Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSurvey tentang perkembangan Tata Hukum Nasional Indonesia, terutama dimaksudkan untuk mendapatkan suatu gambaran.yang menyeluruh tentang perkembangan tata hukum di Indonesia dalam hubungannya dengan pembangunan. Sehingga merupakan suatu penelitian kepustakaan.Merupakan suatu pendapat umum di lingkungan para Sarjana Hukum, bahwa demi lebih berhasilnya pembangunan dan demi semakin mantapnya tahap-tahap pembangunan di dalam rangka mencapai tujuan bernegara maka diperlukan seperangkat peraturan perundangan yang akan menunjangnya dalam arti memberikan kepastian hukum untuk pelestariannya.Keseluruhan peraturan perundangan ini lazimnya dinamakan tata hukum. Suatu tata hukum dari suatu negara tidak akan sama dengan tata hukum negara lain, oleh karena itu untuk membedakannya , seringkali disebutkan dengan lengkap: "Tata Hukum Nasional" kata "nasiona1" menunjuk pada satu negara tertentu.Dengan demikian dapatlah difahami bahwa negara Indonesia yang sedang membangun,tata hukumnya pun sedang dalam pembentukan.Tata hukum Indonesia pada saat sekarang belumlah didasarkan pada satu sistem karena pada saat sekarang khususnya yang mengenai peraturan perundangan, terdiri dari berbagai peraturan perundangan yang bersumber dari berbagai.hukum dasar dan mungkin pula berbagai falsafah dasar.Hal ini terutama disebabkan karena untuk mencegah adanya kekosongan hukum maka dengan suatu peraturan peralihan berlakulah semua ketentuan masa lalu, selama tidak bertentangan dengan ke adaan atau belum digantikan dengan ketentuan yang baru."

"ABSTRAKTesis ini membahas upaya Pemerintah dalam menyediakan peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi tentang pengadministrasian yayasan dengan memperjelas ketentuan-ketentuan dan memaksimalkan mekanisme mengenai penyesuaiaan anggaran dasar dari yayasan yang masih terdapat berbagai penafsiran dan melampaui jangka waktu yang ditentukan sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum. Dalam mewujudkan ketertiban hukum dan lebih menjamin kepastian serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai pentingnya penyesuaian anggaran dasar suatu yayasan sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan yang sesuai dengan tujuan, Pemerintah membuat Undang-Undang Yayasan hingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Permenkumham 2 Tahun 2016 . Dari segi pengaturannya suatu peraturan perundang-undangan haruslah harmonis baik secara horizontal dan vertikal, dengan demikian perlu dilakukan suatu penelitian mengenai penyesuaian anggaran dasar yayasan yang sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dimana penulis memberikan gambaran suatu keadaan berdasarkan analisa dengan penelitian berjenis normatif. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tesis ini, dapat diambil simpulan terdapat empat status yayasan di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa akibat hukum yang dapat terjadi apabila tidak menyesuaikan anggaran dasarnya. Kemudian terdapat kewenangan lain notaris sebagai pemohon yang diberikan kuasa dalam Permenkumham 2 Tahun 2016. Dengan demikian penulis menyarankan untuk membuat ketentuan berbeda yang berlaku bagi masing-masing status yayasan agar lebih spesifik dan diperlukan sosialisasi yang diberikan khusus bagi notaris agar dapat lebih informatif dan dapat memberikan solusi terhadap keberagaman status yayasan tersebut. Kata Kunci: Anggaran Dasar; Notaris; Yayasan.

---

ABSTRACTThis paper describes about government attempts to provide legal policies that would accomodate administration process attributed to a foundation by analyzing all policies as well as optimizing adjustment to foundation rsquo s general statute mechanism that might be misunderstood and breach of the applied time limit, therefore contributable to uncertainty of law as well as breaching attempts to law. In order to provide obedient of law and also ensure certainty of law as well as provide knowledge to society about the importance of adjustement of foundations rsquo s general statute so that functions of foundation would be in line with its goals, the Governement creating Foundation Legal Policy and Rules of Ministry of Law and Human Right No. 2 year of 2016 Permenkumham 2 Tahun 2016 . In respect of rules mechanism, legal policy should be cleared horizontally and vertically. Therefore, research of adjustment of foundation general statute that in line with its legal policy should be conducted. This research a descriptive analytical research that reveal the description of a phenomenon using perspective of normative reasearch analysis. The findings of this reseach reveals that there are four kinds of Foundations in Indonesia as analyzed using consequences of foundation general statute adjustment applied to the foundations. Furthermore, there are another notary policies as the party who inquires and been granted authorization as per Permenkumham 2 Tahun 2016. Therefore, it is advised that different legal policies should be created to each kind of foundation as separated by its different general statute applications. It is also advised to do socialization particularly to notary so that solutions for each different kind of foundation could be delivered. "

"Skripsi ini membahas perlindungan hukum bagi whistleblower tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dan praktik perlindungan hukum bagi whistleblower tindak pidana korupsi atas risiko kriminalisasi balik dalam beberapa perkara di Indonesia dengan studi kasus yakni Nurhayati dan Roni Wijaya. Penulisan skripsi ini dengan metode yuridis normative dengan bentuk deskriptif analitis. Dilatarbelakangi dengan permasalahan korupsi yang terus menjadi permasalahan di masyarakat. Dalam melakukan pengungkapan atas tindak pidana korupsi terdapat beberapa cara untuk mengungkapkannya, salah satunya dengan sebagai Whistleblower. Pasal 33 UNCAC mengatur bahwa negara memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan perlindungan bagi whistleblower kedalam sistem hukum nasional negaranya. Indonesia mengatur perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tetapi tidak memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi Whistleblower. Terbitnya SEMA 4/11 yang diharapkan dapat mengatur Whistleblower, ternyata tidak memiliki nilai tambah mengenai perlindungan bagi Whistleblower. Perlindungan bagi Whistleblower disamakan dengan perlindungan bagi pelapor umumnya. Penggunaan istilah Whistleblower pun masih berbeda dalam setiap kasusnya yang mendorong kepada bentuk perlindungan kepada Whistleblower yang belum jelas. Padahal Whistleblower menghadapi banyak risiko yang dikenakan terhadap dirinya. Risiko yang terbesar adalah adanya kriminalisasi balik berupa dilaporkannya kembali atas tindak pidana lainnya terhadap dirinya. Ketiadaan perlindungan hukum yang khusus terhadap whistleblower dari risiko terhadap kriminalisasi balik akan mengurangi potensi publik untuk menjadi whistleblower. Perlindungan paling minim dari risiko kriminalisasi balik yang dapat terjadi bagi whistleblower yang tertera di Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 serta pada poin 8b SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dalam praktiknya tidak dilaksanakan sesuai dengan rumusan. Padahal peran Whistleblower merupakan peran penting untuk mengawali pengungkapan atas kasus korupsi yang membawa pada kerugian negara. Diperlukannya perlindungan yang lebih bagi seorang whistleblower dengan diatur lebih lanjut dalam penguatan ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi whistleblower terutama terhadap risiko kriminalisasi balik dalam bentuk ketentuan perundang-undangan.

---

This thesis will examine legal protection towards whistleblowers on corruption in Indonesia domestic law and the application of legal protection towards whistleblowers in corruption in the risks of reverse-criminalization in several cases in Indonesia with a case study of Nurhayati and Roni Wijaya. The method used in this thesis is a normative juridical approach with a specification in the form of descriptive analysis. Corruption, which has become an endless issue, happens to be one of the backgrounds of this thesis. There are numerous kinds of effective endeavours in order to disclose the corruption and one of those is to become a whistleblower. Article 33 of UNCAC regulates that each state party shall contemplate the protection of whistleblowers in their domestic law. In Indonesia, witness and victim protection is regulated in Act No. 13 of 2006 yet it is not powerful enough to give a legal protection towards the whistleblower. The publication of Supreme Court Circular of The Republic of Indonesia number 4 of 2011 which expected to be able to regulate whistleblowers, failed to give more value in protecting the whistleblower. It turns out that the protection of the whistleblower is being generalized with the protection of the regular informant. The use of the word “whistleblower” is still not consistent in each case. Thus, the protection of whistleblowers remains unclear. Moreover, the risks faced by the whistleblower are countless. The massive risk that could occur is reverse-criminalization such as being reported for another criminal offense towards the whistleblower. The absence of special legal protection towards whistleblowers and moreover about the protection from the risks of reverse-criminalization, with no hesitation will reduce the public potency to become the whistleblower. The slight protection from the risks of reverse-criminalization that could occur to the whistleblower is regulated in Article 10 Section (1) Act No.13 of 2006 and written in 8b point of Supreme Court Circular of The Republic of Indonesia number 4 of 2011. But it has not applied yet as it’s expected to be. Whereas, the role of whistleblower is essential to begin the disclosure of the corruption which is causing disservice to the country. An advance protection towards whistleblower is needed to be regulated any further in the regulation reinforcement in the form of statutory provisions as a special protection towards whistleblower especially in the risk of reverse criminalization."

"Skripsi ini membahas mengenai kepastian hukum perpajakan pada transaksi repo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dari berlakunya peraturan pajak yang berlaku umum (lex generalis) untuk mengatur penghasilan yang timbul di dalam transaksi repo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan pajak yang berlaku umum tidak dapat memberikan kepastian hukum pada transaksi repo, dilihat dari subjek terdapat dua subjek wajib pajak dalam satu transaksi repo, objek pajak penghasilan yang tidak sesuai dengan substansi ekonomi yang terjadi, tarif pajak yang memberikan beban wajib pajak diluar substansi ekonomi dan pemotongan pajak terutang yang tidak sesuai dengan kepentingan para pihak transaksi repo. Penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur bahwa pemilik surat berharga yang dijadikan dasar transaksi repo tetap pada penjual repo dapat memberikan kepastian hukum terkait pajak penghasilan yang timbul di dalam suatu skema transaksi repo.This thesis discusses the legal certainty of taxation in repo transactions. This study aims to analyze the problems that arise from the enactment of generally accepted tax regulations (lex generalis) to regulate income arising in repo transactions. This research is a descriptive study using a qualitative approach that uses in-depth interviews in collecting the necessary data. The results show that generally accepted tax regulations cannot provide legal certainty on repo transactions, judging from the subject there are two taxpayers in one repo transaction, income tax objects that are not in accordance with the economic substance that occurs, tax rates that impose a burden on taxpayers outside the economic substance and withholding taxes payable that are not in accordance with the interests of the parties to the repo transaction. Issuance of a Government Regulation which stipulates that the owner of the securities which are used as the basis for repo transactions remains with the repo seller can provide legal certainty regarding income tax arising in a repo transaction scheme."

"buku seri hukum berbahasa Belanda. berisi tentang berbagai istilah hukum dan keterangannya."

"Sistem tata kelola antariksa merupakan aglomerasi dari kebijakan, institusi, dan aspek normatif lainnya dalam rangka mengatur seluruh kegiatan manusia di luar angkasa. Struktur yang membentuk sistem tata kelola antariksa mulai disusun pada pertengahan abad ke-20. Pembentukan sistem tata kelola antariksa dilakukan sebagai respon terhadap mengatur aktivitas eksplorasi luar angkasa yang mulai dilakukan oleh beberapa aktor. Dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan aktivitas manusia di luar angkasa terus meningkat. Namun perkembangan aktivitas tersebut tidak diikuti oleh perkembangan struktur tata kelola antariksa yang masih memiliki struktur yang serupa dengan penyusunannya pada pertengahan abad ke-20. Tulisan ini akan mengeksplorasi terjadinya stagnasi dalam perkembangan sistem tata kelola antariksa. Tulisan akan menekankan fokus pada permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kebijakan tersebut. Literatur yang dibahas pada tulisan ini secara keseluruhan akan menilik mengenai sistem tata kelola antariksa dan faktor penghambatnya seperti isu keamanan, konflik kepentingan antar negara, dan kelemahan pada struktur institusional. Setelah membahas mengenai persebaran tema dalam literatur, tulisan ini akan menyusun konsensus dan perdebatan terhadap literatur yang dibahas dan juga refleksi mengenai konteks dari literatur tersebut. Terakhir tulisan ini akan menyimpukan sintesis yang mencakup poin utama yang didapat dari keseluruhan literatur. Tulisan ini diharapkan dapat menggerakan urgensi diskursus luar angkasa dalam ilmu hubungan internasional sebagai arena interaksi baru bagi negara-negara di dunia.

---

Outer space governance is an agglomeration of policies, institutions and other normative aspects in order to regulate all human activities in space. The structures that make up the outer space governance system began to be constructed in the mid-20th century. The formation of the outer space governance system was carried out in response to regulate increasing number of space exploration activities that began to be carried out by countries. Technological advancement and human activities in space continued to increase over time. However, the development of these activities has not been followed by the development of the space governance structure, which still has a similar structure to its preparation in the mid-20th century. This paper will explore the stagnation in the development of outer space governance system. The paper will emphasize the focus on the problems and obstacles that occur during the process of policy development. The literature discussed in this paper will place focus at the space governance system and its constraining factors such as security issues, conflicts of interest between states, and weaknesses in institutional structures. Furthermore, this paper will organize the consensus and debates based on the literature discussed as well as reflections on the context of these literatures. Finally, this paper will conclude with a synthesis that includes the main points derived from the entire literature. Hopefully, the creation of this paper would lead to the increase space discourse urgency in international relations study as a new arena of interaction for countries in the world."