Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik yang terjadi karena benturan kepentingan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Perang Kongo Kedua yang melibatkan sembilan negara membuktikan bahwa konflik dan kekerasan masih menjadi alat utama untuk meraih kepentingan. Perang ini berhenti di tahun 2003 setelah penandatanganan perjanjian damai Sun City. Perjanjian ini membuka jalan bagi dibentuknya negara demokrasi di RDK dengan bantuan dari aktor-aktor peacebuilding internasional, salah satunya MONUC. Akan tetapi kenyataannya konflik dan kekerasan terus terjadi khususnya di daerah Kivu. Skripsi ini berusaha untuk menganalisis mengaap peacebuilding tidak berhasil meskipun sudah terbentuk negara demokrasi di RDK dengan menggunakan empat indikator, pertama karakteristik pemerintahan yang terbentuk, kedua alienasi kelompok masyarakat lokal, ketiga strategi aktor peacebuilding, dan keempat hubungan antar negara di kawasan Great Lakes Afrika. Kemudian akan dilihat pula bagaimana keempat indikator ini saling memengaruhi dan menciptakan hambatan dalam proses peacebuilding di RDK.

---

Conflict that is caused by the clash of interest is one of the integral parts in human history. The Second Congo War that put nine different states in one massive war was one of the most prominent examples on how violence is still being used as a tool to achieve their interests. The signing of Sun City peace accord in 2003 gave way to the creation of democratic states in DRC with the assistance of international peacebuilding actors, one of the most important of them was MONUC. Surprisingly the creation of democratic state didn?t necessarily mean that violence would stop, especially in the province of Kivus in the eastern part of DRC.

This thesis try to seek and analyze the reason why violence is still occuring in DRC despite the existence of democratic government. Four indicators will be used to analyze the phenomena, first is the characteristic of the new government, second is the alienation of the local community in DRC, third is the strategy of the peacebuilding actors, and fourth is the relations between states in the African Great Lakes region. This thesis will also see how those four indicators affecting one another and creating an obstacle in the implementation of peacebuilding in DRC."

"Kemenangan Kelompok Islam di Aljazair dalam demokrasi melalui pemilihan umum putaran pertama pads 1991 menjadi suatu fenomena menarik di tengah situasi Timur Tengah. Sebagaimana diketahui bahwa Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki karakteristik negara monarkhi absolut dan republik sosialis. Front Islamique du Salut (FIS) di Aljazair merupakan kelompok Islam kedua setelah Syiah yang banyak mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Dalam situasi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan, FIS menawarkan pembaharuan kepada rakyat kecil. Hal tersebut memberikan nilai positif bagi FIS untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Aljazair.Namun, menjelang pemilu putaran kedua, Presiden Aljazair, Chadli Benjedid mengundurkan diri dan Dewan Keamanan Nasional yang merupakan kepanjangan tangan dari militer. Pihak militer melakukan pembatalan atas hasil pemilu yang dimenangkan oleh FIS dan membuat kebijakan bahwa FIS merupakan partai terlarang. Pembatalan yang dilakukan militer tersebut dalam dunia perpolitikan disebut sebagai Military Putcsh.FIS dituduh sebagai kelompok fundamentalis yang jika berkuasa akan memberangus nilai-nilai demokrasi, tuduhan tersebut dilayangkan bukan saja oleh kalangan dalam negeri saja, melainkan juga negara barat seperti Amerika Serikat dan Perancis. Kedua negara tersebut mengkampanyekan bahwa fundamentalisme merupakan ancaman baru setelah keruntuhan komunisme.

---

The winning of Islamic Group in Algeria on democratic first round election in 1991 became an amazing phenomenon in Middle East which has particular characteristic as the absolute monarchy and socialist republic country. Front Islamique du Salut (FIS) in Algeria is the second Group of Islam after Shi'ite which gets supports from the Algerian molested society. FIS coming, order to give the new concept for making condition of Algeria become better than before. Besides that, FIS also already seized the attention of Algerian common people because of it fight orientation.

But, toward the second circle election, the President of Algeria, Chadli Benjedid retreat from his position and National Security Council as the military subordinate, canceled the election result that is won by FIS. The council makes a new policy and announces that FIS is forbidden party. The military's cancellation is a new concept of Military Putcsh in political sector. That cancellation is also considered as Military Putcsh many country of the world.

FIS is pointed as the fundamentalist group. In the government perspective, FIS is predicted become the dictator government if its party dominates the Algerian power. It is also predicted that FIS will eliminate the democratic values. It's prediction not only given by the domestic administrator, but also foreign country such as America and French. They campaign about the dangerous of fundamentalism after communist debacle."

"Skripsi ini membahas mengenai eksistensi dynamic capabilities di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada tahun 2015-2020. Peneliti menggunakan konsep dynamic capabilities (thinking ahead, thinking again, dan thinking across) dan juga enabling macro policy environemt (leadership dan policy networks) di Kementerian PAN-RB ini sendiri dalam merespons perubahan terkhusus pencapaian reformasi birokrasi internal organisasi untuk terus dapat menghasilkan berbagai kebijakan yang adaptif dan menjadi contoh bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan post-positivist dan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Kemudian, analisis dari hasil penelitian ini disajikan secara deskriptif yang menghasilkan temuan bahwa eksistensi dynamic capabilities pada kebijakan manajemen talenta masih samar terlihat dan masih belum mencapai kondisi ideal dynamic capabilities yang diharapkan. Oleh karena itu, salah satu saran yang diberikan adalah peningkatan Kementerian PAN-RB dalam menghadirkan kapabilitas dinamis yang didukung oleh commitment to action tidak hanya dari seorang pemimpin dan menguatkan berbagai indikator policy networks untuk mendorong terciptanya dynamic capabilities.

---

This thesis discusses the existence of dynamic capabilities in the Ministry of State Administrative and Bureaucratic Reform Reform (PAN-RB) in 2015-2020. Researchers use the concept of dynamic capabilities (thinking ahead, thinking again, and thinking across) and also enabling macro policy environment (leadership and policy networks) in the Ministry of PAN-RB itself in responding to changes, especially the achievement of organizational internal bureaucratic reform to continue to be able to produce various policies. which is adaptive and becomes an example for ministries / agencies and local governments in Indonesia. Researchers used a post-positivist approach and used qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Then, the analysis of the results presented in a descriptively which results in the finding that the existence of dynamic capabilities in talent management policies is still vague and has not yet reached the expected ideal dynamic capabilities. Therefore, one of the suggestions given is to increase the PAN-RB Ministry in presenting dynamic capabilities that are supported by commitment to action not only from a leader and strengthening various indicators of policy networks to encourage the creation of dynamic capabilities."

"Dengan menggunakan kerangka konseptual Elite capture of Participatory Initiatives dari Jens Friis Lund & Moeko Saito-Jensen, penelitian ini berupaya untuk memeriksa dan menganalisis bagaimana elite capture yang telah berlangsung sekitar satu dekade dalam pengelolaan destinasi wisata adat Wae Rebo mendapat perlawanan dan berhasil diatasi oleh kelompok non-elite. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian eksplanatif. Peneliti melakukan field research dan wawancara mendalam bersama sejumlah masyarakat di Wae Rebo untuk pengumpulan data. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlawanan kelompok non-elite terhadap elite capture diakibatkan oleh ketidakpuasan atas hasil pengelolaan destinasi wisata adat Wae Rebo oleh Lembaga Pelestari Budaya Wae Rebo (LPBW) di bawah pimpinan Frans Mudir semenjak tahun 2007 sampai 2022, yang relatif kurang memberikan dampak berarti bagi peningkatan partisipasi publik dan mobilitas sosial-ekonomi masyarakat Wae Rebo. Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan perlawanan kelompok non-elite terhadap elite capture dalam pengelolaan destinasi wisata adat Wae Rebo turut didukung oleh keberadaan sejumlah kelompok anak muda kelas menengah Wae Rebo, yang memiliki latar belakang pendidikan serta keterampilan di bidang organisasi dan pergerakan yang cukup baik. Keberadaan kelompok anak muda kelas menengah Wae Rebo, dengan berbagai keterampilan serta pengalaman organisasi dan jejaring sosial yang dibangun pada saat mengenyam pendidikan di luar daerah, menjadi faktor pendukung dalam mengkonsolidasikan kekuatan dan meningkatkan efektivitas gerakan perlawanan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa keberhasilan perlawanan kelompok non-elite terhadap elite capture memerlukan adanya pengorganisasian kelompok non-elite melalui pembiasaan kultur organisasi di antara kelompok non-elite, yang dapat dimaksimalkan dengan keberdaan sejumlah aktor individu dari kelas menengah.

---

Using the conceptual framework of Elite capture of Participatory Initiatives by Jens Friis Lund & Moeko Saito-Jensen, this research seeks to examine and analyze how elite capture, which has been ongoing for about a decade in the management of the Wae Rebo tourist destination was resisted and successfully overcome by non-elite groups. This study employs a qualitative approach with an explanatory research design. The researcher conducted field research and indepth interviews with several community members in Wae Rebo for data collection. The findings of this study indicate that the resistance of non-elite groups to elite capture was driven by dissatisfaction with the management outcomes of the Wae Rebo cultural tourist destination by the Wae Rebo Cultural Preservation Institution (LPBW) under the leadership of Frans Mudir from 2007 to 2022, which relatively did not significantly impact the increase in public participation and socio-economic mobility of the Wae Rebo community. The study also found that the success of the non-elite group's resistance to elite capture in managing the Wae Rebo cultural tourist destination was also supported by the presence of several middle-class young groups from Wae Rebo, who have educational backgrounds and skills in organization and movement. The presence of these middle-class young groups, with various skills and organizational experiences and social networks built during their education outside the region, became a supporting factor in consolidating and enhancing the effectiveness of the resistance movement. The conclusion of this research is that the success of non-elite groups in resisting elite capture requires the organization of non-elite groups through the habituation of organizational culture among them, which can be maximized with the presence of several actors from the middle class."