Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan asuransi syariah, yang operasional usahanya berdasarkan syariah Islam merupakan alternatif yang ada bagi kaum muslim sebagai pengganti asuransi konvensional. Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah belum ada, sehingga pelaksanaan asuransi syariah tetap menggunakan kaidah-kaidah perasuransian global, yaitu mengacu pada Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian pertanggungan pada PT. Asuransi Takaful Umum (dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor).Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum asuransi di. Indonesia apabila dikaitkan dengan asuransi menurut syariah, bagaimana pelaksanaan perjanjian (akad) pertanggungan asuransi kerugian (dalam hal ini asuransi kendaraan bermotor) pada PT. Asuransi Takaful Umum, serta apakah klausula-klausula perjanjian pertanggungan asuransi kendaraan bermotor yang dituangkan dalam polis asuransi kerugian kendaraan bermotor pada perusahaan ini telah memenuhi ketentuan-ketentuan seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang Asuransi dan syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dan data sekunder, yaitu data yang didapat dari berbagai literatur dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan di atas.Pelaksanaan perjanjian (akad) asuransi kendaraan bermotor (ABROR) pada perusahaan ini ditandai dengan adanya penandatanganan formulir surat permintaan takaful (ABROR) oleh peserta dan dengan diterbitkannya polls oleh penanggung, yang merupakan suatu bentuk kesepakatan kedua belah pihak. Operasional perusahaan ini menjauhi larangan-larangan bermuamalat dalam Islam, yaitu tidak mengandung unsur aharar (probabilitas atau risiko), maisir (perjudian), riba (bunga) dan juhala (ketidakpastian). Akad yang dilakukan adalah akad tabarru' dan apabila tidak terjadi klaim maka perusahaan akan memberikan pengembalian berupa uang bagi hasil (nisbah) kepada pesertanya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang berkaitan dengan ketentuan tentang akad tijarah dan tabarru'. Dalam praktik asuransi syariah terdapat perbedaan pendapat mengenai akad tabarru'. Sebagian asuransi syariah dalam praktiknya memberikan bagi hasil apabila terjadi surplus dana tabarru', namun sebagian lagi asuransi syariah tidak membagikan dengan alasan bahwa tabarru' adalah dana yang sudah diikhlaskan peserta untuk tolong menolong, sehingga peserta tidak perlu mengharapkan pengembalian kecuali pahala dari Allah SWT."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga. PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank syariah yang prinsip operasionalnya didasarkan pada hukum Islam. Islam secara tegas melarang adanya transaksi yang megandung unsur gharar (ketidakpastian), maisyir (judi), serta riba yang terdapat pada asuransi konvensional.Berangkat dari latar belakang tersebut tersebut, penulis akan meneliti apakah ketentuan tentang asuransi yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juga berlaku dan digunakan dalam perjanjian asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Kemudian juga bagaimana isi perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga ditinjau dari aspek ketentuan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen. Serta permasalahan hukum apa saja yang mungkin timbul dalam perjanjian asuransi jiwa syariah dan bagaimana penyelesaiannya pada PT. Asuransi Takaful Keluarga.Penelitian tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundangundangan, pendekatan konsep, serta pendekatan analisis.Hasil penelitian yang didapatkan adalah walau sebagian pasal dari KUHPerdata, KUHD, dan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dapat berlaku dan diterapkan dalam perjanjian asuransi syariah, namun terdapat beberapa pengaturan yang tidak sesuai untuk menjadi dasar hukum keberlakuan dari asuransi syariah, seperti dasar hukum perjanjian asuransi, serta konsep penanggungan resiko. Kemudian pada polis asuransi PT Takaful Keluarga ditemukan juga beberapa pasal yang tidak sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Serta dalam hal terdapat sengketa, proses penyelesaian yang ditempuh apabila terjadi persengketaan adalah perdamaian/musyawarah, atau apabila masih berlanjut peserta dapat memilih penyelesaian melalui lembaga arbitrase BASYARNAS, atau lembaga peradilan.

---

This thesis discusses legal research concerning the implementations of life insurance contract at PT Asuransi Takaful Keluarga, the first sharia insurance company in Indonesia. PT Asuransi Takaful Keluarga is one of the non-bank financial institutions operating on sharia principles based on Islamic law. Islam strictly forbids any transaction contains gharar (uncertainty), maisyir (gambling), as well as usury which are commonly found in conventional insurance.

Based on that background, the author will examine whether the provision of insurance contained in Indonesian Civil Code, Commercial Code, and Law Number 2 Year 1992 regarding Insurance Business are also applicable and used by the sharia life insurance contract. The author would also like to see if the contents of PT Asuransi Takaful Keluarga?s insurance policy somehow violating Article 18 Law Number 8 Year 1999 regarding standard clause in Consumer Protection. Then what kind of legal issues that may arise in this sharia insurance contract, and the solving methods.

This thesis uses the normative juridical type of research, with legislative approach, concept approach, and also analytical approach.

As the result, the author finds that some articles of the Civil Code, Commercial Code, and Law Number 2 Year 1992 regarding Insurance Business are applicable in the sharia life insurance contract, although there are adjustment needed so that it can be fully applied, such as the legal basis, and the concept of risk. The author also found a few article of the insurance police that doesn?t match Article 18 of Law Number 8 Year 1999 regarding standard clause in Consumer Protection. And lastly, in case there are any disputes, the settlement process will put the discussion between parties method first, and when it doesn?t do any good, the parties will choose between arbitration institution (BASYARNAS) or judiciary institution as the solving method."

"Alat angkutan penumpang umum massal seperti Kereta Api sangat diperlukan dalam masyarakat. Masyarakat pengguna alat angkutan penumpang umum khususnya Kereta Api, tidak dapat menolak kemungkinan terjadi kecelakaan sebagai risiko yang setiap saat ada. Kondisi yang kurang memadai dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat akan alat angkutan penumpang umum itu sendiri sebagai salah satu penyebab kecelakaan. Keikutsertaan pemerintah diperlukan untuk membantu masyarakat jika mengalami kecelakaan dalam menggunakan alat angkutan penumpang umum seperti Kereta Api melalui pemberian santunan. Dengan maksud dan tujuan pemberian santunan, pada tahun 1964 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Untuk melaksanakan Undang-undang tersebut, dibentuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai penanggung yang khusus menyelenggarakan program asuransi sosial atau asuransi wajib kecelakaan alat angkutan penumpang umum. PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan menetapkan prosedur dan proses yang harus dilakukan oleh korban atau ahli warisnya, berupa pengisian Dokumen Dasar Pengajuan Santunan dan melengkapinya dengan berkas terkait, yang dalam prosedur dan proses tersebut juga terdapat kelemahan. Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 lebih lanjut yakni memberikan santunan kepada korban atau ahli waris kecelakaan Kereta Api, PT. Jasa Raharja (Persero) mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. Kereta Api (Persero) yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.(DIR)."

"Mayoritas kegiatan pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen. Masyarakat selaku debitur harus menyetujui isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disediakan oleh perusahaan pembiayaan, dimana klausulanya bersifat baku sehingga debitur tidak memiliki posisi tawar atas syarat dan kondisi perjanjian termasuk dalam hal kewajiban melakukan penutupan asuransi. Seringkali ditemukan keluhan konsumen terhadap persyaratan kewajiban tersebut yang dirasa tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta konsumen tidak mendapat kejelasan terkait penyelesaian klaim dan penggantian kerugian bila terjadi risiko di kemudian hari. Atas dasar hal tersebut dilakukan penelitian yang bersifat eksplanatoris untuk menjelaskan hal-hal terkait aspek perasuransian dalam perjanjian pembiayaan konsumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan perusahaan pembiayaan yang mewajibkan konsumen untuk melakukan penutupan asuransi pada perusahaan tertentu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran ganti kerugian dalam hal ini langsung diberikan kepada perusahan pembiayaan karena kedudukan konsumen dikuasakan kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan asuransi juga wajib untuk mengcover ganti kerugian terhadap objek pembiayaan selama jangka waktu pertanggungan tersebut berlangsung meskipun pembayaran angsuran menunggak. Dengan demikian pelaku usaha baik perusahaan pembiayaan maupun perusahaan asuransi wajib memberikan penjelasan terkait isi perjanjian, maksud dan tujuan, serta kedudukan dan hak dan kewajiban para pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebaliknya konsumen sebelum menyetujui perjanjian harus memiliki pemahaman yang baik atas klausul-klausul perjanjian dan bersikap kritis bila menemukan hal-hal yang kurang berkenan."

"Untuk mengatasi resiko terhentinya ketersediaan dana pendidikan akibat bencana atau malapetaka yang setiap saat dapat terjadi terhadap orang tua adalah dengan mengikuti asuransi dana siswa. Takaful Dana Siswa menyediakan perlindungan dari resiko tersebut bagi para pesertanya, dengan cara memberikan sejumlah dana yang ditujukan untuk menutup biaya pendidikan mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Jumlah Dana diberikan pada saat-saat memulai pendidikan di SD, SMP, SMU, Perguruan Tinggi dan pada setiap tahun ajaran di Perguruan Tinggi yang besarnya sesuai dengan nilai aplikasi yang diajukan. Takaful Dana Siswa dapat juga diberikan oleh seseorang atau suatu lembaga kepada Anak Asuh, sehingga dapat merupakan salah satu alternatif terbaik upaya menyantuni anak-anak asuh dalam segi pendidikan. Pelaksanaan Takaful Dana Siswa bagi anak asuh dapat dilaksanakan seperti halnya bagi anak kandung atau anak angkat. Agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari, dalam penerbitan polis Takaful Dana Siswa bagi anak asuh harus dilengkapi dengan surat wasiat dari peserta yang disetujui oleh ahli waris peserta."