilakukannya secara sepihak tanpa persetujuan dan perintah dari PBB sehingga AS dapat dikatakan melanggar Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001).
Kerangka berpikir dalam tesis ini berupa kerangka konseptual. Berdasarkan persoalan penelitian, maka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negeri, use of .force, self-defense, terorisme, serta pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa AS berupaya memperluas ruang lingkup perang terhadap terorisme yang tidak hanya ditujukan terhadap Afghanistan saja. Tujuan AS yang sebenarnya adalah mengubah bentuk pemerintahan suatu negara yang dianggapnya dapat membahayakan eksistensi AS sebagai kekuatan tunggal dalam sistem internasional serta yang dapat menghalangi kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan AS melalui politik Inn negerinya yang semakin agresif, cenderung unilateral, dan bersifat impulsit
Use of.force AS terhadap Afghanistan hanyalah merupakan salah satu bagian dari strategi AS dalam rangka menegakkan demokrasi, pasar bebas, perdagangan bebas, dan sebagainya guna menginfiltrasi urusan dalam negeri anggota PBB yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum 11 September.
Oleh karena itu, tujuan politik luar negeri AS melalui operasi militernya terhadap Afghanistan harus dapat dibedakan dengan jelas. Serangan yang dilakukan AS itu benarbenar bertujuan memerangi terorisme internasional ataukah untuk menggulingkan pemerintahan Taliban demi kepentingan nasional AS yang sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dengan Tragedi 11 September 2001 .
Dalam hal ini, politik luar negeri AS cenderung memanfaatkan islilah self defense guna membenarkan use of ,force yang dilakukannya demi mengejar kepentingan nasionalnya terhadap suatu negara meskipun negara yang diserangnya tidak mengancam AS.
Kesimpulan ini berkaitan dengan fakta yang ada dalam kasus use of force AS terhadap Afghanistan. Walaupun dalam kenyataannya 14 dari 19 pelaku serangan 11 September yang tertangkap adalah warga negara Arab Saudi, AS justru menyerang Afghanistan. Padahal, teroris adalah nonstate actor sedangkan Afghanistan merupakan state actor.
Berdasarkan Piagam PBB, upaya self-defense hanya ditujukan terhadap aktor negara, yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Sehingga, upaya self-defense AS sebagai respon atas serangan 11 September yang menimpanya seharusnya ditujukan terhadap Arab Saudi karena mayoritas pelaku yang berhasil ditangkap merupakan warga berkebangsaan Arab Saudi. Selain itu, dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1368 dan 1373 (2001) sama sekali tidak menyebutkan tentang Afghanistan, Taliban, maupun Al-Qaidah.
Tak ada satupun ketentuan dalam hukum internasional yang membenarkan serangan udara AS terhadap Afghanistan sehingga landasan hukum atas use of force AS terhadap Afghanistan sangat "kabur". Memang, meskipun penggunaan kekerasan oleh suatu negara terhadap negara lainnya sudah dilarang secara resntil oleh hukum internasional dan Piagam PBB, namun ada dua pengecualian scbagaimana yang terdapat dalam Pasul 51 dan 53 Piagam PBB.
Dalam haI ini, AS telah menyalahgunakan konsep right of self-defense untuk kepentingannya sehingga dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri AS pasca 11 September 2001 yang berkaitan dengan serangan udaranya terhadap Afghanistan telah melanggar Pasal 2 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 7) Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001). Padahal, satu-satunya cara dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah melalui jalur hukum internasional, bukan dengan menggunakan kekerasan sebagai upaya balas dendam."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12374
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yukon Putra
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25463
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>