Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi mengenai kemenangan Partai Demoknlsi Indonesia perjuangan (PDl-P) dalam meraih suara pada pemilihan umum 1999 di Kota Cilegon propinsi Banten ini, menjadi panting karena akan memberikan penjelasan tentang sebab-sebab ya.ng mempengaruhi para pemilih dalam memberikan suaranya kepada partai pelitik pada saat pemllihan umum.Penelitian ini difokuskan pada besarnya perolehan suara yang dapat diraih oleh Partai Dcmokrasi Indonesia Pcrjuangan (PDI-P) dalam pemilihan umum 1999 di Kota Ci!egon dan faktor-faktor signifikan yang menyebabkan kemenangan tersebut. UAntuk menjawab permasalahan tersebut dipergunakan konsep-konsep dalam menganalisa kemenangan tersebut adalab konsep kampanye politik dan kelompok sosial, untuk melihat hagaimana mobilisasi partai derigan isu populisme; konsep perilaku pemilih, untuk melihat identifikasi partai, konsep idoologi politik, untuk melihat bagaimana sentimen politik.Dengan menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka, dikumpulkan data­data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif. Dari analisa tersebut, penulis menemukan bahwa kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pemilihan umum 1999 di kota Cilegon- Banten dalam perolehan suara sebesar 23,70%. Dan tiga factor signifikan yang menyebabkan kemenangan partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam meraih suara pada pemilihan umum 1999 di Cilegon adalah 1) mobilisasi partai dengan isu populisme 2) identifikasi partai 3) sentiment politik."

"Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok Studi mengenai Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan PDI-P pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Depok Penelitian ini difokuskan pada besarnya perolehan suara yang diraih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Kota Depok dan faktor-faktor yang berperan terhadap kemenangan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan konsep-konsep dan teori-teori untuk menganalisanya. Konsep dan teori kampanye politik dari Patrick J. Sellers, Riswanda Imawan digunakan untuk melihat mobilisasi partai dengan isu populisme, konsep dan teori perilaku pemilih dari Seymour M. Lipset dan J. Kristiadi digunakan untuk melihat identifikasi partai, dan konsep dan teori ideologi politik dari Terence Ball & Richard Dagger untuk melihat bagaimana sentimen politik. Konsep dan teori kampanye politik dari Riswanda Imawan, serta konsep dan teori strategi politik dari Peter Schroder digunakan untuk melihat peran pengurus dan kader partai dalam memenangkan PDI-P serta strategi apa yang digunakan untuk itu.Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Depok diraih dengan perolehan suara sebesar 20,05 persen suara dan memperoleh 11 kursi di DPRD Kota Depok. Ada dua faktor yang berperan terhadap kemenangan PDI-P itu, yaitu faktor eksternal yang terdiri dari : (1) Mobilisasi Partai dengan isu populisme; (2) Identifikasi partai; (3) Sentimen politik. Dan faktor internal yang terdiri dari : (1) Peran pengurus dan kader partai; dan (2) Strategi partai.

---

The Winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City The background of this research is about the winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City important because it would be showing explanation of the indicators on role play by the strategic of the PDI-P in the 2014 year to win Legislative Election in Depok City. This research focused on the amount of votes achieved by the PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City and also the indicators that contribute to the victory. To answer these problems used the concepts and theories to analyze on it. The concepts and theories of political campaign by Patrick J. Sellers, Riswanda Imawan used to analyze the mobilization of the party by the issue of populism; concepts and theories of voting behavior by Seymour M. Lipset and J. Kristiadi used to see party identification; and at least the concepts and theories of political ideology by Terence Richard Ball & Dagger to row how the political sentiment played. The concepts and theories of political campaign by Riswanda Imawan, as well as the concepts and theories of political strategy by Peter Schroder used to show the role of the board and the party cadres in the result of winning the PDI-P and what strategies are used to achieve it.

By using the technique in depth interviews and literature study to collecting data then analyzed by using qualitative methods. The winning of PDI-P on Legislative Election 2014 in Depok City achieved by votes of 20.05 percent in result of the all votes and gained by 11 seats in Parliament of Depok City. There are two indicators that contribute to the victory of The PDI-P?s namely external factors consist of, (1) Mobilization party with the issue of populism; (2) Identification of the parties; (3) Political sentiment. And internal factors which consist of; (1) The role of the structure and the party cadres, and (2) Strategy party."

"Penelitian ini ingin menganalisis kekalahan Ratu Ati Marliati pada pilkada Cilegon dan kemenangan Ratu Tatu Chasanah pada pilkada Kabupaten Serang. Padahal kedua petahana dari dua dinasti politik di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memiliki beberapa kesamaan, baik latar belakang keluarga maupun dukungan politik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan mereka berbeda nasib dalam pilkada serentak pada 2020 di kedua wilayah ini. Penelitian menggunakan teori boundary control Gibson (2012), dan dilengkapi dengan analisis strategi informal dan ilegal dari Buehler (2018) dan permainan tertutup (closed game) dari Behrend. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor kekalahan Ratu Ati disebabkan kegagalan dalam menerapkan strategi boundary strengthening, yang kemudian diiringi dengan keberhasilan oposisi menerapkan strategi boundary opening. Faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan itu adalah ketiadaan aktor utama, konflik kepentingan elit partai, kontrol politik yang lemah, mesin politik tidak bekerja optimal, tidak ada akses terhadap elit partai di pusat, dan banyaknya kompetitor. Sedangkan faktor kemenangan Tatu Chasanah karena dia berhasil menerapkan boundary strengthening. Hal ini tampak dari besarnya dukungan partai politik, memobilisasi dukungan baik dari birokrasi maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, sehingga mampu mengubah arena permainan menjadi tidak kompetitif. Hal ini memperkuat teori dari Gibson mengenai strategi boundary strengthening dan strategi boundary opening di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.

---

This study wants to analyze the defeat of Ratu Ati Marliati in the regional elections in Cilegon and the win of Ratu Tatu Chasanah in the regional elections of the Serang Regency. Even though the two incumbents from these two political dynasties have several things in common, both from family backgrounds and political support. This happened due to several factors that caused them to have different fates in the simultaneous local elections in 2020 in these two regions. The research uses Gibson's boundary control theory (2012) and is complemented by an analysis of informal and illegal strategies from Buehler (2018) and closed games from Behrend. Using a qualitative method, this research shows that Ratu Ati's defeat was caused by the failure to apply the boundary- strengthening strategy, which was followed by the success of the opposition in implementing the boundary-opening strategy. The factors that led to the defeat were the absence of the main actors, the conflict of interests of the party elites, weak political control, the political machine did not work optimally, there was no access to party elites at the center, and there were many competitors. Besides, Tatu Chasanah's winning factor because she succeeded in implementing boundary strengthening. This can be seen from the huge support of political parties, mobilizing support from both the bureaucracy and community groups, to turn the playing field into an uncompetitive one. This strengthens Gibson's theory regarding the boundary strengthening strategy and the boundary opening strategy in Cilegon City and Serang Regency."

"Skripsi ini adalah membahas pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat pasca perubahan UUD 1945 yang telah dilaksanakan sejak Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004. Pemilihan Umum secara langsung merupakan pelaksanaan demokrasi oleh masyarakat, memungkinkan timbulnya perselisihan dalam pelaksanaan dan perhitungan suara dalam penentuan pemenang pada pemilihan tersebut, untuk itu skripsi ini menguraikan tata cara penyelesaian sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan untuk mengadili sengketa Pemilu

---

This paper isto discussthe implementation of the General Election of President and Vice President directly by the people after the 1945 changes that have been implemented since the election of President and Vice President in 2004. Election directly in the exercise of democracy by the people, allowing the emergence of disputes in the implementation and counting in determining the winner in the elections, for this thesis outlines the procedures for dispute resolution election of President and Vice President of the Constitutional Courtas ajudicial institution authority to adjudicate disputes elections."

"Perubahan paradigma yang penting dilakukan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah adanya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat secara teransparan dan demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebelum keluarnya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pilkada dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun merebaknya tindakan KKN yang antara lain dalam wujud politik uang, pemilihan kepala daerah tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Memudarnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dalam pemilihan kepala daerah menuntut dibukanya saluran dan mekanisme pemilihan kepala daerah di luar calon dari partai politik. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 05/2007 tanggal 23 Juli 2007 mengukuhkan bahwa calon independen dibolehkan untuk ikut serta dalam Pilkada. Keputusan ini di satu sisi mendapat sambutan hangat dari masyarakat luas tetapi di sisi lain merupakan cambuk bagi partai politik untuk intruspeksi dan berbenah diri dalam rangka meningkatkan mutu pengabdian kepada konstituen dan masyarakat pada umumnya. Kehadiran calon independen Pilkada layak disambut baik oleh segenap kalangan sebagai solusi kebuntuan aspirasi masyarakat selama ini terhadap monopoli pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari hak politik masyarakat. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa dengan persaingan yang sehat diharapkan mendapat kepala daerah yang benar-benar berkualitas dan memperoleh legitimasi yang kuat. Terjaminnya kualitas dan legitimasi akan memperoleh dukungan yang kuat pula dari masyarakat otonom, berpengaruh pada stabilitas pemerintahan yang pada puncaknya dapat mencapai tujuan dari program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tindak lanjut putusan MK oleh pemerintah dan DPR dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dan aturan main tampilnya calon independen Pilkada perlu segera direalisasikan mengingat kebutuhan yang mendesak di sejumlah daerah. Kearifan dan kebesaran jiwa para elit partai politik menentukan bagaimana calon independen turut serta dalam Pilkada, karena produk hukumnya terletak pada pemerintah dan DPR yang merupakan representasi dari partai politik.

---

Importantly, the paradigm changes conducted to administer Local Government is to Elect Local Head by citizens directly, transparently and democratic under principles of immediate, general, free, secret, hones and fair in accordance with citizens aspiration. Prior the issuance of Laws No.32 of 2004 concerning Local Government, Pilkada [Local Head Election] is elected by Local Representative Assembly, nevertheless, as result of the presence of KKN [Collusion, Corruption and Nepotism] commitment such as money politic, then, no longer it is suitable to citizens aspiration. The declining of citizens trust to political party in order to elect local head, it had brought about the opening of channel and mechanism of local head election beyond political party. Award of Supreme of Constitution No. 05/2006 on July 23rd 2007, it had validated the independent candidate to participate in "Pilkada'. In one side, such award had been responded by citizens enthusiastically, but, in other side, more hardly, the political party should introspect and manage their selves in better to increase service quality to the constituent in special and citizens in general. The existence of Independent Candidate properly, it should be responded by citizens as solution for solving the stagnant of citizens aspiration to monopoly local head election as their political right currently. Its benefit is that by health and fair competition will be obtained both the very qualified local head and strong legitimate, hence, significantly, it will be supported by citizens which will have influences to governmental stability, finally, the objective of developmental programs may be achieved for citizens prosperity. However, it should be followed up by executive {Government] and Legislative [Indoensia Representative Body] by passing rules and regulations as legal umbrella and rule of game for independent candidate. The wisdom and voluntary of political elites will determine how independent candidate may compete in Pilkada, because such legal products will be determined by both executive and legislative policy. "