Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 206718 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yessy Dessy Arna
"Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab ia memerlukan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang tanpa rasa takut mengalami kecacatan dan mengalami tindakan deskriminasi dari orang dewasa yang ada disekitarnya terutama keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara struktur dan fungsi keluarga dengan terjadinya kekerasan pada anak usia pra-sekolah.
Penelitian ini merupakan penelitian studi analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara struktur dan fungsi keluarga dengan terjadinya kekerasan pada anak usia pra-sekolah. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kota Sidoarjo, sebanyak 189 keluarga yang memiliki anak usia pra-sekolah. Selanjutnya dilakukan random diperoleh tiga kelurahan yang berada di Kecamatan Kota Sidoarjo, yang terdiri dari kelurahan Bluru Kidul, Lemah Putro, dan Pucang, Hasil penelltian menunjukkan sebagian besar responden, ayah dan ibu berpendidikan SMA, ayah bekerja sebagai pegawai swasta sementara pekerjaan ibu sebagian besar sebagai ibu rumah tangga, penghasilan keiuarga dalam salu bulan rata-rata di atas UMR Kabupaten Sidoarjo (Rp.682.000,-). Ada hubungan yang signifikan antara sistem nilai dalam keluarga dan komunikasi dalam keluarga dengan terjadinya kekerasan pada anak usia pra-sekolah (p<0,05). Sementara peran keluarga, struktur kekuasaan keluarga, fungsi afektif, fungsi reproduksi, dan fungsi ekonomi diketahui tidak ada hubungan antara variabel tersebut dengan terjadinya kekerasan pada anak usia pra-sekolah (p > 0,05). Faktor struktur dan fungsi keluarga yang paling dominan untuk terjadinya kekerasan pada anak usia pra-sekolah adalah sistem nilai keluarga dan komunikasi keluarga setelah dikontrol oleh variabel umur (p value < 0,1). Dengan demikian hendaknya seorang perawat komunitas mampu merubah paradigma yang saiah dari orang tua yang menggangap bahwa anak adalah barang miliknya yang dapat diperlakukan semaunya. Berdasarkan hasil penelitian diperlukan pemberian informasi kepada keluarga tentang pentingnya komunikasi efektif dalam keluarga. Komunikasi efektif yang dibutuhkan tidak hanya komunikasi verbal tetapi juga komunikasi non verbal.

In order child can take that responsible so they should give a great chance for growing without fear and no discrimination from adult in their family. The aim or this research is to find the relatlon between the structure and the function of the family with the violence that happened to the pre school students. This analysis is analytic study with cross-sectional approach.
The purpose of this study is to know the relation family structure and functional with the pre school child violation. This study did in Kecamatan Kota Sidoarjo on 189 family units who has pre school child. Then did the random of three Kelurahan on kecarnatan Sidoarjo city. the random are kelurahan Bluru Kidul, Lemah Putro, and Pucang. From the instrument try out from 30 family units who has pre school child, has the validity result among 0,3659-0,8317 with the alpha cronbach score (reability) among 1,8376-0,9079. So the instrument study verdict is valid and reliable to use.
The data analysis did with univariate, bivariat analysis: correlation analysis and simple regretion, and multivariate analysis: analysis double regretion logistic. The study result gives general picture of family condition that can be observed big part of respondent has Senior high school education background, the head of family or father work as private employee and a lot of the mother only be a housewives. The family income in 1 month be an average above the UMR of Kabupaten Sidoarjo (Rp.682.000,-). From the bivariate analysis shows that there is relation significant between value system on the family and the communication family, with the pre school child violation (p<0,05). Meanwihile the family role, family ruler structure, affective function, reproduction function and the economic function knows that there is no relation with the pre school child violation (p > 0,05). From the multivariate analysis the structure factor and family function are the dominant to be happening the pre school child violation, which is the family value system and family communication after controlled by age variable (p value< 0, 1). Therefore, as a community nurse should be able to change the wrong principle from the parent who think that children is they property. Accordtng to the information about the need of giviing the effective communication in their family. The need of effective communication not only the verbal communication but the non verbal communication too.
"
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2006
T17743
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hanan Tsabitah
"Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan tahun 2013 Indonesia dalam keadaan darurat kekerasan pada anak. Dari 3.023 laporan pelanggaran hak anak yang diterima oleh Komnas PA pada tahun 2013, 1.620 di antaranya merupakan kasus kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan karakteristik pada masing-masing jenis kekerasan pada anak (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran) di Indonesia berdasarkan sosiodemografi korban (usia, jenis kelamin, pendidikan, sosial ekonomi), hubungan korban dengan pelaku, dan wilayah terjadinya kekerasan. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional dengan menggunakan data kekerasan pada anak yang telah dikumpulkan oleh Komnas PA selama tahun 2013.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik pada masing-masing jenis kekerasan yang diteliti (kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran). Kekerasan fisik didominasi oleh anak laki-laki usia 13-17 tahun dengan status sosial ekonomi menengah dan dilakukan oleh orang tua kandung. Sementara kekerasan psikis lebih banyak dialami oleh anak perempuan usia 13-17 tahun dengan status sosial ekonomi menengah dan dilakukan oleh orang lain. Kekerasan seksual didominasi oleh anak perempuan usia 13-17 tahun dengan status sosial ekonomi bawah dan dilakukan oleh orang lain.
Penelantaran anak lebih banyak terjadi pada anak laki-laki usia di bawah 5 tahun dengan status sosial ekonomi bawah dan dilakukan oleh orang tua kandung. Anak laki-laki memiliki risiko jauh lebih besar mengalami kekerasan fisik dibandingkan anak perempuan (OR=15). Selain itu, anak-anak dari keluarga dengan sosial ekonomi bawah dan menengah memiliki risiko jauh lebih besar mengalami kekerasan seksual dibandingkan anak-anak dari keluarga dengan sosial ekonomi atas (OR=15 dan 6,5). Anak-anak kelompok usia 6-12 tahun memiliki risiko lebih besar mengalami penelantaran dibandingkan anak-anak dengan usia yang lebih tua (13-17 tahun) (OR=6).

National Commission for Child Protection (NCCP) stated that in 2013 Indonesia was in the emergency state of child abuse. 1.620 out of 3.023 reports received by NCCP in 2013 about child's right violation are cases of child abuse. This research aims to study the characteristic distinction in each type of child abuses (physically, psychologically, sexually, and negligence) in Indonesia, based on victim's sociodemographic background (age, gender, education and socioeconomic status), the relation between a victim and a suspect, and the location child abuse take place. This research used a cross sectional method, using NCCP data on child abuse in 2013.
The result of this research shows that there are differences in characteristic of each type of child abuse (physically, psychologically, sexually, and negligence). Physical abuses are happened the most to boys from a family with middle socioeconomic status, 13-17 years old, and committed by their own parents.Meanwhile, psychological abuses are happened the most to girls from a family with middle socioeconomic status, 13-17 years old, and committed by strangers. Sexual abuses are happened the most to girls from a family with low socioeconomic status, 13-17 years old, and committed by strangers.
Child neglects are happened the most to boys from a family with low socioeconomic status, under 5 years old, and committed by their own parents. Boys have a higher risk to experience physical abuses than girls (OR=15). Furthermore, children from a family with low socioeconomic status have a higher risk to experience sexual abuses than children from a family with high socioeconomic status (OR=15 and 6.5). Six to twelve years old children has a higher risk to experience child neglect compared to children in older age (13-17 years old (OR= 6).
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2015
S61551
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Naning Marini Sarwo Endah
"ABSTRAK
Anak merupakan generasi penerus dan aset pembangunan. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Namun apabila anak tersebut melakukan penyimpangan perilaku dalam hal melakukan tindak pidana kesusilaan berupa persetubuhan terhadap anak, maka perlindungan terhadap anak haruslah diberikan kepada baik pelaku dan korban. Perlindungan dan penanganan terhadap anak yang menjadi pelaku ataupun korban dalam tindak pidana kesusilaan ini mempunyai payung hukum yaitu Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang Perlindungan Anak serta Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan anak pelaku dan korban ini haruslah mendapatkan perlakuan khusus dari aparat penegak hukum dari awal proses peradilan pidana sampai penjatuhan putusan hakim baik itu berupa pidana maupun tindakan dan pelaksanaan putusan tersebut.

ABSTRACT
Children are the future generation and development asset. As the next generation, children should receive guidance in order to perform its obligations and to obtain protection needs and rights. Guidance and protection of children is the responsibility of parents, families, communities and countries. However, if the child is doing in terms of deviant behavior with a criminal offense against a child morality in the form of intercourse , the protection of children should be given to both the perpetrator and the victim. Protection and treatment of children who become perpetrators or victims in the criminal acts of decency which has legal protection which are the Juvenile Justice Act and the Child Protection Act also Child Criminal Justice System Act. Handling of child offenders and victims should get special treatment from law enforcement officers from the beginning until the imposition of the criminal justice process decision whether it be criminal or actions and implementation of the decision."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38985
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amitri Dinar Sari
"Tesis ini mengkaji dan memaparkan tentang pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya. Tujuan tesis ini to explore dan to describe secara jelas dan rinci akan pengabaian hak anak dan penelantaran anak dalam perceraian orang tuanya, serta peran para ibu tunggal untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengabaian hak anak dan penelantaran anak dalam perceraian orang tuanya sehingga menganggu kesejahteraan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Literature Review untuk data sekunder melalui Artikel Ilmiah Indeks Scopus dan Google Scholar tahun 2018 hingga tahun 2022, dan Metode Penelitian Kualitatif untuk data primer melalui wawancara mendalam tidak berstruktur. Kajian ini menggunakan Teori Kriminologi Untuk Kesejahteraan Sosial dan Teori Kesejahteraan Sosial. Lebih dalam, tesis ini menunjukkan terdapat kesamaan antara pengabaian hak anak dengan penelantaran anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya adalah penelantaran anak dan berdampak secara jangka panjang terhadap anak. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan anak menjadi terganggu. Oleh karenanya diperlukan suatu desain awal dari model pengendalian pengabaian hak anak dalam perceraian orang tuanya. Tujuannya, agar anak mendapatkan kesejahteraan sosialnya dan terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia.

This thesis studies in-depth and describes the neglect of children's rights in the divorce of their parents. This research aims to explore and to describe in a clearly and in detail way to the the neglect of children's rights in the divorce of their parents, and the role of the single mothers in meeting the needs of their children. The method used in this study is the Literature Review for collecting secondary data through the Scopus Index Scientific Archipelago and Google Scholar for the period 2018 to 2022, and the Qualitative Research Method by collecting data through unstructured in-depth interviews as primary data. This thesis using Theory of Welfare Criminology and Theory of Social Welfare. The results of this study indicate that neglect of children's rights in the divorce of their parents is a form of negligence and has a long-term impact on children. This impact disrupts the social welfare of children. Therefore, it is necessary to have an initial design of a model for controlling the neglect of children's rights in the divorce of their parents. The objective is for children to be able to fulfil their social welfare and avoid human rights violations."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nisriena Fariha
"Eksploitasi seksual merupakan salah satu jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tercantum di dalam Pasal 4 UU TPKS dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban dari kekerasan ini. Faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena ini disebabkan pola pengasuhan tidak optimal karena minimnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak dasar terhadap anak. Hal ini mengakibatkan dampak buruk tidak hanya bagi fisik anak, namun juga psikis, dan sosial yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Penanganan kasus kekerasan eksploitasi seksual anak ini memerlukan intervensi khusus oleh Pekerja Sosial maupun Tenaga Ahli melalui pelayanan lembaga sosial perlindungan anak. Melalui metode socio-legal, penelitian ini ingin melihat sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dalam hukum perlindungan anak bekerja dalam penanganan korban kasus eksploitasi seksual. Hasil penelitian menemukan bahwa penanganan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual wajib menempuh upaya pemulihan dan penguatan kejiwaan untuk lanjut menempuh penyelesaian melalui jalur upaya hukum. Namun pada kenyataannya, masih terdapat APH mengenyampingkan keberpihakannya terhadap prinsip terbaik bagi anak dalam proses penyelesaian hukum sehingga berisiko bagi ketahanan mental anak saat sedang memberikan kesaksian di hadapan persidangan. Penanganan korban anak kekerasan seksual juga membutuhkan sinergisitas antar lembaga-lembaga sosial terkait. Dalam penelitan ini juga akan diberikan saran antara lain penambahan keterangan yang lebih rinci dalam UU Perlindungan Anak terkait dengan hak-hak korban eksploitasi, peningkatan pelayanan penanganan dari lembaga-lembaga sosial terkait dan pembekalan perspektif mengenai prinsip kepentingan terbaik bagi anak bagi para APH dan seluruh pekerja sosial.

Sexual exploitation is one of the types of sexual violence listed in Article 4 of the TPKS Law and children are vulnerable to becoming victims of this violence. Factors that influence the occurrence of this phenomenon are due to suboptimal parenting patterns due to the lack of parents' understanding of the basic rights of children. This results in adverse impacts not only on the child's physical, but also psychological, and social well-being that affects the child's growth and development. Handling cases of child sexual exploitation violence requires special intervention by social workers and experts through the services of child protection social institutions. Through the socio-legal method, this research aims to see how far the principle of the best interests of the child applied in child protection law works in handling victims of sexual exploitation cases. The results found that the handling of children who are victims of sexual exploitation must take efforts to restore and strengthen their psychology to continue to take legal remedies. However, in reality, there are still law enforcement officers who put aside their alignment with the best principles for children in the legal settlement process, which puts the child's mental resilience at risk when giving testimony before the court. Handling child victims of sexual violence also requires synergy between related social institutions. In this research, suggestions will also be given, among others, the addition of more detailed information in the Child Protection Law related to the rights of victims of exploitation, improving handling services from related social institutions and briefing perspectives on the principle of the best interests of children for law enforcement officers and all social workers."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Maisura
"Penelitian ini bertujuan menggambarkan anger style yang dimiliki remaja yang pernah mengalami child abuse. Anger style adalah cara seseorang mengkomunikasikan kemarahan yang ia miliki pada orang lain. Pembentukan anger style dipengaruhi oleh pengalaman, situasi dan lingkungan remaja. Anger style remaja juga dipengaruhi dari observasi dan hasil belajar yang terus-menerus dari pola asuh orangtua. Remaja yang pernah mengalami child abuse akan mempelajari tingkah laku pelaku abuse yang menggunakan kekerasan sebagai solusi permasalahan. Hal ini mengarah pada akibat negatif yaitu remaja yang pernah mengalami child abuse cenderung mengembangkan anger style yang merugikan dirinya dan lingkungan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa partisipan yang diwawancarai memiliki anger style yang berpotensi merugikan dirinya dan lingkungan dengan variasinya masing-masing.

This research focusing about anger style in adolescence who had experiencing child abuse. Anger style is a way people communicate their anger to others. The shaping of anger style was influenced by adolescence experience, situation and environment. Anger style in adolescence was also influenced by observation and the continuation of learning form parenting style. Adolescence who had experiencing child abuse tend to learn the behavior of perpetrator who used violence to solve problems. This will lead to negative impact such as adolescence who have experienced child abuse tend to develop anger style that can damage them and people around them. This research is qualitative research with descriptive design. The result of research showed that participants who had been interviewed had developing anger style that can potentially damage him or herself and society.
"
Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2009
362.76 RIZ a
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Shafa Mutiara Putri
"Parental verbal abuse atau kekerasan verbal yang dilakukan orang tua terhadap anak merupakan kekerasan yang paling banyak dilaporkan dan prevalensinya mengalami peningkatan. Kekerasan verbal pada anak dapat memberikan dampak negatif seperti rendah diri, perilaku bermasalah, perilaku agresif, dan perilaku viktimisasi. Oleh sebab itu, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara parental verbal abuse terhadap perilaku bullying pada anak usia 13-17 tahun di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional pada 122 responden yang memenuhi kriteria inklusi. Pengambilan data dengan metode cluster sampling dengan meminta responden mengisi kuesioner Verbal Abuse Questionnaire (VAQ) dan Olweus Bully/Victim Questionnaire-Revised (OBVQ-R). Data menunjukan anak yang mengalami parental verbal abuse tingkat tinggi banyak yang terlibat bullying (16,4%). Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara parental verbal abuse terhadap perilaku bullying anak (p=0,000). Peneliti menyarankan perlu adanya intervensi pencegahan dan penanganan bullying yang dilakukan dengan kerja sama antara orang tua, pihak sekolah, dan tenaga profesional.

Parental verbal abuse or verbal violence perpetrated by parents against children is the most frequently reported type of violence and its prevalence is increasing. verbal abuse in children can have negative impacts such as low self-esteem, problematic behavior, and victimization/bullying behavior. Therefore, researchers aim to identify the relationship between parental verbal abuse and bullying behavior in children aged 13-17 years in Depok City. This study used a cross sectional approach on 122 respondents who met the inclusion criteria. Data were collected using a cluster sampling method by asking respondents to fill out a Verbal Abuse Questionnaire (VAQ) and Olweus Bully/Victim QuestionnaireRevised (OBVQ-R). The data shows that many children who experience high levels of verbal abuse are involved in bullying (16.4%). The results of the study show that there is a significant relationship between parental verbal abuse behavior and children's bullying behavior (p=0.000). Researchers suggest the need for preventive interventions and bullying management involving collaboration among parents, schools, and professionals."
Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lintang Ratri Rahmiaji
"Disertasi ini pada dasarnya berusaha menunjukkan bagaimana dalam industri pertelevisian Indonesia yang tumbuh pesat saat ini, berlangsung eksploitasi dalam bentuk komodifikasi pekerja anak yang terus berlangsung karena adanya proses naturalisasi pekerja anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk eksploitasi yang dialami artis anak dalam industri sinetron, bagaimana proses eksploitasi anak itu bisa berlangsung secara berkelanjutan dan bagaimanakah proses naturalisasinya sehingga eksploitasi itu nampak sebagai sebuah hal yang alamiah dan wajar. Proses naturalisasi ini diharapkan mampu menjelaskan mengapa segenap pihak yang terkait dengan kehadiran artis anak dalam industri sinetron (artis anak, orangtua, pekerja media, pelaku usaha, masyarakat, negara) menerima eksploitasi anak dalam industri media dan bagaimana mereka memaknainya sehingga pada akhirnya dapat ditemukan rasionalisasi mengapa komodifikasi, eksploitasi pekerja anak yang terjadi di media massa khususnya televisi tidak dilihat sebagai komodifikasi atau eksploitasi.
Bertitik tolak dari permasalahan dan tujuan penelitian semacam itu penelitian ini menggunaan konsep komodifikasi pekerja dengan pendekatan ekonomi politik kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma kritis melalui metode analisis studi kasus. Subjek penelitian adalah pekerja anak dan pihak-pihak yang terkait dengan pekerja anak di industri sinetron. Situs pengamatan adalah produksi sinetron Raden Kian Santang. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung, melakukan rangkaian wawancara dan analisis sekunder terhadap data mengenai industry pertelevisian.
Berdasarkan hasil temuan di lapangan, industri sinetron terbukti melakukan eksploitasi tubuh, eksploitasi ekonomi, eksploitasi tumbuh kembang, eksploitasi waktu luang dan eksploitasi pada akses pendidikan. Berdasarkan studi ini, apa yang terjadi dalam proses produksi sinetron RKS adalah bentuk komodifikasi pekerja yang, pertama-tama, dilakukan industri sinetron dalam hal ini Rumah Produksi MD Entertainment. Namun demikian rumah produksi sebenarnya tidak berperan sendirian. Eksploitasi ini juga terjadi karena hubungan rumah produksi dengan stasiun televisi, biro iklan, dan lembaga pengiklan. Industri juga melakukan berbagai upaya untuk menjadikan eksploitasi ini tidak mengemuka sebagai eksploitasi. Pengaburan eksploitasi ini ini dilakukan dengan melakukan mistifikasi komoditas. Tenaga kerja, dalam hal ini pekerja anak mengalami mistifikasi berganda yakni reifikasi dan naturalisasi. Tujuan mistifikasi adalah penerimaan secara alamiah proses produksi yang eksploitatif. Mistifikasi yang dijalankan adalah fantasi popularitas. Pekerja anak kemudian bertransformasi menjadi bintang sinetron, dengan segala priviledge nya. Transformasi pekerja menjadi bintang, adalah reifikasi. Proses pengalamiahan penerimaan pekerja menjadi bintang adalah naturalisasi. Naturalisasi berjalan sistemik dan sedemikian halus sehingga diterima sebagai taken for granted. Melalui penstereotipian bintang sinetron di media massa juga pengabaian industri, orangtua, negara dan masyarakat terhadap hak pekerja anak, maka naturalisasi proses produksi yang eksploitatif semakin terinternalisasi dalam diri pekerja anak. Hal ini menjelaskan mengapa berbagai pihak terkait menerima proses eksploitasi, yakni dikarenakan adanya mistifikasi yang dilakukan industri bernama fantasi popularitas. Di akhir analisa dapat dikemukakan bahwasanya, proses naturalisasi eksploitasi inilah yang menyebabkan eksploitasi tidak dilihat sebagai eksploitasi. Dalam konsep bintang, tidak lagi ada pekerja di industri sinetron, semua adalah bintang. Dan karena semua adalah bintang, tidak lagi tampak eksploitasi yang berjalan. Hal ini akan bertahan selama selubung-selubung mistifikasi tidak dibongkar. Ada pekerja di industri sinetron, yang harus diperjuangkan haknya sebagai pekerja, dan sebagai anak.
Peneliti melihat bahwa eksploitasi pekerja anak ini tidak bisa dilihat sebagai hal alamiah dan terberikan melainkan merupakan hasil dari relasi kuasa yang melibatkan banyak pihak yang terkait dan berkepentingan dengan industry pertelevisian. Keterjalinan berbagai pihak ini (stasiun televisi, rumah produksi, pengiklan, biro iklan, lembaga negara, sekolah, orangtua dan artis anak sendiri) menjadikan eksploitasi terus berlangsung melalui proses naturalisasi.
Penelitian ini menemukan bahwa analisis ekonomi-politik dengan pendekatan kritis dapat digunakan untuk melihat bagaimana relasi kuasa, secara bersama-sama dan mutualis membentuk sistem produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya komunikasi. Sumber daya dalam hal ini adalah pekerja anak. Ekonomi politik dapat menjelaskan bagaimana relasi kuasa mempengaruhi proses produksi yang mengeksploitasi pekerja anak. Kajian mengenai komodifikasi pekerja terbukti signifikan untuk konteks negara yang masih berkembang, seperti Indonesia. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran hukum, dan implementasi kebijakan publik yang berpengaruh pada tingkatan eksploitasi dan keberhasilan mistifikasi yang dilakukan industri atau pemilik modal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas pekerja anak memang mengalami mistifikasi berganda, yakni reifikasi dan naturalisasi. Naturalisasi sebagai bagian dari mistifikasi adalah upaya industri yang berjalan lebih sistemik, dan terencana. Naturalisasi tidak bisa dilakukan hanya oleh industri, namun juga didukung oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses produksi. Naturalisasi bertanggungjawab untuk menghilangkan proses produksi, dominasi dan eksploitasi yang dilakukan industri. Disini media massa berperan penting menyebarluaskan naturalisasi eksploitasi.

This dissertation is basically trying to demonstrate how the television industry in Indonesia is growing rapidly today, takes place in the form of commodification exploitation of child labor continues as a result of the naturalization process of child labor. This study aimed to describe forms of exploitation of a child artist in the soap opera industry, how the process of exploitation of children can take place on an ongoing basis and how the process of naturalization so that exploitation appears as a natural and reasonable thing. The process of naturalization is expected to explain why all the parties concerned by the presence of the artist son in industrial soap opera (artist's children, parents, media workers, businesses, communities, countries) accept the exploitation of children in the media industry and how they interpret it so that in the end can be found rationalizations why commodification, exploitation of child labor which occurs in the mass media, especially television is not seen as the commodification or exploitation.
Focused on the issues and objectives of such research, this study uses the concept of commodification of workers with critical political economy approach. This study used a qualitative approach in the critical paradigm through case study analysis method. Subjects were child laborers and parties related to child labor in the soap opera industry. Site observation is Raden Kian Santang product ion of soap operas. In the process of collecting data, researchers conducted direct observation, conducting a series of interviews and secondary analysis of the data regarding the television industry.
Based on the findings in the field, soap opera industry proved body exploitation, economic exploitation, exploitation of growth and development, exploitation of leisure time and exploitation in the access to education. Based on these studies, what happens in the production process RKS soap opera is a form of commodification of workers who, first of all, done by the soap opera industry in this regard Production House MD Entertainment. However, the production house is not actually play a role alone. This exploitation also occurs because of the relationship with the production house television stations, advertising agencies, advertisers and agencies.
Industry also made various efforts to make this eksploitation not surfaced as exploitation. Blurring this exploitation is done by mystification of commodities. Labor, in this case of child labor, suffered multiple mystification of the reification and naturalization. The purpose of mystification is a natural acceptance of exploitative production process. Mystification run is the popularity of fantasy. Child labor later transformed into soap star, with all theirs priviledge.
The transformation of the workers into a star, is reification. Normalisation recruitment process become stars is naturalized. Naturalization walk systemic and so delicate that it is accepted as taken for granted. Through stereotyping soap star in the mass media also neglect the industry, parents, the state and society against the rights of child workers, the naturalization process exploitative production increasingly internalized inner child labor. This explains why the various parties involved accept the exploitation process, which is due to the industry's mystification called fantasy popularity. It can be noted that the final analysis, the naturalization process is what causes the exploitation of exploitation not seen as exploitation. In the concept of a star, no longer working in the industry of soap operas, all were stellar. And because all is a star, no longer seem exploitation runs. It will last as long as the veils of mystification is not dismantled. There were workers in the soap opera industry, which must be fought for their rights as workers, and as a child.
Researchers saw that the exploitation of child labor can not be seen as a natural and taken for granted but rather is the result of power relations that involves many stakeholders and interest in the television industry. This entanglement of various parties (television stations, production houses, advertisers, agencies, state agencies, schools, parents and children themselves artists) make exploitation continued through the naturalization process.
This study found that the political-economic analysis with critical approach can be used to see how power relations, jointly and mutualist form a system of production, distribution, and consumption of resources, including communication resources. The resources in this case is child labor. The political economy can explain how power relations influence the process of production that exploits child labor. The study of the commodification of workers proved significant for countries that are still developing context, such as Indonesia. This is related to the educational level, income level, the level of legal awareness and implementation of public policies that affect the level of exploitation and the success of the industry is doing mystification or owners of capital.
The results showed that child labor commodity is experiencing double mystification, the reification and naturalization. Naturalization as part of the mystification is the industry's efforts run more systemic, and well-planned. Naturalization can not be done only by industry, but is also supported by the parties associated with the production process. Naturalization is responsible for eliminating the production process, domination and exploitation industry. Here the mass media play an important role disseminating naturalization exploitation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
D2224
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rima Fajrianti
"Kekerasan anak yang terjadi di Kota Depok mempertanyakan eksistensi dari adanya predikat Kota Layak Anak yang dimiliki. Salah satu program dalam mewujudkan KLA yang tujuannya menyentuh keluarga dan menjadi program paling dekat dengan masyarakat adalah program Rukun Warga (RW) Ramah Anak. Program RW Ramah Anak menjadi program dengan capaian outcome tertinggi dengan penambahan jumlah RW Ramah Anak setiap tahunnya. Evaluasi program RW Ramah Anak ini dilakukan untuk melakukan penilaian mengenai keberhasilan dan kegagalan program dalam upaya penanganan kekerasan anak khususnya di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok sebagai wilayah dengan kasus terbanyak kekerasan anak dan menjadi wilayah dengan RW Ramah Anak terbanyak dibandingkan wilayah lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data mixed methods melalui kuesioner yang disebarkan kepada 160 responden (kuantitatif) serta wawancara mendalam dengan 8 narasumber (kualitatif). Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi Program oleh Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). Berdasarkan hasil penelitian mengenai evaluasi program RW Ramah Anak dalam penanganan kekerasan anak di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dinyatakan bahwa program ini berhasil dalam upaya penanganan kekerasan anak. Namun, program ini juga masih memiliki beberapa kendala yang perlu diperbaiki agar dapat dilaksanakan menyeluruh dan berjalan dengan optimal oleh RW di Kota Depok.

Child abuse that occurred in the city of Depok questioned the existence of the child-friendly city title that the city-owned. One of the programs in realizing KLA whose goal is to touch families and being the closest program to the community is the Child-Friendly Community Association (RW) program. The Child-Friendly RW Program is the program with the highest outcome achievement that can be seen by the increasing number of Child-Friendly RWs every year. The evaluation of the Child-Friendly RW program was carried out to determine the program's success or failure in addressing child violence, particularly in the Pancoran Mas sub-district of Depok City, which has the highest number of cases of child violence and the most Child-Friendly RWs in comparison to other areas. This study uses a quantitative approach with mixed methods data collection techniques through questionnaires distributed to 160 respondents (quantitative) and in- depth interviews with eight sources (qualitative). This study uses the Program Evaluation theory by Stufflebeam, D. L., & Zhang, G. (2017). Based on the results of research on the evaluation of the Child Friendly RW program in handling child violence in the Pancoran Mas District, Depok City, it was stated that this program was successful in handling child violence. However, this program also still has several obstacles that need to be fixed so that it can be implemented comprehensively and run optimally by the RW in Depok City."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>