Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan-alasan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan petugas terhadap-standar penatalaksanaan penyakit ISPA pads balita. Lokasi penelitian dilakukan di dua puskesmas yaitu Puskesmas Singkawang dan Puskesmas Condong Kabupaten Bcngkayang yang tingkat kepatuhannya masih rendah.Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan sebagai informan adalah petugas kesehatan yang melayani balita yang menderita penyakit ISPA dan kepala puskesmas dengan mengadakan wawancara mendalam (indepth interview), sedangkan orang tua yang pemah membawa anaknya berobat dilakukan dengan diskusi kelompok terarah (focus group discussion).Karakteristik informan untuk petugas kesehatan yang dilihat adalah pengetahuan, pengalaman, motivasi, sikap, dan untuk kepala puskesmas yang dilihat adalah pengawasan atau supervisi sedangkan untuk orang tua yang dilihat adalah sikap terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas kesehatan terhadap anaknya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan ketidakpatuhan petugas terhadap standar penatalaksanaan penyakit ISPA pada balita adalah rendahnya pengetahuan petugas tentang penyakit ISPA, dari pengalaman petugas adalah ketidaksesuaian dengan yang diharapkan setelah penderita diberikan pengobatan, kurangnya kesempatan untuk mengunakan standar, kurangnya pengawasan dari kepala puskesmas dan tidak adanya dorongan dari orang tua pasien agar petuas lebih cermat memeriksa anaknya sehingga petugas menggunakan standar.

---

This study aims to investigate reasons affecting the staffs level of compliance on use of standard management for ISPA disease of children under five. The study was conducted at two puskesmas, namely Singkawang Puskesmas and Condong Puskesmas in Bengkayang District. Both puslcesmas were considered to have poor staffs compliance in using the standard.This study employed a qualitative approach. Informen were health staff who served children under five who suffered from ISPA disease and chiefs of both puskesmas from whom data were gathered by means of in-depth interview. In addition to the health staffs and chiefs of puskesmas, parents whose children were taken to see doctors contributed data by means of focus group discussion.Several traits of the informen were investigated. Characteristics such as knowledge, experience, motivation, attitude were grouped under the entry of health staffs, while chiefs of puskesmas had only one trait to consider, which was their supervision activity. Moreover, parents of the children were investigated in respect of their attitude toward the service delivered to the children by the health staffs.The study results show that factors causing staffs' compliance to standard management for ISPA disease of children under five were their lack of knowledge about the ISPA disease, discrepancies between diagnoses and post treatment results, lack of opportunity in using the standard, lack of supervision by the chief of puskesmas and lack of parents control over the use of the standard by the health staff while examining and treating their children."

"Untuk dapat mewujudkan Misi Indonesia Sehat 2010, ditetapkan empat misi pembangunan kesehatan dan salah satu misi tersebut adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Pelayanan kesehatan hendaknya dikerjakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku dan dilakukan secara benar dengan segera. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan kesehatan guna mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan secara terus menerus.Sesuai dengan hal diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan-alasan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan petugas dalam menggunakan standar penatalaksanaan ISPA pada Balita di Puskesmas Dempo Kota Palembang, dimana tingkat kepatuhan petugas terhadap standar penatalaksanaan di Puskesmas tersebut masih rendah.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan 5 prang informan di Puskesmas Dempo. Sebagai informan adalah petugas kesehatan yang melayani balita penderita ISPA dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview), sedangkan kepala Puskesmas dilakukan wawancara mendalam. Untuk petugas kesehatan yang dilihat adalah pengetahuan, sikap, motivasi, pengalaman, sarana dan imbalan, untuk kepala Puskesmas yang dilihat adalah pengawasan atau supervisi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan ketidakpatuhan petugas menggunakan daftar tilik ISPA pada balita adalah karena rendahnya pengetahuan petugas terhadap standar pengetahuan yang ada di daftar tilik, terbatasnya waktu yang ada untuk melayani balita ISPA, kurangnya penghargaan pembinaan pada petugas, kurangnya pengawasan dan kepala Puskesmas dan kurangnya j umlah petugas yang diperlukan untuk melayani penderita ISPA.Melihat dari hasil penelitian ini disarankan kepada Dines Kesehatan agar mengadakan pelatihan kembali untuk meningkatkan pengetahuan petugas, menyediakan dana khusus untuk pembinaan, meningkatkan pengawasan, menyediakan dan memperbaiki sarana, dan lebih memperhatikan pelaksanaan program ISPA. Bagi kepala Puskesmas agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan, mengadakan diseminasi, memotivasi petugas ISPA dengan memberikan penghargaan, menyediakan ruang periksa khusus, menambah jumlah petugas ISPA, memberikan perhatian yang cukup terhadap program ISPA dan melakukan pengawasan terhadap rekam medik dan sistem pencatatan dan pelaporan ISPA. Bagi petugas kesehatan adalah agar dalam memberikan pelayanan kepada pasien tetap berpedoman pada standar yang telah ditetapkan, apabila menemukan kesulitan atau hambatan melapor ke pimpinan dan agar setiap petugas ISPA terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani pasien ISPA dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Bagi peneliti lain agar meneliti variabel-variabel lain diluar variabel yang sudah diteliti dan meneliti lebih lanjut mengenai periunya daftar tilik yang ada sekarang untuk diperbaiki.

---

Qualitative Analysis of Personnel Compliance In Using ARI Check List in Infants: Case Study in Dempo Community Health Center, Palembang, South Sumatera Year 2001In order to realize the vision of Healthy Indonesia 2010, four health development missions have been set and one of such mission is to maintain and improve high quality, well-distributed and affordable health service. The health service must be done according to the prevailing health standard and shall be done correctly and immediately. Various efforts have been done in an attempt to improve health developments in order to give health service to the people and improve its distribution and quality continuously.

According to the above matters, this research in intended to study the reasons that affect the level of personnel compliance in using the ARI administration standard in infants in Community Health Center in Dempo, Palembang, where the level of compliance of the personnel towards administration standard in such Community Health Center is still low.

This research is a case study by using qualitative approach. The data is obtained through observation and in-depth interview with 5 informants in Dempo Community Health Center. The informants are health personnel that serve the infants ARI patients by performing observation and in-depth interview, while the Head of Community Health Center perform in-depth interview. The health personnel observed are knowledge, attitude, motivation, experience, facilities and rewards, while for the Head of Community Health Center the characteristics observed are supervision or control.

Results of study shows that the cause of incompliance of personnel in using the ARl Check List in infants is the low level of such personnel knowledge toward the knowledge in such check list, the limitation of the available time to serve the ARI infants, the lack of incentive for guidance in such personnel, the lack of supervision from Head of Community Health Center and the lack of personnel needed to serve the ARI patients.

Having observed this research it is suggested that the Health Office to perform retraining to increase knowledge of such personnel, provide special fund for development, increase supervision, provide and improve facilities, and pay more attention to the ART program implementation. For the Head of Community Health Center, they must improve development and supervision, dissemination, motivating the ARI personnel by giving rewards, provide special check room, increase the number of ARI personnel, provide sufficient attention to ARI program and perform supervision towards medical records and recording and reporting system of ARi. For the health personnel, in providing service to the patients they must stick to the standard that has been set, in case they have difficulties or obstacles they must report supervisor and each ARI personnel must continue to increase their knowledge and skill in handling ARI patients by following training. For other researchers, the variables other than that have been to studied can examined and further research regarding the need to improve the existing checklist."

"Infeksi Saluran Pernapasan Akut alau ISPA mengakibatkan sekitar 4 juta kematian bayi dan balita di negara berkembang. Di Indonesia penyakit ISPA, khususnya pneumonia mcngakibatkan kematian sekitar 150.000 balita pertahun. begitu juga di Propinsi Sulawesi Tengah, khususnya Kabupaten Donggala, dari seluruh penyakit penyebab kematian pada bayi dan anak balita, pneumonia merupakan penyebab kematian terbesar pada bayi, 44,9%, dan anak balita 39,13%.Masih tingginva angka kematian karcna ISPA tersebut disebabkan masih rendahnya layanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas terutama upaya kuratif dan rehabilitatif yang kurang mendapat perhatian. Upaya peningkalan pelayanan kesehatan tidak akan tercapai apabila tatalaksana dari setiap kasus belum mengikuti standar baku yang ada, begitu pula dengan sarana pendukung yang belum memenuhi standar baku. Kualitas tatalaksana kasus ISPA pada dasarnya merupakan rangkaian tindakan yang ditentukan oleh ada tidaknya standar, sarana, tenaga terlatih dan program supervisi untuk melaksanakan standar program ISPA yang ada.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara faktor petugas, sarana dan logistik, kemampuan menyampaikan pesan dan supervise dengan kualitas tatalaksana kasus bayi dan balita ISPA oleh petugas Puskesmas di Kabupaten Donggala Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2001.Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 37 puskesmas sedangkan sampel penelitian adalah 20 puskesmas berdasarkan rumus penentuan besar sampel dengan derajat kepercayaan 5% dan derajat ketelitian 12%, kemudian dari 37 puskesmas diambil secara acak hingga tercapai 20 sampel. Unit analisis adalah petugas puskesmas yang menangani kasus ISPA pada bayi dan balita. Data dikumpulkan dengan melakukan pengamalan terhadap petugas kesehatan dalam tatalaksana kasus ISPA pada bayi dan balita yang datang ke Puskesmas dan melakukan wawancara terhadap petugas kesehatan dan ibu atau pengantar bayi dan balita. Analisis data menggunakan piranti lunak Program Stata.Dari hasil penelitian didapatkan bahwa 8,3% kuatitas tatalaksana kasus ISPA yang dilakukan oleh petugas kesehatan adalah baik. 5cdangkan dari hasil analisis bivariat menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara variabel pendidikan, pelatihan, waktu pelatihan, petugas terlatih, ketersediaan obat-ohatan, barang cetakan, kemampuan menyampaikan peran dan supervisi dengan kualitas tatalaksana kasus ISPA di Puskesmas Kabupaten Donggala.Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan lama tugas berhubungan secara statistik dengan kualitas tatalaksana kasus ISPA yang dilakukan oleh petugas puskesmas di Kahupaten Donggala.Dari hasil penelitian ini disarankan :1) meningkatkan kualitas pelatihan dan menambah praktek pelatihan, 2) melaksanakan evaluasi pasca pelatihan secara intensif, 3) melaksanakan supervisi klinik setiap 3 bulan sekali, 4) mutasi petugas puskesmas minimal 5 tahun sekali baik lintas program maupun limas puskesmas.Daftar Kepustakaan : 52 (1980 - 2000)"

"Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di negara berkembang masih merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi dan balita. Di Indonesia proporsi kematian bayi dan balita oleh ISPA terutama pnemonia masih sangat besar yaitu 38,1% dan 38,8%, sekitar 150.000 balita meninggal oleh pnemonia pertahun. Upaya menurunkan kematian karena ISPA dilakukan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan penatalaksanaan kasus ISPA secara benar dan tepat waktu. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia diharapkan memiliki kemampuan manajemen yang baik, sehingga berbagai masalah kesehatan dalam wilayah kerjanya dapat diatasi secara paripuma mandiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi tentang sistem manajemen puskesmas yang berkaitan dengan cakupan Program P2 ISPA di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2000. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dengan analisis deskriptif kuantitatif dengan unit analisis adalah puskesmas. Sampel adalah total populasi yaitu 40 puskesmas di Kabupaten Musi Banyuasin. Variabel-variabel yang diteliti meliputi variabel independen yaitu input yang terdiri dari tenaga pelaksanan program, buku pedoman, Standard Operating Procedure (SOP), Sarana dan Prasarana serta dana dan process terdiri dari Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP), Mini Lokakarya, Supervisi dan Bimbingan teknik serta Pencatatan dan Pelaporan. Sedangkan variabel dependen adalah cakupan Program P2 ISPA. Dengan uji statistik Chi-Square didapatkan ada hubungan yang bermakna antara variabel Buku Pedoman, SOP, Sarana dan Prasarana, PTP, MinIok, serta Supervisi dan Bimbingan Teknis dengan cakupan Program P2 ISPA. Secara keseluruhan input dan process mempunyai hubungan yang bermakna dengan cakupan Program P2 ISPA. Selanjumya uji regresi logistik menunjukkan bahwa variabel yang memberikan pengaruh yang paling besar terhadap cakupan Program P2 ISPA adalah SOP serta Supervisi dan Bimbingan Teknis. Disarankan agar Petugas pelaksana Program P2 ISPA di Puskesmas bekerja dengan menggunakan Standard Operating Procedure (SOP) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin harus melaksanakan supervisi Program P2 1SPA secara terjadwal dan adekuat.

---

In a number of developing countries, acute respiratory infection (ISPA) is still the first cause of death of infants and toddlers. In Indonesia the death proportion of infants and toddlers caused by ISPA and pneumonia in particular is large, about 38.1% and 38.8% or approximately 150,000 infants die annually due to pneumonia. Efforts to lower the death rate caused by ISPA have been taken by means of improving health treatment and the treatment of ISPA cases properly and in timely manner. Puskesmas (community health center) as spearhead of health service in Indonesia is expected to have good management so that it can solve and overcome various health issues within its work completely and area autonomously.

This study was aimed at obtaining information on the management system of puskesmas relating to the scope of P2 ISPA program in Musi Banyasin district in 2000. This study employed a cross sectional research design with quantitative descriptive analysis. Puskesmas was the unit of analysis. The sample consisted of total population of 40 puskesmas in Musi Banyuasin district.

The study variables were of two types. The first was independent variable consisting of program executor, guideline book, Standar Operating Procedure (SOP), facilities and infrastructure and processes (puskesmas-level planning, mini workshop, supervision, technical guidance and recording as well as reporting. While the dependent variable consisted of scope of P2 ISPA Program. By employing Chi-Square statistic test, it was revealed that there was a significant correlation between guideline book, Standar Operating Procedure (SOP), facilities, infrastructure, puskesmas-level planning, mini workshop, supervision and technical guidance and scope of P2 ISPA Program. Throughly the input and process have a significant correlation with scope of P2 ISPA Program .In addition the logistic regression test also indicated that the most affecting variables on the scope of P2 ISPA Program were SOP, supervision and technical guidance.

A recommendation is made for program executor of P2 ISPA Program in puskesmas work by using Standar Operating Procedure (SOP) and Health Departement in Musi Banyuasin district have to implement the supervision and technical guidance scheduledly and adequatly."

"Dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal diperlukan pelayanan kesehatan yang berkualitas yang menjangkau semua lapisan (Depkes, 1999). Dimana salah satu masalah kesehatan yang dihadapi di Indonesia adalah masih tingginya kematian balita karena pneumonia, pada tahun 1990 sebanyak 150.000 kematian dan diharapkan tahun 2000 turun menjadi 50.000 kematian melalui pengobatan yang sesuai dengan standar kasus ISPA. Puskesmas adalah salah satu unit pelayanan kesehatan terdepan yang juga perlu meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk itu semenjak tahun 1998 puskesmas Kota Padang sudah melaksanakan program jaminan mutu (Quality Assurance), yang salah satu kegiatannya adalah menerapkan kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP ISPA pada balita. Setelah 6 (enam) bulan pelaksanaan kegiatan ini terlihat bahwa kepatuhan petugas sudah mencapai 70%-80% namun sesuai dengan hasil laporan puskesmas ternyata pada bulan Juni tahun 2000 kepatuhan petugas menerapkan SOP ISPA ini bahkan turun yaitu menjadi 40% yang seharusnya sudah mencapai 80%-100%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP ISPA serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap SOP. Faktor yang diteliti adalah faktor internal yang terdiri dari pelatihan, umur, lama kerja, pengetahuan, persepsi, sikap,dan motivasi sedangkan faktor eksternal yang diteliti adalah komitmen pimpinan dan sarana. Kedua faktor ini merupakan variabel bebas, sedangkan variabel terikat adalah kepatuhan petugas menerapkan SOP ISPA. Disain penelitian yang dipakai cross sectional. Data dianalisis dengan analisis univariat, bivariat dan multivariat. Dari hasil analisis bivariat didapatkan hanya yang bermakna pengetahuan, motivasi yang berhubungan dengan kepatuhan petugas menerapkan SOP ISPA. Dengan analisis multivariat didapatkan hubungan yang paling kuat antara pengetahuan dengan kepatuhan petugas terhadap SOP ISPA. Dengan hasil penelitian ini diharapkan Dinas Kesehatan Kota Padang dapat menyusun langkah yang akan diambil untuk meningkatkan kepatuhan petugas dalam menerapkan SOP ISPA membantu penyediaan buku pedoman P2ISPA untuk puskesmas pembantu, membuat kebijakan agar puskemas yang bertetangga saling menilai kepatuhan dan memberikan penghargaan pada puskesmas dan petugas yang patuh. Pimpinan puskesmas diharapkan memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan pengetahuan petugas mengenai SOP ISPA misalnya dengan melakukan pelatihan, memberikan tugas baca pada petugas dan juga memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan motivasi petugas. Dengan demikian dalam menerapkan SOP ISPA ini petugas akan masuk ke tahap kepatuhan internalisasi yaitu petugas memahami makna dari pemberian pelayanan yang berkualitas sehingga masyarakat puas menerima pelayanan yang diberikan yang akhirnya angka kematian balita karena pneumonia dapat diturunkan.

---

Factors relate to compliance of health personnel to ARTI Standard Operating Procedure in Mother and Children Unit of Community Health Center in Padang, 2000High quality services that can be afford able by all community level in to increase the community health of the Indonesia people to its optimum level is needed. One of the health problems faced by Indonesia is high infant mortality rate due to pneumonia. In 1990 there were 150.000 deaths due to pneumonia to reduce to 50.000 in the year 2000 by applying standard important case management.

The community health center is one important service to increase the quality service. Therefore, since 1998 the community health center of Padang has performed Quality Assurance program, in which one of its activities to ensure the compliance of the health personnel in applying ARTI Standard Operating Procedure in infants. After 6 months of this activity it can be seen that the health personnel compliance has achieved 70-80%. However, according to the report of the community health in June 2000 the compliance of the health personnel declined to 40% while it should have achieved 80-100%.

The purpose of this research is to identify the health personnel compliance in applying the ARTI Standard Operating Procedure and factors related to the compliance towards the SOP. The factors studied are internal factors such as times enlarge from training, age, tenure, knowledge, perception, attitudes, and motivation while external factors are commitment of supervisor and availability of facilities. All of those factors are independent variables, while dependent variable is the health personnel compliance to apply the ARTI Standard Operating Procedure.

The research design used is cross-sectional. Data are analyzed in invariable bivariate and mulivariate analysis. Bivariate analysis reveals than only two rates of those independent variables, namely knowledge and motivation is related with health personnel compliance in applying the ARTI Standard Operating Procedure. The result of multivariate analysis reveals that the strongest relationship is between knowledge and compliance of health personnel towards the ARTI Standard Operating Procedure. Based on the result it is regicides than the Padang Health Office prepare steps to increase the compliance of the health personnel in applying the ARTI Standard Operating Procedure, by increasing than knowledge by providing guidance book for subsidiary Community Health Center, preparing the policy for the Neighboring Community Health Personnel to assess each other performance and giving rewards to the Community Health Center and personnel that are compliant.

It is expected that the Community Health Center forces theirs effort to matters that will increase the knowledge of health personnel regarding ARTI Standard Operating Procedure such as assigning reading to the health personnel and also find ways to increase their motivation. So in applying the ARTI Standard Operating Procedure the health personnel is expected to enter stage of internalization of compliance to understanding the meaning of giving high quality health service to the people that satisfy those receiving the provided service. In this way it is expected to decrease the mortality rate due to pneumonia in the future."

"Pemeriksaan parasit dari sediaan darah adalah salah satu langkah penting dalam menegakkan diagnosis malaria. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Kalimantan Barat, cakupan pemeriksaan sediaan darah penderita tersangka malaria di Kabupaten Sambas masih tergolang rendah. Dalam studi ini dilakukan penelitian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan petugas puskesmas terhadap standar pelayanan penderita malaria dan pemeriksaan sediaan darah.Studi kualitatif ini dilakukan pada 10 puskesmas dengan melibatkan 20 orang paramedis, 10 orang petugas laboratorium, 10 orang kepala puskesmas dan 1 orang wasor malaria kabupaten sebagai informan. Pengetahuan, sikap dan tindakan petugas laboratorium ditelaah melalui wawancara mendalam, sedangkan untuk paramedis dilakukan diskusi kelompok terarah. Observasi juga dilakukan terhadap ketersediaan sarana laboratorium untuk melakukan pemeriksaan parasit sediaan darah.Analisa data yang terkumpul menunjukkan bahwa pengetahuan paramedis tentang standar pelayanan penderita malaria sudah cukup baik, demikian juga halnya dengan pengetahuan petugas laboratorium tentang prosedur pemeriksaan sediaan darah.Sikap petugas paramedis maupun laboratorium pada umumya setuju dan mendukung pemeriksaan sediaan darah penderita tersangka malaria, tetapi pengetahuan dan sikap tersebut tidak diikuti dengan kepatuhannya dalam melakukan pemeriksaan sediaan darah. Namun demikian, sebagian besar petugas paramedis telah memberikan pelayanan kepada penderita malaria sesuai standar dengan merujuk penderita ke laboratorium untuk pemeriksaan sediaan darahnya. Juga diamati bahwa pada sebagian puskesmas ketersediaan sarana laboratorium untuk pemeriksaan sediaan darah malaria masih kurang, sedangkan kerjasama diantara petugas paramedis dan laboratorium dalam melakukan pemeriksaan sediaan darah malaria sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya pengawasan dari pimpinan puskesmas kepada petugas paramedis dalam melakukan rujukan penderita ke laboratorium untuk pemeriksaan sediaan darah masih kurang.Studi ini menyimpulkan bahwa kurangnya perhatian dan tanggung jawab pimpinan puskesmas, kurangnya tenaga analis dan kurangnya sarana laboratorium berhubungan dengan rendahnya kepatuhan petugas puskesmas terhadap standar pelayanan malaria dan prosedur pemeriksaan sediaan darah serta sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas merupakan salah satu penyebab rendahnya cakupan pemeriksaan sediaan darah penderita tersangka malaria.

---

Compliance Analysis of Public Health Centre Provider in Performing Blood Sample Examination of Malaria Patient in Kabupaten Sambas, 2000Parasitic examination of human blood sample is an important step in the diagnosis of malaria. However, compared to other district in West Kalimantan, in Kabupaten Sambas the coverage of blood sample examination of suspected malaria cases is lower. In this study, relevant issues associated with the compliance of the Public Health Centre (PHC) providers to the standard services of malaria and procedure of blood sample examination are investigated.

Qualitative study has been carried out in ten PHCs involving twenty paramedics, ten laboratory analysts, ten PHC managers, and a district supervisor of malaria as informer. Knowledge, attitude and practice of the laboratory analysts, were assessed through in-depth interview, while focus group discussion were applied to the paramedics to analyze the same issues. Laboratory facilities for parasitic examination of the blood sample were also observed.

Content analysis of the collected data shows that the paramedics have good knowledge in the standard services of malaria, similar to those of the laboratory analysts in the standard procedure for blood examination_ Generally, paramedics and laboratory analysts agree with and support blood sample examination of the suspected malaria patient, but their knowledge and attitude are not consistent to their compliance with the blood examination. However, most of the paramedics have served malaria patients with the standard services by referring them for laboratory examination. It was also observed that at some PHCs the laboratory facilities for blood sample examination is insufficient, although collaboration between paramedics and laboratory analysts is good enough. Furthermore, some of PHCs' managers do not supervise strongly their staffs thoroughly to comply with the referring blood sample examination.

This study concluded that the low attention and responsibility of PHC manager, lack of laboratory analysts and insufficient laboratory facilities are associated with the low compliance of the PHC providers to comply with the standard services of malaria and procedure of blood sample examination. Improper recording and reporting system is one of the causes of low coverage of blood sample examination of suspected malaria cases."

"Program Jaminan Mutu/QA puskesmas dilaksanakan sejak tahun 1998 mempunyai beberapa indikator, salah satunya adalah kepatuhan petugas terhadap standar ANC. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan program QA yang dilaksanakan pada enam puskesmas yaitu Tambun, Cibarusah 1, Babelan 1, Sriamur, Tarumajaya dan Kedungwaringin . Hasil Rakerkesda Kabupaten Bekasi Juni 2000 menunjukkan bahwa dalam satu tahun terakbir tidak ada lagi angka tingkat kepatuhan petugas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran informasi tentang faktor yang berhubungan dengan kepatuhan petugas terhadap standar ANC pada enam puskesmas di Kabupaten Bekasi, tahun 2000. Penelitian ini mengunakan disain Cross-sectional dengan pendekatan kuantitalif dengan jumlah sample total populasi sebanyak 42 orang petugas pelayanan ANC. Pengumpulan data untuk memperoleh tingkat kepatuhan dilaksanakan dengan mengamati petugas di dalam memeriksa ibu hamil (ANC) dengan menggunakan altar tilik, untuk memperoleh gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, setelah selesai pengamatan, responder di pinta mengisi kuesioner. Hasil penelitian memperlihatkan pada 42 petugas pelayanan ANC (bidan) yang diteliti maka 66,7% patch; 92,7% sudah pernah mengikuti pelatihan QA; 71,4% merasa disupervisi dengan baik; 95,2% memiliki motivasi baik; 52,4% memiliki pengetahuan baik; 83,3% memiliki beban kerja ringan; 92,7% mengatakan alatnya lengkap dan mengadakan bahwa standar ANC adalah mudah. Dari 7 variabel yang berhubungan dengan kepatuhan petugas, maka hanya variable supervisi yang menunjukkan adanya hubungan bermakna secara terbalik dengan nilai p = 0.036. Kesimpulan secara umum adalah bahwa tingkat kepatuhan petugas terhadap standar ANC di 6 puskesmas Kabupaten Bekasi belum baik dan disarankan kepada: Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi: Agar memperbaiki cara pendekatan supervisi sehingga sesuai dengan pedoman laporan supervisi program QA dengan mengadakan pelatihan/ refreshing. Menekankan kepada kepala puskesmas untuk meningkatkan kegiatan supervisi intern dan menempelkan standar pelayanan pada tempat-tempat pelayanan/pemeriksaan. Menciptakan system reward & punishment yang sesuai dengan kondisi puskesmasnya bagi petugas yang patuh dan dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan. Menyusun ulang uraian tugas para bidan agar tidak saling mengandalkan disertai dengan pengawasan disiplin yang sesuai. Mengadakan rotasi penempatan bidan. Bagi Departemen Kesehatan: Mengkaji ulang daftar tilik& pedoman yang ada, terutama instrumen untuk mengukur pengetahuan dan motivasi petugas serta penetapan out of point yang diseragamkan bagi semua puskesmas. Menerapkan total quality manajemen di puskesmas tidak hanya quality assurance raja. Mempersiapkan program peningkatan mutu pelayanan di puskesmas yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing (tidak generalisasi) yang dimulai sejak dari perencanaan.Menetapkan standar mutu bagi peralatan puskesmas disertai dengan pengawasan yang sesuai. Bagi Pusdiklat/Bapelkes: Menata ulang kurikulum pelatihan program QA.Menata ulang proses belajar mengajar terutama proporsi waktu antara teori dan praktek. Menyusun/menyiapkan program pelatihan untuk refreshing/pengayaan tentang program jaminan mutu/QA.Mengadakan evaluasi pasca pelatihan tentang program QA.

---

Since 1998 Quality Assurance Programmed has been established in public health centers and one of its indicators is compliance rate. Bekasi District Health Office holds this programmed in six public health centers which one , Cibarusah I, Babelan I, Kedungwaringin, Tambun, Tarumajaya and Sriamur, According to Bekasi District Health Office Annual Meeting in June 2000 data about compliance rate of the health providers/midwives since October 1999 has not been available.

This study aims to obtain information about magnitude of compliance rate and its related factors that provide antenatal care in six public health centers in Bekasi District Health Office in 2000. A Quantitative approach using cross sectional design was used in this study comprising 42 samples, which are as a total population_ Data collection has Checklist and questionnaire was used to measure compliance rate and another variables.

The results are 66, 7% comply; 92,7% trained; 71,4% good supervision; 95,2% motivated; 52,4% good knowledge; 83,3% light workload; 92,7% fully facilities and all of them said that the standard is applicable. But only supervision variable was indicate significant correlation with compliance rate with p value = 0.036. Generally, the conclusion was six public health centers in Bekasi show low compliance rate of antenatal care.

So the recommendation for:

Bekasi District Health Office are: refreshing/retraining of midwives to increase supervision approach; increasing internal supervision by Head of public health centre and hang on to the standard; creating reward & punishment system; restating & rotation of midwives.

Ministry of Health is: Reassessment of the Checklist; total quality management implementation in public health centre with local orientation/ local need; standardize of health facilities.

Centre of Education and Training Health are: redesigning of curriculum; redesigning of classes and exercise length of time proportion; preparing refreshing training programmed; QA post training evaluation."

"Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh para petugas kesehatan di Indonesia di era globalisasi dan persaingan bebas, adalah peningkatan mutu layanan kesehatan. Salah satu dimensi mutu adalah tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan yang sudah ditentukan. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah proyek penerapan kegiatan quality assurance, yang dilaksanakan di enam puskesmas yaitu, Babelan I, Cibarusah, Kedung Waringin, Sriamur, Tambun dan Tarumajaya. Dari hasil penelitian pada tahun 2000, terbukti bahwa nilai kepatuhan bidan terhadap standar antenatal care (ANC) masih rendah, yaitu 67,7%. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya tingkat kepatuhan bidan terhadap standar ANC di Puskesmas Sriamur dan Cibarusah. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kualitatif, melalui teknik wawancara secara intensif terhadap responden berikut: bidan yang bertugas di BPKIA puskesmas, bidan koordinator puskesmas, kepala puskesmas, dan ketua tim jaminan mutu kabupaten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakpatuhan bidan terhadap stadar ANC dapat disebabkan oleh: a) masih rendahnya pengetahuan bidan terhadap standar ANC; b) dimensi mutu yang lebih luas belum benar-benar dipahami oleh bidan; c) kesulitan memberikan penyuluhan kepada bidan; dan d) kurangnya kesempatan bagi bidan untuk menggunakan daftar tilik karena banyaknya jumlah pasien. Di samping itu, kurangnya pengawasan dari kepala puskesmas kepada bidan dan kurangnya komitmen pimpinan di Dinas Kesehatan Kabupaten untuk membina puskesmas, juga berperan sebagai penyebab ketidakpatuhan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka beberapa hal yang dapat disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten adalah meningkatkan pengetahuan bidan dengan cara mengadakan pelatihan penyegaran penggunaan daftar tilik dengan penambahan materi tentang peningkatan dimensi mutu yang lebih luas. Saran kepada Kepala Puskesmas Cibarusah adalah peninjauan ulang frekuensi hari buka BP KIA, agar pasien tidak terlalu menumpuk, pengaktifan kembali kelompok kerja jaminan mutu di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten. Sedangkan saran untuk Departemen Kesehatan adalah pengajian ulang penggunaan daftar tilik oleh bidan dan pedoman penilaian yang ada. Hal ini terutama mengenai instrumen petunjuk wawancara dengan ibu hamil tentang antenatal, misalnya dengan cara menyederhanakan istilah-istilah kedokteran, sehingga lebih mudah dimengerti oleh pasien. Di samping itu, sebaiknya diterapkan manajemen mutu terpadu (total quality management) di puskesmas, dengan pendekatan untuk terciptanya perubahan yang positif dan pengembangan organisasi secara menyeluruh.

---

Midwives Compliance Study on the Use of Antenatal Care Service Standard A Qualitative Analysis on Midwives Cibarusah and Sriamur Public Health Centers, Districts of Bekasi, 2003One of the most important aspects in the era of globalization and free competition to be improved is public health service by the health service officer, One of quality dimension to be improved is the willingness of the health officer to obey the standard health service procedures. Bekasi, is one of the cities where the quality assurance activity project is to be done. This project was assigned in six public health centers, named Tambun, Cibarusah, Babelan I, Sriamur, Tarumajaya, and Kedung Waringin. Based on the research conducted in year 2000, it was showed that the value of midwife compliance to the standard antenatal care (ANC) was still Iow, i.e. 67.7%.

The objective of this research was to study factors determining the low value of midwife obedience to the standard ANC at Cibarusah and Sriamur Public Health Centers. In this research, a qualitative study design was used, by doing intensive interviews to the following despondences: informant midwives who work at BPKIA public health centers, the coordinator of midwives at public health centers, the head of public health centers, and the team leader of quality assurance in the city.

The results showed that incompliance of midwives to the ANC standard procedures were caused by: a) the minimum knowledge of the midwives about ANC standard procedures; b) the minimum understanding of the midwives about general quality dimension; c) the difficulties to give any training to the midwives, and d) the low opportunity for the midwives to use vitiating lists, due to the large number of patients. Furthermore, the minimum control to midwives by the head of public health centers was also took into account in the midwife disobedience to ANC standard procedure.

Based on these results, it is suggested to Bekasi Health Office to improve knowledge of the midwives by conducting some training about technical aspects, the use of visiting lists, and broader quality dimension. In addition, it is suggested to The Head of Cibanisah Public Health Center to reconsider the frequency of open days in BPKIA in such away, that there is not too many patients come in one day or another; and to activate the quality assurance working group in public health center and city health office. Furthermore, it is suggested to the National Health Department to reevaluate the use of visiting lists (by the midwives) and to reconsider evaluation procedures, especially how to interview pregnant mothers about antenatal care. This, can be done by simplifying some medical language or terms for better understanding. The application of total quality management in public health centers by approaching it with general organization changes and development should be done."

"Sejak tahun 1997, Departemen Kesehatan bekerjasama dengan WHO telah mengembangkan suatu pendekatan dalam tatalaksana balita sakit di tingkat pelayanan kesehatan dasar yang selanjutnya disebut sebagai Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur dengan dana bantuan WHO pada tahun 1997 pula telah mulai menerapkan pendekatan MTBS di 6 puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tingkat kepatuhan petugas pelaksana MTBS dan kepuasan ibu balita yang mendapat pelayanan dengan menggunakan tatalaksana MTBS di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan disain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan jumlah sample sebanyak 12 petugas pelaksana MTBS dan 120 ibu balita. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada saat petugas memeriksa balita sakit dengan menggunakan daftar tilik dan wawancara terhadap ibu balita setelah selesai pelayanan dengan menggunakan kuesioner, kemudian dilakukan wawancara mendalam kepada petugas dan diskusi kelompok terarah dengan ibu balita. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pada tingkat kepatuhan petugas dengan menggunakan cut off point 90 dalam niiai kisaran kepatuhan tertinggi 100 dan terendah 83,32 maka sebanyak 65,80% petugas patuh dalam melakukan penilaian dan klasifikasi, 9I,70% petugas patuh dalam menentukan tindakan dan 66,70% petugas patuh dalam memberikan konseling. Untuk tingkat kepuasan ibu balita, dengan cut off point 29 dari total score 40, maka secara umum ibu balita menyatakan puas mendapat pelayanan dengan tatalaksana MTBS, tetapi masih ada 8,34% ibu balita yang tidak puas dalam hal keinginannya untuk kembali. Dengan uji statistik, pada p~,43 terdapat hubungan yang bermakna antara kepatuhan petugas dalam penilaian dan klasifikasi penyakit dengan kepuasan ibu balita dalam hal keinginannya untuk kembali membawa anaknya berobat ke puskesmas. Kesimpulan secara umum, tingkat kepatuhan petugas daIam tatalaksana MTBS sudah cukup baik, demikian pula kepuasan ibu balita terhadap pelayanan kesehatan dengan menggunakan tatalaksana sudah cukup tinggi. Maka disarankan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk tetap mempertahankan kualitas bimbingan dan supervisinya agar kelangsungan pendekatan ini tetap terjaga. Bagi puskesmas perlunya memberikan penghargaan tertentu bagi petugas yang patuh untuk mempertahankan tingkat kepatuhan petugas , dan untuk meningkatkan kepuasan ibu perlu dilakukan sosialisasi tentang MTBS. Bagi Departemen Kesehatan perlu mempertimbangkan cut off point tingkat kepatuhan, disesuaikan dengan telah berapa lama puskesmas menerapkan MTBS.

---

Relationship on the Compliance Rate of Health Workers and the Satisfaction Rate of Mothers on the Integrated Management of Childhood Illness at Distric Sidoarjo East Java year 2002Since 1997, the Ministry of Health Republic of Indonesia in collaboration with the World Health Organization has developed an approach in managing sick child underfive at the primary health services known as Integrated Management of Childhood Illness (LMCI). District of Sidoarjo, using WHO budget has started socializing the IMCI in 6 health centers on 1997.

The objective of this study is to have a description of health worker's compliance and mother's satisfaction towards IMCI implementation in district Sidoarjo. The study will use cross sectional design with quantitative and qualitative approach with sum of sample to 12 IMCI-implement health workers and 120 mothers. Data collection is conducted by direct observation to health workers during sick child examination using a checklist and exit interviews to mothers using questionnaires then followed by an indepth interview to the health workers and focus group discussion to the mothers.

The study showed that means of staff compliance score on IMCI procedures are 92,18; 96,56; 93,06 and 95,45 respectivety for patient assessment & classificatioiu; determine treatment; giving counseling; and average total compliance using cut-off 90, it is showed that compliance on treatment determination is highest with 91,70% respondent midwifes. Followed by giving counseling (66,70%) and assessment & classification (65,50%). Furthermore, this study showed level of satisfaction for IMCI service on high (by using cut-off score of 29 of total score 40), except that there are 8,30% of mothers who expreseed will not return for the IMCI services at the health center. Furthermore, using Chi Square statistic with exact p-value approach, it is showed that there is a significant relationship between compliance in assessment & classification and satisfaction in intention to return for the same services (p~,03).

In conclusion, the compliance rate of health workers towards the IMCI achieve a higher level than Ministry of Health suggestion (80% comply)) similar results are shown for the mother satisfaction in health treatment. This study suggest the District Health Office of Sidoarjo to maintain its quality of IMCI services with adequate supervision and monitoring evaluation. Furthermore, Puskesmas manager should identify staff with excellent compliance and reward them adequately. For other staff, the manager may promote continuously the IMCI services. At last but not least, this study suggest the Ministry of Health recruits level of compliance based local experience on applying IMCI services."

"Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) merupakan pendekatan yang menyeluruh, sistematis dan teringrasi antara semua program pelayanan kesehatan bagi bayi dan balita, mencakup pelayanan promotif, pelayanan preventif, dan pelayanan kuratif yang untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas manajemen program maupun manajemen kasus yang mengacu pada kualitas tata laksana kasus sehingga angka kematian bayi dan balita dapat diturunkan.Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur MTBS dan faktor ? faktor yang mempengaruhinya di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain cross secsional dengan jumlah sampel 97 petugas pelaksana MTBS dan 291 pengamatan terhadap pelaksanaan prosedur MTBS di puskesmas dan puskesmas pembantu di Kabupaten Nagan Raya. Pengumpulan data dengan pengamatan langsung saat petugas melayani balita sakit dengan menggunakan daftar tilik dan wawancara dengan petugas MTBS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan cut off point kepatuhan 80 % , rata-rata tingkat kepatuhan petugas adalah 74,96 % dengan kepatuhan tertinggi 96,9 % dan terendah 22,7 %. Hasil uji statistik secara multivariat didapatkan faktor yang berhubungan dengan kepatuhan adalah beban kerja, sarana prasarana, dan komitmen pimpinan terhadap program MTBS. Sedangkan faktor pendidikan menjadi variabel konfonding dalam penelitian ini. Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan adalah faktor komitmen pimpinan, dimana diperoleh nilai OR 8,684, artinya petugas puskesmas dengan komitmen pimpinan yang baik akan berpeluang patuh 8,7 kali lebih besar dibandingkan dengan petugas yang komitmen pimpinannya rendah terhadap program MTBS setelah dikontrol oleh variabel beban kerja, sarana prasarana dan pendidikan.Bagi Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Nagan Raya perlu meningkatkan komitmennya terhadap program MTBS dan mendistribusikan tanggung jawab yang proporsional bagi semua staf sesuai dengan prinsip ? prinsip manajemen mutu terpadu (Total Quality Manajemen) dan selalu melakukan perbaikan kinerja secara terus menerus dalam menerapkan prosedur MTBS dengan menggunakan siklus PDCA (Plan - Do - Check - Act).

---

Integrated Management of Childhood illness (IMCI) is an integrated, systematic and total approach among all of babies and children under five years old health services programme, including promotion, preventive, and curative services to improve the programme management quality as well as cases handling that refer on cases management quality so that affected to the decreasing of infant and children under five years old mortality rate.

The objectives of the study are to obtain the description of Health officer obey code of conduct rate regarding IMCI and confounding factor at Nagan Raya District. The study methods utilized quantitative approach with cross sectional design, total sample are 97 health officers that conducted IMCI and 291 observations regarding IMCI code of conduct at public health centre and sub-public health centre in Nagan Raya District. The data collected by direct observation during health officer serving the illness baby with using check list and interviewing the health officer that doing IMCI.

The study output showed that obey cut off point is 80 %, the average obey rate of health officer is 74, 96 % with highest obey rate is 96, 9 % and the lowest is 22, 7 %. The output of statistical tested by multi variant found the factors that have relation to the obey code of conduct are working load, facilities of IMCI, and managerial commitment regarding IMCI Programme. The education level factor becomes a confounding variable in the study. The most dominant factor that influent the obey code of conduct is managerial commitment which is the OR value 8,684, that?s mean the health officer with managerial commitment that higher commitment affected to health officer IMCI to have 8,7 times more obey than the managerial commitment that has lower after controlled by working load, facilities, as well as education level variable.

District Health Office and Public Health Centre in Nagan Raya District need to improve their commitment regarding IMCI programme and shall distribute proportional responsibility for whole staffs based on Total Quality Management principles and continues performance improvement in implementation of IMCI code of conduct by utilizing PDCA cycle (Plan - Do - Check - Act)."