Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh pentingnya analisis permintaan energi bagi pengambil kebijakan (policy makers). Hal ini disebabkan shock harga minyak dunia memiliki pengaruh yang signifikan bagi perekonomian. Ditambah Iagi, status negara yang menjadi objek Studi (Indonesia, Filipina dan Thailand) pada periode 1973-2003 adalah net oil exporter (kecuali Indonesia); dan selanjutnya Indonesia menjadi net oil importer sejak tahun 2004.Tesis ini meneliti kepekaan permintaan minyak terhadap perubahan harga dan pendapatan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Permintaan minyak secara spesifik mengacu pada mogas, kerosene, dan diesel. Hipotesis awal adalah permintaan minyak tidak peka terhadap perubahan harga dan peka terhadap penambahan pendapatan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan teknik kointegrasi Pesaran-Sims dan Model ARDL (Autoregressive Distributed Lag).Berdasarkan hasil studi dapat disimpulkan permintaan minyak tidak peka terhadap perubahan harga dan pendapatan kecuali permintaan mogas di Filipina dan permintaan kerosene di Thailand. Beberapa faktor yang bisa menjelaskan hasil studi tersebut adalah: (i) kebijakan harga minyak yang ditetapkan di setiap negara, (ii) dampak pembebanan pajak atau subsidi pada harga minyak, (iii) struktur harga minyak sebelum dan sesudah regulusi, (iv) status awal (initial condition) di setiap negara (net oil importer vs net oil exporter), (v) posisi minyak dalam keuangan negara, dan (vi) diversifikasi energi.lmplikasi kebijakan bagi Indonesia adalah: (i) harga minyak harus dinaikkan setinggi mungkin untuk mempengaruhi poia pemlintaan minyak (akan tetapi, pilihan kebijakun ini tidak feasible), (ii) diversifikasi energi dari mogas ke gas bagi sektor rumah tangga dan transponasi, (iii) diversifikasi energi dari diesel ke biofuel bagi sektor Industri, dan (iv) pembenahan di sektor transportasi untuk menurunkan permintaan mogas. Sedangkan di Filipina dan Thailand, implikasi kebijakannya adalah keleluasaan dalam penetapan harga karena penetapan harga mengacu pada automatic price mechanism.Saran yang diajukan untuk studi lebih lanjut adalah cakupan objek studi yang lebih luas, tidak hanya tiga negara tetapi mencakup permintaan minyak di ASEAN ataupun ASIA PASIFIK. Selain itu, cakupan studi mencakup energi alternatif (seperti: gas, batubara, dll) untuk menggali upaya alih energi antar negara dalam region.Studi terkait adalah: (i) studi kointegrasi antara harga minyak domestik di masing-masing negara dengan harga minyak dunia untuk melihat apakah pergerakan harga minyak domestik "seirama? dengan harga minyak dunia dalam jangka panjang; (ii) potensi pengembangan LPG sebagai energi substitusi; (iii) dampak fluktuasi harga minyak internasional terhadap variabel-variabel makroekonomi karena hampir seluruh negara di ASEAN ataupun ASIA PASIFIC berstatus sebagai net oil imporier, artinya ketergantungan terhadap minyak yang besar akan berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap perekonomian."

"Dalam pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai pemegang hak milik atas kekayaan alam, minyak dan gas bumi yang terkandung dalam bumi dan air wilayah Indonesia, yang merupakan wilayah hukum pertambangan Indonesia memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan memanfaatkan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat yang adil dan makmur. Dengan demikian negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan nasional tersebut dengan menyerahkan penyelenggaraan dan pelaksanaannya kepada perusahaan milik negara, yaitu Pertamina (Perusahaan Tambang Minyak Negara) berupa kuasa pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, pemurnian, pengelolahan, pengangkutan dan penjualan. Tetapi pada kenyataannya didalam pelaksanaan pekerjaan penambangan minyak di Indonesia, ada pekerjaan yang dapat dilakukan sendiri oleh Pertamina dan ada pula yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pertamina. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak dapatnya Pertamina melakukan penambangan sendiri adalah disebabkan semakin tingginya teknologi yang diperlukan untuk melakukan penambangan di Indonesia dikarenakan sulitnya medan penambangan dan untuk memperoleh kualitas dan kuantitas yang semaksimal mungkin. Faktor biaya yang sangat besar dengan resiko yang tinggi juga merupakan faktor diadakannya kerjasama dengan pihak swasta. Pekerjaan penambangan minyak yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pertamina dilakukan melalui kerjasama antara Pertamina dan kontraktor asing, yaitu dalam bentuk Kontrak Production Sharing (Production Sharing Contract). Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut diatas, maka penulis bermaksud membahas Kontrak Production Sharing yang dilakukan oleh Pertamina dan Atlantic Riechfield Indonesia Inc., yang mana penulis mendapatkan hal-hal yang menarik untuk dibahas dalam kontrak ini, seperti diantaranya mengenai 'Apakah kontrak Production Sharing itu, dan apa saja yang diatur didalamnya?' Bagaimana menyelesaikan masalah dalam hal terjadi perselisihan diantara mereka dan juga apakah teori-teori perjanjian yang ada sesuai dengan prakteknya atau terdapat perbedaan-perbedaannya. Atas dasar inilah penulis memberanikan diri untuk menyusunnya dalam sebuah skripsi dengan judul 'Kontrak Production Sharing Antara Pertamina dan Atlantic Richfield Indonesia Inc . Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata."

"Sebelum suatu produk akan dipasarkan maka diperlukan suatu penelitian pamasaran agar kegiatan pamasaran yang akan dilakukan menjadi terarah dan efisien serta sejalan dengan peraturan dan etika yang berlaku pada segmen pasar tersebut.Tulisan ini berupa penelitian pemasaran minyak mentah yang baru akan diproduksikan (minyak mentah OSEIL) serta proses penentuan formula harga dengan melakukan analisa menyeluruh terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pemasaran minyak mentah tersebut. Aspek-aspek tersebut menyangkut kualitas minyak mentah, perspektif konsumen, situasi Pasar minyak (domestik, regional, dan internasional), permasalahan lingkungan hidup, serta peraturan Pemerintah.Dari penelitian yang dilakukan dicermati bahwa target Pasar minyak mentah OSEIL diprioritaskan pada negara-negara yang memiliki unit proses asphalt dan Tube base serta unit residue desulfurization. China, Korea Selatan dan Jepang merupakan target pasar yang potensial di regional Asia Pasifik. Untuk pasar dalam negeri, dari 8 kilang minyak Indonesia, kilang minyak Cilacap (Unit Pengolahan IV PERTAMINA) adalah kilang minyak yang paling tepat untuk memproses minyak mentah OSEIL.Memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam penetapan harga minyak mentah Indonesia (ICP-Indonesian Crude Price) disimpulkan bahwa formula harga minyak mentah OSEIL (jenis minyak mentah heavy) menggunakan ICP minyak mentah DURI (ICP/DURI) sebagai referensi. Dari analisa perhitungan GPW (Gross Product Worth) minyak mentah OSEIL didapatkan bahwa formula harga minyak mentah OSEIL adalah ICPIOSEIL = ICP/DURI - US$ 1.85/barrel.Formula harga tersebut direkomendasikan sebagai introductory price formula minyak mentah OSEIL kepada manajemen Santos Asia Pacific yang selanjutnya diajukan kepada Pemerintah Indonesia untuk diberlakukan sebagai harga resmi. Pengamatan reaksi pasar terhadap minyak mentah OSEIL disarankan agar dilaksanakan secara intensif sehingga introductory price formula tersebut dapat dievaluasi kembali setelah melewati periode pengamatan tertentu dalam mengupayakan formula harga yang mencerminkan harga Pasar (market reflected price formula)."

"ABSTRAKTujuan dari thesis ini adalah untuk menginvestigasi efek dari harga minyakterhadap PDB dan variable makroekonomi lainnya seperti inflasi dan nilai tukar.Data kuartalan diantara 1999Q1 dan 2011 Q4 digunakan pada thesis ini. Datayang digunakan adalah data PDB Indonesia, harga minyak dunia, inflasi Indonesiadan nilai tukar Indonesia. Thesis ini juga menekankan pada efek harga minyakterhadap PDB dan variable makroekonomi lainnya ketika Indonesia menjadiNegara eksportir minyak dan importer minyak. Kebanyakan dari penelitianterdahulu memperlihatkan hubungan positif antara harga minyak dan variablemakroekonomi pada Negara eksportir minyak dan hubungan negative padaNegara importer minyak.Dengan menggunakan metode VECM, hasil memperlihatkan bahwa ketikaharga minyak semakin tinggi menyebabkan PDB yang semakin tinggi juga padajangka pendek tetapi tidak signifikan. Hasil pada pengaruh harga minyak padainflasi dan nilai tukar juga tidak signifikan pada jangka pendek. Pada jangkapanjang harga minyak yang semakin tinggi akan berkontribusi terhadap PDB yangsemakin tinggi. Disisi lain, ketika Indonesia menjadi negara importer minyak efekdari semakin tingginya harga minyak akan berkontribusi menjadikan PDB lebihrendah dibandingkan pada periode Indonesia sebgai Negara eksportir minyak.Selain itu, selama periode sebagai negara pengimpor minyak, kenaikan hargaminyak memicu kenaikan inflasi dan nilai tukar namun tidak signifikan

---

ABSTRACTThe aims of this paper is to investigate the effect of oil price to the GDP andother macroeconomics variable such as inflation and exchange rate. Quarterlytime series data between 1999 Q1 and 2011 Q4 are employed in this paper. Thedata used are Indonesia’s gross domestic product, world’s oil price, Indonesia’sinflation, and Indonesia’s real exchange rate. In addition, this paper alsoemphasizes to examine the effect of oil price to GDP and macoreconomic variablewhen Indonesia experiences as a net oil exporter country and as a net oil importercountry. Most of previous studies show the positive relationship between oil priceand macroeconomic variables in the oil exporter countries and negativerelationship in the oil importer countries.Using VECM methodology, the findings reveal that higher oil price leads tohigher GDP in the short run but insignificant.The result for the influence of oilprice in inflation and exchange rate also insignificant in the short run. In the longrun, higher oil price will contribute to higher GDP. On the other when indonesiaexperience as a net oil importer country, the the effect of higher oil price willcontribute to lower GDP than that during period net oil exporter. In addition,during period as a net oil importer country, the increase of oil price triggers theincrease of inflation and exchange rate but insignificant."

"Tesis ini berupaya untuk mengetahui secara lebih rinci tentang batasan-batasan mekanisme persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan dalam industri hilir migas di Indonesia dengan menggunakan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) yang memanfaatkan input primer (kuesioner) dari kelompok-kelompok terkait.Penelitian dilakukan terhadap tiga kelompok utama, yang masing-masing terdiri dari 3 orang responden, dalam industri hilir migas ini, yaitu 1) Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) sebagai perwakilan dari pemerintah, 2) Himpunan Wiraswasta Nasional Migas (Hiswana Migas) sebagai perwakilan dari produsen, dan 3) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sebagai perwakilan dari konsumen.Pendekatan AHP bertujuan untuk menentukan tingkat kepentingan antar kriteria (konsentrasi pasar rendah, tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar industri, tidak ada kolusi, informasi tersebat merata, dan harga bergerak dengan mudah) terhadap tujuan utamanya yaitu mekanisme persaingan usaha yang sehat, wajar dan transparan. Berdasarkan tingkat kepentingan ini, kemudian diukur prioritas aiternatif strategi yang terpilih.Berdasarkan hasil kuesioner, terlihat bahwa : 1) kelompok BPH Migas menilai kriteria tidak adanya kolusi sebagai kriteria yang paling penting dan alternatif strategi untuk mencapai tujuan umumnya adalah dengan menyerahkan sepenuhnya pengawasan kegiatan hilir migas kepada BPH Migas. 2) Kelompok Hiswana Minas juga menilai tidak adanya kolusi sebagai kriteria utama dan pengawasan sepenuhnya kegiatan hilir oleh BPH Migas merupakan alternatif strategi terpilih. 3) Kelompok YLKI menilai kriteria informasi yang tersebar secara merata merupakan kriteria yang paling penting, dan untuk mencapai tujuan umum dari model hirarki, memberdayakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan hilir migas merupakan alternatif strategi terpilih."

"Cara paling sederhana memproyeksikan kebutuhan energi adalah menghubungkan tingkat konsumsi energi saat ini dengan aktivitas dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun GDP bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi permintaan energi.Untuk keperluan perencanaan dan pengaturan dalam penyediaan den pemanfaatan energi minyak dan gas bumi nasional secara optimal, maka dapat digunakan suatu model dinamik (Model INDSYD) untuk energi minyak dan gas bumi nasional yang dapat memproyeksikan kebutuhan energi primer dan energi final serta kapasitas dan biaya investasi infrastruktur energi serta harga energi migas.Besar investasi yang harus disediakan untuk memenuhi permintaan energi migas berdasarkan pengaruh GDP yang dominan mencapai 35,5 milyar USD sampai tahun 2020 (akumulatif), 25,2 Milyar USD untuk minyak dan 10,3 milyar USD untuk gas. Sampai tahun 2020 diperlukan penambahan kapasitas infrastruktur kilang minyak sebesar 1,2 juta BPD (sekitar 8 kilang ukuran nominal 150 MBCD), tangki timbun BBM sebesar 3,11 Alta KL, kilang LNG 18,6 juta ton/tahun."

"Pertamina adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 81 1971, bergerak dibidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usaha disektor hilir yang berupa kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan produksi dari minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja pertambangan tertentu, Pertamina mengadakan kerjasama dengan mitra usaha baik asing maupun nasional (Kontraktor Production Sharing 1 KPS) dalam bentuk Production Sharing Contract (PSC). Semua biaya pengembangan lapangan migas (investasi maupun operasi) oleh KPS yang telah mendapat persetujuan Pertamina, selalu dibebankan sebagai cost recovery sesuai ketentuan PSC yang telah disepakati bersama.Dalam menjalankan kegiatan operasinya, pengadaan dan pengelolaan material memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan operasi perusahaan. Kondisi saat ini memberikan indikasi adanya material surplus yang cukup signifikan baik dalam jumlah item maupun dalam jumlah nilai US $, sehingga diperlukan terobosan-terobosan baru untuk penghematan dan pemanfaatannya.Penelitian dilakukan untuk 5 KPS yang mewakili 27 KPS yang kini beroperasi di Indonesia dengan dasar Surplus Ratio yang tinggi dan kelengkapan data material surplus yang dimiliki. Data-data dikumpulkan berdasarkan data historis selama 5 tahun terakhir dibantu dengan kuesioner yang dirancang untuk keperluan ini. Analisa diadakan atas data-data yang ada dengan mempergunakan diagram sebab-akibat dikaitkan dengan teori pengendalian persediaan (inventory control). Peninjauan dilakukan atas aspek Metode, Material, Peralatan, Sumber Daya Manusia, Finansial, dan Lingkungan.Hasil kajian, menghasilkan usulan strategi dalam pengelolaan material surplus yang secara garis besarnya meliputi perbaikan dari sistem pengadaan dengan memperkenalkan beberapa metode pemesanan baru dalam menghadapi era persaingan global, menggalakkan pemanfaatan material surplus dengan menggunakan transfer material antar KPS, pembuatan data base material surplus, dan substitusi. Disamping itu mengusulkan percepatan serta penyederhanaan prosedur dari proses penghapusan dan penyisihan material surplus."