Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu sumber terpenting pembiayaan dari dalam negeri adalah sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar sekali artinya bagi pembangunan nasional. Baik pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah, diarahkan untuk mendukung kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, daerah selain dituntut peningkatan kemampuan pembuatan pajak daerah juga dituntut peningkatan pelaksanaan pajak daerah. Hal ini harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan daerah. Ada tiga tujuan pokok yang hendak dicapai setiap perubahan pada setiap pajak daerah. Pertama, menyederhanakan sistem pajak daerah, karena sekarang sistem ini tampaknya memiliki nilai pengganggu yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkannya. Kedua, menaikkan penerimaan pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Ketiga, perubahan sistem pajak juga mungkin ada yang menyangkut wewenang pemerintah daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang sangat potensial bagi pemerintah daerah DKI Jakarta. Penyebabnya antara lain jumlah kendaraan yang berada di wilayah DKI Jakarta semakin meningkat dan pertumbuhan industri otomotif juga selalu positif. Namun, jika dilihat dari kedisiplinan wajib pajak PKB ditinjau dari ketepatan waktu membayar kewajibannya, maka dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan besarnya denda yang diterima pemerintah daerah. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk mencari efektivitas penerimaan PKB, persepsi masyarakat pemilik kendaraan bermotor (wajib pajak) terhadap sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor yang saat ini dilakukan. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang sedang diupayakan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pemungutan PKB yang dilaksanakan sudah efektif, kecuali pada masa awal krisis.Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penilaian wajib pajak/masyarakat terhadap pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor negatif. Artinya, masyarakat menilai pelayanan dan sistem yang saat ini berlaku tidak memenuhi keinginan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diciptakan sistem pendaraan kendaraan bermotor yang terkoordinasi antara Dipenda dan berbagai pihak seperti aparat kepolisian, perusahaan asuransi dan perusahaan pabrik/importir mobil. Yang terakhir khususnya diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah kendaraan baru yang bertambah per minggu atau per bulan di wilayah DKI Jakarta.Selain itu, perlu dibangun suatu sistem pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui saluran ATM, Bank-bank dan internat. Hal ini akan memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya."

"Pajak Reklame sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial, namun dilihat dari kontribusinya hanya 2,17 % dari total penerimaan Pajak Daerah dan menunjukkan tingkat efektifitas pemungutan yang tidak stabil.Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya berbagai kepentingan membatasi penggalian sumber penerimaan dan optimalisasi penerimaan dari pajak reklame, ditambah lagi dengan mekanisme pemungutan yang ada saat ini kurang mendukung upaya optimalisasi penerimaan.Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, maka masalah yang diteliti berkaitan dengan melakukan analisis terhadap mekanisme pemungutan pajak reklame dan melakukan pengukuran terhadap tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame serta menguraikan upaya-upaya yang dapat meningkatkan efektifitas pemungutan pajak reklame pada Dipenda Propinsi DKI Jakarta.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan pajak reklame dilakukan penghitungan tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame melalui analisis statistik "Pearson Correlation" dan dilakukan penghitungan estimasi potensi Pajak reklame secara mikro dan makro.Dari hasil penelitian dari analisis statistik dengan bantuan SPSS dan penelitian mekanisme pemungutan pajak Reklame pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, didapat hasil sebagai berikut :1. Mekanisme pemungutan pajak reklame belum sesuai dengan sistim dan prosedur pemungutan yang sesuai dan belum mengacu kepada Sistem perpajakan.2. Efektifitas pemungutan Pajak reklame menunjukkan tingkat efektifitas yang tidak stabil.3. Dari hasil analisis regresi didapat koefisien korelasi sebesar 0,876 yang menunjukan hubungan antara rencana dan realisasi penerimaan pajak reklame adalah positif dan derajat hubungan adalah cukup kuat.4. Besarnya sumbangan penetapan rencana penerimaan terhadap variasi (naik turunnya) realisasi penerimaan pajak reklame hanya sebesar 76 %, sedangkan 24 % ditentukan oleh faktor lain.5. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu melakukan kajian terhadap Perda No. 8 Th. 1998 dengan mengacu kepada sistem perpajakan khususnya unsur Administrasi Perpajakan.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame yang optimal."

"Pajak hiburan merupakan salah satu Pajak Daerah yang cukup potensial untuk dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya masih menunjukan angka yang kurang menggembirakan dimana terlihat dari realisasi penerimaan tahun 2000 hanya memberikan kontribusi sebesar 12,94 % dari total penerimaan Pajak Daerah Wilayah Jakarta Selatan, atau sebesar 3,40 % dari total penerimaan Pajak Daerah tingkat Propinsi. Dilatarbelakangi permasalahan tersebut maka masalah yang diteliti berkaitan dengan pengukuran tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan dan apakah administrasi perpajakan yang ada sudah mendukung pelaksanaan pemungutan pajak hiburan di Wilayah Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan menyajikan data historis perkembangan penerimaan pajak hiburan dilakukan penghitungan tingkat efektifitas pemungutan pajak hiburan melalui analisis statistik "Pearson Correlation" dan dilakukan penghitungan estimasi potensi Pajak Hiburan secara mikro dan makro. Dari hasil penelitian analisis statistik dengan bantuan SPSS dan penelitian administrasi perpajakan pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan, didapat suatu hasil penelitian sebagai berikut :

1. Efektifitas pemungutan Pajak Hiburan menunjukkan tingkat efektifitas yang tidak stabil.
2. Dari hasil analisis regresi di dapat koefisien korelasi sebesar 0,613 yang menunjukan hubungan antara rencana dan realisasi penerimaan pajak hiburan adalah positif dan derajat hubungan adalah cukup kuat.
3. Besarnya sumbangan penetapan rencana penerimaan terhadap variasi (naik turunnya) realisasi penerimaan pajak hiburan hanya sebesar 38 %, sedangkan 62 % ditentukan oleh faktor lain.
4. Pengukuran tingkat efektifitas melalui pendekatan secara mikro dengan melihat potensi pajak hiburan, efektifitas yang dicapai sebesar 53,36 %.
5. Dari sisi administrasi perpajakan, kegiatan penyelenggaraan pemungutan dan SDM yang ada kurang mendukung efektifitas pemungutan pajak hiburan, ini terlihat dari kurang efektifnya hasil pemeriksaan dan pencairan tunggakan wajib pajak yang dikelola oleh Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Selatan.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hiburan yang optimal."

"Instansi yang berwenang untuk memungut Pajak Daerah di wilayah DKI Jakarta Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Pajak hiburan adalah merupakan salah satu Pajak Daerah yang cukup potensial untuk dapat meningkatkan Penerimaan Asli Daerah, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya Pajak Hiburan belum dicapai secara optimal, sehingga masih perlu diadakan intensifikasi pemungutan Pajak Hiburan.Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti berkaitan dengan bagaimana penerapan system pemungutan Pajak Hiburan di Propinsi DKI Jakarta dan apa saja faktorfaktor yang terkait dalam penerapan sistem pemungutan Pajak Hiburan.Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dimana dalam data primer diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat melalui wawancara secara langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah, Biro Pusat Statistik dan dari hasil mempelajari buku-buku ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan serta literatur dengan tujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa penerapan sistem pemungutan Pajak Hiburan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan selain kurangnya petugas juga adanya ketidakjelasan tugas dan pembagian kewenangan antara Balai Dinas Pendapatan Daerah, Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya, dan Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecarnatan, akibat dari kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur pembagian kewenangan tersebut.Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Barat untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yang optimal."

"Pemungutan pajak hotel dan restoran di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta melibatkan Subdinas Pendataan dan Pemeriksaan, Subdinas Penetapan dan Subdinas Penagihan dinilai belum optimal.Penelitian inl ditujukan untuk mencari penyebab belum optimalnya pemungutan pajak hotel dan restoran dikaitkan dengan koordinasi dan konflik diantara ketiga subdinas.Metode penelitian menggunakan wawancara yang mendalam (in depth interview), focus group discussion, dan penyebaran kuesioner untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah stratified random sampling dengan jumlah sampel 38 orang, sampel mencakup pimpinan dan staf di lingkungan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Sedangkan metode tabulasi silang dan analisis deskriptif digunakan sebagai alat untuk menganalisis.Mengacu pada kerangka pikir, metode penelitian dan hasil penelitian, hasil temuan menunjukkan bahwa belum optimalnya pemungutan disebabkan kurang optimalnya koordinasi dan konflik yang sifatnya negatif, baik diantara tiga subdinas maupun di dalam subdinas itu sendiri. Oleh karena itu, diusulkan untuk menerapkan koordinasi horizontal dan diagonal, disamping vertikal dan rapat koordinasi rutin yang terfokus antara ketiga subdinas terebut.Saran-saran yang berkenaan dengan beberapa masalah tersebut diharapkan dapat berguna bagi Dipenda Propinsi DKI Jakarta dan kalangan akademisi sebagai suatu masukan dan olah pikir akademis."

"Pelayanan perpajakan merupakan jasa pelayanan public (public services) yang sepenuhnya menjadi tugas pernerintah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (rule) yang merupakan public goods. Undang-undang perpajakan sebagai public goods memiliki sifat khusus sebagaimana public goods yang lain, yaitu indivisibility, non excludability dan non rivalness.Dalam organisasi, sistem informasi sangat berperan dalam kinerja yang ditunjukkan oleh organisasi yang bersangkutan. Salah satu paradigma dasar dari model pengukuran efektivitas suatu sistem organisasi dapat dikaji dari masukkan (input), proses (trhoughput) dan keluaran (output). Input adalah semua faktor yang diperlukan dari lingkungannya, yang dirubah menjadi output melalui suatu proses.Berdasarkan uraian tersebut, maka pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan administrasi pemungutan Pajak Reklame di Pendapatan Daerah Kewenangan Kecamatan Propinsi DKI Jakarta dan bagaimana peran sistem informasi terhadap pemungutan pajak reklame serta permasalahan apa yang timbul dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pendapatan Daerah Kewenangan Kecamatan Propinsi DKI Jakarta.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan, sistem informasi dan permasalahan serta upaya-upaya dalam Pajak Reklame Kewenangan Pendapatan Daerah Kecamatan Propinsi DKI Jakarta. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan analsisis maka diketahui Pada tahun 1999/2000 rasio perbandingan antara titik reklame yang mendaftar dan yang memperoleh SKUM adalah 99%,. Namun pada tahun berikutnya (periode tahun 2000) terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu 98% yang berarti bahwa hanya 98% potensi penerimaan Pajak Reklame yang dapat memperoleh SKUM. Terjadi peningkatan sekitar 64% terhadap reklame yang memperoleh SKUM dalam kurun waktu tahun 1999/2000 ke tahun 2000.Pada periode tahun 2001 angka rasio perbandingan reklame yang memperoleh SKUM dengan yang mendaftar, mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yakni mencapai 99.47% yang berarti potensi penerimaan Pajak Reklame semakin baik. Penurunan angka rasio perbandingan terjadi pada periode selanjutnya, yakni sebesar 99.39%. Reklame yang sudah dibayar pada tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2000, penerimaan pajak reklame Wilayah Kewenagan Kecamatan DKI Jakarta setiap tahun mengalami peningkatan.Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi pemungutan Pajak Reklame telah menghasilkan data administrasi yang cukup baik mulai dari titik reklame, penerbitan SKUM sampai pembayaran. Angka pertumbuhan TPI memperlihatkan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Reklame berjalan secara efektif. Adapun saran yang dianjurkan adalah 'Upaya-upaya dalam meningkatkan potensi Pajak Reklame harus ditingkatkan melalui usaha-usaha yang dapat meningkatkan potensi pajak. Membaiknya iklim dunia usaha dan politik sangat perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Aparat perpajakan (fiskus) harus selalu aktif dalam usaha mengatasi masalah-masalah yang mempengaruhi pemungutan Pajak Reklame."