Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini dunia dalam era globalisasi dan, mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama dalam bidang teknologi. Dalam hal ini juga termasuk teknologi komunikasi. Perkembangan jasa komunikasi yang paling mutakhir adalah dalam penyelenggaraan jasa multimedia. Terobosan penting dalam bidang teknologi ini adalah penyatuan komunikasi dengan komputer yang biasa kita sebut dengan internet. Di samping perkembangan komunikasi, perdagangan juga mengalami perkembangan, yakni perdagangan yang dilakukan melalui internet yang lebih popular dengan nama e-commerce. Di masa yang akan datang, perdagangan melalui internet ini akan dapat menyaingi perdagangan secara konvensional karena e-commerce lebih efektif dan efisien. Namun dalam pelaksanaan e-commerce pada saat ini masih 'terdapat beberapa kendala, yakni dari masalah keamanan, masalah yurisdiksi dan solusi hukumnya. Perdagangan konvensional biasanya dituangkan dalam kontrak baku tertulis, namun dalam e-commerce dituangkan dalam kontrak baku online. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh kontrak baku online terhadap hubungan hukunl dan tanggung jawab perusahaan online pada konsumen e~commerce. Dalam penyusunan tesis ini, Penulis melakukan penelitian menggunakan teknik pengumpulan data Studi literatur, yaitu penelitian yang* mengkaji bahan-bahan hukum sekunder yang berupa. buku-buku kepustakaan, dokumen, maupun bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian Penulis. Dan data-data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan selanjutnya dianalisis secara yuridis normatif berdasarkan norma hukum positif. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kontrak baku dalam perdagangan biasa sama dengan kontrak baku dalam e-commerce hanya bentuk penuangannya saja yang berbeda. Dan Kontrak Baku Online dikatakan sah jika memenuhi syarat-syarat berkontrak menurut Pasal 1320 BW. Juga dalam pelaksanaan e-commerce masih tersandung dengan masalah keamanan dan masalah yurisdiksi. Dan dalam penuangan kontrak baku ini, pemerintah telah membuat peraturan yang melindungi para konsumen e-commerce yakni Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen."

"Teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Pemanfaatan teknologi dan informasi dilakukan di berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang perdagangan atau yang sering disebut dengan e-commerce. PT Global Digital Niaga merupakan pelaku usaha e-commerce yang mengelola blibli.com, sedangkan Nuansa Media selaku pengelola bukabuku.com. Kedua situs tersebut menjual produk salah satu produk utamanya adalah buku. Bukabuku.com dan blibli.com menerapkan prinsip efisiensi melalui pencantuman klausula baku pada perjanjian pembelian buku, hal ini dilakukan demi menghindari negosiasi yang berlarut-larut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan batasan-batasan aturan mengenai klausula baku. Pada klausula baku yang ditetapkan oleh bukabuku.com dan blibli.com terdapat klausula yang bertentangan dengan aturan Pasal 18 UUPK sehingga dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu klausula tersebut batal demi hukum dan pihak pengelola bukabuku.com dan blibli.com wajib menyesuaikan klausula-klausula baku tersebut dengan aturan UUPK.

---

Technology and information is developing very rapidly. Utilization of technology and information made in various fields, one of which is in field of trade or often called e-commerce. PT Global Digital Niaga is an e-commerce business that manages blibli.com, while Nuansa Media manages bukabuku.com. Both website sells one of its main products is books. Bukabuku.com and blibli.com applies the efficiency principle through the inclusion of standard clause on the online book purchase agreement, it is also being done to avoid lengthy negotiation.

The Law Number 8 Year 1999 regarding consumer protection (UUPK) gives limitation for the use of standard clauses. The standard clauses set by bukabuku.com and blibli.com contained clauses that are contrary to the Article 18 of UUPK that can harm consumers. Therefore the clauses are considered ?null and void? and the managers of bukabuku.com and blibli.com are obliged to accomodate their standard clauses within the regulation of UUPK."

"Skripsi ini membahas mengenai kesalahan pengiriman dalam transaksi elektronik di Indonesia. Terkait dengan pembahasan tersebut, digunakan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Skripsi ini membahas bagaimana analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi yang diperlukan dalam pembelian barang melalui online, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam kesalahan pengiriman barang pesanan online. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam rangka menjalani kegiatan transaksi secara online, agar pelaku usaha menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya, pengawasan terhadap aktifitas jual beli secara online, dan konsumen mencari informasi sebanyak - banyaknya sebelum melakukan pembelian barang secara online, dan perlunya sosialisasi mengenai hak konsumen terutama penyuluhan tentang Undang - Undang Perlindungan Konsumen.

---

This paper discusses about the error in goods delivery through electronic transactions in Indonesia. The Laws that are being used related in this papers are, Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection, Law Number 11 Year 2008 on Electronic Informations and Transactions, Law Number 7 Year 2014 on Trading, and Government Regulation Number 82 Year 2012 on The Implementation Of Electronic Transaction System.

This paper discusses about consumer rights of buying goods via online information, and also about regulation about law protection for consumer who experience loss on error in goods delivery that are being ordered from online transactions.

Research suggest that sellers need to implement the principle of cautiousness in running the business, supervision for online transaction activity, consumer needs to find information on online transaction as many as possible beforehand, and socialization about consumer rights especially Law on Consumer Protection counseling."

"Penulisan ini membahas mengenai wanprestasi dalam kontrak jual beli secara elektronik dengan melakukan studi perbandingan antara Indonesia dengan Inggris, yang disertai dengan perbandingan situs komersial Lazada.co.id di Indonesia dan Asos.co.uk di Inggris. Perkembangan penggunaan internet untuk melakukan jual beli secara elektronik yang semakin pesat di Indonesia belum diiringi dengan pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai jual beli secara elektronik, khususnya dalam hal terjadinya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik. Untuk itu, perlu dilakukan perbandingan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli secara konvensional maupun elektronik menurut sistem hukum di Inggris, dan juga pengaturan mengenai hak pengembalian barang dan hak pengembalian uang dalam hal terjadinya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik di Inggris. Skripsi ini juga disertai dengan perbandingan mengenai penerapan peraturan yang berlaku di masing-masing negara dalam situs komersial ang dimilikinya. Perbandingan dengan Inggris ini bertujuan untuk dapat menjadi gambaran bagi Indonesia dalam pembentukan peraturan yang mengatur tentang wanprestasi dalam jual beli secara elektronik.

---

The focus of this study is about breach of electronic contract in Indonesia in comparison with The United Kingdom, including the comparison of Lazada.co.id?s commercial site in Indonesia and Asos.co.uk?s commercial site in The United Kingdom. The rapid growth of internet usage for online selling in Indonesia is not yet accommodate with the regulations about online selling, especially about breach of electronic contract. Therefore, a comparative study is needed to learn about the regulations for breach of electronic sales contract according to The United Kingdom?s law system and the regulations of the right to return of goods and the right to have a refund in case of breach of electronic contract. This study is also explain about the comparison of the applications of the regulations in both countries on both commercial site. This comparison is aimed to give example for Indonesia in establishing the regulation for breach of electronic contract."

"Skripsi ini membahas perbandingan transaksi jual beli voucher secara elektronik (online), yang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat akhir-akhir ini, di Indonesia dan Singapura. Skripsi ini mengambil contoh situs www.LivingSocial.co.id untuk situs di Indonesia dan situs www.eVoucherCity.com.sg untuk situs di Singapura. Perbandingan transaksi jual beli voucher ini mencakup konteks bagaimana transaksi jual beli tersebut dikatakan sah dan mengikat menurut hukum perjanjian atau kontrak di masing-masing negara. Selain itu juga dibahas mengenai bagaimana hubungan dianatara para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli serta bagaimana mengetahui keabsahan voucher tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang berlaku di masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa transaksi jual beli voucher yang dilakukan secara elektronik pada kedua situs online di kedua negara adalah sama pengaturan keberlakuannya dengan transaksi jual beli konvensional pada umumnya. Dalam transaksi ini terdapat 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan yaitu pengguna atau konsumen, penyelenggara situs, dan merchant dimana pengguna atau konsumen memang membeli voucher dari penyelenggara situs, namun harus kemudian harus menukarkan voucher tersebut untuk mendapatkan produk berupa barang atau jasa di tempat merchant sebagai produsen atau pemilik produk dan merchant bertanggung jawab penuh terhadap pengguna atau konsumen untuk penukaran voucher ini dengan produk mereka sesuai dengan yang tertera dalam voucher. Untuk mengetahui keabsahan atau keaslian voucher, konsumen dapat melakukan pengecekan terhadap nomor sandi atau kode dengan lambang khusus yang tertera pada voucher langsung di tempat merchant.

---

The focus of this study is to discuss comparative of sales transaction of online voucher which is currently booming in Indonesia and Singapore. This study takes www.LivingSocial.co.id (Indonesia) and www.eVoucherCity.com.sg (Singapore) as particular website in both countries. The comparative more focusing in how these electronic transactions or contracts can be valid and binding following contract law in each country. Moreover, it will be discussed about the relationships among the parties, and how to examine the voucher's originality. This study is qualitative with normative-juridical which follow on the law in each country.

The result of this study shows both countries are regulating the validity of sales transaction of online voucher and other conventional sales transactions similarly. Sales transaction of online voucher has 3 (three) parties are included user or consumer, website's promoter, and merchant. Indeed, user or consumer bought the voucher from the website. However he or she still has to redeem the voucher to get product(s) or service(s) from merchant as producer or owner of product(s) or service(s). For that, merchant have full liability for the redemption based on what voucher printed exactly. To examine the voucher's validity, user or consumer can check the voucher's code number definitely at merchant's store."

"Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan Internet, hal ini mengingat Internet merupakan infrastruktur bagi e-commerce. Tak kurang dari 45 juta orang di dunia pada bulan Juli 1999 telah menggunakan Internet. Memang tak dipungkiri bahwa sejumlah pengguna Internet itu akan menggunakan jasa internet untuk melakukan transaksi E-commerce.E-commerce sebagai suatu perangkat transaksi perdagangan yang menggunakan teknologi yang cukup tinggi, tentunya dihadapkan oleh sekelumit permasalahan hukum yang kompleks. Tidak saja bagaimana hukum mengatur tentang sistem keamanan transaksinya, namun juga lebih jauh dan itu, bagaimana hukum menjamin perlindungan atas pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi e-commerce itu Secara garis besar permasalahan e-commerce dalam perlindungan konsumen muncul pada mekanisme pembayaran, kontrak dan perlindungan terhadap data-data individual konsumen yang diberikan kepada perusahaan atau pelaku usaha.Aspek hukum perlindungan konsumen terutama pada perlindungan terhadap hak-hak konsumen saat ini merupakan suatu perhatian yang mendapat tanggapan secara global, terutama bagi negara-negara yang mengaktualisasikan e-commerce ini sebagai bagian dari proses perdagangan. Perhatian ini cukup ditekankan mengingat telah banyaknya kasus yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce. Berdasarkan analisa terhadap studi kasus yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Internasional, terjadi beberapa kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.Perlindungan terhadap hak konsumen untuk mendapat keamanan dalam transaksi e-commerce dapat dikaji dan perlindungan atas hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dari sudut mekanisme pembayaran, kontrak dan perlindungan atas data-data individu konsumen yang diberikan kepada pelaku usaha. Sedangkan kajian atas analisa yuridis terhadap perlindungan terhadap hak konsumen untuk mendapat keamanan dalam transaksi e-commerce dilakukan dengan memperhatikan kajian atas peraturan perundang-undangan dan studi kasus, walaupun sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan yang relevan yang mengatur tentang hal tersebut."

"Perkembangan jumlah pengguna internet berperan dalam munculnya beragam situs jual beli online untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun, masih banyak kesulitan yang dialami pengguna dalam berbelanja di situs jual beli online. Sehingga, dibutuhkan penelitian terkait pengalaman pengguna terhadap keinginan membeli pelanggan untuk membantu perkembangan perusahaan situs jual beli online. Pengetahuan mengenai faktor-faktor User Experience (UX) perlu dipahami perusahaan teknologi karena mampu memberikan kepuasan pada pengguna. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan faktor usability terhadap purchase intention pengguna situs jual beli online dengan studi kasus Tokopedia. Analisis dilakukan menggunakan model Usability dan akan diolah menggunakan metode Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa credibility, readability, dan telepresence adalah faktor usability yang secara langsung mempengaruhi keinginan membeli. Selain itu, simplicity dan consistency menjadi faktor usability yang secara tidak langsung mempengaruhi keinginan membeli. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsumen Indonesia berada pada tahap Early Majority dalam menerima situs jual beli online Tokopedia.

---

The growing number of internet users plays a role in the emergence of a variety of online e-commerce sites to meet the needs of Indonesians. However, there are still some problems faced bythe users in using e-commerce sites. Therefore, there needs to be a research related to user experience on their purchase intention to foster e-commerce sites. Tech companies need to have a good understanding of User Experience (UX) factors to satisfy the users.

This study is conducted to find out the relationship between usability factors on e-commerce users' purchase intention using Tokopedia case study. Analysis is done Usability model and processed using SEM.

The result of this study shows that credibility, readability and telepresence are usability factors that directly affect purchase intention. Furthermore, simplicity and consistency are usability factors that indirectly affect purchase intention. Therefore, we can conclude that Indonesian consumers are on the Early Majority phase in adopting Tokopedia."

"Tesis ini berfokus pada pembahasan pembuatan perjanjian antara kedua pihak yang sepakat untuk melakukan jual-beli via internet, serta masalah terjadinya sengketa pada perjanjian jual-beli yang dilakukan melalui media internet.Hasil penelitian menunjukan terdapat kesepakatan pada perjanjian jual-beli melalui internet, seperti yang juga terjadi pada perjanjian jual-beli konvensional. Namun dalam melakukan kesepakatan, penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung dalam arti kedua pihak hadir secara fisik untuk menyampaikan kehendak dalam suatu perjanjian.Jika dikemudian hari terjadi perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak, maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi.Terdapat pola untuk mencapai sepakat dalam transaksi elektronik yang dikenal dengan 3 klik. Klik pertama: calon pembeli melihat penawaran. Klik kedua: calon pembeli menerima penawaran tersebut, dan klik ketiga merupakan peneguhan dan persetujuan calon penjual/penawar terhadap penerimaan calon pembeli.Jika ada salah satu pihak wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan prestasi sesuai dengna Hukum Acara Perdata.Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian dengnan litigasi di pengadilan."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini, telah memunculkan berbagai peluang baru dalam bisnis, salah satunya e-commerce. Saat ini di Indonesia jual beli secara online terus mengalami peningkatan, khususnya dilakukan melalui empat marketplace besar Indonesia (Shopee, Tokopedia, Lazada dan Bukalapak). Proses pembelian online tidak terlepas dari adanya pembelian impulsif yang dipengaruhi oleh stimulus internal dan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rangsangan internal dan ekternal terhadap pembelian impulsif. Untuk memperoleh data, dilakukan online survei terhadap lebih dari 500 responden. Selanjutnya data diolah menggunakan aplikasi Smart PLS yang merupakan analisis SEM berbasis varians dengan tujuan pada pengujian teori model yang menitikberatkan pada studi prediksi. Studi ini menemukan bahwa trust propensity, willingness to buy, self-confidence, variety of selection, interpersonal influence, dan brand ambassador berpengaruh secara langsung pada perilaku pembelian impulsif. Mengingat hanya sedikit penelitian yang membahas topik ini, khususnya di Indonesia, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang perilaku pembelian impulsif secara online dan juga dapat berkontribusi pada industri e-commerce Indonesia.

---

The rapid development of technology today, has given rise to various new opportunities in business, one of which is e-commerce. Currently in Indonesia buying and selling online continues to increase, especially through four major Indonesian marketplaces (Shopee, Tokopedia, Lazada and Bukalapak). The online buying process is inseparable from impulse purchases that are influenced by internal and external stimuli. This study aims to determine the effect of internal and external stimuli on impulse buying. To obtain the data, an online survey of more than 500 respondents was conducted. Furthermore, the data is processed using the Smart PLS application which is a variance-based SEM analysis with the aim of testing model theory that focuses on prediction studies. The study found that trust propensity, willingness to buy, self-confidence, variety of selection, interpersonal influence, and brand ambassadors have a direct effect on impulse buying behaviour. Given that only a few studies discuss this topic, especially in Indonesia, the results of this study are expected to provide new insights into impulse buying behaviour online and can also contribute to Indonesia's e-commerce industry."

"Eksistensi teknologi informasi dengan segala bentuk perkembangannya yang salah satunya telah dimanfaatkan dalam aktivitas e-commerce disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan berbagai permasalahan hukum. Pada kenyataannya permasalahan hukum yang muncul lebih banyak merugikan konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai e-commerce yang dapat ditinjau dari berbagai aspek khususnya aspek yuridis. Pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain mengenai apakah yang menjadi karakteristik aktivitas e-commerce hingga menjadi unsur khas dan pembeda dari perjanjian konvensional serta dampaknya terhadap permasalahan hukum yang muncul; mengingat sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce maka tindakan apa saja yang perlu di lakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka memberikan perlindungan konsumen bilamana terjadi permasalahan hukum dalam aktivitas e-commerce/serta efektifitas KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian maupun dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam aktivitas e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber bahan pustaka sebagai data sekunder. Pada prinsipnya aktivitas e-commerce tidak berbeda dengan perjanjian konvensional, yang membedakan hanyalah sarana yang dipergunaan. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce, bukan berarti terjadi kekosongan hukum, karena e-commerce akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku, yaitu Buku III KUH Perdata . Demikian pula bila terjadi sengketa, para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut. mencermati perkembangan aktivitas e-commerce di Indonesia, maka untuk menjamin kepastian hukum dan upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen, sudah selayaknya bila pemerintah membentuk regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce serta memberlakukan standardisasi penyelenggaraan e-commerce bagi para pelaku usaha."