Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui preferensi masyarakat terhadap gadai syariah pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah (KCPS) Margonda Depok Tahun 2005.Penelitian ini dilakukan di wilayah kota Depok, dengan sampel 250 responden yang terdiri dari 100 responden nasabah KCPS Margonda dan 150 responden masyarakat umum atau non-nasabah. Dengan menggunakan metode penelitian; Analisis deskriptif, yaitu untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif sedangkan untuk menganalisis data bersifat kuantitatif menggunakan Model Logit dan Model Diskriminan. Kedua model ini berfungsi untuk menganalisis peluang masyarakat mernilih KCPS Margonda dan variabel-variabel yang mempengaruhinya.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat umum atau responden non-nasabah tahu kehadiran KCPS Margonda namun tidak memanfaatkan dengan baik dengan alasan tidak tahu prosedur atau tata cara memperoleh pinjaman, tidak mempunyai emas dan berlian sebagai barang gadai (marhun), pegadaian syariah tidak berbeda dengan pegadaian konvensional, dan malu atau gengsi. Sedangkan bagi responden yang menggunakan gadai syariah KCPS Margonda dengan alasan karena tarif ijarah yang dikenakan terhadap sewa modal adalah murah, alasan agama (tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, SDM dan pelayanan sesuai syariah), dan karena dekat dengan rumah/tempat usahal/tempat kerja.Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi masyarakat kota Depok menggunakan gadai syariah KCPS Margonda berdasarkan Model Logit tidak berbeda dengan Model Determinan, yaitu: variabel Jenis kelamin, Agama, Pendidikan, dan Barak.Mengingat pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap gadai syariah masih rendah maka disarankan kepada Perum Pegadaian (sebagai induk pegadaian syariah) pada umumnya dan KCPS Margonda pada khususnya, untuk lebih intensif melakukan sosialisasi dan promosi gadai syariah di masyarakat melalui pameran dan bazar, seminar, kegiatan bakti sosial, dan ceramah, dengan fokus pada variabel-variabel yang mempengaruhinya.

---

This research is to understand public preference to syariah pawning in Syariah Pawning Branch Office (KCPS) Margonda Depok, 2005.

This research is done in Depok city area with 250 respondents, consist of 100 respondents are KCPS Margonda's customers, and 150 respondents are public and non-customers. This research use research method: Descriptive Analysis, that is to analyze qualitative data. While, analyze quantitative data use Logit Model and Discriminated Model. Both models are to analyze public opportunity to choose KCPS Margonda and their influenced variables.

The result of research can be concluded that most of public or non customer's respondents know the presented KCPS Margonda, but they do not utilize it well, because they do not know the procedure to borrow, and they do not have gold or diamond as pawning (manhunt), Sj'wiah pawning is not different with conventional pawning, and shame or prestige. While respondents use syariah pawning KCPS Margonda because of low Oral; rate charged to capital lease, religious reason (not contain usury, gharur. maisir, human resources and service based on .syariah), and near to their home/business/ workplace.

Factors influence public preference of Depok to use syariah pawning KCPS Margonda base on Logit Model are not different with Determinated Model, those are variabel or Sexual, Religion, Education, and Distance.

Considering that public knowledge and perception to syariah pawning is still low, so it is suggested for Pawning Firm (as syariah pawning headquarters) in general, and KCPS Margonda in particular, to do more intensive socialization and promotion of syariah pawning in public through exhibition, bazaar, seminar, social activities, and religious speech focused in influenced factors."

"Lembaga pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya dengan cara melelang barang jaminan gadai yang di bawah kekuasaannya. Sehubungan dengan hal di atas beberapa permasalahan yang akan di cari jawabnya yaitu (1) Bagaimana Praktek pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Perum Pegadaian, (2) Apakah proses pelaksanaan gadai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, (3) Apakah kendala yang dihadapi Perum Pegadaian cabang Depok dalam melakukan lelang barang jaminan gadai.Disamping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan hukum untuk memperoleh data sekunder, Alat yang penulis gunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah studi dokumen dan wawancara dengan informan yakni pejabat Perum Pegadaian serta staf dan pihak terkait yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : (1) Pelelangan barang jaminan gadai di Perum Pegadaian terbagi atas beberapa tahap, yaitu : a. Pemberitahuan Lelang; b. Persiapan Lelang; c. Pelaksanaan Lelang; d. Tindakan setelah Lelang, (2) Debitur dapat meminta penundaan pelaksanaan lelang dengan dua cara, yaitu a. Mencicil sebagian utang atau b. Gadai ulang, (3) Debitur wajib melunasi sisa hutangnya apabila barang jaminannya yang dilelang, ternyata tidak mampu menutupi hutangnya dan debitur berhak atas kelebihan uang dari hasil lelang barang jarninan gadai miliknya, (4) Dalam prakteknya pelaksanaan lelang barang tersebut dimiliki beberapa hambatan, yaitu a. Proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pada pihak nasabah atau masyarakat; b. Berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jarninan yang menyulitkan dalam proses penaksiran oleh Perum Pegadaian, c. Kurang memadai dan representatifnya tempat pelelangan di Perum Pegadaian; dan d. Sulitnya pihak Perum Pegadaian dalam menjual Barang Sisa Lelang (BSL) atau barang jaminan gadai yang tidak laku dijual dalam pelelangan.

---

Pawn is given to guarantee a claim. Pawn application wa done by institution called pawn house. If the debtor negligent to pay pawn debt after the time limit, pawn haouse would do auction to the pawn object. Here the writer was interesting to discuss about auction application of pawn object caused by broken agreement in Pawn house Depok. The research was done in Pawn House Depok city using data source consosted of interview, observation and documentation.

For data conclusion, the eriter used qualitative analysis. From the research, there could be found that broken agreement in pawn agreement caused auction to the pawn object in Pawn house- Depok were: customer didn?t do the agreement at all; (2) customer did agreement but imperfect; (3) customer was late in paying pawn, so that the collateral would be sold by auction by the pawn house. Auction application in broken agreement at pawn agreement consisted of preparation, application according to the time limitation, and aucted material according to the number existed in form, and the last phase was calculation and payment. Things which could not be sold in auction would be considered as auction residue (Barang Sisa lelangBSL) which would be sold again in the next auction. Inhibition factors were: (1) the price in market; (2) physical condition; (3) the precious things price like gold, diamond, and jewelry were always changed all time. The supporting factors were: (1) assumption that the price would be cheaper; (2) the consumer had found the broken agreement risk. The writer here suggested Pawn House Depok City should be more flexible in handling pawn customer who broke their agreement. The customers should pay attention to the factors influenced the pawn house did auction based on broken agreement condition."

"Ekonomi adalah unsur penting dalam kehidupan manusia. Uang adalah alat pembayaran yang sah. Perannya penting dalam aktivitas gadai. Adakalanya orang membutuhkan dana sesegera mungkin. Ia mengambil jalan pintas dengan menggadaikan barang berharga yang ia miliki. Pegadaian konvensional menerapkan sistem bunga dalam prakteknya. Itulah yang menimbulkan keberatan bagi debitur. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 menjadi permulaan penerapan ekonomi syariah Islam di Indonesia. Perum Pegadaian memanfaatkan momentum itu dengan mendirikan gadai syariah yang tidak berbasis pada sistem bunga. Resminya Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) berdiri tahun 2003 dengan misi untuk mencegah praktek riba. ULGS pertama yang berdiri di Jakarta berlokasi di Jalan Dewi Sartika, Cawang Jakarta Timur. Skripsi ini berusaha menjelaskan penerapan gadai pada institusi tersebut, serta penyelesaian dari permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan gadai syariah dan apakah telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. ULGS Dewi Sartika tidak menerapkan sistem bunga pada prakteknya dan hanya menerima perhiasaan saja sebagai marhunnya. Dana operasional berasal dari BMI dan dana intern Perum Pegadaian yang mendapat pengawasan DSN-MUI. Peluang Sarjana Hukum Islam dan Sarjana Ekonomi Syariah untuk bekerja pada institusi itu cukup terbuka. BASYARNAS hingga kini belum pernah memutus perkara antara Pegadaian Syariah dengan nasabahnya karena tidak ada perselisihan di kedua belah pihak. Pelaksanaan ar-rahn di sana telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku. ULGS Dewi Sartika hendaknya tidak hanya menerima perhiasan sebagai marhun tetapi juga barang berharga lainnya. ULGS haruslah lebih proaktif dalam menjaring nasabah. Guna lebih mempertegas eksistensi institusi gadai syariah di Indonesia, pemerintah perlu membuat Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Ar-Rahn."

"Skripsi ini, Penulis melakukan analisis yuridis terhadap beberapa aspek dari pembiayaan sindikasi helikopter yang dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga pembiayaan syariah, antara lain pembentukan sindikasi mempengaruhi terlaksananya pembiayaan sindikasi, pertanggungjawaban atas terhambatnya pembiayaan sindikasi terhadap peran lead bank dalam membentuk sindikasi, dan perbedaan pengaturan hukum atas bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah. Dalam menganalisis aspek-aspek tersebut, Penulis berusaha melihat setiap poin penelitian tersebut dari sisi proses pembiayaan sindikasi dan peraturan perbankan syariah yang berlaku, terutama terkait dengan hambatan pemberian pembiayaan sindikasi serta penyelesaiannya, tanggungjawab peran lead bank atas pembentukan sindikasi, dan peraturan perbankan syariah yang berlaku, terutama terkait kesesuaian pembiayaan sindikasi baik aspek pembentukan sindikasi hingga pemberian pembiayaan dan sahnya pembiayaan sidikasi dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga pembiayaan syariah. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian deskripsi analisis.Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bank syariah dengan lembaga pembiayaan syariah mengalami berbagai hambatan yang terkait penyebaran resiko, batas maksimum pemberian pembiayaan mengakibatkan sindikasi tidak terbentuk karena undersubscribe dan penyelesaian masalah dengan cara bridging finance serta pengambil bagian kepemilikan atas helikopter. Terkait hak dan kewajiban peran sebagai lead bank adalah telah bertanggungjawab. Dalam hal Kerjasama oleh bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah serta pemberian pembiayaan sindikasi kepada nasabah debitur telah sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

---

This Thesis, The Writer tries to juridically analyze several aspect of helicopter syndication financing by syariah bank and syariah multifinance, among others syndication formation having been effect implementation financing of syndication. Liability of happened failed of syndication financing against actor as the lead manager for the formation of syndication, and have different of the law of syariah bank and syariah multifinance. In analyze any of the obove aspect, the writer tries to view each discussion point from the syndication financing process and law of syariah banking in enforce, specially with obatruction and solution to giving syndication financing, liabillity as lead bank on formation of syndication, and law of syari?ah banking be in effect, especialy interrelated conformity with syndicated financing from of syndication formation aspect until finance giving and syari'ah bank with syariah multifinance do syndication finance is legally. In This Thesis, the writer uses analysis description method.

The result of this thesis shows that syndication financing do it by bank syariah and syariah multifinance any resistance wich interrelated risk spreading, finance line caused is not formation of syndication because undersubscribe and solution of resistance by getting bridging finance as well as take of share on helicopter. Concern right and liabillity as lead bank is be responsible. In the case cooperation beteen syariah bank and syariah multifinance as well as syndication financing to debitor costomer had legalistic of regulation of banking."

"Pembiayaaan mudharabah adalah akad kerjasama antara shahibul maal selaku pemilik modal dan mudharib selaku pengelola usaha. Bentuk kontribusi dari shahibul maal dan mudharib berbeda. Shahibul maal menyediakan keseluruhan modal guna kelangsungan usaha mudharib. Sedangkan mudharib menyediakan keahlian, kerja, waktu dan pikiran. Kedua belah pihak memberikan kontribusinya untuk memperoleh keuntungan usaha yang maksimal. Para pihak: membagi keuntungan usaha mudharabah sesuai dengan nisbah bagi hasil. Pada saat berakhirnya jangka waktu pembiayaan, shahibul maal akan menerima pengembalian pembiayaan ditambah pembagian keuntungan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jakarta Mampang juga menawarkan produk pembiayaan mudharabah. Produk ini menawarkan pemberian fasilitas pembiayaan kepada mudharib secara syariah.Pembiayaan mudharabah memiliki risiko pembiayaan tinggi. Sebab dalam hal terjadi kerugian di luar kelalaian mudharib, maka shahibul maal akan menanggung seluruh kerugian tersebut. Tindakan dan upaya apa yang harus dilakukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jakarta Mampang untuk mengelola dan mengantisipasi munculnya risiko pembiayaan tersebut. Apakah di dalam akad pembiayaan mudharabah, shahibul maal memiliki hak eksekusi manakala mudharib lalai melaksanakan kewajibannya.Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jakarta Mampang dapat melakukan tindakan dan upaya untuk mengelola dan mengantisipasi risiko pembiayaan mudharabah. Untuk mencegah risiko pembiayaan mudharabah tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jakarta Mampang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan kepada mudharib. Shahibul maal juga memiliki hak eksekusi sebagaimana yang tertuang di dalam akad. Pihak shahibul maal hendaknya meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki skill yang baik dalam membuat analisis pembiayaan. Shahibul maal hendaknya tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pembiayaan atas dasar jaminan kepercayaan kepada mudharib."

"Tesis ini adalah hasil penetitian tentang preferensi nasabah dalam berhubungan dengan pegadaian syariah. Penelitian ini menggunakan Teori perilaku konsumen sebagai dasar penentuan variabel yang hendak diukur. Peneliti membagi dua kategori variabel yakni rasional-emosional dengan lima indikator variabel yakni keyakinan terhadap prinsip bunga bank, jarak (akses), pricing, kualitas pelayanan dan tujuan penggunaan dana. Kategori kedua adalah faktor demografi yang terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, agama, pendapatan.Data yang digunakan adalah primer dengan wawancara mendalam menggunakan kuisioner. Jumlah sampel 152 terdiri dari 75 responden dari pegadaian biasa dan 77 dari pegadaian syariah. Data yang diperoleh diuji menggunakan SPSS versi 10 dengan model regresi logistik. Regresi dilakukan dua kali masing-masing terhadap variabel rasional-emosional dan variabel demografi. Pemisahan regresi dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik karena dengan total variabel sebelas dan sampling terbatas dikuatirkan terjadi bias.Setelah diuji, hasil regresi menunjukkan keyakinan agama menjadi alasan utama responden memilih pegadaian syariah bersarna dengan variabel kualitas pelayanan dan tujuan penggunaan dana. Artinya, responden yang meyakini bunga bank haram, dan menghendaki pelayanan yang cepat dan mtidah serta memerlukan dana produktif cenderung memilih pegadaian syariah. Untuk faktor demografi, hanya gender yang signifikan secara statistik. Artinya nasabah perempuan memiliki kecenderungan untuk menggunakan jasa pegadaian syariah. Sedangkan, variabel agama, pekerjaan, pendapatan, usia dan tingkat pendidikan tidak signifikan. Variabel agama tidak signifikan karena tidak semua responden, sekalipun mereka Muslim, meyakini bunga bank atau bunga yang dikenakan di pegadaian sebagai sesuatu yang haram.

---

Based on the consumer theory, socio cultural background and benefit factors (accessibility, pricing, and service quality) affected consumer's choice. This research is going to analyze the consumer behavior of islamic rahn (gadai syariah). Islamic rahn is one of the division belong to Perum Pegadaian (one of the state-owned enterprises).

This research is used primary data with 152 samples that comes from islamic (77 samples) and conventional rahn (75 samples). To analyze the behavior, this research uses logistic regression with the customer's choice (islamic or conventional mortgage) as a dependent variable. The independent variables are the consumer's belief in the principle of riba, pricing, accessibility, service quality and the using of fund. For the second regression, this research has analyzed demographic reasons such gender, ages, religions, and educational background, occupation and the income. This research used two regressions with emotional-rational variable on the first and demographic for the second. This kind of regression is used only to get optimum report.

The research founded that only the belief, service and using of funds and gender that statistically significance at alpha 5 percent. It means that religious belief is the main reasons for the customers who come to islamic rahn coincide with service quality and using of fund for productive activities. The others are not significant. Of the second regression with demographic varibles, only one variable significant. Women have a bigger chance to prefer islamic rahn. Not all Moslem agree that interest that pegadaian charged to consumer as a kind of usury."

"Tinjauan terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Analisis Menurut Hukum Islam. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pinjam meminjam dalam hukum Islam dan bagaimana Prakteknya dalam masyarakat yang di lakukan oleh BNI serta membandingkannya dengan pinjam meminjam di bank konvensional, yaitu BNI' 46 dan menganalisanya menurut Hukum Islam. Berdasarkan pada ketentuan UUP no. 7/1992, PP no. 72/1992 maka terhadap pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dapat menggunakan sistem baik hasil. Dengan demikian maka prinsip pinjam meminjam dalam hukum Islam yaitu larangan riba (bunga bank) dapat berfungsi di masyarakat. Lembaga keuangan konvensional sudah lama berlakunya di negara kita ini, sedangkan lembaga keuangan syariat belum lama sehingga memerlukan usaha yang keras dan memakan waktu yang lama untuk mempopulerkannya di masyarakat. Sehingga dapat mengurangi praktek riba yang sudah biasa terjadi di masyarakat. Dengan dimulainya prinsip pinjam meminjam yang berdasarkan pada syari'at Islam (di BMI dan BPRS) ini membuktikan bahwa hukum perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini dan dapat memberikan ketentraman bagi umat Islam karena dapat mempraktekkan ajaran agamanya dalam hal pinjam meminjam. Hal ini juga merupakan perwujudan sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD'45."