Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konstitusi Federasi Rusia sudah mencantumkan secara rinci dan sistematis hak dan kepentingan antara individu, masyarakat, dan negara, tetapi dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Masalah penelitian ini adalah melihat kesenjangan antara aspek normatif dan empiris itu. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengkaji sistem demokrasi di Rusia dalam masa transisi demokrasi selama tahun 1992 - 1999, dengan melihat dari indikator perlindungan HAM yang dilakukan oleh pemerintah Rusia, khususnya perlindungan HAM pada pekerja media massa. Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturis dengan melihat sejarah sebagai perubahan sosial yang disebabkan oleh adanya dialektika antara keberadaan para agensi dengan struktur sosial yang ada. Kontribusi penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan dapat menjadi kajian perbandingan dalam melihat pelaksanaan demokrasi dan perlindungan HAM di negara lain, termasuk Indonesia.

---

The Constitution of the Russian Federation has incorporated in detail and in systematic manner the rights and interests among individual, societies, and. the state. In their implementation, however, there has been obstacle. The problematic of this research looks at this discrepancy between the normative and empirical aspects. The aim of this research in to explain and analyze the democratic system in Russian during the democratic transition period 1992-1999 by looking as an indicator the protection of human rights by the Russian government, especially that accorded to mass media wreckers. The approach employed in this research is structures that view history as social change caused by a dialectics between agency and the existence social structure. This research contributes in term of both theory and practice, to comparative studies of democratic process and human rights protection in other countries, including Indonesia."

"Buku ini membahas mengenai transisi demokrasi di negara Federasi Rusia dan beberapa hambatan yang dialami dalam penegakan HAM."

"Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah konflik yang terjadi antara Eksekutif dan legislatif dalam suatu pengambilan kepctusan tertentu. Permasalahan ini berkorelasi dengan pembuatan konstitusi bare dengan tindakan ekstensif dan penguatan posisi presiden selam era Boris Yeltsin. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis.Dari penelitian didapatkan kesimpulan bahwa konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan pandangan dan kepentingan politik beberapa kelompok sebagai akibat dari sistem multipartai yang diterapkan. Selain itu pihak pro-reformasi yang diwakili oleh Boris Yeltsin menggunakan kekuasaannya untuk membuat konstitusi 1993 yang juga dikenal sebagai konstitusi Yeltsin. Konstitusi ini mencantumkan beberapa pasal yang memberikan kekuasaan lcbih dan privilage kepada presiden."

"This article will discuss the ultranationalist movement in Russia, emerged and flourished in the early until in the middle of 1990s in Russian Federation state. This ullranationalist movement emerged sporadically at the same time with the emerge of other movement groups at the time of democracy transition period. The openness condition had pushed elements of society established political groups and parties. Most of them supported government programs, while the other put a role as opposition groups. The ultranationalist movement, united in Democrat-Liberal Party, was the hard-liner groups, who opposed Russian government policy. However, in the middle of 1990s, this movement was becoming weak. The emerge and weakened of this movement was caused by some factors which will be discussed in the article below."

"Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dapat terjadi baik secara normative maupun empiris, hal ini dapat disebabkan rumusan undang-undang yang tidak jelas, atau persepsi penegak hukum dan pencari keadilan yang berbeda terhadap hak* tersebut. Penelitian normative dan empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak-hak tersangka dan terdakwa dan para penegak hukum serta pencari keadilan dalam proses peradilan pidana diwilayah pengadilan. Rendahnya pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana sebagian besar terjadi pada tahap praadjudikasi, yaitu pada proses penyidikan yang dilaksanakan oleh polisi, kemudian menyusul pada tahap pemeriksaan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada tahap adjudikasi yaitu pada tahap pemeriksaan di pengadilan kesenjangan hak tersebut agak rendah. Adapun banyaknya atau tingginya tersangka dan terdakwa tidak menggunakan hak-haknya pada tahap praadjudikasi, karena penegak hukumlah yang menetukan sekali apakah hak tersebut dapat digunakan atau tidak. Pada umumnya penegak hukum karena orientasi terhadap tugas dalam proses peradilan pidana, maka kurang memberikan kesempatan kepada tersangka dan terdakwa. Penegak hukum lebih menekankan pada hasil dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka, dengan anggapan walaupun hak-hak tersangka dan terdakwa kurang mendapat tempat pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka, tetapi hak tersebut barulah menjadi penting dan dapat digunakan pada saat yang tepat, yaitu sidang pengadilan di mana tahap ini adalah tahap penentuan di dalam rangkaian proses peradilan pidana. Disamping itu kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dalam bentuk inkonkrito disebabkan oleh kurangnya partisipasi pencari keadilan dalam usahanya untuk menggunakan haknya tersebut. Hal ini disebabkan pendidikan (kurangnya pengetahuan dan pemahaman hak-hnk normative) , factor ini ekonomi dan sekaligus sebagai indikasi rendahnya kesadaran hukum pencari keadilan menyebabkan rendahnya pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Jakarta pada tahap praadjudikasi."