Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam peningkatan Tax Ratio penerimaan pajak, Pemerintahmelakukan usaha dengan cara mencari kemungkinan-kemungkinan objek pajak yang belum tersentuh dan mempunyai potensi penerimaan negara yang besar. Salah satu usaha tersebut adalah dengan cara menerbitkan Peraluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 (yang sebelumnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 dan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2000 memungkinkan pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Soft Loan yang sebelumnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Pajak Penghasilan tersebut ditanggung oleh Pemerintah. Permasalahan yang timbul bahwa dalam Loan Agreement antara Pemerintah RI dan Bank Investor selalu menerapkan pembebasan pajak terhadap pinjaman tersebut_ dan dalam pembayaran Soft Loan menggunakan dua cara, yaitu: melalui rekening khusus dan melalui"

"Penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan. Alasan yang dikemukakan sesuai PSAK Nomor 16 paragraf 29 adalah penilaian aktiva yang paling obyektif adalah berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah khususnya ketentuan perpajakan.Diperkenankannya fasilitas perpajakan beruapa penilaian kembali aktiva tetap perusahaan bertolak dari kondisi perekonomian Indonesia yang kerap dilanda krisis dan memicu adanya perkembangan harga (inflasi) yang mencolok atau perubahan kebijakan di bidang moneter. Kondisi ini yang menyebabkan pada sektor dunia usaha terdapat ketidakserasian antara biaya dan penghasilan yang mengakibatkan posisi keuangan perusahaan menjadi tidak wajar. Berdasarkan pertimbangan tersebut Pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetapnya.Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap, terakhir telah mengeluarkan keputusan Nomor : 4 86/KMK.03/2002 tanggal 2 8 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Untuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-519/PJ/2002 tanggal 02 Desember 2002 tentang Tata Cara dan Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.Dengan mencermati seperangkat ketentuan perpajakannya, perusahaan yang mempertimbangkan akan melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya akan mendapatkan peluang tax planning yang dapat dilakukan untuk dapat memperkecil atau meminimalisir jumlah beban PPh Badannya. Upaya tax planning tersebut tidak terlepas dari implikasi pemajakan terhadap penilaian kembali aktiva tetap, yaitu selain syarat administratif dan teknis serta pilihan waktu, umumnya lebih ditujukan kepada beberapa hal yang terkait dengan beban pajak yang akan dipikul oleh perusahaan pelaku penilaian kembali.Suatu metode analisis biaya dan manfaat (cost and benefit) menjadi penting bagi perusahaan dalam mempertimbangkan pelaksanaan penilaian kembali aktiva yang bersifat optional. Keuntungan saat melakukan penilaian kembali (current benefit) dan keuntungan masa depan (discounted future benefits) dapat dibandingkan dengan pengorbanan (cost) yang harus dikeluarkan perusahaan untuk pelaksanaan penilaian kembali tersebut. Keuntungan mengalokasikan selisih lebih penilaian kembali sepanjang masa manfaat bagi kelompok aktiva dimaksud, akan menghasilkan penghematan pajak (tax saving) relatif sebesar tarif maksimum PPh Badan perusahaan. Sementara pengorbanan berupa pengeluaran dana untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap (misalnya : PPh final, jasa appraisal, jasa akuntan publik) merupakan cost bagi perusahaan.Penghematan pajak tersebut dapat diproyeksikan kenilai kini arus kas (discounted cash flow). Akumulasi arus kas bersih atas proyeksi nilai kini dari penghematan pajak akan dibandingkan dengan pengeluaran biaya (cost) yang terjadi saat penilaian kembali (initial investment) misalnya PPh final 10%, biaya appraisal, atau jasa akuntan publik. Proyeksi arus kas (ran cash flows effect) melalui tax saving berdasar nilai kini (present value) dapat menghasilkan angka positif atau negatif. Beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi besaran tax saving adalah tarif PPh Badan yang berlaku, tingkat bunga, besar kecilnya jumlah selisih penilaian kembali, dan karakteristik aktiva tetap (metode penyusutan, masa manfaat). Pendekatan terhadap arus kas (cash flow) perusahaan menjadi signifikan dalam kondisi sumber pendanaan yang menekankan pentingnya efisiensi.Selain pertimbangan atas dasar basil analisis cost and benefit dengan pendekatan cash flow present value tersebut di atas, dalam rangka tax planning yang baik, masih terdapat hal-hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, yaitu terkait aspek fungsi budgeter, aspek administrasi perpajakan dan aspek pembukuan atau akuntansi."

"Pada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Rahasia Jabatan Notaris Dalam Hal Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh dilema bagi jabatan Notaris mengenai apakah Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dapat berlaku terhadap Notaris dan menjadikan Notaris sebagai entitas yang diatur di dalamnya sehingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kemudian berwenang untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Notaris terhadap informasi klien-kliennya. Hal ini menjadi pertanyaan bagi para Notaris terhadap kemungkinan Perppu 1/2017 tersebut dapat menjadi dasar pembenaran bagi Notaris untuk membuka rahasia jabatan. Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana dasar pembenaran dalam membuka rahasia jabatan Notaris terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan di luar Undang-Undang Jabatan Notaris, kemudian bagaimana hubungan rahasia jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan dan didukung dengan studi lapangan berupa wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep rahasia jabatan Notaris menganut teori rahasia relatif nisbi sehingga menyebabkan rahasia jabatan Notaris dapat dibuka jika memang ada kepentingan umum yang harus didahulukan atau adanya Undang-Undang yang memberikan pengecualian, terkait hal ini ada beberapa dasar pembenaran Notaris untuk membuka rahasia jabatannya. Jika Notaris diharuskan untuk membuka rahasia jabatan karena kewajiban hukum dalam rangka akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, maka hal tersebut harus secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

---

In the writing of this thesis will be discussed about The Secrecy of Notary In the Application of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest. It is motivated by a dilemma that is questioned by Notaries whether the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest may be applied for them so thus makes Notary as the entity that is regulated inducing Directorate General of Taxes under Ministry of Finance could be authorized to obtain the access to financial information of Notary rsquo s clientele. It rsquo s then inquired by Notary to the possibility of that Government Regulation could be the justification of opening the classified information. The issues arising include on how does the justification to disclosure the Notary rsquo s secrecy toward deeds made by Notary under the law of Notary Act and apart from the law of Notary Act, then how is the connection of Notary rsquo s secrecy and obligations with The Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest. The research method used in this writing is normative juridical research that is supporting by literature study and field study in the form of interviews. Data analysis is done qualitatively. The result of this research is that the concept of Notary 39 s secrecy embraces the theory of relative compelling that the Notary rsquo s secrecy could be revealed if there is public interest at stake that must take precedence or there are rules allowing exceptions. If a Notary is required to disclose a confidential information due to legal obligations in accessing financial information for tax purposes, it shall be firmly provided for in an Act."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan Tax Planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan kriteria tarif pajak penghasilan menurut Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2018, Undang-undang pajak penghasilan Pasal 17, dan fasilitas Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E. Pada saat ini UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Namun demikian kontribusi penerimaan pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak Indonesia masih rendah, hanya sebesar Rp 5,7 triliun, atau sama dengan 5% dari Produk Domestik Bruto. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Tax Planning Hoffman (1961) dan teori kepatuhan Slippery Slope Framework Kirchler (2007) dengan pendekatan studi kasus Mixed Method serta menggunakan primary data dan secondary data. Hasil penelitian menunjukan bahwa UMKM orang pribadi dengan penghasilan neto lebih dari 6% atau UMKM Badan dengan penghasilan neto lebih dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai PP 23 tahun 2018, sedangkan UMKM orang pribadi yang memiliki penghasilan neto kurang dari 6% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak sesuai UU PPh pasal 17, serta UMKM badan dengan penghasilan neto kurang dari 4% lebih menguntungkan menggunakan tarif pajak pasal 31E. Output yang dihasilkan dari penelitian ini berupa tax planning bagi UMKM di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Penelitian berikutnya diharapkan dapat berupa rancangan ketentuan tarif pajak penghasilan baru yang sesuai dengan asas perpajakan dan kondisi UMKM di Indonesia.

---

This study aims to propose tax planning for MSMEs in Indonesia according to income tax rates criteria on Government Regulation No. 23 of 2018, Article 17 of income tax law and Article 31E of income tax law. At the moment, MSMEs fulfill a proportion of 99.99% of a total business entity in Indonesia or as much as 56.54 million units. However, the contribution of MSMEs income tax revenue to Indonesia's tax revenues is meager, only at Rp. 5.7 trillion, or equal to 5% of Gross Domestic Product. The theory used in this study is the Hoffman Tax Planning Theory (1961) and the Slippery Slope Framework compliance theory of Kirchler (2007) with Mixed Method case study approach using primary and secondary data. The result showed that personal MSMEs with net income more than 6% or corporate MSMEs with net income more than 4% were more profitable use the income tax rate in accordance to PP 23 of 2018. Personal MSMEs with net income less than 6% were more profitable use tax rate in accordance to Income Tax Law article 17, as well as corporate MSMEs with net income less than 4% were more profitable use Article 31E rates. The output generated from this study is the form of tax planning for MSMEs in Indonesia. Subsequent research is expected to be a draft regulation on new income tax rates that are more in line with taxation principles and the condition of MSMEs in Indonesia."

"Mayoritas UMKM termasuk underground economy sehingga penerimaan pajak belum optimal. Formalisasi pajak menjadi solusi sehingga pemerintah menghadirkan OSS yang mewajibkan formalisasi pajak dan menyediakan layanan perizinan usaha serta formalisasi pajak sekaligus. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan OSS ditinjau dari asas ease of administration, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat, dan menganalisis strategi optimasi pemanfaatan OSS dalam mendukung formalisasi pajak UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan formalisasi pajak melalui OSS ditinjau dari asas ease of administration telah memberikan kemudahan bagi UMKM meski terdapat beberapa kendala. Selanjutnya, faktor pendukung pelaksanaan OSS dalam mendorong kepatuhan formalisasi pajak UMKM meliputi ancaman sanksi dan deteksi, insentif pajak, kemudahan administrasi, dan NPWP sebagai persyaratan administratif. Hasil identifikasi faktor penghambat mencakup kurangnya informasi yang diterima oleh UMKM, ketidakpercayaan publik, permasalahan administrasi dalam OSS, serta pertimbangan ekonomi. Selain itu, pemerintah telah melakukan berbagai strategi optimasi pemanfaatan OSS dalam mendukung kepatuhan formalisasi pajak UMKM dengan cukup baik. Adapun, usulan strategi optimasi pemanfaatan OSS dalam mendukung kepatuhan formalisasi pajak UMKM berupa penyediaan fasilitas pelayanan pengembangan usaha yang eksklusif, pengenalan OSS melalui influencer, dan program relawan OSS.

---

The majority of MSMEs are part of the underground economy so that tax revenues are not optimal. Tax formalization is a solution so the government presents OSS which requires tax formalization and at the same time provides business licensing services and tax formalization. This study aims to analyze the application of OSS in terms of the principle of administrative convenience, identify supporting and inhibiting factors, and analyze strategies for optimizing the use of OSS in supporting the formalization of MSME taxation. This research uses a qualitative approach with literature studies and field studies. The results show that the implementation of tax formalization through OSS in terms of the principle of administrative convenience has provided convenience for MSMEs even though there are several obstacles. Furthermore, the supporting factors for the implementation of OSS in encouraging MSME tax formalization compliance include the threat of sanctions and detection, tax incentives, administrative convenience, and TIN as an administrative requirement. The results of the identification of inhibiting factors include the lack of information received by MSMEs, public distrust, administrative problems at OSS, and economic considerations. In addition, the government has carried out various strategies to optimize the use of OSS in supporting MSME tax formalization compliance quite well. Meanwhile, the proposed strategy for optimizing the use of OSS in supporting MSME tax formalization compliance is in the form of providing exclusive business development service facilities, introducing OSS through influencers, and the OSS volunteer program."

"Tax Planning is often interpreted as tax evasion. This misperception is rooted in the tax planning conducted often fall in the area of tax evasion, whereas utilizing all means to meet end regardless of the existing tax law and provisions of tax regulation such as reducing sales revenue and increasing cost of goods sold. A good tax planning is always based on the concept of compliance by utilizing tax planning techniques allowed by existing tax law and tax regulations, which is referred to as tax avoidance.

The objective of this research is to analyze how process of preparation and the implementation of tax planning conducted by the PT. X in achieving company's goal, especially in improving cash flow of company. The scope of research is limited the tax planning practice at PT, X.

This research employed a descriptive analytic methodology, with data collecting technique in form of bibliographical study and field study. The analysis performed is qualitative in nature.

From the analysis results, it is found that the tax planning at PT. X especially in the area of value added tax, income tax of raw material importation, the income tax withholding for services conducted by offshore service providers and the income tax on employment still need to be improved in order to save the cash flow and ensuring the going concern of the PT. X.

A conclusion drawn from this survey is that the tax planning of PT. X can improve the company's cash flow. A recommendation given by this research is that it is necessary to improve the understanding of the nature of company's operation, improve the coordination between finance/tax section with operation/maintenance section, and improve the administrative work flows in the company."

"ABSTRAKPemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait kualitas timah yang dapat diekspor minimum mengandung 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013. Adanya aturan ini dianggap perusahaan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ? jenis strategi pembiayaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehubungan dengan rencana perluasan fasilitas refining, untuk mengetahui strategi mana yang paling efisien bagi perusahaan ditinjau dari segi perpajakan, dan untuk mengetahui faktor ? faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan sehubungan dengan rencana perluasan refining. Strategi pembiayaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan melalui bank financing, shareholder debt financing, equity financing dan leasing. Strategi terbaik adalah pembiayaan melalui bank financing dengan skema 60% bank financing dan 40% debt tanpa menerapkan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007. Selain itu faktor ? faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan antara lain: besarnya pembiayaan eksternal, shareholder debt financing, penerapan metode saldo menurun, fasilitas penyusutan dipercepat sesuai PP No. 1 tahun 2007, opportunity cost shareholder, condition precedent, covenants, jaminan kreditur, dan event of default.

---

ABSTRACTThe Government of Indonesia has issued a new regulation concerning minimum quality of Stannum can be exported of 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013). This regulation is a bussiness chance for company. The purpose of this study is to study the type of strategies to finance the planned expansion of refining facilities, to find out which strategy is the most efficient one for company in term of taxation and to determine the factors to consider in determining the most appropriate financing strategy in connection with the planned expansion of refining. The analyzed financing strategy in this study was financing through bank financing, shareholder debt financing, equity financing and leasing. Bank financing is the best strategy with consist of 60% bank financing and 40% debt facilities without implementing The Government Regulation No.1 of 2007. In addition, factors that also needs to be considered in determining the best strategies, among others: the amount of external financing, shareholder debt financing, the application of the declining balance method, accelerated depreciation facilities provided by Government Regulation No. 1 of 2007, the opportunity cost of shareholders, condition precedent, covenants, collateral lender, and events of default.;ABSTRAKPemerintah mengeluarkan peraturan baru terkait kualitas timah yang dapat diekspor minimum mengandung 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013. Adanya aturan ini dianggap perusahaan menjadi peluang bisnis bagi perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ? jenis strategi pembiayaan yang dapat ditempuh oleh perusahaan sehubungan dengan rencana perluasan fasilitas refining, untuk mengetahui strategi mana yang paling efisien bagi perusahaan ditinjau dari segi perpajakan, dan untuk mengetahui faktor ? faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan sehubungan dengan rencana perluasan refining. Strategi pembiayaan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pembiayaan melalui bank financing, shareholder debt financing, equity financing dan leasing. Strategi terbaik adalah pembiayaan melalui bank financing dengan skema 60% bank financing dan 40% debt tanpa menerapkan fasilitas Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007. Selain itu faktor ? faktor yang juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan strategi pembiayaan antara lain: besarnya pembiayaan eksternal, shareholder debt financing, penerapan metode saldo menurun, fasilitas penyusutan dipercepat sesuai PP No. 1 tahun 2007, opportunity cost shareholder, condition precedent, covenants, jaminan kreditur, dan event of default.

---

ABSTRACTThe Government of Indonesia has issued a new regulation concerning minimum quality of Stannum can be exported of 99,9% Sn (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/6/2013). This regulation is a bussiness chance for company. The purpose of this study is to study the type of strategies to finance the planned expansion of refining facilities, to find out which strategy is the most efficient one for company in term of taxation and to determine the factors to consider in determining the most appropriate financing strategy in connection with the planned expansion of refining. The analyzed financing strategy in this study was financing through bank financing, shareholder debt financing, equity financing and leasing. Bank financing is the best strategy with consist of 60% bank financing and 40% debt facilities without implementing The Government Regulation No.1 of 2007. In addition, factors that also needs to be considered in determining the best strategies, among others: the amount of external financing, shareholder debt financing, the application of the declining balance method, accelerated depreciation facilities provided by Government Regulation No. 1 of 2007, the opportunity cost of shareholders, condition precedent, covenants, collateral lender, and events of default."

"Penelitian ini mengamati kondisi perusahaan dengan rata-rata tarif PPh 21 sebesar 15 dan 30 , yaitu Firma Hukum X dan Firma Hukum Y. Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan membandingkan perencanaan PPh Pasal 21 dan menganalisis pemilihan metodenya. Hasil penelitian ini adalah perusahaan dengan rata-rata tarif PPh Pasal 21 sebesar 5-25 sebaiknya menggunakan metode Gross-up dan benefit-in-cash, sedangkan untuk tarif PPh Pasal 21 sebesar 30 sebaiknya menggunakan metode Gross dan benefit-in-kind. Berdasarkan perhitungan, Firma Hukum X menghasilan total beban pajak terkecil dengan Gross-Up, yaitu sebesar Rp 927.568.290, sedangkan Firma Hukum Y menggunakan Mix dengan total beban pajak sebesar Rp 2.373.047.199.

---

This study observed the characteristics of companies that have an average Article 21 Income Tax rate of 15 and 30, namely X Law Firm and Y Law Firm. This study is qualitative research that aim to compare the tax planning of Article 21 Income Tax and analyze its method selection. The results of this study are the companies with average Article 21 Income Tax rate of 5 25 should use Gross up and benefit in cash, whereas for companies with average Article 21 Income Tax rate of 30 should use Gross and benefit in kind. According to the calculation, X Law Firm produce the cheapest total tax burden by using Gross up to wit Rp 927.569.290, whereas Y Law Firm best using Mix with total tax burden Rp 2.373.047.199."

"Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2007 masih mengandung defisit yang cukup besar, sehingga target penerimaan pajak harus bisa dicapai agar defisit tersebut tidak meningkat lebih besar Iagi. Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya agar jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam RAPBN, dan tentunya upaya tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Secara umum, upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah adalah meliputi intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak.Uraian yang dikemukakan tersebut di atas merupakan upaya pemerintah untuk meningkatan penerimaan pajak, namun bagi dunia usaha khususnya perusahaan sebagai Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih usahanya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan pembayaran pajak. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap peningkatan penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.Untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak dengan baik dan benar agar tidak terjadi pemborosan sumber dana yang tidak perlu karena sanksi perpajakan, maka Wajib Pajak harus mengatur kewajiban perpajakannya secara sistematis yang meliputi: perencanaan, pengorganisasi an, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang paling efisien. Upaya tersebut merupakan tax management, juga sering disebut dengan istilah tax planning, yang dasarnya mempunyai arti yang sama yaitu untuk mengimplementasikan fungsi manajemen secara umum agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan perusahaan.Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menguraikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh manajemen dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan dan menjelaskan secara teoritis upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak perusahaan secara balk dan benar melalui analisis data-data yang relevan, sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi Iapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa pada tahun-tahun pajak sebelumitahun 2005, PT. Harapan Hibrida Kalbar ("Perusahaan") belum melakukan langkah-Iangkah perencanaan pajak dengan baik. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan pajak oleh Fiskus menunjukkan adanya kewajiban pajak yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi-sanksi perpajakan, yang seharusnya tidak perlu terjadi dan sanksi ini tentunya sangat membebani perusahaan.Sejak tahun 2006 perusahaan telah menunjuk Konsultan Pajak untuk melakukan penelaahan terhadap kewajiban-kewajiban perpajakan perusahaan baik tahun pajak yang Ialu maupun tahun pajak yang sedang berjalan. Perusahaan akan melakukan pembetulan terhadap perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan hasil penelaahan tersebut.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada tahun-tahun sebelum tahun pajak 2006 perencanaan pajak dilaksanakan masih bersifat insidentil dan dilakukan dalam kerangka mengatasi masalah yang timbul serta belum dilakukan secara terencana dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan secara terpadu. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar penyusunan perencanaan usaha iangka pendek dan jangka panjang perusahaan mencakup didalamnya perencanaan pajak perusahaan, sehingga perencanaan pajak menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen perusahaan.

---

The draft of State Revenues and Expenditures Budget ("RAPBN?) 2007 is bearing significant deficit; therefore, tax revenues target must be achieved to avoid larger deficit. ln achieving the target, the Directorate General of Taxes continues to put efforts to collect the taxes as budgeted in RAPBN, within the tax law framework. in general, the efforts consist of intensification of tax collection and increasing of the number of tax payers extensively.

The above mentioned measures are the government's effort to increase tax collection, but from tax payers point of view, especially the company as one the tax payer, the tax imposed is an expense that reducing their net income. Therefore, there is a different point of view between government and tax payers in relation to tax collection, whereas government has to collect bigger tax to finance the expenditures of the country, and tax payers are trying to manage the tax payment efficiently as legally acceptable.

In order to comply to existing tax regulation and to avoid tax penalty, the tax payer shall arrange its tax compliance systematically, including planning, organizing, actuating, and controlling of the taxes. The arrangement is called tax management, also known as tax planning; that is to implement the management function in general in order to achieve effectiveness and efficiency in tax compliance.

The defined problem in this research is how the tax planning should be applied by the management in order to improve the financial performance of the company. The objective of the research is to describe the effort that has been taken by the company to fulfill its tax obligation and to explain theoretically, the efforts that could be taken by the company through analysis of the revelant data, so tax planning can be carried out and the company objective could be achieved properly.

The research methodology of this thesis is descriptive analysis, by using library and held research as data collection technique. The collected data will be analyzed qualitatively. Based on data analysis, PT. Harapan Hibrida Kalbar (?The company") did not perform proper tax planning for the years before 2005. The tax audit conducted by tax officer showed that the company has not fully comply with the tax regulations, therefore tax penalty is imposed, which should not be happened. This penalty put significant financial burden to the company.

In 2006, the company has appointed tax consultant to review the tax obligation for current and previous years. The company will correct the tax calculation, payment and reporting, in order to adjust to the tax review.

The conclusion of this research is that the company's tax planning before year 2006 is incidental in nature, and just to solve the problems when they incurred and did not integrate with the short term and long term planning of the company. The recommendation of this research is that the company's short term and long term business plan should be embedded tax planning; thereby, the tax planning will be become the task that shoud be handled by all of the company's personnel."

"Produk kelapa sawit digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setiap hari, perusahaan-perusahaan terus mencari cara agar semakin meningkatkan produksinya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memperluas lahan perkebunan. Tetapi hal tersebut juga menimbulkan eksternalitas negatif. Untuk mengendalikan hal tersebut, maka pajak digunakan sebagai instrumen dan pajak yang digunakan adalah PBB Perkebunan. Tujuan dari penelitian adalah untuk menemukan alternatif kebijakan PBB Perkebunan yang dapat dibuat untuk mengendalikan serta mencegah eksternalitas negatif akibat dari pembukaan lahan perkebunan.

---

Palm oil products are widely used in various aspects of community life. Every day, companies are constantly looking for ways to further increase production. One way to do is to expand oul palm plantation in Indonesia. But in fact it can also make negative externalities for environment and to control this, tax as one of fiscal instrument can be used, and the tax is land and building tax of plantation. Purpose of this study was to find alternative land and building tax of plantation policies what can be created to control the negative externalities as well as preventing of opening the oil palm plantation and restrain the negative externalities that existed. "