Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diskriminasi terhadap kaum wanita kulit putih di Amerika Serikat sudah ada sejak beberapa ratus tahun lalu. Dengan adanya diskriminasi ini maka timbullah gerakan-gerakan feminisme yang menentangnya. Maka pada tahun 1848 konvensi feminis awal yang dilakukan oleh kaum wanita di Seneca Falls, New York, mengungkapkan Declaration of Sentiments yang mengatakan bahwa semua wanita diciptakan sama/identik dengan pria baik dalam hal kapasitas maupun tanggung jawabnya. Jika wanita dan pria itu serupa di mata Tuhan, maka tidak ada dasar lain untuk memperlakukan wanita sebagai individu yang berbeda dan lebih rendah dari pria. Masalah yang dibahas dalam tesis ini ialah diskriminasi terhadap wanita kulit putih eksekutif dalam upah dan kedudukan. Sekalipun seorang wanita kulit putih eksekutif melakukan tugas yang setara dengan pria eksekutif, upah yang diterima wanita akan lebih rendah dari yang diterima pria. Dalam hal kedudukan pun demikian pula. Lebih mudah bagi kaum pria untuk memperoleh posisi puncak dari pada kaum wanitanya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menunjukkan bahwa di Amerika Serikat yang terkenal sangat demokratis itu, masih ada diskriminasi terhadap wanita, juga wanita kulit putih. Lebih-lebih lagi diskriminasi ini teijadi terhadap wanita kulit putih eksekutif yang tergolong tinggi pendidikannya. Metode penulisan yang saya pakai sepenuhnya mengguuakan studi kepustakaan sebagai sumber utama, ditunjang oleh informasi yang saya peroleh melalui internet.Hasilnya ialah bahwa diskriminasi terhadap wanita kulit putih eksekutif itu memang ada, khususnya mengenai upah dan kedudukan mereka yang tidak setara dengan pria eksekutif untuk membuktikan adanya diskriminasi ini saya memberikan kasus-kasus dengan melampirkan tabelnya. Saya juga memperoleh jawaban bahwa sampai tahun 1990-an masih terjadi diskriminasi terhadap wanita kulit putih eksekutif dalam upah dan kedudukan, yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam cara mendidik dan membesarkan anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga Amerika serta sikap patriarki yang kuat dalam masyarakat Amerika yang menganggap kaum wanita sebagai subordinasi dari kaum pria. Juga saya menguraikan pola-pola yang digunakan dalam mendiskriminasikan wanita kulit putih eksekutif ini. Pada akhirnya saya memberikan kesimpulan, bahwa wanita kulit putih eksekutif masih menghadapi hambatan-hambatan yang mencegah mereka untuk memperoleh upah dan kedudukan yang setara dengan pria eksekutif.

---

Discrimination against white females in the United States started some hundred years ago. Due to discrimination, feminist movements appeared and tried to oppose it. The radical nature of the early feminist movement was revealed in the Declaration of Sentiments, which asserted that `all men and women are created equal'. Equal in their capacity as well as responsibility. If man and woman are equal in the eyes of God, there is no reason to treat one sex as different from and less equal than the other. The problem in this thesis is that discrimination against white female executives concerns pay and position. Even though a white female executive does an equal job as a male executive, the pay a female gets is lower than what the male executive receives. This is the same in position. It is much easier for a male to get a top position but this does not count for a female. My aim to write this thesis is to show that there is still discrimination against white women. Significantly this discrimination is against the white female executives who belong to the highly educated ones. The writing method I conduct is by using fully a literature study as a primary source, backed up with some information from the Internet.

The result is that discrimination against white female executives really exists, mainly concerning pay and position. To prove these, I have stated some cases of discrimination in which I include a table showing inequality of pay and position between female and male executives. I also prove that discrimination happens due to the difference of the parents' attitude in the way of upbringing their son and daughter. Besides that the patriarchy is deeply embedded in the social culture of the United States. I also mention how the patterns of discrimination are. Finally in conclusion, I wrote that female executives still face barriers in their efforts to get equal pay and position."

"Seiring dengan perkembangan dunia modern dan pertumbuhan yang pesat dari media informasi, isu mengenai teror dan terorisme semakin terasa dekat dikarenakan paparan yang terus disajikan oleh media. Media sosial, dimana penggunanya seringkali mendapatkan kebebasan berpendapat dengan memanfaatkan fitur anonimitas, seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan berita palsu ataupun ancaman mengenai isu teror dan terorisme. Hal seperti itu memaksa pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah adanya serangan yang mungkin ditimbulkan akibat informasi yang keluar tersebut. Menggunakan beberapa contoh kasus ancaman bom dan beberapa kasus mengenai isu teror dan terorisme, tulisan ini menganalisis dengan teori panopticism mengenai bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah negara Amerika Serikat, untuk mengawasi warga negara mereka dan mencegah terjadinya bencana yang mungkin berakibat dari pesan-pesan tersebut.

---

Along with the development of the modern world and the rapid growth of the media, the issues regarding terror and terrorism is seemingly getting closer because of the exposure that continues to be presented by the medias. Social media, where users often get the freedom of speech granted by the anonymity in the virtual space, is often misused to spread false news or threats regarding the issue of terror and terrorism. Such matters compel the government to exercise oversight and control to prevent possible attacks from the outgoing information that is available to them. Using several examples of bomb threats and some cases of terror and terrorism issues, this paper analyzes with the theory of panopticism on how government oversight, especially the United States government, oversees their citizens and prevents the occurrence of disasters that may come from those messages."

"Peningkatan kekerasan yang mengatasnamakan supremasi kulit putih di Amerika Serikat terjadi begitu pesat khususnya pada periode tahun 2017-2019. Peningkatan yang terjadi tidak hanya dalam aspek kekerasan saja namun juga pada penyebaran ideologi supremasi kulit putih dan pergerakan kelompok ekstrimis kulit putih. Peningkatan kekerasan supremasi kulit putih terus terjadi padahal Amerika Serikat telah menandatangani International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination pada tahun 1966 yang baru diratifikasi pada tahun 1994. Sebagai negara yang menandatangani CERD Amerika Serikat berkewajiban untuk mengutuk diskriminasi rasial dan mengejar kebijakan penghapusan diskriminasi rasial, dalam segala bentuknya. Namun pada kenyataannya Amerika Serikat gagal menghapuskan diskriminasi rasial yang terjadi di negaranya dengan meningkatnya kekerasan rasial yang menargetkan orang kulit berwarna. Untuk itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi peningkatan kekerasan supremasi kulit putih padahal Amerika Serikat telah menandatangani CERD. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian menggunakan teori konstruktivis dari Onuf yang menggunakan speech act atau tutur kata sebagai alat konstruksi sosial yang mampu mengatur tindakan manusia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Amerika Serikat menolak untuk mengimplementasikan pasal dalam CERD yang mengatur penyebaran ujaran kebencian karena tidak sejalan dengan konstitusi Amerika Serikat tentang kebebasan berpendapat. Hal ini akhirnya melanggengkan diskriminasi rasial yang terbentuk dari bahasa-bahasa yang dipromosikan oleh tokoh-tokoh nasionalis kulit putih Amerika Serikat. Didukung juga dengan bahasa agresif yang digunakan oleh politisi Amerika Serikat pada masa kepresidenan Trump, yang menggambarkan orang kulit berwarna membuat pergerakan supremasi kulit putih semakin meningkat dan menyusup kedalam kehidupan masyarakat luas.

---

The increase in violence in the name of white supremacy in United States occurred so rapidly, especially in the 2017-2019 period. The increase that occurred was not only in the aspect of violence but also in the spread of white supremacist ideology and movements of white extremist groups. The increase in white supremacist violence continues to occur even though United States has signed the International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination in 1966 and only ratified it in 1994. As a country that signed CERD, the United States is obliged to condemn racial discrimination and pursue a policy of eliminating discrimination racial, in all its forms. But in reality United States has failed to eradicate racial discrimination that occurs in its country by increasing racial violence targeting people of color. For this reason, the question in this study is why there is an increase in white supremacist violence when United States has already signed CERD. To answer this question, this study will use Onuf's constructivist theory which uses speech act as a social construction tool capable of regulating human action. The method used is a qualitative method with a discourse analysis approach. This study found that the United States refused to implement the articles in the CERD regulating the spread of hate speech, as they not in line with the United States constitution regarding freedom of speech. This ultimately perpetuates the racial discrimination that is formed from the languages ​​promoted by white nationalist figures. This is also supported by the aggressive language used by American politicians during the Trump presidency, which depicts people of color making the white supremacist movement increase and infiltrate the lives of the wider community."

"Penelitian ini membahas tentang peran Edith Windsor untuk menghapus diskriminasi terhadap kaum homoseksual di Amerika Serikat khususnya menghapus praktik Pasal Ketiga Defence of Marriage Act (DOMA). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Edith Windsor dalam upaya menggugat praktik Pasal Ketiga Defence of Marriage Act (DOMA) di Mahkamah Agung Amerika Serikat dan bagaimana hasilnya. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teori gerakan sosial baru dan teori queer serta konsep homoseksual digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Edith Windsor berhasil memenangkan gugatannya dengan harus melewati berbagai judicial review yang diajukan oleh mereka yang anti-homoseksual. Adapun cara Edith Windsor dalam upaya penghapusan diskriminasi tersebut, yaitu melalui advokasi litigasi (citizen law suit). Dari peran yang dilakukan, Edith Windsor berhasil mengangkat kembali isu diskriminasi hingga terbentuk usulan draft RUU pernikahan yang baru di Kongres. Penelitian ini berkesimpulan bahwa perjuangan Edith Windsor berhasil menyatakan Pasal Ketiga DOMA sebagai sesuatu yang inkonstitusional.

---

This research discusses about the role of Edith Windsor to eliminate discrimination against homosexuals in the United States in particular eliminate the practice of Article Third Defense of Marriage Act (DOMA). The problem in this research is how the role of Edith Windsor in an attempt to sue the practice of Article Third Defense of Marriage Act (DOMA) in the Supreme Court of the United States and how the results. This research is an explanatory research using qualitative approach. This research employs theory of new social movement, queer theory and also homosexuals concepts.

The results of this study are Edith Windsor won the lawsuit that must passed through various appeals judicial review by those who are anti-homosexual. As for how Edith Windsor in an effort to eliminate such discrimination, which is through litigation advocacy (citizen law suit). Of the role played by, Edith Windsor successfully raised the issue of discrimination and formed the proposed draft new marriage bill in congress. This research concluded that the struggle by Edith Windsor managed to declare Article Third DOMA as unconstitutional."

"Diskriminasi kerap memunculkan perlakuan tidak adil yang terjadi pada kaum minoritas. Seperti halnya imigran Jepang di California. Kesuksesan yang mereka capai memunculkan kekhawatiran dari kulit putih, selain itu budaya mereka yang kuat serta kecenderungan mereka menutup diri dengan kelompok lain membuat imigran Jepang kerap mengalami pengucilan, sehingga mereka menjadi sasaran dalam berbagai tindakan diskriminatif diberbagai aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun pendidikan dan puncak diskriminasi yang diterima imigran Jepang adalah saat Perang Dunia II. Merasa diperlakukan tidak adil, imigran Jepang maupun pemerintah Jepang merespon diskriminasi tersebut dengan berbagai tindakan guna menegakan keadilan. Bedasarkan penjelasan tersebut penelitian ini ingin melihat bagaimana bentuk diskriminasi yang diterima imigran Jepang dan juga reaksi imigran Jepang dan Pemerintah Jepang terhadap diskriminasi tersebut. Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai diskriminasi imigran Jepang, namun belum ada yang membahas aspek diskriminasi secara keseluruhan. Argumentasi penelitian ini adalah tindakan diskriminasi yang ditujukan kepada imigran Jepang merupakan ketidakadilan yang harus diperjuangkan, terlebih proses kedatangan mereka yang bersifat resmi membuat mereka berbeda dengan imigran lainnya di Amerika, sehingga dalam perjuangannya melawan diskriminasi mereka memperjuangkannya dengan cara yang juga bersifat resmi dengan melibatkan pemerintah. Metode yang penulis gunakan adalah metode sejarah. Penulis mengumpulkan data yang terdapat dari buku, jurnal dan website kemudian penulis melakukan proses kritik dan menginterpretasi data tersebut kemudian melakukan penulisan sejarah.

---

Discrimination often raises unjustly acts, which is often the case with minorities in a region. Just like Japanese Immigrant in California. The success they had achieved in agriculture was considered a threat by the whites. Besides their strong traditional culture and their tendency to not blend with another groups has raised discrimination acts to Japanese immigrants in various aspect such as politics, economy, and education. The climax of the discrimination occured in the World War II. Feeling threatened and being treated unjustly causes Japanese immigrant and Japanese government to begin fighting to regain their rights and fight the injustices. Based on the explanation above this study would like to discover the various discrimination acts that adressed to Japanese Immigrants and also the responses from both Japanese immigrants and Japanese the government. Several previous studies discussed about Japanese Immigrant but no research has yet examined about all discrimination acts in various aspect. Discrimination creates unjustly acts that violate human rights so that Japanese immigrants struggle to regain their rights, especially their arrival process into United States which is officially under the government control, has made them different from other immigrant in the United States, so in their struggle to regain their rights against the California Alien Land Act, they are also fighting for it with an officialy and organized efforts. This study uses historical methods that include heuristic stages, criticism, interpretation and historiography. "

"Depresi Besar (The Great Depression) yang menimnpa Amerika Serikat pada awal tahun 1930an telah mengantarkan sirkumstansi domestik Amerika menuju krisis nasional yang hebat. Krisis ini tidak saja berimplikasi pada bidang ekonomi namun juga menggerogoti sistem nilai dan keyalcinan bangsa Amerika yang selama ini menjadi acuannya, kapitalisme, individualism, dan demokrasi. Untuk itu, berbagai upaya dan strategi coba dijalankan guna memecahkan krisis ini.Franklin Delano Roosevelt yang naik menjadi presiden saat depresi berlangsung mengajukan formula solusi untuk menyembuhkan krisis dan ekses negatif lain akibat depresi, kelaparan, pengangguran, dan kemiskinan melalui kebijakan dan sejumlah program yang disebutnya sebagai New Deal. Fokus penelitian ini adalah berkisar pada upaya dan strategi presiden Roosevelt melalui program New Deal yang merupakan bentuk legitimasi carnpur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sekaligus memberi pengaruh pada relasi lembaga kekuasaan di Amerika, yang menganut doktrin trias polifika. Doktrin ini dicirikan oleh prinsip separation power melalui metode kerja yang didasarkan pada mekanisme checks and balances tapi ketika New Deal lahir, telah memberi porsi besar dan dominannya pihak eksekutif dalam pelaksanaan kekuasaannya.Menurut Roosevelt, ini hares dilakukan karena dalam realitas kehidupan masyarakat Amerika banyak ditemukan fakta bahwa sistem ekonomi yang disandarkan pada doktrin kapitalisme laissez faire selama ini malah menciptakan jurang perbedaan yang tajam di dalam struktur masyarakatnya, antara si-kaya dengan si-miskin dan pemiliki modal (usahawan) dengan buruh (pekerja). Akibatnya, kapitalisme yang filosofis dasarnya berakar pada ajaran individualism, yang saat itu diterjemahkan sebagai bentuk rugged individualism (individualisme kekar). Untuk itu, kebijakan dan program New Deal ditujukan tidak saja pada usaha dan upaya penyelarnatan nasib mayoritas rakyat Amerikatapi juga diarahkan pada pemulihan dan reformasi terhadap sistem kapitalisme itu sendiri yang dinilainya gagal mensejahterakan rakyat Amerika.Hasil dari program ini, meskipun banyak kekurangan dan dinilai menyimpang dari nilai dan tradisi bangsa selama pelaksanaannya, relatif sukses dalam memecahkan masalah depresi dan krisis yang terjadi di Amerika. Tapi bila,dicennati lebih seksama maka di balik keberhasilan ini, Roosevelt sebenamya menggunakan bahasa legitimasi yang memang secara fundamental dmilikinya sebagai seorang Presiden Amerika meskipun dalam prakteknya telah memberi porsi besar dalam pergeseran pelaksanaan kekuasaan eksekutif yang lebih kuat dan sangat dominan terhadap dua cabang kekuasaan lainnya.

---

The Great Depression which fall on U.S.A in early 1930s had done brought domestic conditions to great national crisis. The crisis was not oly gave implications to economic sector but also undermined nation values system and beliefs system which all this time had become reference, capitalism, individualism, and democracy. On behalf of various efforts and strategies make an attempt to purposed solving crisis.

Franklin Delano Roosevelt who had become a president i9n depression era take place to submit solutions formula for cured these crisis and negative impact as side effect of depression, hunger, jobless, and poverty, by various policy and program means wich called New Deal. This research focus is refer to effort and strategy of President' Roosevelt by New Deal Program, which is a form of legitimacy of government intervention in economic and its influence to relation of institution power in U.S., that adopt of trias politica doctrine. This doctrine is feature by separation of power principle and framework method by basis to checks and balances mechanisms, which more portion and dominant to executive side on power implementations.

According Roosevelt, it had must to do cause in living reality of American society many fact found that economic system which leaned to capitalism laissez faire doctrine it had create different gap acute in society structure, between the have and the poor, industrialist and workers. Its consequence that philosophy capitalism which rooted from individualism doctrine, at that time retranslated as a form of rugged individualism. On behalf of New Feal policy not only as purpose for exertion and attain to fate rescue of majority American people, but also direct to recovery, and reform of capitalism system it self which valued fail to make prosperous American people.

The result from these program, even much decreased and deviated from nation value and custom on it implementation, are relatively success enough to cute off depression and crisis problem in U.S. But, if pay close attention more acurately then it behind of these successes, that Roosevelt truly used legitimacy language which belonged fundamentally as an American President. Even though have gave big portion on - displacement of implemntation of executive power so strongest and dominance over two power branch else (Congress and Supreme Court)."

"Video reaction merupakan suatu bentuk kritik audiovisual yang populer dalam internet khususnya YouTube. Pengaturan mengenai penggunaan yang wajar sudah ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didalamnya mengatur ketentuan terhadap suatu bentuk kritik. Namun, Indonesia belum memberikan pengaturan secara jelas mengenai perlindungan terhadap tindakan video reaction. Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis peraturan terkait perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap video reaction pada internet di Indonesia menurut ketentuan UU Hak Cipta dan bagaimana pengaturan serta penerapan doktrin fair use dalam upaya perlindungan hak cipta terhadap video reaction pada internet di Indonesia apabila dibandingkan dengan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan data yang diperoleh dari kepustakaan melalui studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan perlindungan tersebut secara implisit terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi pengaturan mengenai penggunaan yang wajar atau fair use sendiri belum cukup memberikan cakupan yang luas. Sehingga, Indonesia dapat mengadopsi peraturan yang ada di Amerika Serikat dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan peraturan tersebut dengan kondisi Indonesia.

---

Video reaction is a form of audiovisual criticism that is popular on the internet, especially YouTube. Regulations regarding fair use already exist in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright which includes provisions for a form of criticism. However, Indonesia has not provided clear regulations regarding protection against video reactions. In this thesis, the author will analyze the regulations related to the legal protection of copyright holders against video reactions on the internet in Indonesia according to the provisions of the Copyright Law and how to regulate and apply the doctrine of fair use in an effort to protect copyright against video reactions on the internet in Indonesia when compared to the United States. This research was conducted with a juridical-normative research method with data obtained from the literature through document studies. The results of this study indicate that the regulation of protection is implicit in the Law No. 28 of 2014, but the regulation on fair use alone is not sufficient to provide a broad scope. Thus, Indonesia can adopt existing regulations in the United States while still paying attention to and adapting these regulations to Indonesian conditions."

"Krisis Qatar merupakan krisis diplomatik yang terjadi antara Qatar dengan negara-negara Arab Teluk sejak tahun 2002. Krisis Qatar mencapai puncaknya pada tahun 2017 dengan adanya pemutusan hubungan diplomatik yang dilakukan negara-negara Arab Teluk terhadap Qatar. Sebagai sekutu terdekat bagi Qatar dan Arab Saudi, Amerika Serikat selama ini tidak pernah ikut campur dalam perselisihan yang terjadi di antara kedua negara tersebut. Namun, dalam menyikapi krisis Qatar kali ini Amerika Serikat mengubah sikapnya menjadi ikut terlibat dalam perselisihan yang terjadi. Ketidakjelasan posisi Amerika Serikat yang ikut terlibat dalam krisis Qatar tentu menjadi sorotan bagi masyarakat internasional. Amerika Serikat yang seharusnya bersikap netral ketika menengahi sekutunya yang sedang berselisih tetapi di dalam krisis Qatar justru sebaliknya. Adanya indikasi keberpihakan Amerika Serikat terhadap salah satu negara yang berselisih membuat posisi Amerika Serikat dipertanyakan dalam krisis ini. Dengan menggunakan konsep negosiasi Two-Level Games Theory dari Robert Putnam sebagai model analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa penyebab Amerika Serikat melakukan moderasi dalam krisis Qatar pada tahun 2017-2018.

---

Qatar crisis is a diplomatic dispute that occurred between Qatar and Arab countries since 2002. The Qatar crisis reached its peak in 2017 when Arab countries severed diplomatic ties against Qatar. As the closest ally for Qatar and Saudi Arabia, the United States has never interfered disputes between those countries. However, in the Qatar crisis, the United States changed its attitude to involved in resolving the crisis. The uncertainty position of the United States involved in the Qatar crisis becomes the main spotlight for the international community. The United States is supposed to be neutral when moderating its disputing allies but in the Qatari crisis, the United States shows the opposite. There are indications that the United States alignments with one of the disputing countries. With that reason this thesis questioning position of the United States in solving this crisis. Using the negotiation concept of Two-Level Games Theory from Robert Putnam as an analytical model. This thesis aims to examine what causes the United States to moderate on the Qatar crisis in 2017-2018. The results of the analysis found that there are variables at the domestic level as the main consideration for the United States to get involved in solving the Qatar crisis."

"Tesis ini membahas mengenai strategi yang dijalankan oleh Amerika Serikat dalam kampanye globalnya untuk memerangi terorisme sejak serangan 911 yang difokuskan pelaksanaanya di Pakistan dan Indonesia. Kerja sama yang terjalin dalam pemberantasan yang terjalin oleh Amerika Serikat kepada Pakistan dan Indonesia tetap diwarnai tindakan sepihak Amerika Serikat untuk melakukan serangan atau agresi militer ke dalam wilayah Pakistan, sedangkan Indonesia yang relatif lemah angkatan bersenjatanya Amerika Serikat tetap mengedepankan kerjasama penuh kepercayaan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengambil keputusan dalam pelaksanaan agresi militer di Pakistan dan kerjasama di Indonesia akan dikupas termasuk faktor-faktor dari sisi Amerika Serikat sendiri. Analisis dalam tesis ini menggunakan dasar pemikiran konsep strategi yang terdiri dari berbagai faktor dan antara faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi. Kajian dalam penelitian ini menemukan sejumlah kondisi-kondisi yang menyebabkan Amerika Serikat harus bertindak keras secara militer terhadap Pakistan dan menekankan kerjasama pada kondisi Indonesia.

---

The thesis discusses the strategy pursued by the United States of America in its global campaign to fight against terrorism since the September Eleven (9/11) attacks. The focus of the thesis is the fights conducted in Pakistan and Indonesia. In holding such cooperation with Pakistan, the United States directly often attacks its targets in the jurisdiction of the country. Meanwhile, the superpower country always promotes a trustful cooperation in conducting such cooperation in Indonesia which has relatively weak armed forces. The thesis will discuss several factors that must be considered by the United States of America?s decision makers in conducting a military aggression in Pakistan and a trustful cooperation in Indonesia. The thesis employs the rationales of the concept of strategy which consist of a variety of factors and such factors affect each other. The results of the research reveal several conditions forcing the United States of America take harsh actions in Pakistan and, on the other side, emphasize a trustful cooperation in Indonesia."

"Trademark dilution merupakan hak yang diberikan kepada pemilik merek untuk mencegah penggunaan merek yang sama atau serupa pada barang dan/atau jasa yang tidak bersaing, meskipun penggunaannya tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ataupun kebingungan pada konsumen. Pada dasarnya, pelanggaran merek membutuhkan adanya suatu persaingan dan apabila tidak ada persaingan di antara para pihaknya maka penggunaan merek yang serupa tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran. Doktrin trademark dilution ini kemudian diciptakan sebagai penutup dari celah ini. Dewasa ini, doktrin trademark dilution telah diadopsi oleh berbagai macam negara baik itu secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangannya. Konsep dari doktrin trademark dilution itu sendiri merupakan konsep hukum merek yang rumit dan relatif sulit untuk dijelaskan dan dipahami, oleh karena itu penerapan doktrinnya mungkin saja berbeda pada tiap negaranya. Dalam skripsi ini, Penulis akan menganalisis penerapan doktrin trademark dilution di negara Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia dari segi peraturan perundang-undangannya dan penyelesaian sengketanya di pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan metode perbandingan serta perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perbedaan terkait penerapan doktrin trademark dilution di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia. Hukum terkait trademark dilution di Amerika Serikat lebih berkembang dan hampir menyentuh setiap detail sehingga merupakan peraturan yang sangat komprehensif, sedangkan di Inggris, peraturan yang terkandung dalam Pasal 10(3) Trade Mark Act of 1994 belum mencakup seluruh ketentuan yang relevan. Penyelesaian sengketa di Amerika Serikat dan Inggris umumnya telah menerapkan trademark dilution dengan tepat meskipun dalam pertimbangan Majelis Hakim di Inggris masih ditemukan adanya pertimbangan yang menyangkut pautkan likelihood of confusion dalam menetapkan klaim trademark dilution. Di Indonesia, meskipun sudah diatur secara implisit, unsur penting seperti kekhasan merek belum diterapkan secara maksimal baik dalam undang-undang ataupun praktiknya sehingga trademark dilution belum dapat dikatakan sudah diterapkan secara baik di Indonesia. Indonesia memerlukan memerlukan perbaikan undang-undang merek agar pengaturan terkait trademark dilution dapat menjadi lebih efektif dan tepat.

---

Trademark dilution is a right granted to brand owners to prevent the use of the same or similar brand on non-competitive goods and/or services, even though its use does not cause unfair business competition or confusion to consumers. Basically, trademark infringement requires competition and if there is no competition between the parties, the use of a similar brand is not considered an infringement. The trademark dilution doctrine was then created to close this gap. Nowadays, the doctrine of trademark dilution has been adopted by various countries either explicitly or implicitly in their laws and regulations. The concept of the trademark dilution doctrine itself is a complex and relatively difficult concept of trademark law to explain and understand, therefore the application of the doctrine may differ in each country. In this thesis, the author will analyze the application of the trademark dilution doctrine in the United States, United Kingdom, and Indonesia from the perspective of laws and regulations and the settlement of disputes in court. The method used in this research is juridical-normative with a statutory approach and comparative methods and data collection is done through literature studies. The results of this study indicate that there are some differences regarding the application of the doctrine of trademark dilution in the United States, the United Kingdom, and Indonesia. The law related to trademark dilution in the United States is more developed and touches almost every detail so it is a very comprehensive regulation, whereas in England, the regulations contained in Article 10(3) of the Trade Mark Act of 1994 have not yet covered all relevant provisions. Dispute resolution in the United States and the United Kingdom have generally applied trademark dilution appropriately although in the consideration of the High Court Judge in the United Kingdom, there are still considerations regarding the likelihood of confusion in determining trademark dilution claims. In Indonesia, although it has been regulated implicitly, important elements such as brand distinctiveness have not been applied optimally both in law and practice so trademark dilution cannot be said to have been applied properly in Indonesia. Indonesia needs to improve its trademark laws so that regulation related to trademark dilution can be more effective and appropriate."