Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi mengenai upah minimum di Indonesia sejauh penulis amati, dilakukan dalam perspektif ekonomi. Padahal buruh sebagai individu merupakan bagian dari masyarakat dengan berbagai dimensi sosialnya, temiasuk sebagai warga negara yang memiliki hak untuk hidup layak. Upaya untuk membebaskan buruh dari kemiskinan absolut merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan penduduk di Indonesia.Upah minimum diduga berpengaruh terhadap upah rata-rata serta kemiskinan penduduk, yang diteliti melalui indikator konsumsi kalori dan tingkat kemiskinan penduduk. Tujuan pertama dari studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh upah minimum terhadap upah rata-rata dan tingkat kemiskinan penduduk. Sedangkan tujuan kedua adalah melakukan kajian terhadap faktor-faktor di luar faktor upah minimum yang berpotensi mempengaruhi tingkat kesejahteraan buruh.Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS pada tahun 1996 dan 1999, bagian pertama dari studi ini menggunakan analisa statistik dengan metode regresi untuk meneliti pengaruh antara upah minimum dengan upah rata-rata dan tingkat kemiskinan. Hipotesa penelitian pertama yang diuji adalah semakin tinggi upah minimum, semakin tinggi upah rata-rata. Sedangkan hipotesis kedua adalah semakin tinggi upah minimum, semakin rendah peningkatan tingkat kemiskinan. Daiam hipotesis kedua, variabel upah minimum sebagai variabel terikat dikonversikan menjadi upah minimum riil dengan memasukkan faktor Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk menghilangkan pengaruh faktor inflasi. Dengan menggunakan pendekatan kemiskinan absolut, variabel tingkat kemiskinan sebagai variabel bebas dijabarkan melalui indikator penurunan konsumsi kalori dan peningkatan tingkat kemiskinan.Hasil pengolahan data menunjukkan adanya pengaruh upah minimum yang signifikan terhadap upah rata-rata dan tingkat kemiskinan. Semakin tinggi upah minimum, semakin tinggi pula upah rata-rata suatu daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan upah minimum di suatu daerah akan berdampak terhadap peningkatan upah rata-rata buruh di daerah tersebut. Semliki tinggi peningkatan upah minimum rill, semakin rendah peningkatan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Dalam periode krisis tahun 1996 sampai dengan 1999, upah minimum telah menjalankan fungsinya untuk melindungi buruh pada khususnya, dan penduduk pada umumnya, agar tidak jatuh pada tingkat kemiskinan yang lebih parah.Terdapat tiga implikasi teoritik dari hasil penelitian tersebut. Pertama, pengaruh negatif peningkatan upah minimum terhadap peningkatan tingkat kemiskinan tersebut mendukung konsep Webster mengenai pentingnya indikator pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan absolut. Kedua, Konsep KHM (Kondisi Hidup Minimum) yang mendasari perhitungan upah minimum merupakan kebijakan yang sejalan dengan strategi pembangunan berdasarkan kebutuhan dasar dari Webster, meski dalam implementasinya justru menunjukkan pola redistribusi vertikal sumber-sumber yang terbalik, yakni dari buruh terhadap pengusaha. Ketiga, kebijakan penentuan upah minimum didasarkan pada konsep Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang menekankan pada relasi yang harmoni dan tidak mengakui adanya realitas konflik seperti dikemukakan Vedi B. Hadiz.Dalam kebijakan penentuan upah minimum, harus ditentukan kriteria yang jelas. Kriteria utama yang harus dipenuhi adalah perkembangan IHK (Indeks Harga Konsumen) dan KHM buruh berdasarkan statusnya, yakni buruh laki-laki lajang, buruh perempuan lajang, buruh laki-laki berkeluarga, utau buruh perempuan berkeluarga. KHM harus dapat memenuhi kebutuhan kalori buruh dan keluarganya ditambah komponen-komponen lain di luar makanan. Besarnya koefisien determinasi yang kurang dari 0,20 pada analisis di bagian pertama studi ini menunjukkan bahwa kurang dari 20 persen variabel kesejahteraan yang dapat dijelaskan oleh variabel upah minimum rill. Oleh karena itu, bagian kedua dari studi ini melakukan kajian terhadap faktor-faktor di luar faktor upah minimum.Bahasan ini melihat buruh tidak hanya dalam suatu hubungan industrial dengan pengusaha, melainkan juga kedudukannya sebagai warga negara yang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam kerangka penanggulangan kemiskinan absolut, negara harus ikut menjamin dan memenuhi kebutuhan minimum buruh serta berupaya membebaskan buruh dari kemiskinan, dan tidak membebankan sepenuhnya kepada pengusaha molalui penentuan upah minimum. Kebijakan upah minimum harus diintegrasikan dengan kebijakan lain agar upaya peningkatan kesejahteraan buruh dapat lebih efektif. Kewajiban negara ini dapat dilakukan diantaranya melalui penyediaan akses terhadap pelayanan publik (seperti perumahan, pelayanan kesehatan, tranportasi, pendidikan untuk anak), subsidi dan pengelolaan jaminan sosial bagi buruh, penegakan hukum dalam masalah jaminan sosial, insentif pajak bagi perusahaan yang memberikan opsi kepemilikan saham, serta upaya peningkatan kesejahteraan buruh secara lokal dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah."

"Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memberi dampak negatif bagi semua pelaku ekonomi. Bukan cuma importir dan eksportir yang masih bertumpu pada komponen impor yang merasa risau, tapi berjuta rakyat jelata harus menjerit-jerit karena naiknya harga barang dan bahkan mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi membiayai kegiatan produksi.Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja R.I. sudah berupaya melindungi pekerja dalam hal pengupahan, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-QIJMEN11999 tentang Upah Minimum yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha. Untuk penyesuaian besarnya upah minimum dalam PERMENAKER tersebut dalam pasal 4 ayat (5) dijelaskan bahwa besarnya upah minimum tersebut diadakan peninjauan kembali selambat-Iambatnya 2 (dua) tahun sekali. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa UMR tersebut ditetapkan dengan rnempertimbangkan kebutuhan hidup, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upab pada umumnya, kondisi pasar dan tingkat perkembangan perekonomian serta pendapatan perkapita.Tujuan peraturan upah minimum adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Jika tidak ada hal lain yang berubah, maka upah rata-rata semua pekerja juga akan meningkat. Sayangnya, kenyataan tidaklah sesederhana itu. Penerapan upah minimum oleh pemerintah mempengaruhi pasokan maupun permintaan dalam pasar tenaga kerja. Karena itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja.Upah bagi pekerja memiliki manfaat sebagai imbalan terhadap output produksi yang dihasilkan dan sebagai perangsang bagi peningkatan produktifitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkaat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya faktor produksi, maka pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan.Dampak positif dari kebijakan upah minimum adalah upah yang diterima oleh pekerja akan meningkat. dni akan meningkatkan taraf hidup pekerja tersebut. Namun karena upah oleh perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang harus ditekan pengeluarannya, maka perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya dengan cara memberhentikan tenaga kerja yang kurang/tidak produktif untuk mengurangi biaya produksi.Dampak negatifnya, jumlah pengangguran akan semakin besar, hal ini akan menambah beban bagi pemerintah, kemiskinan akan bertambah banyak. Padahal.tujuan dari upah minimum adalah meningkatkan kehidupan pekerja, sementara dengan adanya PHK terhadap pekerja-pekerja yang tidak berpotensi oleh perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai ketentuan upah minimum akan menyebabkan penganguran semakin meningkat."

"Tesis ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis ekonometri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum, kemudian juga dilakukan analisis deskriptif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengambilan kebijakan upah minimum memang dipengaruhi oleh hitung-hitungan secara ekonometri, akan tetapi proses politik, lobby, negosiasi dan posisi tawar yang terjadi antar elemen di dalam forum pengambilan keputusan mengenai upah minimum, yakni di Dewan Pengupahan juga menjadi faktor yang menentukan.

---

This thesis explores some factors that influence the minimum wage policy in Indonesia. This study uses econometric analysis to factors that influence the minimum wage policy, and also performed a descriptive analysis of the factors that affect the minimum wage policy. The results of this study show that minimum wage policy-making is affected by the econometric calculations, but the political process, lobbying, negotiation and bargaining power that occur between the elements in decision-making forum on the minimum wage, is the Wage Council also important factors."

"Dalam dua dekade terakhir, kontribusi dan pertumbuhan sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan. Penurunan tersebut, ditengarai karena menurunnya produktivitas industri manufaktur. Menurut teori efisiensi upah dan teori produksi, upah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Di Indonesia, upah minimum adalah upah terendah. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 90 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Oleh karena itu kami menduga adanya spillover effect dari kenaikan upah minimum terhadap upah pekerja. Dengan kerangka teori efisiensi upah, teori produksi dan spillover effect, studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kenaikan upah minimum terhadap produktivitas tenaga kerja melalui kenaikan upah pekerja industri manufaktur. Penelitian ini menggunakan recursive model dan diestimasi dengan menggunakan data panel dari survei industri besar-sedang BPS dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Hasil estimasi menunjukkan bahwa upah minimum berasosiasi positif dan signifikan terhadap upah dan upah berasosiasi positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja.

---

In the last two decades, the contribution and the growth of the manufacturing sector to GDP has decreased. This decline is suspected to be due to lower productivity in the manufacturing industry. According to the efficiency wage theory and production theory, wage is one of the factors that can affect labor productivity. In Indonesia, the minimum wage is the lowest wage. This is explained in Law No. 13 of 2003 on Manpower Article 90 paragraph (1) which states that employers are prohibited from paying wages lower than the minimum wage. Therefore, we suspect a spillover effect of the increase in minimum wages on labor wages. With the theoretical framework of efficiency wage theory, production theory and the spillover effect, this study aims to see and analyze the increase of minimum wages on labor productivity through the increase of labour wages in manufacturing industry. This study used a recursive model and the model is estimated using panel data of BPS large-medium industry survey from 2010 to 2015. The results show that the minimum wages is positively and significantly associated with wage and wages were positively and significantly associated with labor productivity."

"ABSTRACTPekerja merupakan aktor penting dalam hubungan industrial. Di dalam hubungan industrial tidak terlepas dari permasalahan tenaga kerja, salah satunya ialah masalah upah. Untuk itu, Pemerintah mengatasi permasalahan upah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tentang Pengupahan. Akan tetapi, setelah dikeluarkannya dan dilaksanakannya PP 78/2015 banyak dari serikat pekerja yang menolak karena ada perubahan metode dalam pembayaran upah yang merugikan pekerja. Skripsi ini membahas tentang bagaimana evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan dan apa permasalahan dan tantangan dalam penetapan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan dimensi-dimensi kriteria evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Data diperoleh wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menujukkan bahwa evaluasi atas pelaksanaan Kebijakan PP 78/2015 belum memenuhi penghasilan kebutuhan hidup layak pekerja/buruh dimana bahwa dari enam dimensi dan indikator yang digunakan dalam evaluasi belum terlaksana dengan baik. Permasalahan dalam penetepan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta yakni dikarenakan PP 78/2015 bertentangan dengan UU 13/2013 tentang Ketenagakerjaan, tidak melibatkan peran Dewan Pengupahan, intervensi politik, dan perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha. Disisi lain, terdapat tantangan dalam penetapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta yakni harus sesuai dengan kebutuhan riil pekerja, dan mengembalikan konsep safety net.

---

ABSTRACTWorkers are the main factor in industrial relations. Industrial relations can not be separated from men power issues, one of which is wages. The Government works to resolve the following issue by formulating the Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages. However, after being released and implemented, many labor unions decline the regulation since there is an amandment of method in wage payment that harms the workers. This study discusses the evaluation of implementations of Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and what are the issues in formulating the provincial minimum wage in Jakarta. This study uses post positivist approach with the dimensions of policy evaluation criteria proposed by Dunn that is effectiveness, effieciency, adequacy, fairness, responsiveness, and accuracy. The data is obtained from the interviews and the study of literature. The result of this study shows that the evaluation of the implementation of the following regulation has not yet reached the need of proper living of the workers based on the six dimensions and indicators that are used in this study. The issues in fomulation provincial minimum wage in Jakarta is because the regulation is not legally harmonized with Act No. 13 of 2003 on Manpower, in which the act does not involve any role from Wage Councils, political intervention, and distinction of interests between workers and entrepreneurs. On the other hand, there are also two obstacles along the way which must be in accordance with the real needs of workers and restore the concept of safety net. "

"ABSTRAKTesis ini mengestimasi pengaruh kebijakan peningkatan upah minimum terhadap ketimpangan upah provinsi-provinsi di pulau Jawa tanpa mempertimbangkan dan dengan mempertimbangkan dampak employment. Dengan menggunakan metode semiparametrik diperoleh hasil bahwa meningkatnya upah minimum akan menurunkan ketimpangan upah di provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten jika dampak employment tidak disertakan. Sebaliknya jika menyertakan dampak employment meningkatnya upah minimum akan meningkatkan ketimpangan upah dengan beberapa asumsi mengenai elastisitas employment dan tingkat upah pekerja yang berhenti bekerja akibat kebijakan upah minimum. Hasil yang berbeda terjadi di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, peningkatan upah minimum menyebabkan meningkatnya ketimpangan upah baik tanpa dan dengan menyertakan dampak employment. Hal ini diduga terjadi karena peningkatan upah minimum yang sangat rendah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan tingkat kepatuhan akan kebijakan yang menurun cukup tinggi di provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan penetapan upah minimum hendaknya dilakukan dengan hati-hati karena terdapat dampak sampingan berupa unemployment yang harus di pertimbangkan.

---

ABSTRACT This thesis estimates the effect of the minimum wage policy on the wage inequality in Java Provinces by using semiparametric method. It is found that the increase in minimum wage will decrease the wage inequality in DKI Jakarta, West Java, Central Java and Banten Provinces by setting aside employment impact,. Conversely, the increase in minimum wage will increase wage inequality in those areas if we consider the employment impact under some assumption about the employment elasticity of minimum wage and wage rate of unemployed workers. Different results occur in the provinces of Yogyakarta Special Region and East Java. In these provinces the increase in minimum wages will lead to an increase in wage inequality, no matter of the inclusion or exclusion of the employment impact. This is due to the insignificant or very low increase of minimum wage in the province of Yogyakarta Special Region and the decrease of policy compliance level in East Java province. The finding suggests that the minimum wage policy should be constructed and implemented cautiously, since there is an unemployment impact needs to be considered that might have an adverse impact to wage inequality."