Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Objective : To examine the effects of continous renal artery occlusion, intermittent occlusion and continuous occlusion with local hypothermia using ice slush on renal proximal tubule damage of wistar rats.Methods : Twenty eight Wistar rats were used. In controls group only laparotomy was performed. In group I, the left renal artery was continuously occluded for 30 minutes then the kidney was surgically removed. In group II, the left renal artery was intermittently occluded for 5 minutes, a release of the occlusion for another 5 minutes for 3 cycles then the kidney was surgically removed. In group IFI the left renal artery was occluded continuously for 30 minutes with local hypothermia using ice slush then the kidney was surgically removed. The degree of the renal proximal tubule damage was examined using x 400 magnification of light microscope.Result : The degree of renal proximal tubular damage was significantly lower in group III compared to group I and II (p = 0,005 and p = 0,005).There was no significant difference of the degree of renal proximal tubule damage between group I and II (p = 0,593).Conclusion : In this study, local hypothermia using ice slush on ischemic kidney was found to be effective in reducing renal tubular damage."

"Peristiwa konflik di beberapa daerah di Indonesia dan meningkatnya kejadian bencana alam dalam skala yang besar menimbulkan hilangnya ratusan bahkan ribuan nyawa, belum lagi kerusakan harta benda secara luas, merupakan peristiwa yang traumatik bagi siapa saja. Adanya peristiwa yang sangat traumatik menyebabkan seseorang tidak mampu beradaptasi dengan mekanisme pertahanan yang dalam keadaan normal cukup adaptif, sehingga muncul gejala-gejala psikis akibat kejadian tersebut. Wanita dan anak-anak merupakan populasi yang rentan terhaap pengalaman traumatik tersebut. Perhatian terhadap anak-anak yang mengalami peristiwa traumatik perlu ditingkatkan karena anak dan remaja berada dalam fase perkembangan sehingga setiap gangguan yang terjadi akan mempengaruhi proses perkembangannya. Salah satu peristiwa traumatik yang terjadi di Indonesia adalah konflik antar desa yang kemudian meluas menjadi konflik SARA di Maluku Utara yang terjadi pads bulan September 1999 dan menyebabkan sekitar 35.000 jiwa terpaksa mengungsi ke Sulawesi Utara. Jumlah yang sangat besar ini tentu saja menimbulkan persoalan tersendiri bagi pemerintah daerah setempat maupun bagi para pengungsi tersebut. Sebagian dari mereka ditampung di kantor-kantor pemerintah, yang lain ditampung di lapangan terbuka, dan sebagian lagi ditampung di barak-barak yang kemudian dibangun. Seiring berjalannya waktu, sebagian dari para pengungsi ini mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi namun sebagian besar dari mereka tetap enggan untuk kembali ke daerah asalnya dengan alasan mereka tidak mungkin melupakan peristiwa yang telah mereka alami tersebut. Mereka memilih untuk memulai kehidupan yang baru di Sulawesi Utara. Meskipun demikian ada pula pengungsi ini yang kurang mampu beradaptasi dan mernilih untuk tetap tinggal di barak barak.Mereka yang kurang mampu beradaptasi dan memilih untuk tetap tinggal di barak ini akan membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perkembangan mental emosional penghuninya terutama bagi anakanak dan remaja antara lain karena kondisi dan situasi lingkungan tempat tinggal di barak yang tidak memiliki "privacy", kondisi kesehatan yang kurang memadai, sarana yang kurang memadai, dan tidak ada pekerjaan yang tetap bagi orangtua, kurangnya sarana pendidikan. Meneg Pemberdayaan Perempuan dalam kunjungannya ke berbagai daerah yang dilanda konflik menyatakan bahwa banyak anak di daerah pengungsian yang bukan hanya menghadapi masalah kesehatan fisik dan mental tetapi juga masalah pendidikan termasuk pendidikan moral tidak tertanam kesan dalam diri anak bahwa kekerasan atau konflik adalah hal yang biasa dalam menyelesaikan suatu masalah. Salah satu tempat pengungsian yang ada di propinsi Sulawesi Utara terletak di Kamp Kitawaya, desa Kairagi, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Manado. Para pengungsi yang tinggal di sini berasal dari Maluku Utara dan sudah menempati tempat ini sejak bulan Desember 1999. Semua menyatakan tidak berkeinginan untuk kembali ke tempat asal mereka meskipun kondisi kondisi mereka di Kamp ini kurang baik. Peristiwa yang mereka alami pada bulan Desember 1999 dirasakan masih membekas, mereka menyaksikan sendiri bagaimana sanak saudara, kerabat, tetangga mereka dibunuh, bahkan mereka dikejar-kejar hingga ke pelabuhan. Dari atas kapalpun mereka masih dapat menyaksikan para pengungsi yang terluka berebut naik ke atas kapal. Kondisi kehidupan di barak yang kurang baik ini tentu akan mempengaruhi fase-fase perkembangan seorang anak dan remaja, apalagi bila kondisi ini berlangsung bertahun-tahun. Hal ini menarik perhatian dan menimbulkan pertanyaan pada peneliti, bagaimana bila hal ini telah dialami selama 6 (enam) tahun? Adakah gangguan mental dari anak-anak dan remaja pengungsi Maluku yang tinggal di barak selama 6 tahun di Sulawesi Utara?"

"PENDAHULUANBeberapa konflik yang terjadi di tanah air menyebabkan ribuan orang terpaksa mengungsi dan tinggal di barak-barak. Sebagian orang mampu beradaptasi dengan kondisi ini, namun sebagian lagi tidak mampu beradaptasi dan mengalami gangguan mental. Wanita dan anak-anak merupakan populasi yang rentan terhadap kondisi ini.Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran gangguan mental pada anak dan remaja pengungsi yang tinggal di barak dalam jangka waktu 6 tahun.METODERancangan penelitian berupa deskriptif potong Iintang terhadap 89 anak dan remaja pengungsi berusia 6 - 17 tahun yang tinggal di barak Kecamatan Kairagi selarna 6 tahun. Instrument yang digunakan adalah MINI Kid Screen yang telah diterjemahkan oleh Divisi Psikiatri Anak dan-Remaja FKUIIRSCM.HASILHasil penelitian menunjukkan didapatkan sebanyak 25 (28,1%) responden mengalami Jenis gangguan mental yang dialami adalah:Depresi Mayor, Distimik, Episode (hipo) manik Gangguan Panik, Agorafobia, Fobia Spesifik, Gangguan Stres Pasca Trauma Penyalabgunaan Alkohol GPPH Inatensi, Kombinasi Gangguan Tingkah Laku, Gangguan Sikap Menentang, Gangguan PsikotikKESIMPULANTinggal di tempat pengungsian, terlebih dalam waktu lama, dapat menimbulkan gangguan mental pada anak dan remaja."

"Menyebarnya wabah Covid 19 di seluruh dunia, turut berdampak negatif bagi kehidupan dan perekonomian di Indonesia. Pemerintah merespon dengan berbagai peraturan dan kebijakan untuk menghindari penularannya, dengan memberlakukan Lock down dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kebijakan tersebut menyebabkan penghasilan perusahaan menurun secara signifikan, karena kegiatan produksi perusahaan terhambat dan mengakibatkan kerugian drastis, ditambah lagi bagi perusahaan yang telah merugi pada tahun sebelumnya. Pada akhirnya perusahaan menyatakan rugi secara terus menerus dan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja. Konsekuensinya, perusahaan wajib memberikan uang pembayaran kompensasi PHK sesuai ketentuan undang-undang yang jumlah besar, sehingga sulit dipenuhi secara langsung oleh pengusaha.

---

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah menganalisis upaya yang dapat dilakukan terhadap mantan pekerja, agar uang kompensasi PHK dapat dibayarkan dengan segera dan pasti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil sampel di perusahaan di wilayah tangerang serta menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan analisis prescriptive analytics, guna mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Hasil penelitian diperoleh dari serangkaian wawancara dengan mantan pekerja yang di PHK serta menganalisis permasalahan, terungkap bahwa ketentuan UU No.40 tentang PT. mengenai upaya penyelamatan tidak terapkan sebagaimana mestinya. Ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja mengenai pembayaran kompensasi PHK juga tidak dilaksanakan sesuai jumlah yang ditetapkan. Ketentuan UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI tidak memberikan daya paksa dalam pelaksanaan perjanjian bersama yang telah disepakati sehingga diingkari dengan alasan keuangan perusahaan yang sedang merugi. Penyelesaiannya adalah dengan melakukan pembayaran kompensasi PHK secara bertahap sesuai kemampuan perusahaan berdasarkan kesepakatan disertai pembebanan jaminan.

---

The spread of the Covid 19 outbreak throughout the world has also had a negative impact on life and the economy in Indonesia. The government responded with various regulations and policies to prevent the spread of the virus, by imposing Lockdown and Large-Scale Social Restrictions. This policy caused the company's income to decrease significantly, because the company's production activities were hampered and resulted in drastic losses, in addition to companies that had suffered losses in the previous year. In the end, the company declared continuous losses and was forced to terminate the employment relationship. As a consequence, the company is obliged to pay compensation for layoffs in accordance with the provisions of the law, which is a large amount, making it difficult for employers to fulfill directly. The purpose of this thesis research is to analyze the efforts that can be made to former workers, so that the compensation for layoffs can be paid immediately and surely. This study uses qualitative research methods by taking samples from companies in the Tangerang area and using normative juridical research methods and using prescriptive analytics analysis, in order to find the best solution for both parties. The results obtained from a series of interviews with former workers who were laid off and analyzing the problems, it was revealed that the provisions of Law No. 40 concerning PT. regarding rescue efforts were not implemented properly. Provisions of Law no. 11 of 2020 concerning job creation regarding the payment of compensation for layoffs is also not carried out according to the stipulated amount. Provisions of Law no. 2 of 2004 concerning PPHI does not provide coercive power in the implementation of the agreed collective agreement so that it is denied on the grounds of the company's financial loss. The solution is to pay compensation for layoffs in stages according to the company's ability based on an agreement accompanied by the imposition of guarantees."