Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) hingga mencapai 102 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2015 sulit dicapai. Peningkatan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan upaya pendekatan untuk mencapai target tersebut. Chen et al menyatakan densitas tenaga kesehatan per 1000 penduduk kurang dari 2,5 akan sulit mencapai persentase persalinan oleh tenaga kesehatan lebih dari 80%. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara densitas bidan dan persentase persalinan oleh bidan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Desain penelitian adalah cross sectional menggunakan data gabungan Susenas 2010 dan Potensi Desa 2011 dengan unit analisis 107 kabupaten/kota. Hasil analisis menunjukkan ukuran yang paling baik dalam menjelaskan hubungan antara densitas bidan dan persentase persalinan oleh bidan adalah jumlah bidan per 10.000 penduduk dibandingkan jumlah bidan per luas wilayah dan persentase desa memiliki bidan. Peningkatan jumlah bidan per 10.000 penduduk dapat meningkatkan persentase persalinan oleh bidan sebesar 4,1% setelah dikontrol oleh densitas dokter dan provinsi, dengan R2 0,38. Sedangkan peningkatan jumlah bidan per 10.000 penduduk dapat meningkatkan persentase persalinan oleh bidan pada kuintil pengeluaran rendah sebesar 6,0% setelah dikontrol oleh densitas dokter, dengan R2 0,11.

---

Decreasing Maternal Mortality Rate (MMR) up to 102 per 100000 live births in 2015 is difficult to achieve. An approaching effort to achieve these targets is by increasing skilled birth attendant. Chen et al declared the density of health workers per 1000 population less than 2.5, will be difficult to reach the percentage of skilled birth attendant more than 80%. This study is aimed to determine the relationship between density of midwives and percentage of births by midwives in West Java, Central Java, East Java, and Banten. This research used secondary data from Susenas 2010 and Podes 2011, with cross-sectional study design. Unit of analysis covers 107 districts / cities.

The results showed that number of midwives per 10,000 population describes the relationship between density of midwives and percentage of births by midwives better than number of midwives per area and percentage of village which has midwives. The increasing number of midwives per 10,000 population can increase the percentage of births by midwives by 4.1% after controlling the density of doctors and province (R2 0.38). While increasing number of midwives per 10,000 population can increase the percentage of births by midwives at lower quintiles by 6.0% after being controlled by the density of physicians (R2 0.11)."

"Mortalitas dan morbiditas pada wanita hamil dan bersalin adalah masalah besar di negara berkembang. Angka kematian Ibu di Indonesia masih tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu dapat dicegah bila ibu melakukan pemeliharaan dan pengawasan antenatai sedini mungkin sehingga komplikasi kehamilan dan resiko tinggi lainnya dapat terdeteksi secara dini. Upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit terbesar dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi adalah pemeriksaan dan pelayanan kehamilan yang baik yang disebut pelayanan antenatal yang bermutu.Pelayanan antenatal merupakan salah satu kegiatan pokok puskesmas dan merupakan aspek kinelja bidan. Kinenja bidan secara kuantitas diukur berdasarkan pencapaian cakupan kunjungan ibu hamil sedangkan secara kualitas kinerja bidan diukur berdasarkan Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). Berdasarkan teori Gibson, ada sejumlah variabel yang mempengaruhi perilaku dan kinerja individu yaitu variabel individu, variabel organisasi dan variabel psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kinerja bidan dalam melakukan pelayanan antenatal di puskesmas Kota Bandar Lampung Tahun 2008. Penelitian ini bersifat non eksperimental dengan menggunakan cara pengumpulan data Cross Sectional., dilakukan pada bulan Mei 2008 pada 96 bidan yang merupakan total populasi bidan yang bertugas di Puskesmas Kota Bandar Lampung. Variabel dependen adalah kinerja bidan dalam melakukan pelayanan antenatal dan variabel independen adalah variabel individu yaitu umur, pendidikan, pelatihan, dan masa kerja dan Variabel organisasi yaitu beban kerja, insentif, supervisi dan peralatan. Hasil Penelitian menunjukkan 53,1% responden mernpunyai kinerja baik dan 46,9% mempunyai kinerja kurang baik. Hasil uji statistik menunjukkan ada hubungan antara pendidikan dengan kinerja bidan setelah dikontrol oleh variabel peralatan, umur, pelatihan, masa ke|ja,dan supervisi. Dan ada hubungan antara peralatan dengan kinelja bidan setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, pelatihan, umur, Iama bekerja, dan supervisi, Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kinerja bidan adalah variabel pendidikan dimana bidan dengan pendidikan D3 mempunyai peiuang 16,5 kali untuk mempunyai kinerja baik dibandingkan bidan berpendidikan D1.Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka kinerja bidan dalam melakukan pelayanan antenatal perlu ditingkatkan dengan cara menyelenggarakan program khusus D3 kebidanan bagi bidan puskesmas, penyediaan peralatan antenatal sesuai standar dan supervisi yang terencana, teratur dan berkesinambungan dari Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja bidan dalam melakukan pelayanan antenatal.

---

Mother's mortality and morbidity are the main problems in developing countries. Indonesia mother's mortality is quite high around 307 per live births. This problem can be prevented by routine antenatal care to detect any complication and high risk as early as possible. Standardized antenatal care is one of health services having good impact in reducing mother and children's mortality. It is health center basic program and can be used to measure midwife's perfonnance. Midwives performance quality can be measured by the number of mother's visit and Standardized Midwives? Service. According to Gibson, variables influencing individual behaviors and performances are individual, organization and psychology.

The purposes of research is to know the determinant of midwives performance in providing antenatal care in public health centers in Bandar Lampung, Lampung Province in 2008. This non-experimental research used cross-sectional design in collecting data conducted on May 2008. The population is 96 midwives working in Bandar Lampung public health centers. The dependent variable is midwives performance in providing antenatal while the independent ones are age, education, training and working period. In addition, the organization variables are workload, incentive, supervision and equipment.

The results showed that 53.1 % respondents had good performance while 46.9 % didn?t. Statistic test showed the correlation between education and midwife performance after controlled by equipment, age, and working period and supervision variables. Moreover, there was correlation between equipment and midwives performance after controlled by education, education, age, working period and supervision variables. The most dominant variable influencing midwives performance was the education in which three-year diploma midwives had 16.5 opportunities compared with those with one-year diploma.

Based on the result above, the writer suggests that midwives? performance in providing antenatal care can be increased by giving diploma three for the midwives working in public health centers, providing equipment needed to give standardized antenatal care and well planned supervision by health ofiice."

"Persalinan di desa yang ditolong oleh Bidan telah menjadi 36,4% atau lebih dari dua kali lipat, dalam 10 Tahun terakhir, tetapi persalinan yang ditolong Dukun masih 55,81% atau hanya turun sekitar 26%. Sejak Tahun 1994 dilakukan penempatan Bidan di desa dengan status Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT), dengan masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpatijang dua kali, masing-masing paling lama 3 (tiga) tahun. Hingga Tahun 2000 telah terjadi pengurangan hampir 10 % dari jumlah Bidan yang telah ditempatkan di Desa. Bidan PTT secara bertahap mulai Tahun 2002/2003 akan meninggalkan desa dalam jumlah yang besar, karena semua Bidan PTT angkatan pertama (penempatan Tahun 1994/1995) telah menyelesaikan 3 (tiga) Tahun masa bakti dan perpanjangan masa bakti dua kali tiga tahun. Diperhitungkan bahwa sebelum memasuki Tahun 2010 semua Bidan PTT ( Tahun 2001 masih 35.335 orang) akan menyelesaikan masa bakti dan perpanjangan masa baktinya. Masalah yang dihadapi adalah belum adanya model pendayagunaan Bidan PTT Pasca Masa Bakti (PM-B). Suatu model pendayagunaan Bidan PTT PM-B yang dapat memenuhi kebutuhan Bidan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan Rancangan Model pendayagunaan Bidan PTT PM-B sebagai Bidan Mandiri di Desa (BM-D) pada Kabupaten Bogor, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bogor dapat terpenuhi, terutama pelayanan kebidanan, demikian pula kebutuhan BM-D juga dapat dipenuhi. Penelitian ini dilakukan melalui survei, diskusi kelompok terarah, dan wawancara mendalam.Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Bidan PTT masih bersedia mengabdi sebagai BM-D, yaitu Bidan PTT PM-B yang tetap melaksanakan tugas di desa yang dipilihnya sendiri, tanpa memperoleh gaji bulanan. Bidan yang bersangkutan harus bertempat tinggal di desa. Penempatannya di desa tersebut disetujui oleh pihak desa dan Dinas Kesehatan Kabupaten, dan ditetapkan dengan surat keputusan. Sebagai bagian dari sistem pelayanan puskesmas, BM-D memperoleh hak dan kewajiban seperti Bidan PTT kecuali gaji, berhak atas bimbingan teknis kebidanan, pelatihan teknis kebidanan, dan kesempatan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam melaksanakan tugasnya diberikan dukungan biaya operasional, dan memperoleh perlindungan dalam melakukan praktek sebagai bidan, memperoleh dukungan dari masyarakat tergantung kepada bidan yang bersangkutan.Untuk mendukung terwujudnya Model tersebut masih diperlukan dukungan legalitas. Dukungan tersebut diharapkan dapat diperoleh setelah pihak-pihak terkait memperoleh informasi yang jelas tentang besamya permasalahan yang dihadapi dalam mempertahankan agar tetap ada bidan di desa, dikaitkan dengan hasil yang dapat dicapai, yaitu derajat kesehatan masyarakat yang optimal.Disarankan agar Bidan PTT berusaha mendorong pihak terkait untuk mewujudkan model BM-D, untuk kemudian bersedia menjadi BM-D. Dinas Kesehatan Kabupaten Bogar harus melakukan persiapan untuk melakukan advokasi mengenai besaran masalah yang berkaitun dengan upaya mempertahankan bidan agar tetap bertugas di desa, mempersiapkan dukungan legalitas yang diperlukan dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung rencana pendayagunaan BM-D. Departemen Kesehatan diharapkan dapat memastikan agar diperbolehkan memanfaatkan gaji Bidan PTT untuk membayar BM-D selama mereka bertugas, dan melakukan percepatan penyiapan infrastruktur penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) agar BM-D dapat meningkatkan jenjang pendidikannya, sekaligus tetap dapat melayani masyarakatnya.

---

Delivery babies that is helped by professionals (Midwives) in village increased to 36,4% or more than twice in past 10 years, but unfortunately traditional healer among the villagers still popular; Delivery babies that is helped by them still 55,81 %or decreased only 26 %. Since 1994, the system has changed, placement of midwives in village also have been changed too into new system named Non-Permanent Staff (PTT). The program gives chance to the new midwives to serve the fatherland for 3 years and can be prolonged twice for every 3 years. But up to year 2000 non-permanent midwives staff has decreased for 10 %, and in year 2002 I 2003 all the nonpermanent midwives staff will gradually ended the program, so it is predicted by the year 2010 there is no more non-permanent midwives staff working in village. Because of that, Government will face the new problem. Till now there is no model of making efficient use of post services non-permanent midwives staff, a model that can fully the needs of villagers and more efficient and effectively for the post services non-permanent midwives staff

The objective of this research is to produce the blueprint of making efficient use of the post services non-permanent midwives staff into Self Reliance Midwife In Village in Bogor District in order to achieve the best health services especially the midwifery services. This research will do with surveys, group - discussions and interviews.

It can be concluded that most of the post services non-permanent midwives staff still be ready to serve the fatherland after finishing their program as the Self Reliance Midwife In Village. They still can work as a midwife in the village on their own choice under the regulation and the permission of the head of District Health Office and the Head of Village but without have salary from the Government. For the service, they provide is a part of Health Center services. As long as they give the services they still protected by the law. They have the right and obligatory and operational cost for services. They have opportunity to do training and have higher education.

In order to have better blueprint on making Self Reliance Midwives more efficient, legality support is needed. It is to be hoped that Bogor District Health Office prepared advocacy to other sector for better understanding, so the village still have the midwife and the degree of health in village will optimal especially the midwifery services, and the other sectors will fully support the production of the blueprint.

More over, the Ministry of Health should give permission to use the salary of non-permanent midwife staff for paying the Self Reliance Midwife In Village that is to write on the regulation, and preparing the infrastructure for long distance education for the Self Reliance Midwife In Village, so they can have higher education and also give the health services to the village people especially for the midwifery services."

"Program Bidan PTT bertujuan meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatandalam rangkamenurunkan AKI dan AKB. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran dan hubungan take home income dengan kinerja bidan PTT di Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan dua populasi dengan analisis univariat dan bivariat.Hasil penelitian menunjukkanbahwa kinerja bidan adalah baik dengan rata-rata take home income bidan PTT adalah Rp.4.143.198 dan bidan PNS adalah Rp. 5.395.388. Ada hubungan yang signifikan antaratake home income dengan kinerja bidan PTT sementara untuk bidan PNS tidak berhubungan. Untuk meningkatkan kinerja bidan perlu dibuat suatu pola insentif baik material dan non material dengan mempertimbangkan aspek keadaan daerah.

---

The impermanent midwives Programme aims to improve equitable distribution of health workers in order to reduce the MMR and IMR. Research purposes to gain insight and take home income relationship with the performance of impermanent midwives in Mukomuko district. This study is a survey of the two populations with univariate and bivariate analyzes.The results showed that the performance of midwives is well with the average take-home income is Rp.4.143.198 impermanent midwives and civil servants is Rp. 5.395.388. There is a significant relationship between the take home income with impermanent midwives performance while civil servants midwaves are not related. To improve the performance of midwives needs to be a good incentive pattern material and nonmaterial by considering local circumstances."

"Kepuasan pasien merupakan hal paling utama yang perlu diprioritaskan oleh rumah sakit. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran tingkat kepuasan pasien bersalin di ruang kebidanan RSUD Kabupaten Karimun tahun 2012. Desain penelitian menggunakan cross-sectional, pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan sebesar 45%. Terdapat hubungan yang bermakna antara Umur dan Pendidikan dengan tingkat kepuasan.Berdasarkan hasil studi disarankan agar melakukan evaluasi secara rutin setiap 6 bulan, perbaikan dengan memberikan pelatihan dan kerjasama dengan petugas di ruang kebidanan dalam peningkatan kualitas pelayanan yang berfokus pada kepuasan pasien.Patient satisfaction is a main priority that must be paid attention by hospital. This study aims to find out description of level of maternity patient satisfaction to service at obstetric room of district general hospital Karimun regency 2012. The Study design using cross-sectional, and samples were obtained by purposive sampling. Study result shows that patient dissatisfaction to servicing is 45%. There is significant correlation between age and education and satisfaction level.

Based on the study result, it suggests to make an evaluation every 6 months routinely, develop improvement by training and cooperation with officers at obstetric room in order to increase servicing quality that focused on patient satisfaction."

"Program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan gizi merupakan bagian dari upaya kesehatan wajib puskesmas. Salah satu keterpaduan program KIA dan gizi adalah pelayanan Ante Natal Care (ANC), dimana pemberian tablet Fe kepada ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan termasuk di dalam pelayanan ANC tersebut. Pada tahun 2010-2011 terlihat adanya kesenjangan cakupan K1 dan K4 dengan cakupan Fe1 dan Fe3 di Puskesmas Perawatan Pagatan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran keterpaduan program KIA dan gizi dalam pelaksanaan distribusi tablet Fe pada ibu hamil di Puskesmas Perawatan Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tehnik wawancara mendalam menggunakan data primer dan sekunder. Informan penelitian sebanyak 6 orang yaitu kepala puskesmas, tenaga pelaksana gizi, bidan koordinator, dan 3 orang bidan di desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpaduan program KIA dan gizi belum berjalan optimal sehingga perlu lebih meningkatkan penyelenggaraan kegiatan puskesmas dengan azas keterpaduan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan di perolehnya hasil yang optimal.

---

Nutrient and Child and Maternal Health (MCH) is an part of effort of compulsory health of Public Health Center. One of integrated program of MCH and nutrient is Antenatal Care (ANC), by giving Fe tablet to expectant minimum 90 tablets during gestation is one of ANC service. In 2010-2011 there was a gap in scope of K1 and K4 related to Fe1 and Fe3 in Public Health Center Treatment Pagatan. Purpose of this study is to find out description of integrated program of KIA and nutrient in implementing of distribution of Fe tablet to expectant in Public Health Center Treatment Pagatan Tanah Bambu Regency 2012.

This study is qualitative study by in-depth interview technic using primary and secondary data. Informant is 6 people including Head of Public Health Center, nutrient staff, coordinator section, and 3 midwifes in village. Study result shows that integrated program of KIA and nutrient had not worked optimally yet so it needs to develop Public Health Center activity by integrated basis to overcome limitation of resources and to reach optimal result. "

"Skripsi ini membahas analisis jumlah kebutuhan bidan di Unit PONED puskesmas Sriamur Tambun Utara dengan menggunakan Metode WISN melalui observasi menggunakan work sampling dan wawancara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian mendapatkan bahwa keadaan jumlah bidan berdasarkan teori yang terdapat di Puskesmas Sriamur berkelebihan sebesar 31,24 dan berdasarkan keadaan riil sebesar 0,038. Menyarankan untuk distribusikan bidan ke Pustu dan unit lain yang membutuhkan SDM, memberikan tugas dan fungsi pokok tambahan bidan yang bertugas di PONED.

---

This thesis discusses the analysis of the number of midwife needs in the unit PONED puskesmas Sriamur Tambun Utara by using WISN method through observation using work sampling and interview. This research is a qualitative research with descriptive design. The result of the research shows that the number of midwives based on theory in Sriamur Public Health Center is over 31,24 and based on real case is over 0,038. Suggest to distribute midwives to Pustu and other units that require human resources, providing the additional duties and functions of additional midwives on duty at PONED. "

"Cakupan Desa Siaga Aktif 80% pada tahun 2015. Tahun 2009 di Indonesia tercatat 42.295 desa dan kelurahan (56,1%) telah memulai upaya mewujudkan Desa Siaga dan Kelurahan Siaga. Sampai dengan tahun 2010, Kota Bandar Lampung memiliki 69 Kelurahan Siaga dari 98 Kelurahan yang ada. Sampai dengan tahun 2010 seluruh Kelurahan diwilayah kerja Puskesmas Kedaton sudah menjadi Kelurahan Siaga. Kelurahan Siaga di wilayah Puskesmas Kedaton telah menjadi Kelurahan Siaga Aktif berdasarkan penilaian dari Poskeskel yang buka setiap hari. Peran kader dalam pengembangan desa siaga sangat dibutuhkan terutama dalam menggerakkan masyarakat. Bila kader memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kesehatan, kader bisa melakukan sosialisasi mengenai penanganan penyakit kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Kedaton kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dan sikap kader dalam implementasi Kelurahan Siaga serta diketahuinya hubungan antara faktor karakteristik kader yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap kader dalam implementasi Kelurahan Siaga. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Sampel yang diambil adalah seluruh kader di wilayah kerja Puskesmas Kedaton. Data dikumpulkan dengan cara pengisian kuesioner dan dianalisa dengan analisa univariat dan bivariat. Hasil analisa bivariat menunjukkan terdapat hubungan antara sikap responden dengan implementasi Kelurahan Siaga, serta ada hubungan yang bermakna antara lama menjadi kader dengan pengetahuan responden. Tidak ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan kader dengan implementasi Kelurahan Siaga, serta tidak ada hubungan antara umur dan pendidikan responden dengan pengetahuan pengetahuan responden. Untuk meningkatkan sikap positif kader dalam implementasi Kelurahan Siaga, perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyuluhan pada kader.

---

The Coverage of Active Alert Village in year 2015 is 80%. In Year 2009 in Indonesia recorded 42.295 villages (56.1%) have begun efforts to create Alert Village. Until 2010, Bandar Lampung has 69 Alert Villages of 98 villages that stand there. Until the year 2010 all areas in Puskesmas Kedaton has become the Alert Village based on the assessment of Poskeskel which is open every day.

The role of cadre in the development of Alert Village is required especially to activate the society. When cadre have enough knowledge about health, they will be able to socialize the management of disease to society.

The study was conducted in the working area of Puskesmas Kedaton Bandar Lampung, aims to determine the correlation between knowledge and attitudes of cadres in the implementation of the Alert Village and know the correlation between characteristics factors of the cadre that is related to knowledge and attitudes of cadres in the implementation of the Alert Village.

The design of the study is a cross sectional study. The samples is all of the cadre in Puskesmas Kedaton working area. Data were collected by filling out questionnaires and analyzed with univariate and bivariate analysis.

The results of bivariate analysis showed correlation between the attitudes of respondents and the implementation of the Alert Village, and significant association between long been a cadre with knowledge of respondents. There was no significant correlation between the cadre’s knowledge with the implementation of the Alert Village, and there is no correlation between age and education of respondents with knowledge of respondents. To increase the positive attitude of cadre in the implementation of Alert Village, socialization and training for cadre is need to be improved. "