Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh sebuah bank swasta nasional, dengan tidak memotong Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang diberikan kepada nasabahnya selama lima tahun berturut-turut, sangat merugikan negara. Bagi Bank tersebut bunga deposito yang diberikan kepada para deposan dianggap bukan sebagai objek pajak karena ia hanya menawarkan produk deposito dari sebuah Bank yang didirikan di Iuar negeri.Permasalahan pokok tesis ini adalah upaya-upaya apa yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat segera mengetahui penempatan deposito di luar negeri, sehingga penerima bunga di Indonesia dapat segera dikenakan pajak.Penelitian dilakukan untuk mengungkakan pendapat para ahli tentang penghasilan bunga yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri yang ditempatkan di luar negeri; ketentuan-ketentuan yang berlaku atas pemungutan pajak bunga deposito; modus operandi yang digunakan oleh Bank swasta nasional "X" dalam menggelapkan pajak atas bunga deposito dan unaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menindak lanjuti penggelapan pajak yang dilakukan oleh Bank swasta nasional "X" tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.Hasil analisis terhadap penggelapan pajak yang dilakukan Bank swasta nasional "X" tersebut bahwa Bank "X" memanfaatkan keberadaan Bank "Y" yang berbadan hukum di Iuar negeri, sedangkan Bank "Y" tersebut sebagian dimiliki oleh Bank "X" dan sebagian lagi adalah milik Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Bank swasta nasional "X".Hendaknya ada kerja sama antara Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal menembus kerahasiaan bank untuk kasus-kasus yang khusus, tanpa harus meminta ijin Menteri Keuangan. Apabila ada petunjuk bahwa ada transfer untuk penempatan deposito yang tidak diakui Wajib Pajak dikenakan bunga SBI sebesar 13%. Atas deemed interest tersebut harus di pungut pajak sebesar 20%. Jika pemeriksa terbentur pada Rahasia Bank maka petugas pajak harus mencari terobosan untuk menembusnya Pihak kepolisian harus lebih pro aktif untuk memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak."

"ABSTRAKKarya tulis ini menganalisis secara singkat beberapa metode yang umumdigunakan dalam lingkup ekonomi perpajakan yang dalam hal ini bertujuanmenentukan metode terbaik untuk mengukur tingkat penggelapan pajak diIndonesia. Dua pendekatan, baik mikro maupun makro, akan dibahas dalam karyatulis ini. Pendekatan mikro bertujuan menaksir tingkat penggelapan pajak denganmenggunakan jajak pendapat secara sukarela atau menggunakan hasil auditotoritas perpajakan. Pendekatan makro, di lain pihak, mengukur tingkatpenggelapan pajak melalui penaksiran tingkat ekonomi bawah tanah(underground economy). Dari diskusi dalam karya tulis ini, diambil kesimpulanbahwa metode MIMIC sebagai bagian dari pendekatan makro merupakan metodeyang paling bisa diandalkan dalam pengukuran tingkat penggelapan pajak diIndonesia.

---

ABSTRACTThis paper briefly analyzes several methods in the current tax evasion literature inorder to determine the fairest method in measuring the tax evasion level inIndonesia. Two groups of approaches, micro and macro, are discussed throughoutthe paper. The former approach aims at estimating tax evasion through the use ofsample survey micro-data based on voluntary participation or the results of theauditing activity of tax authorities. The latter approach, on the other hand,estimates tax evasion through the size of the hidden economy. From thediscussion, the MIMIC method as a part of the macro approach appears to be themost reasonable method for Indonesia."

"ABSTRAKStudi ini meneliti hubungan antara penggelapan pajak, sebagai salah satuindikator kepatuhan pajak, dan ekspektasi bisnis serta determinan-determinanlainyang potensial. Variabel-variabel yang dipilih dalam hubungannya denganpenggelapan pajak adalah net profit margin, inventory turnover, corporateincome, marginal tax rate dan fixed assets ratio. Dari hasil regresi menunjukkanbahwa net profit margin dan inventory turnover yang digunakan sebagai proxyekspektasi bisnis, memiliki korelasi negatif. Hasil ini sejalan denganhipotesis awal berdasarkan teori. Sebaliknya, income, fixed assets ratio danmarginal tax rate, yang diharapkan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pajakberdasarkan teori, tidak signifikan secara statistik.

---

ABSTRACTIn this research study an investigation was conducted into the relationship between tax evasion as an indicator of tax compliance and business expectations and other possible determinants The following variables were chosen to assess their effect on tax evasion net profit margins inventory turnover corporate income the marginal tax rate and the fixed assets ratio Results reveal that the net profit margin and inventory turnover as proxies for business expectations have a negative relationship these results were expected from the theory On the other hand income the fixed assets ratio and the marginal tax rate which were also expected to affect tax compliance in theory did not have a statistically significant effect on tax evasion "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang.Studi ini merupakan hasil penelitian tentang pengaruh praktik penghindaran pajak terhadap biaya pinjaman dengan memasukkan dampak dari disahkannya peraturan anti penghindaran pajak PMK No. 169/PMK.010/2015. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya pinjaman. Dengan berlaku efektifnya PMK No. 169/PMK.010/2015, menyebabkan biaya pinjaman mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Hal ini terjadi karena PMK No. 169/PMK.010/2015 membatasi penggunaan biaya pinjaman sebagai tax shield, sehingga risiko-risiko yang timbul akibat praktik penghindaran pajak pun berkurang."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dari penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan, pengaruh moderasi kepemilikan keluarga terhadap hubungan penghindaran pajak dengan risiko perusahaan, serta pengaruh moderasi keberagaman dewan komisaris terhadap hubungan penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. Data yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2017 dengan jumlah sampel 608. Hasil penelitian menunjukkan penghindaran pajak terbukti berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan, kepemilikan keluarga memperlemah pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan dan keberagaman dewan komisaristidak memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko.

---

This research aims to investigate the effect of tax avoidance on firm risk, effect of tax avoidance on firm risk with family ownership and board diversity as moderating variabel. The samples are 608samples of company listed on the Indonesia Stock Exchange during 2012 to 2017. This research concludes that there is positive effect of tax avoidance on firm risk. Family ownership has weaken tax avoidances effect on firm risk and diversity of board commissioner does not moderate the effect of tax avoidance on risk."

"ABSTRAKManajer merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi strategi dan kinerja perusahaan. Meski begitu, kebanyakan penelitian terdahulu tidak mempertimbangkan pengaruh manajer terhadap perusahaan. Karena itu, penelitian ini menggunakan metode DEA untuk meilihat apakah manajer dengan kemampuan yang kebih tinggi mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Menggunakan data panel dengan sampel berupa 172 perusahaan public di Indonesia selama lima tahun, penelitian ini menemukan bahwa semakin tinggi kemampuan manajerial pada suatu perusahaan, semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil ini konsisten setelah melakukan analisis sensitivitas menggunakan peringkat desil skor kemampuan manajerial dan lagged skor kemampuan manajerial untuk mengganti pengukuran kemampuan manajerial menggunakan metode DEA sebagai variabel independen.

---

ABSTRACTManager is one of the factor that affects firms strategy and performance. However, most prior studies do not consider these managers effects for the firms. Hence, this paper use DEA method to see whether the higher ability managers affect corporate tax avoidance. Using panel data with samples of 172 public firms in Indonesia for five years period, this study finds that that the higher the managerial ability, the lower the tax avoidance practices occur in the firm. This result is robust in several sensitivity tests, that is managerial ability score decile rank and lagged managerial ability score to replace managerial ability using DEA method as the independent variable. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh organizational capital terhadap penghindaran pajak perusahaan. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2012-2021. Penelitian mengukur organizational capital dengan pendekatan yang diperkenalkan oleh Peters dan Taylor (2017). Penghindaran pajak diukur menggunakan metode Cash Effective Tax Ratio (Cash ETR). Dengan menggunakan regresi panel data common effect model, hasil penelitian membuktikan bahwa organizational capital memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Dengan kata lain, organizational capital yang tinggi dapat juga menunjukan meningkatnya penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola organizational capital dengan tepat akan mampu menciptakan efisiensi organisasi, salah satunya melalui manajemen pajak yang akan dipilih perusahaan. Namun demikian, perusahaan dengan organizational capital yang baik memiliki potensi lebih besar untuk melakukan aggressive tax avoidance yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara, oleh karena itu otoritas pajak perlu memperbaiki peraturan perpajakan untuk mencegah tindakan tersebut. Penelitian ini menguatkan temuan terdahulu bahwa organizational capital menciptakan inovasi organisasi (Al Dujaili, 2012) dan kemampuan belajar organisasi (Halie dan Tuzuner, 2022) dalam penghindaran pajak. Penelitian ini juga menguatkan temuan Hasan et al. (2021) dimana perusahaan dengan organizational capital yang tinggi memiliki kesempatan lebih besar dalam penghindaran pajak.

---

This study aims to analyze the effect of organizational capital on corporate tax avoidance. The population of this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2012-2021 periods. The study measures organizational capital with the approach introduced by Peters and Taylor (2017). Tax avoidance is measured using the Cash Effective Tax Ratio (Cash ETR) method. Using panel data regression with the common effect model, the results of the study found that organizational capital has a negative and significant effect on corporate tax payments. In other words, high organizational capital can increase corporate tax avoidance. Companies that are able to manage organizational capital properly will be able to create organizational efficiency, one of which is through tax management that the company will choose. Nevertheless, companies with good organizational capital have the potential to carry out aggressive tax avoidance which can reduce state revenues, therefore tax authority needs to improve tax regulations to prevent this action. This study reinforces previous findings that organizational capital creates organizational innovation (Al Dujaili, 2012) and organizational learning abilities (Halie and Tuzuner, 2022) in tax avoidance. This study also strengthens the findings of Hasan et al. (2021) where companies with high organizational capital have a greater chance of tax avoidance."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT X atas kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Terdapat Account Representative (AR) sebagai pelaksana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta Kepala Seksi Pengawasan sebagai penanggungjawab pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Setelah diberikan pengawasan oleh AR, PT X terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penggelapan pajak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas kasus penggelapan pajak PT X, serta kendala yang dihadapi oleh KPP PMA Tiga. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur pada pihak yang terlibat menyatakan bahwa pengawasan kepatuhan WP di KPP PMA Tiga telah sesuai dengan SE-39 Tahun 2015, terdapat perbedaan dari penerapan SE-39 Tahun 2015 dengan SE-05 Tahun 2022 mengenai pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan kepatuhan PT X di KPP PMA Tiga, yaitu kurangnya waktu untuk mempelajari proses bisnis PT X, kurangnya fasilitas yang memadai, dan PT X yang tidak memberikan penjelasan. Hal yang harus dilakukan oleh KPP PMA Tiga dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, yaitu mempelajari lebih dalam terkait dengan pedoman pengawasan kepatuhan WP yang sudah diperbaharui, serta memperkerjakan pihak ketiga untuk membantu pekerjaan Account Representative dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

---

This research is motivated by non-compliance by PT X on its tax obligations as a taxpayer at KPP PMA Tiga. There is an Account Representative (AR) as the implementer of taxpayer compliance supervision, as well as the Head of the Supervision Section as the person in charge of supervising taxpayer compliance at KPP PMA Tiga. After being given supervision by AR, PT X is indicated to be a criminal offense in the field of taxation in the form of tax evasion. Therefore, the purpose of this study is to analyze the supervision of taxpayer compliance in the PT X tax evasion case, as well as the obstacles faced by KPP PMA Tiga. The research method was conducted using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results obtained through interviews and literature studies on the parties involved state that the supervision of taxpayer compliance at KPP PMA Tiga is in accordance with SE-39 of 2015, there are differences from the application of SE-39 of 2015 with SE-05 of 2022 regarding the supervision of taxpayer compliance, and there are several obstacles faced in supervising taxpayers at KPP PMA Tiga. The obstacles faced in supervising PT X's compliance at KPP PMA Tiga are the lack of time to study PT X's business processes, the lack of adequate facilities, and PT X not providing explanations. Things that must be done by KPP PMA Tiga in dealing with these obstacles, namely studying more deeply related to the updated taxpayer compliance supervision guidelines, and hiring a third party to assist the Account Representative's work in supervising taxpayer compliance."

"Sistem self assessment yang dianut sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan fiskus hanya merupakan pengawas yang harus memastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berlaku.Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya secara berkala atau dengan pengecualian jika diperkirakan telah terjadi penyimpangan. Pengujian kepatuhan yang dimaksud adalah pemeriksaan pajak. Analisis tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak ini menggunakan teori dan peraturan pelaksanaannya sebagai bahan perbandingan.Hasil Pemeriksaan Pajak setidaknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berupa penerbitan SKP dan ditemukan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Hal inilah yang menjadi masalah. Karena dalam kerangka kerjanya DTP mengelompokkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam kegiatan Penyidikan sedangkan hasilnya masih dapat berupa penetapan pajak (diterbitkan SKP).Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan pada Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, untuk menganalisis faktor-faktor apa saga yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, dan menganalisis cara yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah survey diskriptif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bukti permulaan, yaitu Pemeriksa, Pelaksanaan pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Pemeriksa dan pelaksanaan pemeriksaan relatif baik dijalankan dengan nilai tertinggi 131 dan nilai terendah 104 dari nilai maksimum 144. Masih ada hambatan yang ditemui mulai dari pelaksanaan sampai dengan tanggapan Wajib Pajak."