Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan otonomi daerah yang secara luas mulai diterapkan pada tahun 2001 yang berarti semakin besarnya kewenangan daerah dalam mengatur dan merencanakan pembangunan di daerahnya, mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih memiliki dasar pengetahuan tentang potensi yang dimiliki sehingga dapat merencanakan program-program pembangunan yang lebih efisien. Tanpa memiliki perencanaan yang terarah dan sesuai kebutuhan daerah, mengakibatkan alokasi penggunaan sumber daya pembangunan rnenjadi tidak efisien sehingga hasil-hasil pembangunan yang diperoleh juga tidak akan optimal. Perbedaan kondisi daerah menyebabkan corak pembangunan yang dilakukan harus berbeda pula. Jika ingin membangun suatu daerah maka kebijakan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya penelaahan tentang keadaan suatu daerah dapat memberikan informasi yang berguna dalam penentuan kebijakan pembangunan yang dapat dilakukan disuatu daerah. Permasalahan yang umum terjadi menyangkut perencanaan daerah selama ini termasuk di Kabupaten Haiti Sungai Utara adalah bahwa perencanaan daerah yang dibuat lebih banyak mengadopsi program-program perencanaan di tingkat atasnya. Bahwa dokumen-dokumen perencanaan yang dibuat seperti pola dasar pembangunan, rencana tahunan daerah, rencana lima tahun daerah, dsb, lebih mengacu pada perencanaan yang dibuat oleh pemerintah pusat (nasional). Dengan perencanaan yang seperti ini, pembangunan yang dilaksanakan di daerah kemungkinan tidak memiliki relevansi yang besar terhadap kebutuhan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kondisi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan melihat pertumbuhan perekonomiannya, kontribusi sektorsektor yang menunjukkan peranan dari masing-masing sektor dalam perekonomian, melihat sektor-sektor basis, melihat pergeseran sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama di provinsi, serta memberikan alternatif perencanaan strategik dari sektor-sektor terpilih untuk mendapat prioritas pembangunan di masa yang akan datang. Diharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran bagi daerah khususnya Bappeda Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun rencana pembangunan di daerah, serta bagi penulis sendiri dalam lebih mengenal karakter daerah tempat penulis bertugas. Penelitian ini menggunakan berbagai alat analisis dalam upaya melihat profit ekonomi daerah seperti analisa terhadap pertumbuhan ekonomi dengan metode sederhana, perhitungan kontribusi sektor-sektor, alat analisa Location Quotient (LQ), alat analisis Shift-Share, serta penggunaan model SWOT daiam memilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan.Berdasarkan analisa terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Utara dari tahun 1983 - 1998, diketahui 2 (dua) sektor yang memiliki pertumbuhan terbesar yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 820,19 %; serta sektor Industri Pengolahan/Industri Kecil dengan pertumbuhan 8,84 % pertahun. Berdasarkan kontribusi sektor-sektor di ketahui 2 (dim) sektor yang berperan periling dalam pembentukan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni sektor Pertambangan dan Penggalian; serta sektor Pertanian. Di tahun 1998 kedua sektor ini memberikan kontribusi masing-masing 39,98 % untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, dan 20,45 % untuk sektor Pertanian. Hasil gabungan analisa Sher-Share dan Location Quotient (LQ) dengan kriteria merupakan sektor basis serta inemiiiki nilai Shift (S) positif memberikan basil prioritas utama adalah pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Melalui identifikasi sektor-sektor menggunakan alat-alat analisa di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang direkomendasikan sebagai sektor utama yang menjadi prioritas perencanaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meliputi sektor Pertanian, sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Industri. Dari hasil jajak pendapat yang melibatkan responden Bappeda sebagai badan yang berwenang dalam koordinasi pembangunan di daerah; Bappeda sebagai badan yang menangani permasalahan lingkungan hidup di daerah; Pengusaha sebagai pelaku dunia usaha di daerah; serta LSM sebagai lembaga yang menjembatani kepentingan masyarakat terhadap pemerintah, diperoleh perencanaan strategik yang diprioritaskan dalam perencanaan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan strategik masing-masing sektor dibuat dengan memperhatikan isu-isu utama yang ada di seputar sektor-sektor tersebut, berdasarkan masukan dari para praktisi teknis di daerah serta pengalaman penulis selama bertugas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sektor Pertanian dalam jangka pendek maupun jangka panjang menghendaki strategi SO yaitu strategi yang menggunakan segala potensi atau kekuatan untuk meraih peluang yang ada. Sektor Pertambangan dan Penggalian dalam jangka pendek menghendaki strategi SO, sedangkan dalam jangka panjang strategi yang dikehendaki adalah WO yaitu strategi yang berusaha mengatasi/meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Adapun sektor Industri (industri kecil/kerajinan) dalam jangka pendek memilih strategi WO, dan dalam jangka panjang strategi terpilih adalah strategi WT yaitu strategi yang dengan segala kelemahan yang ada berusaha untuk mengatasi segala tantangan yang ada."

"Pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh yang sedang diterapkan memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada daerah umnk merencanakan dan mengatur pola pengembangan daerahnya. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, salah satu faktor panting yang perlu diperhatikan adalah dana. Sumber penerimaan daerah yang sangat panting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD).Sebuah daerah otonom seharusnya dapal membiayai dlrinya sendiri, setidak-tidaknya PAD dapat membiayai belanja rutin. Akan tetapi di Indonesia hal tersebur masih jauh dari kenyataan. Sebagai contoh, kota Palembang sampai saat ini PAD-nya belum dapat membiayai pos belanja rutin dalam Anggarau Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini berarti bahwa pemerintah daerah kota Palembang masih harus bekelja kerzs untuk meningkatkan PAD-nya. Untuk itu diperlukan perencanaan daerah yang mengarah kepada slimulasi perekonomian daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah sehingga akan meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD.Perencanaan pembangunan suatu daerah hams sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tersebut. Untuk in: diperlukan suatu landasan yang dapat menjadi bahan perenmnaan pembangunan itu sendiri yaitu dengan menganalisa profil daerah melalui model-model ilmiah. Salah satu upaya untuk melihat profil ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan memperhatikan sektor-sektor ekonomi daerah dari tahun ke tahun dengan model-model analisa ekonomi sehingga dnpat diketahui dan diidentifikasi kondisi dan potensi serla peluang-peluang yang dnput menjadi perrimbangan bagi pembuaian rencana pembangunan daerah.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah menganalisa kondisi perekonomian kota Palembang dengan mengidentifikasikrm sektor-sektor unggulan yang memberikan peluang bagi peroepatan pertumbuhan perekonomian di daerah dan membmikan rekomendasi kebijakan alternatif perencanaan strategik di seputar sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan secara tidak langsmg akan meningkarkan PAD kota Palembang di mesa yang akan danang. Diharapkan dari penelitian ini memberi manfaat berupa bahan pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya Bappeda kota Palembnng dalam menyusun rencana pembangunan daerah di masa yang akan datang serta bagi penulis sendili untuk lebih mengenal karakier daerah tempat penulis bekerja Penelitian ini menggunakan berbagai alat analisis dalam upaya melihat profil ekonomi daerah seperti analisa struktur ekonomi, analisa pertumbuhan ekonomi, analisa Lucarion Quefient (LQ), analisa Shw Share, analisa multiplier, analisa regresi serta penggunaan SWOT dalam memilih alternatif perencanaan srrategik yang direkomendasikan.Berdasarkan analisa tersebut di atas diperoleh empat sekior yang direkomendasikan sebagai sektor utama yang menjadi prioritas perencanaan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang di kota Palembang, meliputi sektor industri pengolahan, sektor pengangguran dan komunikasi, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor listrik, gas dan air bersih. Dari hasil jajak pendnpat yang melibatkan responden Bappeda, Bapedalda, Pengusalux Lembagu Swadaya Masyarakat (LSM) dan Akademisi diperoleh perencanaan strategik yang diprioritaskan dalam perencanaan daerah baik jangka pendek maupun jangka panjang Perencanaan strategik masing-masing seklor dibuat dengan memperhatikan issue-issue utama yang ada di seputar sektor-sektor tersebut."

"Tesis ini berkaitan dengan "Regional Ekonomi" yang berjudul "Kebanyakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalirnatan Tengah Berdasarkan Identifakasi Sektor-Sektor Unggulan". Pemilihan judul ini berkaiatan dengan permikiran, bahwa kegiatan perencanaan pembangunan daerah di kabupaten yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonorni daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas tersebut, maka kebijakan perencanaan yang diambil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh daerah yang bersangkutan. Maka penetuan sektor-sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar perencanaan berjalan efektif dan efisien.Dalarn penetuan sektor-sektor unggulan digunakan peralatan analisis ekonomi (analisis pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor-sektor) dengan kombinasi metoda analisa Location Quotient (LQ), analisa Shift-Share, dan analisa multiplier serta penggunaan model SWOT dalam meniilih alternatif perencanaan strategik yang direkomendasikan.Dari hasil analisis sebagaimana di atas, diperoleh 3 (tiga) sektor yang menjadi sektor unggulan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu : sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran serta sektor pertanian, selanjutnya di analisis dengan model SWOT.Berdasarkan hasil analisis menggunakan model SWOT ke 3 (tiga) sektor terhadap identifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta lingkungan eksternal yang meliputi peluang (opportunity) dan ancaman (threat), maka strategi yang sebaiknya dipilih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor industri pengolahan yaitu strategi yang mampu menggunakan l±nemanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, terdiri dan: peningkatan produksi yang berkualitas dengan perluasan pasar baik Iokal maupun ekspor, khususnya pada komoditi unggulaun (plywood, CPO, udang, kayu gergajian dll) ; peningkatan upaya aktif dalam promosi hasil industri, serta peningkatan pembinaan tcrhadap industri kecil/kerajinan agar bisa bersaing baik di tingkat lokal maupun ekspor.Sektor perdagangan, hotel dan restoran strategi yang sebaiknya dipilih yaitu strategi yang mampu menggunakan /memanfaatkan segala potensil kekuatan (Strength) untuk mengoptimalkan/meraih peluang (opportunity) yang ada, diarahkan pada upayaupaya memanfaatkan posisi yang stragis dan meningkatkan kualitas barang hasil industri dan pertanian guna mengurangi ketergantungan barang dan luar daerah; menciptakan iklim perdagangan yang sehat, transparan dan dinamis; serta peningkatan koordinasi dengan semua fihak dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan.Sedangkan strategi sektor pertanian yang terpilih yaitu strategi yang menggunakan segala potensi/kekuatan (Strength) yang dimiliki berusaha mengatasi/meminimalkan segala ancaman (threat) yang ada, maka diarahkan dalam upaya mengundang masuknya para investor agar bisa berinvestasi di sektor pertanian, melalui promosi dan sosialisasi potensi sektor pertanian dan pengembangan agroindustri; mengusahakan efisiensi usaha pertanian melalui bimbingan usaha; peningkatan prasarana pendukung pertanian; dan peningkatan pendapatan melalui diversifikasi pertanian.Output dari tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu kebijakan perencanaan pembangunan daerah , khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang perangkat daerah di dua Kabupaten yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana implementasi penataan kelembangaan yang didasarkan melalui amanat PP No 18 Tahun 2016 dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan perangkat daerah. Adapun pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan menggunakan paradigma Post Positivism. Hasil temuan penulis menunjukan bahwa implementasi kebijakan PP No 18 Tahun 2016 pada dua kabupaten yakni Kabupaten Banyuwangi dan Hulu Sungai Utara telah berhasil dilakukan namun masih bersifat prosedural. Hal ini terlihat dari adanya tipologi perangkat daerah berdasarkan beban kerja. Namun PP tersebut belum bisa menghasilkan perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran secara objektif yang dapat meningakatkan kinerja pemerintah daerah. Kemudian faktor yang mempengaruhi implementasi penataan perangkat daerah di dua Kabupaten ini adalah dari isi kebijakan adalah faktor kepentingan yang dipengaruhi kebijakan dan derajat perubahan yang diharapkan. Sedangkan untuk faktor konteks kebijakan yang mempengaruhi adalah kekuasan, kepentingan dan aktor yakni jabatan kepala daerah yang bersifat jabatan administratif dan jabatan politik serta karakteristik lembaga dan penguasa yang dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kemudian kontribusi sisi akademis, penelitian ini menguatkan teori Grindle bahwa isi dan konteks kebijakan mempengaruhi implementasi kebijakan namun penelitian ini penulis menyarankan untuk menambahkan faktor standar kebijakan dalam faktor yang mempengaruhi isi kebijakan

---

ABSTRACTThis thesis discusses  the implementation of regional government agency on 18/2016 in Banyuwangi regency in east java and Hulu Sungai regency in south borneo. The purpose of this study is to analyze how the implementation of institutional arrangements is based on the mandate of Government Regulation No. 18 of 2016 and to know the factors that influence the implementation of regional device arrangement policies. The research approach uses qualitative by using the Post Positivism paradigm. The findings of the authors indicate that the implementation of the PP No 18 of 2016 policy in two districts namely Banyuwangi and Hulu Sungai Utara Districts has been successfully carried out but is still procedural. This can be seen from the typology of regional devices based on workload. However, the PP has not been able to produce objective regional functions and measures objectively which can improve local government performance. Then the factors that influence the implementation of regional government agency in the two districts are the contents of the policy are the factors of interest that are influenced by policy and the degree of change expected. As for the policy context factors that influence are power, interests and actors, namely the position of regional head in the form of administrative positions and political positions and the characteristics of institutions and authorities influenced by leadership. Then the contribution of the academic side, this study corroborates Grindle's theory that content and policy context influence policy implementation, but this study suggests that the authors add standard policy factors to factors that influence policy content."

"DAS Amandit merupakan sub DAS negara, anak Sungai Barito. Sungai Amandit mengalir dari pegunungan Meratus ke arah barat, bercabang dua bermuara pada Sungai Negara dan Sungai Tapin.Adanya perbedaan ketinggian dan lereng mengakibatkan adanya perbedaan tata air pada suatu wilayah. Sehingga ada wilayah yang mengalami pengikisan dan ada wilayah yang menerima kikisan tersebut. Tujuan dari penelitlan ini adalah untuk mengetahui lokasi wilayah kikisan dan wilayah endapan serta perubahan aliran sungai pada DAS Amandit.Masalah yang dikemukakan : 1. Di mana wilayah kikisan dan di mana wilayah endapannya?2. Pada bagian mana terdapat perubahan aliran sungai ? 3. Bagaimana proses perubahan aliran sungai Amandit?"

"RINGKASANJika dilihat dari struktur PDRB maupun dari struktur tenaga kerja. maka Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak dapat digolongkan sebagai daerah agraris. Disamping sektor pertanian yang banyak memberikan sumbangan dalam struktur PDRB, maka sektor Iain yang juga sangat dominan dalam menghasilkan nilai tambah dalam PDRB adalah sektor pertambangan. Meskipun telah terjadi pergeseran dominasi kontribusi terhadap PDRB dari sektor primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), namun peranan kedua sektor primer ini masih besar terhadap pembentukan PDRB.Mengingat peranan sektor pertanian dan pertambangan yang besardalam kontribusinya terhadap PDRB, maka didalam salah satu prioritasPembangunan Lima Tahun Keenam Daerah, sektor pertanian, sub sektor kehutanan, dan pertambangan serta sektor transportasi dan komunikasi merupakan sektor-sektor yang diprioritaskan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penetapan sektor-sektor unggulan ini dikaitkan dengan perencanaan pembangunan di daerah ini.Sejalan dengan pergeseran dominasi sektor primer (pertanian danpertambangan) terhadap PDRB ke sektor sekunder (industri pengolahan) dan sektor tersier (jasa), maka analisis dalam penelitian ini akan diawali dengan kajian tentang pertumbuhan dan pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak. Pendekatan analisis yang dipergunakan disini adalah yang menekankan pada pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB, serta pergeseran kontribusi sub-sub sektor dari sektor pertanian, pertambangan dan sektor industri terhadap sektor masing-masing. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenaipertumbuhan dan struktur perekonomian Kabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994.Untuk melihat potensi daerah yang ada, dalam kaitannya dengankemampuan daerah dalam kegiatan-kegiatan usaha ekonomi, maka akan digunakan metode location quotient (LQ) untuk menentukan sektor-sektor yang merupakan sektor basis atau non basis. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa besar potensi sektor-sektor ekonomi, terutama sektor- sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan, didalam mendukung perkembangan perekonomian daerah Kabupaten Dati ll Fakfak. Dengan demikian juga, maka akan dapat diketahui keunggulan komparatif suatu sektor di Kabupaten Dati ll Fakfak relatif terhadap sektor yang sama di tingkat propinsi Irian Jaya.Selain sektor pertanian, maka sektor-sektor dan sub sektor yangdiprioritaskan sebagai sektor unggulan di Kabupaten Dati II Fakfak ini adalah merupakan sektor-sektor yang bersifat "enclave", padat modal dan biasanya dikuasai oleh perusahaan swasta besar atau yang disponsori oleh pemerintah. Oleh karena itu, maka dalam analisis tentang potensi sektor-sektor unggulan ini, penulis hanya akan membahas tentang sektor pertanian saja, khususnya sub-sektor perkebunan yang dapat mendukung pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan sebagai sektor unggulan.Sedangkan untuk mengetahui eksistensi pertumbuhan sektor-sektorekonomi, terutama sektor pertanian, di Kabupaten Dati ll Fakfak dalamposisinya sebagai bagian dari perekonomian Propinsi Irian Jaya, maka akan digunakan metode shift-share. Dengan membandingkan posisi relatif sektor-sektor ekonomi tersebut dengan sektor yang sama di tingkat propinsi,maka akan diperoleh gambaran apakah sektor-sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif atau tidak. Dengan demikian, maka dapat dilihat apakah sektor-sektor unggulan yang telah diprioritaskan tersebut telah sesuai dengan potensi daerah ataukah sebaliknya. Di samping itu, dengan terindetifikasinya sektor-sektor yang benar-benar memiliki keunggulan tersebut, akan lebih memudahkan untuk menentukan sektor-sektor mana yang perlu Iebih dikembangkan agar dapat mendorong pengembangan sektor-sektor Iainnya, sehingga dapat memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi daerah. Hasil yang diperoleh dari analisis mengenai struktur perekonomianKabupaten Dati ll Fakfak selama periode 1983-1994 memperlihatkan bahwa : (a) Kabupaten Dati ll Fak-fak mempunyai pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi; (b) dilihat dan pergeseran kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB dan sub sektor dalam sektor pertanian dan sektor industri terhadap masing-masing sektor tersebut, maka dapat dikatakan bawa telah terjadi pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Dati II Fakfak.Selain itu juga dari hasil analisis dengan menggunakan metode shift-share ditemukan bahwa pertumbuhan sektor-sektor akonomi di Kabupaten Dati Il Fakfak termasuk sektor pertanian dan sub sektor perkebunan cukup baik. Juga ditemukan bahwa semua sektor yang diprioritaskan sebagai sektor unggulan mempunyai keunggulan kompetitif, meskipun belum terspesialisasi. Satu-satunya sektor yang memiliki keunggulan kompetitif dan terspesialisasi dan bahkan keuntungan Iokasi hanyalah sub sektor perkebunan saja. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa kebijakan pemerintah daerahdalam penetapan sektor unggulan cukuplah tepat dan khusus di dalam sektor pertanian, maka sub-sektor perkebunan perlu dikembangkan sebagai salah satu sub-sektor yang mampu mendukung pengembangan sektor pertanian sebagai sektor unggulan."

"Perhatian utama penelitian ini adalah belum berhasilnya kebijakan penetapan kota Kandangan sebagai pusat pengembangan Wilayah Pembangunan "Banua Lima plus" di Propinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 6 kabupaten, karena adanya fenomena berbagai kegiatan lebih berkembang di kota Barabai. Tujuan penelitian ini untuk memberikan masukan kepada Pemkab. Hulu Sungai Selatan dalarn upaya pencapaian tujuan dan keberhasilan program GERBANG PERKOTAAN "Menuju Banua Lima plus Center".Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis dengan Gravity Mode! dan Analytical Hierarchy Process (AHP).Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Kandangan yang telah ditetapkan sebagai pusat pengembangan, secara realitas belum berhasil menjadi "Banua Lima plus Center" karena berdasarkan analisis dengan menggunakan Gravity Model diketahui bahwa tingkat aksesibilitas kota Kandangan Iebih rendah dibandingkan dengan kota Barabai, dan dari pendekatan Model AHP, diketahui bahwa kota Kandangan mempunyai bobot yang lebih rendah dibanding kota Barabai, karena tingkat aksesibilitas dan dukungan infrastruktur yang dimiliki kota Kandangan lebih rendah dibanding kota Barabai, sehingga pelaku ekonomi lebih "memilih" kota Barabai sebagai pusat kegiatan."

"Dengan pelaksanaan otonomi daerah secara luas maka kebijakan perencanaan yang diamabil harus sesuai dengan potensi, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi oleh darrah yang bersangkutan. Maka, penentuan sektor-sektor unggulan/prioritas yang akan dikembangkan merupakan hal yang sangat diperlukan agar perencanan berjalan efektif dan efisien.Tujuan dari studi ini adalah: (a) mengetahui proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu; (b) melakukan identifikasi sektor-sektor unggulan daerah; (c) melihat perubahan pertumbuhan suatu daerah dibandingkan dengan tingkat di atasnya; (d) memberikan rekomendasi strategi perencanaan pembangunan berdasrkan sektor-sektor unggulan Kabupaten Indramayu.Dalam kurun waktu 5 tahun (1998-2002) laju perekonomian Kabupaten Indramayu rnempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar - 1,32 persen pertahun, nilai tersebut sangat minim. Sedangkan pertumbuhan rata-rata yang terjadi pada Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu yang sama sebesar 0,89 persen. Sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi Kabupaten Indramayu terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi ]awa Barat sangat minim.Struktur perekonomian daerah Kabupaten Indramayu menunjukan bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih mempunyai peranan tertinggi terhadap PDRB diikuti oleh sektor industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa, sektor angkutan 1 dan komunikasi, sektor keuangan, sektor bangunan, serta sektor listrik, gas dan air bersih.Dari hasil analisis sektor basis dengan menggunakan model analisis LQ melalul pendekatan PDRB menunjukan bahwa Kabupaten Indramayu merniliki 2 sektor basis selam 5 tahun (1998-2002), yaitu: sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan pada sub sektor meliputi: sub sektor tanaman bahan makanan; peternakan; kehutanan; perikanan; minyak dan gas bumi; serta sub sektor penggalian.Dan hasil analisis Shift-Share diketahui pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Indramayu secara keseluruhan lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Provinsi Sawa Barat. Dilihat dari nilai Proportional Shift-nya (Sp) perekonomian Kabupaten Indramayu terkonsenterasi pada industri-industri yang memiliki pertumbuhan yang cepat di tingkat Provinsi Sawa barat di antaranya ; sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, serktor engkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perbankan. Sedangkan secara agregat nilai Differentian Shift (Sd) bernilai negatif. Ini menunjukan Kabupaten Indramayu kurang umbuh secara pesat yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi lokasional yang kurang menguntungkan atau kurang dukungan sumber daya lokal. Sektorsektor tersebut diantaranya : sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor angkutan dan komunikasi.Berdasarkan analisis SWOT maka dapat diketahui bahwa strategi yang dipilih untuk sektor pertanian adalah S-T yaitu strategi yang mampu memanfaatkan kekuatan (Strength) yang dimiliki untuk meminimalkan segala ancaman (Threat) yang ada, diarahkan dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana, poeningkatan pendapatan pertanian melalui diversifikasi usaha pertanian, mengusahakan efisiensi usaha pertanian dengan bimbingan usaha dan melakukan sosialisasi dan promosi potensi sektor pertanian.Pada sektor pertambangan dan penggalian strategi yang dipilih adalah S-T yaitu strategi yang mampu memanfatkan kekuatan (Strength) yang dimiliki untuk meminimalkan segala ancaman (Threat) yang ada, diarahkan pada pemanfaatan sumberdaya lam tambang lainnya, mengundang masuknya investor dalam pengembangan sumberdaya alam lainnya . Sedangkan pada sektor perdagangan, hotel dan restoran strategi yang dipilih adalah S-O yaitu strategi yang mampu memanfaatkan kekuatan (Strength) yang dimiliki dan memanfaatkan secara optimal peluang (opportunity) yang ada, dengan memanfaatkan lokasi yang strategis, pemberian kredit kepada usaha kecil menengah, melakukan sosialisasi terhadap barang-barang yang diproduksi di daerah supaya dapat dilihat dan dikenal oleh daerah lainnya.Proses penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Indramayu menggunakan proses bottom-up seperti yang dianjurkan dalam kerangka prosedural. Dalam proses konsultasi di mana setiap tingkat pemerintahan menyusun draft proposal pembangunan tahunan berdasarkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintah dibawahnya. Proses ini dimulai dari musyawarah pembangunan dusun (Musbangdus), musyawarah pembangunan desa (Musbangdes), yang dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa(BPD), LKMD, LSM, dan perwakilan kecamatan. Dalam praktik, pelaksanaan pembangunan di daerah berdasarkan pola perencanaan tersebut melibatkan berbagai instansi sebagai berikut: Bappeda Kabupaten, Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan dan Dinas Daerah Kabupaten, DPRD Kabupaten."

"Gagasan yang melatarbelakangi penulisan ini adalah bahwa proses pembangunan di negeri ini sesungguhnya masih dihadapkan kepada berbagai ketimpangan, baik ketimpangan antar wilayah maiipun antar kelompok masyarakat. Ketimpangan pembangunan tersebut yakni ketimpangan pada akses pendidikan, sarana perumahan dan sarana sosial lainnya. Salah satu kelompok masyarakat yang "kurang beruntung" dalam perjalanan bangsa yang sudah merdeka 61 tahun ini dikenal dengan istilah Komunitas Adat Terpencil (KAT). Tujuan penelitian ini untuk mencari kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang optimal.Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis dengan Analisa deskriptif , Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Analytical Hierarchy Process (AHP).Hasil analisis menunjukkan bahwa Segi positif dari Program PKAT adalah telah berhasil meningkatkan pendapatan warga KAT, berhasil menciptakan terselenggaranya suatu kehidupan warga KAT untuk menetap dalam suatu lokasi lingkungan perumahan dan pemukiman yang tertata rapi, sehat ke dalam Engkungan Rumah Tangga. Menurut hasil analisa ekspert dengan menggunakan metode AHP diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang optimal akan dapat terwujud apabila : Target kemandirian warga KAT dapat dicapai, Kendala sumber daya manusia warga KAT yang diberdayakan dapat teratasi, Perilaku utama adalah warga KAT sendiri sebagai tokoh central, Strategi yang paling diprioritaskan adalah peningkatan dan pengintensifkan partisipasi warga KAT."

"ABSTRAKFokus tesis ini adalah pelaksanaan, faktor pendukung dan penghambat dan dampak usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di desa Hamak Utara. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kasus. Landasan utama pelaksanaan ini adalah memberdayakan komunitas adat terpencil untuk memahami program, memutuskan kegiatannya, memprosesnya dari perencanaan sampai evaluasi, membantu kelompok sasaran menjadi mandiri. Pendamping berperan sebagai pemercepat perubahan, tetapi pelaksanaan program penguatan ekonomi komunitas adat terpencil tidak dapat dilaksanakan sebagai mana mestinya. Faktor pendukung pelaksanaan tersebut adalah: kebijakan anggaran dari pemerintah, kemauan kelompok untuk meningkatkan pendapat. faktor kebiasaan, keterbatasan sumber daya selama proses pendamping pada pelaksanaan program, kekecewaan dan terbatasnya jaringan kerjasama. Dampak sosial: semakin baikm=nya hubungan sosial diantara kelompok, dampak lain: program tidak dapat meningkatkan pendapatan dan terjadinya pengrusakan hutan. Saran: perlunya perbaikan kebijakan pelaksanaan, bimbingan dan pelatihan terus menerus serta menghadiri pertemuan-pertemuan dengan instansi lain terkait, jaringan kerjasama, baik dengan pemerintah maupun non pemerintah."