Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. Hotel Indonesia Internasional (PT. HII) dan PT. National Tourism (PT. Natour) adalah jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk persero, dan sahamnya sebanyak 100% dimiliki oleh Departemen Keuangan.Dilihat dari jumlah hotel (17 hotel) yang dimiliki oleh ke dua persero tersebut, pada tahun 1993 PT. Natour memiliki asset sebesar Rp. 82,92 milyar, dengan jilmiRit kerugian selama 2 tahun berturut-turut (1993-1994) sebesar + Rp. 6 milyar, sedangkan PT. Hotel Indonesia Intemasional memiliki asset sebesar Rp. 203,49 milyar dengan jumlah kerugian selama kurun waktu 2 tahun berturut-turut (1993-1994) sebesar + Rp. 33 milyar, dan diperkirakan selama 2 tahun mendatang masih menderita kerugian sebesar ± Rp. 15 milyar.Faktor-faktor yang mengakibatkan rendahnya kinerja usaha ke dua pesero inilah, akan menjadi perhatian penulis untuk diteliti. Faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang terkandung dalam kemampuan usaha masing-masing persero untuk bersaing dengan usaha sejenisnya yang dikelola oleh pihak swasta.Rendahnya kinerja usaha ke dua BUMN tersebut diperkirakan juga disebabkan oleh struktur kepemilikan dan intensitas persaingan. Untuk menanggulang permasalahan yang dihadapi maka akan dikaji kemungkinan dilakukannya perubahan struktur kepemilikan dengan cara menggabungkan ke dua BUMN tersebut melalui kerjasama dengan pihak swasta nasional dan/atau acing yang bergerak dibidang usaha jasa perhotelan. Untuk memperoleh pemahaman tentang penggabungan dan kinerja usaha maka permasalahan akan dilihat dari dua sisi ialah : (1) Makro, dan sisi perundang-undangan dan/atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan pengelolaan BUMN. (2) Mikro, dan sisi struktur, baik struktur perusahaan dan/atau struktur kepemilikan yang berpengaruh pada kinerja dan kemampuan bersaing perusahaan.Dengan asumsi bahwa melalui perundangan dan peraturan yang dapat memberikan keleluasaan ke dua persero tersebut untuk merumuskan, dan melaksanakan tujuan yang beorientasi pada pasar maka BUMN yang bersangkutan akan mampu bersaing dengan usaha-usaha komersial sejenisnya yang dikelola oleh pihak swasta."

"Lemahnya implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN menjadi salah satu faktor penentu terjadinya krisis yang dialami Indonesia sejak pertengahan Juli tahun 1997. Hal tersebut dikarenakan masih buruknya kinerja dan rendahnya daya saing dari BUMN. Hubungan yang erat antara pemerintah dan pelaku dunia usaha, konglomerasi dan monopoli serta proteksi dan intervensi pasar telah menjadi penyebab rendahnya daya saing dari BUMN.Berdasarkan kenyataan di atas, maka Kantor Menteri Negara BUMN perlu segera membenahi banyak hal dalam BUMN. Wujud nyata dari implementasi GCG pada BUMN adalah dengan dibentuknya SK Menteri Negara BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN yang memuat secara komprehensif upaya-upaya : Website BUMN-Online; Statement of Corporate Intent (SCI); Komisaris Independen; Komite Audit; Appointment Agreement (AA); Performance Incentive System (PIS); Key Performance Indikator.Penulis akan mencoba meneliti mengenai efektivitas upaya implementasi GCG pada BUMN. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan memaparkan upaya-upaya penerapan GCG pada BUMN dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG pada BUMN. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG pada BUMN.Kesimpulan tesis ini dapat dijelaskan bahwa upaya Implementasi GCG pada BUMN telah mulai dilaksanakan. Pelaksanaan upaya GCG pada BUMN sangat penting karena setidaktidaknya dapat memberikan manfaat yaitu, dengan BUMN-on line menjadikan shareholders dan stakeholders dapat dengan mudah mengakses kinerja dari BUMN yang bersangkutan sehingga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan Direksi dapat diminimalisir; GCG dapat meningkatkan nilai perusahaan (value of the firm) dengan diterapkannya program SCI, PIS, dan KPI karena Direksi akan lebih profesional menjalankan kewajibannya, sehingga pada akhirnya BUMN dapat membantu penerimaan pemerintah melalui APBN; GCG dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik dari Direksi atas koordinasi dengan Komisaris dengan dibantu oleh Komisaris Independen dan Komite Audit; dan GCG dapat meningkatkan kualitas pelayanan BUMN kepada para stakeholders karena BUMN yang sehat dan berdaya saing tinggi akan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat dapat terwujud."

"Keterlibatan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada beberapa perkara korupsi mengindikasikan bahwa bukan hanya individu pengurusnya saja yang dapat melakukan korupsi, namun juga badan itu sendiri. Dengan demikian maka seharusnya pemberantasan korupsi juga dapat menjerat badan hukum publik tersebut sebagai korporasi. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, landasan penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada perkara korupsi; kedua, problematika pengaturan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik; dan ketiga, pengaturan ideal pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada perkara korupsi. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianlisis secara deskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik memiliki landasan yang kuat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis; kedua, problematika pengaturan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik yang masih abstrak dan tidak implementatif; dan ketiga, pengaturan ideal dilakukan dengan merumuskan dan menegaskan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik dalam konteks korporasi dengan sistem pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidaan yang khusus. Melakukan perbaikan terhadap pengaturan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara korupsi, pengetahuan yang baik aparat penegak hukum pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kehendak politik kuat dari segenap elemen bangsa agar terhindar dari perbuatan korupsi merupakan saran dari penelitian ini

---

The involvement of BUMN and BUMD as public legal entities in several corruption cases indicates that not only individuals can commit corruption, but the body itself. Thus, corruption eradication should also be able to ensnare these public legal entities like corporations. This research will answer several problems around; first, the basis for implementing the criminal liability of BUMN and BUMD as public legal entities in corruption cases; second, regulatory issues in the application of criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities; and third, the ideal arrangement of criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities in corruption cases. This research is normative legal research with secondary data supported by primary data and is analyzed descriptively-qualitatively. The approach in this research is a conceptual, statutory, and comparative approach. The results of this study are; first, the application of criminal responsibility for BUMN and BUMD as public legal entities has a strong basis both philosophically, juridically, and sociologically; second, the problem of regulating criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities which are still abstract and unimplementable; and third, the ideal arrangement is executed by formulating and affirming BUMN and BUMD as public legal entities in the context of a corporation with a particular system of criminal liability, punishments, and sentencing. Making improvements to the regulation of corporate criminal liability concept in corruption cases, good knowledge of corporate criminal liability by law enforcement officials, and strong political will from all elements of the nation to avoid acts of corruption are the suggestions of this study"

"ABSTRAKPeranan Satuan Pengawasan Intern (SPI) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dan upaya untuk lebih meningkatkan efektivitasnya1. Sebagaimana diketahui kedudufcan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tata perekonomian Indonesia merupakan salah satu dari tiga pelaku ekonorai yang diharapkan secara aktif berke-cimpung dan bekerjasama berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.Pada akhir-akhir ini kedudukan BUMN tersebut mengalami kegun-cangan karena adanya tuduhan dari sebagian masyarakat bahwa pengelolaan BUMN dewasa ini tidak efisien dan lebih banyak merugi.Pro dan kontra terhadap tuduhan sebagian masyarakat tersebut kemudian berkembang menjadi polemik yang ramai di berbagai mass media, karena sebagian menginginkan agar BUMN yang tidak efisien/merugi itu dijual saja kepada swasta atau dibubarkan. Seraentara itu pihak yang membela eksistensi BUMN mengatakan bahwa tidak semua BUMN itu telah beroperasi secara tidak efisien, terbukti dari masih banyaknya BUMN yang raenghasilkan ke-untungan dan memberikan sumbangan yang besar kepada negara.2. Menanggapi hal tersebut Pemerintah nampaknya segera mengambil beberapa langkah pengaraanan, antara lain mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 1988 dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan de-ngan tujuan menyehatkan kondisi BUMN. Penyehatan tersebut di-dahului oleh usaha untuk menilai tingkat kesehatan dan produktivitas setiap BUMN (Keputusan Menteri Keuangan Nomor:3. Sementara itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan BUMN (Perjan, Perum dan Persero), telah dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN yang bertugas membantu manajeraen/Direktur Utaraa untuk menilai pengendalian manajemen dan pelaksanaannya.Diharapkan bahwa dengan adanya SPI yang kedudukannya secara langsung di bawah Direktur Utaraa tersebut dapat mengurangi ke-tidakefisienan pengelolaan manajeraen, dengan cara melakukan pemeriksaan internal, menemukan temuan dan menyusun rekomen-dasi kepada Direktur Utama.Untuk itu, seperti dikatakan oleh Menteri Muda Keuangan baru-baru ini SPI BUMN hendaknya dapat bekerja secara efektif, yaitu dengan menunjukkan sikap yang profesional, merapunyai in-tegritas yang tinggi, mempunyai sifat yang obyektif, dan pengetahuan serta keterampilan yang cukup.Apafaila persyaratan itu dipenuhi maka diharapkan SPI dapat memberikan kontribusi yang positif bagi keberhasilan pengelolaan BUMN.4. Dilandasi rasa ingin tahu bagaimana sesungguhnya peranan yang telah dimainkan oleh SPI BUMN selama ini dan bagaimana upaya untuk dapat lebih mengefektifkan peranan SPI BUMN, maka dalam karya akhir ini kami mencoba melakukan penelitian, dengan menggunakan metode kepustakaan dan maupun metode lapangan {dengan jalan melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan beberapa SPI BUMN).5. Dalam metode kepustakaan, kami amati terlebih dahulu hubungan masalah peranan SPI BUMN tersebut dengan beberapa konsepsi/ teori dasar tentang :1 ) . Ilmu manajemen pada umumnya dan pengendalian manajemen, pada khususnya,"

"IT Governance, sebuah bagian terintegrasi dari CorporateGovernance adalah suatu konsep yang menjadi jawaban atas kebutuhan organisasi akan jaminan kepastian penciptaan value dari TI serta jaminan kepastian kembalinya investasi TI yang telah ditanamkan. IT Governance telah menjadi prioritas utama pada banyak organisasi. Di Indonesia, telah dikeluarkan keputusan menteri BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada BUMN. Kepmen ini bersama dengan UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah menjadi suatu pendorong akan diperlukannya suatu Good IT Governance khususnya pada BUMN yang bergerak di Industri Minyak dan Gas Bumi. Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan kondisi IT Governance yang ada di sebuah perusahaan yang memiliki karakteristik tersebut melalui berbagai model dalam rangka mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

---

IT Governance, an integral part of corporate governance, is a concept that become the answer of organizational demand to ensure value creation from IT and to ensure the return of IT investments. IT Governance has become a main priority of many organization. In Indonesia, the Ministry of State0Owned Enterprises has issued a decree no. Kep-117/M-MBU/2002 about the implementation of Good Corporate Governance in State Owned Enterprises. The decree, along with the Law No.22/2001 about the Oil and Gas, has become the drivers for Good Corporate Governance, especiallya for State Owned Enterprise in Oil and Gas sector. The objective of this paper is to illustrate IT Governance in such enterprise through mapping in multi model in order to get a more comprehensive picture of the governance."

"Peningkatan produktivitas dalam dirinya mengandung anti upaya peningkatan kualitas manusia. Sejalan dengan kemajuan Pembangunan Indonesia yang membawa masalah-masalah baru yang makin rumit, maka sejak beberapa tahun yang akhir ini kami melancarkan Gerakan Efisiensi ,Efektifitas dan Kualitas. Pelaksanaan ketiga unsur itu hakekatnya merupakan usaha peningkatan pnoduktivitas (Presiden Soehanto, pada Pembukaan Kongres Pnoduktivitas Se Dunia ke V-1966 di Jakarta).Dalam Suatu organisasi kerja (perusahaan) telah disadari bahwa manusia merupakan salah satu unsur pokok yang menentukan tercapainya tujuan organisasi. Berbagai usaha dilakukan oleh manajemen untuk mendapatkan manusia/kanyawan yang dapat menunjang tencapainya tujuan organisasi.Dengan demikian tujuan onganisasi menjadi titik tolak bagi manajemen untuk melakukan aktivitasnya. Perusahaan biasanya menetapkan sejumiah tujuan yang ingin dicapai. Apapun isi dari tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan biasanya dilandasi oleh Suatu pemikiran " PENINGKATAN/PERTAMBAHAN dan /atau MEMPERTAHANKAN "kelangsungan hidupnya."

"ABSTRAKPenyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerja BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi negara yang dapat disejajarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negara lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu penyebab kinerja BUMN menjadi sangat terbatasi, sehingga tidak dapat bersaing dengan perusahaan swasta sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini bertujuan untuk mengkaji konsep ganti kerugian dalam hukum keuangan negara, mengkaji apakah kerugian pada badan usaha milik negara (BUMN) merupakan kerugian negara, dan mengkaji bagaimana penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola badan usaha milik negara (BUMN).Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode normatif dengan sifat penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai keuangan negara, kerugian negara, badan usaha milik negara, pengelola BUMN, dan penyelesaian ganti kerugian termasuk penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN yang didasarkan kepada teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan data tertulis baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pengamatan, dan wawancara untuk kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif.Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa saat ini penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN diatur oleh multi hukum, yaitu dalam hukum perdata, administrasi negara, dan pidana. Hal ini didasarkan pada pengertian keuangan negara yang sangat luas berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, yang kemudian dianalogikan kepada kerugian negara sehingga penyelesaian ganti kerugian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara dan peraturan tentang BUMN itu sendiri, selain itu karena bentuknya, BUMN diatur pula berdasarkan peraturan tentang badan hukum dan perseroan terbatas sebagaimana layaknya suatu perusahaan atau badan usaha.

---

ABSTRACT

Settlement of damages towards state-owned enterprise administrators up to this time is an important issue in a line with increasingly anthusiasm to develop achievement capabilities of the state-owned enterprises to become one of state economic activator which could be aligned with state-owned enterprises in the other countries. A lot of regulations which are regulate about state-own enterprise is become majority causes restrictedly achievement capabilities of the state-owned enterprises, so that it unable to compete with private companies as it should be. According to mentioned above, this thesis being purposeful to learn about damages concept in the law of public finance, to learn about is the state-owned enterprise damages constitute state damages, and to learn about settlement of damages towards state-owned enterprise administrators.

Research method which used in this thesis is normative method with research character is descriptive that is to give describes about public finance, state damages, state-owned enterprise, state-owned enterprise administrators, and settlement of damages including settlement of damages towards state-owned enterprise administrators based on the theories and according to the law. This research is using primary and secondary datas. Secondary datas obtained through literatures research by using primary, secondary, and tertiary law substances through observationed and interviewed, then using qualitative descriptive to analyzing the datas.

Result of this research are settlement of damages towards state-owned enterprise this time regulated by multi-laws, that is in private law, state administration law, and criminal law. This condition is a consequence of public finance meaning which is so extensive according to the Public Finance Law, which analogized to the state damages so that settlement of damages are regulated by regulation which associated to public finance and state-owned enterprise law it selves, besides that, based on the state-owned enterprise types, state-owned enterprise also regulated by corporation law appropriately as a corporation and bussiness entity as it should be."

"Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat landasan bagi tertib hukum nasional dan landasan sistem ekonomi nasional, khususnya dalam Pasal 33 ditetapkan mengenai prinsip-prinsip dasar dan bentuk pengelolaan sistem ekonomi nasional di mana dapat ditafsirkan bahwa bentuk - bentuk badan usaha sebagai pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi nasional terdiri Bari Koperasi, Swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BUMN memiliki tugas ganda yaitu sebagai perusahaan yang menjalankan program Pemerintah dan sebagai perusahaan pelaku ekonomi yang mencari laba sebagai sumber pemasukkan bagi negara. Hal ini menyebabkan Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada BUMN antara lain dalam bentuk proteksi dan intensif yang pads kenyataannya menimbulkan efek yang tidak baik bagi BUMN dimana terjadi iklim berusaha yang tidak what dan tidak profesional sehingga menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang lemah dan tidak mampu bersaing di pasar domestik dan global. Kondisi BUMN ini makin terpuruk ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 di Asia dan khususnya di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya implementasi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN. Ini terlihat dari rendahnya daya saing BUMN di pasar, balk domestik maupun global dan rendahnya kinerja BUMN secara keseluruhan. Upaya untuk merubah perilaku korporasi tersebut dapat dilakukan dengan membangun seperangkat proses, struktur dan sistem dalam perusahaan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika sehingga akhirnya mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder lainnya. Dalam tesis ini, Penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan GCG pada BUMN terkait dengan peraturan - peraturan yang berlaku seperti KEP-1171M-MBUI2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang "Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara", Undang-undang Nomor I Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 'Badan Usaha Milik Negara". Akhirnya, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BUMN, khususnya yang terkait dengan masalah tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari pendirian suatu BUMN, maka perlu kiranya kebijakan yang mengatur kaedah, norma dan pedoman korporasi untuk menuju sistem pengelolaan BUMN yang sehat, dapat lebih disempurnakan."